Pendapatan Lebih dari 300 Juta

Soal Setoran ke Pemkot
dari Tasik Festival

DADAHA – Hasil dialog Komisi C DPRD dengan penyelengara Tasik Festival 2008 (CV Mitra Karya), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pendapatan Daerah akhirnya terungkap. Bahwa pemkot selain mendapatkan dana Rp200 juta dalam penyelenggaraan Tasik Festival, juga mendapatkan tambahan lain berupa dana sosial.

Yakni pemkot menerima dana bantuan untuk pembangunan sekolah dan madrasah sebesar Rp40 juta, yang dititipkan ke bagian Kesra. Kemudian Rp5 juta untuk beasiswa dan Rp5 juta untuk santunan masjid yang berada di wilayah Dadaha.

Pertemuan antara Komisi C itu sebagai mana diberitakan sebelumnya bawha Ketua Komisi C DPRD Enjang Bilawini SH akan meminta rasionalisasi ke dinas terkait ikhwal minimnya pendapatan daerah dari penyelenggaraan Tasik Festival.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 itu berlangsung di stan panitia penyelengara, di Dadaha. Dan segala anggaran dan bantuan itu tercantum dalam MoU yang ditandatangani Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat tertanggal 5 Mei 2008 dengan pihak penyelengara CV Mitra Karya.

Sedangkan untuk pendapatan tiket, pemkot melalui Dinas Pendapatan mendapatkan 10 persen. “Semuanya akan dihitung nanti sesudah acara selesai. Dan itu di luar yang dua ratus juta itu,” ujar Wawan Samaun, Kadispenda Kota Tasikmalaya kepada para anggota dewan.

Sementara itu Hendro Nugraha anggota Komisi C mengatakan, pemaparan dan MoU yang telah dibuat pemkot dengan CV Mitra Karya, semakin jelas. Bahwa pemkot tidak sekadar mendapatkan dana Rp200 juta tetapi mendapatkan banyak keuntungan lain. “Adanya dana sosial dan pendapatan lain membuat kita jelas. Bahwa keuntungan yang didapat pemkot cukup besar,” ujarnya.

Pernyataan Hendro turut ditegaskan Ketua Komisi C H Enjang Bilawini, SH. Ia mengungkapkan bahwa apa yang didapatkan pemkot dari penyelenggaraan Tasik Festival, bila diakumulasikan bisa lebih dari Rp300 juta. “Kalau diuangkan dari semua pendapatan yang dari Tasik festival mungkin lebih dari Rp300 juta. Mudah-mudahan pendapatan dari Tasik Festival tahun ke depan akan terus naik,” tambahnya. (sep)

Eks Terminal Alternatif Tasik Festival

DADAHA TASIKMALAYA- Pernyataan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat ikhwal lapang upacara Dadaha untuk dikembalikan pada fungsinya --sarana olahraga dan terakhir untuk dimanfaatkan lahan Tasik Festival-- melahirkan pemikiran baru. Yakni menjadi wacana Komisi C DPRD Kota Tasikmlaya saat bertemu dengan Disperindag, Dispenda dan CV Mitra Karya ketika membahas pendapatan asli daerah dari Tasik Festival di Dadaha, kemarin.

Dari pembicaraan yang berkembang, lahan alternatif yang tepat dijadikan sarana Tasik Festival 2009 yaitu di bekas (eks) Terminal Cilembang. Bahkan sempat terungkap lahan lain yakni di Lapangan Udara (Lanud) Wiriadinata.
Namun dari sekian pembicaraan, lokasi eks terminal diangap memadai dan strategis. Seperti diutarakan Dindin dari CV Mitra Karya, lokasi untuk Tasik Festival bisa mempengaruhi animo pengunjung. Sehingga bila digelar di luar lokasi Dadaha, pihaknya tak berani memberi kompensasi sebesar di Dadaha (Rp200 juta dan bantuan sosial). “Saya tak berani bayar sebesar di sini (Dadaha, red),” katanya.

Berbeda dengan Dindin, Ketua Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini SH mengatakan, bila lokasi untuk Tasik Festival di Lanud, akan aman dan juga tersedianya fasilitas yang cukup untuk menggelar even besar. Namun diakuinya lokasi Lanud jauh dari keramian. Dan pihaknya lebih condong memilih lahan eks Terminal Cilembang.Bagi Enjang, lahan eks terminal sudah terdapat kios-kios dan akan menunjang. “Tinggal memperbaiki prasarana saja. Seperti jalan dan bangunannya,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Drs Tantan Rustandi memilih agar Tasikmalaya memiliki tempat serba guna untuk menyokong pemasaran dan promosi produk Kota Tasik. Ia mencontohkan bahwa tempat serba guna itu bisa digunakan untuk berbisnis dan pameran. Juga bisa dimanfaatkan kalangan umum melaksanakan kegiatan, seperti pesta perkawinan dan lain-lain. “Mungkin seperti Bandung Trade Centre. Dan ini Tasik Trade Centre (TCC) merupakan upayanya agar Tasik festival yang sudah menjadi agenda selalu berlangsung dengan baik di tempat yang sudah permanen,” katanya.

Adapun untuk pembanguan dan pengelolaan, Tantan mengatakan bahwa kerja sama dengan pihak swasta adalah hal yang mungkin dilakukan. “Kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” tambahnya. (sep)

912 Peserta Ujian Paket C

Kota - Sebanyak 912 orang tercatat sebagai siswa yang mengikuti ujian paket C. Mereka adalah 891 siswa/i diantaranya berasal dari umum, sedangkan sisanya sebanyak 21 orang, berasal dari siswa/i yang tidak lulus pada ujian negara (UN) tahun ini. Mereka siswa/i dari Kota Tasikmalaya.

Koordinator penyelenggara ujian paket B dan C PKBM Gema Muldan Febriana mengatakan, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, pelaksanaan ujian dilaksanakan hari ini (Selasa 24/6) yang dimulai pukul 13.00-17.00. “Besok (hari ini, red) pelaksanaan ujian dimulai sesuai dengan tempat yang telah ditentukan panitia ujian di Kampus Muhammadiyah dan Kampus Pasundan, dari tanggal 24-27 Juni. Bagi peserta yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri,” ungkapnya.

Lanjut Muldan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tingkat kelulusan peserta ujian paket C bisa dikatakan berhasil. Yakni mencapai 100 persen dari jumlah peserta yang mengikuti ujian. “Tahun kemarin (2007, red) ujian paket C dinilai berhasil. Hal ini didasarkan pada tingkat kelulusan yang mencapai 100 persen, kecuali peserta yang tidak mengikuti ujian,” jelasnya.

“Beberapa persyaratan yang mesti dibawa yaitu peserta ujian nasional, surat keterangan tidak lulus, rapor dari kelas 1 sampai 3, pas photo 2x3 dan 3x4 masing-masing 4 buah, surat katerangan kesiapan ujian nasioanal serta surat pernyataan tidak akan menuntut kalau tidak lulus,” beber Muldan.

Dikatakannya, siswa yang telah lulus ujian paket C berijazah yang ditandatangani kepala dinas. Sehingga ijazah tersebut bisa dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. “Mereka yang lulus akan mendapatkan ijazah paket C setara ijazah SMA. Dan bisa dipergunakan melanjutkan ke perguruan tinggi manapun di tanah air,” ungkap Muldan.

Ditambahkan dia, untuk pelaksanaan ujian paket B peserta agar melengkapi pendaftarannya maksimal hingga Rabu (25/6). “Persyaratan yang dipergunakan, sama dengan persyaratan ujian paket C,” pungkas dia. (jay)

Kesadaran Donor Darah Minim

PMI Kekurangan Stok Darah

CIKALANG TASIKMALAYA – Kesadaran masyarakat mendonorkan darah, masih minim sehingga stok yang ada di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Tasikmalaya tak mencukupi. Dalam sehari, rata-rata kebutuhan darah mencapai 20 labu. Demikian dikatakan Kepala Cabang UTDC PMI Tasikmalaya dr Tata T Rahman.

Menurutnya kekurangan persediaan darah dikarenakan jumlah kebutuhan darah lebih besar daripada jumlah pendonor. “Dalam sehari rata-rata kebutuhan darah mencapai 20 labu. Sedangkan hasil dari donor darah tidak seimbang dengan kebutuhan. Dalam sebulan, PMI minimal harus menyediakan stok darah sebanyak 600 labu. Tarohlah dalam sebulan ada 4 kegiatan donor yang diadakan, untuk sekali kegiatan rata-rata dihasilkan 30 labu darah, berarti dalam sebulan terkumpul sebanyak 120 labu darah. Berarti kurangnya masih banyak,” ujar Tata, kemarin.

Kini pihaknya berupaya untuk mensiasati kekurangan darah itu dengan cara adanya donor sukarela dan donor pengganti atau keluarga. “Sebenarnya jumlah kelompok donor darah yang berada di Tasikmalaya kurang lebih ada 30 kelompok. Namun dalam pelaksanannya tidak maksimal. Sehingga kita meminta bantuan sesama UTDC PMI yang memiliki stok, untuk membantu UTDC PMI yang minim stok persediaan darah,” harap dia.

Untuk mendapatkan darah, biasanya mayarakat hanya dikenakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang besarnya sekitar Rp130.000/labu. “Masyarakat bukan membeli darah tetapi mengganti biaya perawatan darah. Karena ini pun sudah berdasarkan ketentuan pemerintah PP No 18 tahun 1980, SK Dirjen Yan Med No.1147/YANMED/RSKS/1991,” ungkapnya.

Ke depan pihaknya mengharapkan agar instansi-instansi lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan donor darah. Sehingga persediaan darah tetap terjaga “Kadang kegiatan donor darah biasaya hanya dikaitkan dengan momen-momen tertentu. Sehingga yang mengadakan hanya yang berkaitan dengan institusinya masing-masing. Harapannya supaya masyarakat lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan darah sebagai pengobatan dan pemulihan,” pungkas Tata.

Minimnya stok darah di PMI juga dirasakan Iif, warga Singaparna. Ia harus menunggu dari pagi hingga siang sekadar untuk mendapatkan satu labu darah. Kebetulan, ia membutuhkan darah golongan A untuk keluarganya. “Saya menunggu dari pagi untuk mendapatkan darah, namun persediaannya minim. Saya butuh darah golongan A,” katanya. (jay)

KMRT Segel Kantor Disdik

Tuntut Kejelasan DAK 2007

JL SILIWANGI TASIKMALAYA– Sejumlah puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (23/6). Mereka menuntut Kadisdik memberikan penjelasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007.

Desakan pengusutan tuntas dugaan penyimpangan DAK 2007 itu sebelumnya sempat diteriakan KMRT bahkan meminta untuk audiensi yang terus kandas. Akibat, gagalnya dihadiri Kadisdik H Abdul Kodir.

Dalam aksinya, KMRT sengaja membakar ban bekas tepat di halaman Kantor Disdik. Terlebih mereka menyegel pintu masuk kantor, dengan dua lembar kantor. Secara kebetulan, bersamaan aksinya, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Tugu yang berada tak jauh dari Kantor Dinas ikut nimbrung dengan massa KMRT. Tanpa tahu ujung pangkal permasalahan, bocah SD itu pun ikut meneriakan tentang mahalnya biaya pendidikan.

Perwakilan pihak Disdik, akhirnya menemui para peserta orasi setelah petugas Dalmas dari Polres Kabupaten tiba di lokasi. Kepala Seksi SD Bidang Manajeman dan Kurikulum, Akhmad Juhana menyebutkan, bahwa Kadisdik sedang berada di Jakarta memenuhi undangan rakor dari Depdiknas. “Pada hari ini Departemen Pendidikan Nasional mengadakan rapat koordinasi dan mengundang seluruh kepala dinas kota/kabupaten. Sepanjang penggunaan dana DAK sesuai dengan juknis (petunjuk teknis, red) saya anggap tidak ada bentuk penyelewengan apapun,” ungkapnya sambil menunjukkan surat undangan untuk Kadis dari Depdiknas.

Di lokasi berbeda desakan pengusutan dugaan penyimpangan DAK 2007 juga disampaikan ketua Fraksi Amanah, Iip Syamsul Arif. Bahkan pihaknya mendukung pengusutan berbagai penyimpangan yang ada di tubuh Pemkab Tasikmalaya. “Penyimpangan bukan hanya di Dinas Pendidikan, tetapi juga di instansi lainnya harus diusut tuntas,” tandas Iip di hadapan sejumlah wartawan, kemarin. Apalagi, lanjut Iip, berkenaan dengan dunia pendidikan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Jika terdapat penyimpangan sangat berpengaruh terhadap mandeknya pembangunan juga,” terangnya.


Saat ditanya tugas dewan dalam menelusuri penyimpangan, Iip menandaskan, dewan berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah hingga realiasinya. “Berbeda dengan aparat hukum yang bertugas melakukan penyelidikan. Jika memang ada unsur korupsi, maka tinggal laporkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red),” tandas anggota komisi I ini.

Dukungan serupa juga dilontarkan Badan Penasehat Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Daerah Tasikmalaya, Dani Mulyana. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menuntaskan kasus dugaan penyelewengan DAK 2007. Menurut dia, persoalan DAK yang dilaporkan KMRT sudah sedemikian maju hingga sampai ke Kejaksaan. Bahkan Kejaksaan sudah membentuk tim penyelidikannya. Dan kini tinggal kejaksaan yang berani mengusut tuntas dugaan penyimpangan itu.

Selain Kejaksaan, Dani juga meminta ada political will (niat politik, red) dari pemerintah. Menurut dia, Bupati Tatang FH harus ikut bertanggung jawab untuk menekan Kepala Dinas Pendidikan H Abdul Kodir untuk menghadiri audiensi penjelasan DAK 2007. “Kalau misalkan hari itu tidak bisa hadir, ya lain hari lagi bisa sempatkan diri hadir dalam audiensi itu,” terang Dani.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas H Abdul Kodir merasa sudah sedemikian transparan dalam setiap program di Dinas Pendidikan. Menurutnya, persoalan berkenaan dengan pendidikan bisa ditanyakan bukan hanya kepada dirinya. Melainkan juga ke bawahannya yang dinilai cukup representatif dalam menjawab seputar program pendidikan. “Ketidakhadiran Kadis bisa diwakili oleh lainnya yang mewakili. Kepala bidang, kepala seksi, UPTD hingga kepala sekolah itu bagian dinas pendidikan. Jadi walau tidak bertemu dengan Kadis ada lainnya yang bisa mewakili,” tandas Kodir. (dir)