TAWANG - Menuju pemerintahan clean government dan good government, dalam pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemkot Tasikmalaya, Koordinator Tasikmalaya Coruption Watch (TCW) Dadih Abdulhaddi meminta ada evaluasi kinerja setiap kepal SKPD.
Dalam hal ini, kata Dadih, Wali Kota Drs H Syarif Hidayat harus menetapkan terlebih dahulu target kinerja setiap SKPD ke depan, sesuai dengan visi misinya. Selain itu juga harus membuka masukan publik terutama dari stake holder setiap SKPD.
“Perlu adanya uji kelayakan kompetensi dan kepantasan moral terhadap calon yang telah diseleksi administrasi kepegawaian oleh Bapperjakat. Setelah itu dilakukan kontrak kerja dengan kesanggupan mundur jika tidak berhasil. Mungkin hal itu menjadi jalan untuk mewujudkan pemerintah yang good dan clean,” saran Dadih yang disampaikan kepada Radar.
Sementara itu Koordinator Lingkar Studi Peradaban (LSP) Kota Tasikmalaya Maulana Janah, memandang perlu adanya reformasi birokrasi. Dengan disertai leadership dengan aturan yang tepat. Dalam penempatan jabtan harus melihat rekaman kinerja. Bukan berdasarkan pada pertemanan, bahkan mendekati percaloan.
Pasalnya birokrasi yang tidak memiliki integritas menurutnya bisa menimbulkan kondisi dan pelayanan yang buruk. Dengan demikian Maulana meminta sistem kerja harus berbasis sains dan teknologi, agar proses komunikasi berjalan lancar.
“Dalam penempatan SKPD itu harus berdasarakan pada track record dan kinerja, jangan sampai terjadi percaloan di SKPD. Jadi saya mengimbau stop percaloan!” tandas Maulana. (tin)
Senin, Juni 23, 2008
Duddy: Saya Belum Menerima Laporan
Terkait Rencana Lelang Ulang Proyek
TAWANG - Rencana Komisi D DPRD Kota Tasikmalaya memberikan rekomendasi --kepada Wali Kota Drs H Syarif Hidayat-- atas 84 paket pekerjaan dilelang ulang, salah seorang panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Duddy Mulyadi mengaku tak mengetahui rencana itu.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Duddy menuturkan, pihaknya belum mengetahui rencana lelang ulang seluruh proyek senilai Rp45 miliar itu. Hasil kajian yang dilakukan DPRD, menurutnya belum ada laporan apa pun dan pihaknya hanya mengetahui 9 proyek saja yang akan dilelang ulang.
“Saya belum menerima laporan apa pun. Jadi, saya belum tahu kepastian kabar itu, karena kami hanya menunggu hasil kajian Bawasda dan DPRD,” singkat Duddy.
Sebelumnya anggota Komisi D DPRD kota Tasikmalaya Zenzen Zaenudin mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Yang dianggap telah terjadi kesalahan prosedur dan prinsipil dalam proses lelang. Termasuk hasil tersebut kajian Komisi D terhadap dokumen lelang.
Anggota Komisi D lainnya, Yadi Mulyadi membenarkan bila lelang akan diulang. Hal tersebut menurut Yadi berdasarkan hasil dari konsultasi itu. Menurut dia, LKPP menemukan klausul dalam dokumen lelang yang tidak sesuai dengan Kepres No 80 tahun 2003. Sehingga bila proses lelang tetap dilanjutkan, secara yuridis dianggap menyalahi aturan.
“Memang ada kesalahan administrasi dan prosedur, sehingga lelang dalam waktu dekat ini harus diulang. Daripada nantinya jadi bahan temuan hukum, lebih baik diulang saja,” terang Yadi yang menegaskan bahwa lelang ulang itu murni akibat adanya kesalahan prosedural.
Sementara itu H Noves Narayana salah seorang pengusaha jasa kontruksi yang dihubungi Radar menuturkan, secara pribadi pihaknya mengaku sedikit ada kerugian terkait pengulangan lelang proyek. Namun menurut Noves, keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. Sehingga ke depan perlu ada pembenahan dalam tubuh panitia lelang menghindari kejadian tersebut terulang.
“Sekarang para pelaku jasa kontruksi merasa lega, tinggal menunggu ketegasan wali kota. Dan yang paling penting adalah selain seluruh paket (pekerjaan) diulang, panitia lelangnya harus diganti atau direvisi. Karena permasalahan yang kemarin berasal dari panitia,” pungkas Noves, kemarin. (tin)
TAWANG - Rencana Komisi D DPRD Kota Tasikmalaya memberikan rekomendasi --kepada Wali Kota Drs H Syarif Hidayat-- atas 84 paket pekerjaan dilelang ulang, salah seorang panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Duddy Mulyadi mengaku tak mengetahui rencana itu.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Duddy menuturkan, pihaknya belum mengetahui rencana lelang ulang seluruh proyek senilai Rp45 miliar itu. Hasil kajian yang dilakukan DPRD, menurutnya belum ada laporan apa pun dan pihaknya hanya mengetahui 9 proyek saja yang akan dilelang ulang.
“Saya belum menerima laporan apa pun. Jadi, saya belum tahu kepastian kabar itu, karena kami hanya menunggu hasil kajian Bawasda dan DPRD,” singkat Duddy.
Sebelumnya anggota Komisi D DPRD kota Tasikmalaya Zenzen Zaenudin mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Yang dianggap telah terjadi kesalahan prosedur dan prinsipil dalam proses lelang. Termasuk hasil tersebut kajian Komisi D terhadap dokumen lelang.
Anggota Komisi D lainnya, Yadi Mulyadi membenarkan bila lelang akan diulang. Hal tersebut menurut Yadi berdasarkan hasil dari konsultasi itu. Menurut dia, LKPP menemukan klausul dalam dokumen lelang yang tidak sesuai dengan Kepres No 80 tahun 2003. Sehingga bila proses lelang tetap dilanjutkan, secara yuridis dianggap menyalahi aturan.
“Memang ada kesalahan administrasi dan prosedur, sehingga lelang dalam waktu dekat ini harus diulang. Daripada nantinya jadi bahan temuan hukum, lebih baik diulang saja,” terang Yadi yang menegaskan bahwa lelang ulang itu murni akibat adanya kesalahan prosedural.
Sementara itu H Noves Narayana salah seorang pengusaha jasa kontruksi yang dihubungi Radar menuturkan, secara pribadi pihaknya mengaku sedikit ada kerugian terkait pengulangan lelang proyek. Namun menurut Noves, keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. Sehingga ke depan perlu ada pembenahan dalam tubuh panitia lelang menghindari kejadian tersebut terulang.
“Sekarang para pelaku jasa kontruksi merasa lega, tinggal menunggu ketegasan wali kota. Dan yang paling penting adalah selain seluruh paket (pekerjaan) diulang, panitia lelangnya harus diganti atau direvisi. Karena permasalahan yang kemarin berasal dari panitia,” pungkas Noves, kemarin. (tin)
Dipertanyakan Pemasukan Tasik Festival
KOTA – Ketua Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya Enjang Bilawini SH akan meminta rasionalisasi ke dinas terkait ikhwal minimnya pendapatan daerah. Ini terkait pelaksanaan Tasik Festival yang baru dibuka kemarin.
“Kita akan meminta rasionalisasi angka Rp200 juta yang didapatkan pemkot dari acara (Tasikmalaya Festival, red) ini,” ujar Enjang, ketua Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya kepada Radar di sela-sela peninjauan stan di Tasik Festival, kemarin siang.
Menurutnya angka Rp200 juta yang didapatkan Pemkot Tasikmalaya diangap minim dibandingkan dengan potensi pendapatan dari berlangsungnya Tasik Festival kali ini. Enjang menyarankan, pendapatan seharusnya lebih dari Rp200 juta. Ia membandingkan pendapatan yang masuk dengan pendapatan pagelaran Tasik Festival sebelumnya.
“Dulu saja pendapatan pemkot dari acara ini Rp165 juta. Masa sekarang hanya mendapatakan Rp200 juta. Padahal potensi pendapatan sekarang jauh lebih besar dibandingkan dulu,” ujarnya.
Adapun potensi yang dirasa akan menyumbang dana pemasukan lebih oleh dewan adalah dana dari tiket masuk, pendapatan dari reklame, dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Untuk itu, kita akan minta rasionalisasi Dispenda,” ujarnya.
Menurut Enjang, dikhawatirkan negosiasi yang terjadi antara pemkot dan EO (event organizer, red) terlalu kecil. “Besok (hari ini, red) kita akan bertemu dengan Dispenda dan juga pihak penyelengara untuk melihat data-data hasil negosiasi. Jangan sampai pendapatan untuk pemerintah terlalu kecil,” tambahnya. (sep)
“Kita akan meminta rasionalisasi angka Rp200 juta yang didapatkan pemkot dari acara (Tasikmalaya Festival, red) ini,” ujar Enjang, ketua Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya kepada Radar di sela-sela peninjauan stan di Tasik Festival, kemarin siang.
Menurutnya angka Rp200 juta yang didapatkan Pemkot Tasikmalaya diangap minim dibandingkan dengan potensi pendapatan dari berlangsungnya Tasik Festival kali ini. Enjang menyarankan, pendapatan seharusnya lebih dari Rp200 juta. Ia membandingkan pendapatan yang masuk dengan pendapatan pagelaran Tasik Festival sebelumnya.
“Dulu saja pendapatan pemkot dari acara ini Rp165 juta. Masa sekarang hanya mendapatakan Rp200 juta. Padahal potensi pendapatan sekarang jauh lebih besar dibandingkan dulu,” ujarnya.
Adapun potensi yang dirasa akan menyumbang dana pemasukan lebih oleh dewan adalah dana dari tiket masuk, pendapatan dari reklame, dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Untuk itu, kita akan minta rasionalisasi Dispenda,” ujarnya.
Menurut Enjang, dikhawatirkan negosiasi yang terjadi antara pemkot dan EO (event organizer, red) terlalu kecil. “Besok (hari ini, red) kita akan bertemu dengan Dispenda dan juga pihak penyelengara untuk melihat data-data hasil negosiasi. Jangan sampai pendapatan untuk pemerintah terlalu kecil,” tambahnya. (sep)
Pembukaan Tasik Festival 2008
Istri Walikota Tasikmalaya Hj Syarif Hidayat tengah menggunting pita tanda resmikannya penyelengaraan Tasik Festival 2008, yang berlangsung dari tanggal 20 Juni-14 Juli 2008.
Walikota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat mengisi buku tamu di stand Radar Tasikmalaya yang berada di tenda ekslusif A ber-ac.
Tasik Festival, Terakhir di Dadaha
DADAHA – Tasik Festival 2008 yang secara resmi dibuka kemarin (22/6) oleh Walikota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat, boleh jadi merupakan penyelenggaraan terakhir yang berlokasi di lapangan Dadaha. Pasalnya, penggunaan lapangan Dadaha sebagai tempat pelaksanaan Tasik Festival dinilai walikota tidak sesuai dengan fungsi lapangan Dadaha sebagai tempat olahraga dan mengganggu kenyamanan warga.
“Dadaha akan dikembalikan ke fungsi awalnya (lapangan olahraga, red). Karena adanya penyelenggaraan Tasik Festival di lokasi ini dinilai telah mengganggu kepentingan umum,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Tasik Festival 2008, Minggu (22/6).
Sayangnya soal lokasi pengganti Tasik Festival, jika tahun depan akan kembali digelar walikota belum menyebutnya. Namun demikian informasi yang diperoleh Radar, salah satu lokasi yang pengganti untuk penyelenggaraan Tasik Festival adalah di eks Terminal Cilembang.
Sementara itu, dalam bagian lain sambutannya Syarif berharap Tasik Festival mampu menjadi ajang promosi bagi para pelaku usaha, khususnya di Kota Tasikmalaya. Sehingga dapat mendorong visi Kota Tasikmalaya sebagai kota termaju dalam bidang industri dan perdagangan di Priangan Timur. Selain itu, Syarif pun membeberkan tentang rencana pengembangan industri kecil di Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan kedutaan Afrika Selatan. “Mereka siap membantu pengembangan industri kecil di Kota Tasik,” bebernya .
Dibandingkan dengan tahun lalu, pelaksanaan Tasik Festival 2008 ini dinilai lebih semarak. Ini bisa dilihat dari jumlah peserta pameran yang mencapai puluhan perusahan dan pelaku usaha baik skala nasional maupun lokal. Disamping itu wahana hiburan yang ada di dalam arena Tasik Festival pun lebih lengkap. Salah satunya dengan adanya hiburan pentas lumba-lumba. (sep)
Action... Action... Action....
Gara-gara liat web tetangga sudah aktif dan dikunjungi banyak orang, pagi ini aku "marah" dan bertekad menghidupkan kembali blogku sebagai pendamping web mediaku yang lum kunjung diaktifkan.
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
