Wagub Sinyalir Ada Ponpes Fiktif

Wagub Dede Yusuf dikeruti warga untuk bersalaman saat berkunjung ke Ponpes Darussalam, kemarin.

Penyaluran Bantuan Harus Selektif

RAJAPOLAH – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf menyayangkan masih banyaknya pondok pesantren fiktif yang bertujuan hanya untuk memanfaatkan kucuran dana dari pemerintah. "Pembarian bantuan harus selektif, banyak pesantren fiktif, hanya memasang plang saja," ujar Dede di sela-sela peresmian Pondok Pesantren Darussalam di Kampung Narunggul Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah, kemarin.

Oleh karena itu, kata dia, dalam mengajukan permohonan bantuan, seluruh pengurus ponpes di Jawa Barat diharapkan menyertakan data lengkap ponpes. "Perkembangan ponpes saat ini tak hanya pendidikan akhlak melainkan bagian dari pembangunan holistik, makanya menunjang pembangunan pemerintah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan sebagai wilayah dengan warga muslim terbanyak—mencapai 95 persen—Jawa Barat sudah selayaknya mendapat perhatian lebih dalam hal bantuan dana pengembangan ponpes.

Kehadiran Dede Yusuf di Ponpes Darussalam, disambut oleh seluruh pengurus ponpes yang dipimpin Ustad Ahmad Deni Rustandi MAg. Bahkan, turut hadir, Pemimpin Ponpes Gontor Jawa Timur Dr KH Abdul Syukri Zarkasyi—guru Ustad Ahmad Deni Rustandi. Sedangkan mewakili pemkab, Bupati Tatang Farhanul Hakim mengutus Asisten Daerah I Bidang Kesejahteraan Rakyat H Endang Kusaeni SH MSI.

Sementara itu, Ustad Ahmad Deni Rustandi menyatakan terima kasih kepada warga yang telah membantu menyumbang dana untuk mengembangkan ponpes. "Pendirian ponpes merupakan bagian dari pelestarian budaya Islam serta meneruskan perjuangan Islam," tegasnya.
Terang dia, untuk menyesuaikan perkembangan zaman, Darussalam menerapkan kurikulum modern layaknya Ponpes Gontor, seperti kitab kuning salafiyah dan kurikulum Depdiknas untuk sekolah menengah pertama, ditambah dengan penguasaan bahasa Inggris dan Arab. (rip)

Nelayan tak Berani Melaut

Angin Barat Membuat Oleng Perahu

CIPATUJAH - Musim angin barat di sebagian besar pantai selatan ikut memengaruhi hasil tangkapan nelayan Pamayangsari Kecamatan Cipatujah. Dari 126 armada perahu nelayan, hanya 20 armada saja yang berani melaut.
Berdasarkan hitungan, penghasilan netto normal nelayan setiap bulannya tak kurang 53 ton. "Selama 12 hari ini, pendapatan total nelayan cuma sekitar 7 ton. Padahal kalau lagi normal, penghasilan rata-rata per hari bisa mencapai sekitar 2 ton," ujar Didi S, ketua Rukun Nelayan (RN) Pamayangsari kepada Radar, kemarin.

Terang Didi, pendapatan harian tiap awak nelayan menurun. Namun, ia bersyukur karena pendapatan saat ini tidak sampai membuat mereka paceklik. Menurutnya, puncak musim angin barat memang biasa terjadi sekitar pertengahan bulan Januari. Dan baru akan mereda sekitar pertengahan Februari.

Hal senada dikatakan Dedi Mulyadi, wakil ketua RN Pamayangsari. Kata dia, saat ini tak ada nelayan yang berani melaut di malam hari. "Saat ini, jadwal melaut sangat pendek, hanya sekitar 3 jam. Artinya, paling lambat jam 08.00 pagi sudah harus kembali ke darat. Sebab jika dipaksakan bisa berbahaya," katanya.

Jelas Dedi, angin barat tidak menyebabkan gelombang tinggi, namun menyebabkan tiupan angin kencang dan bisa membuat oleng perahu nelayan. (uym)

Minta Maafkan Mantan Bupati Agus Supriadi

Pesan dari Pamitan Wakil Bupati Memo Hermawan

Masa jabatan (Mantan) Bupati Agus Supriadi dan Wakil Bupati Memo Hermawan akan berakhir bulan ini. Memo pun turun ke daerah-daerah untuk berpamitan kepada muspika dan masyarakat. Apa pesan?

ARI MAULANA KARANG, Leles

Ratusan tokoh masyarakat dan pejabat muspika dari 11 kecamatan hadir di Alun-alun Kecamatan Leles. Mereka memenuhi undangan acara pamitan Wakil Bupati Memo Hermawan. Dalam kesempatan itu, Memo mengakui selama lima tahun masa kepemimpinannya kurang memberikan perhatian kepada kalangan ulama.

Karena itu, politisi PDIP ini berharap pemerintah baru nanti dapat memberikan perhatian besar kepada para ulama. "Saya akui selama lima tahun memimpin Garut, pemerintah kurang memberikan perhatian yang cukup kepada ajengan," jelasnya.
Memo mengungkapkan peran ulama dalam menjaga stabilitas daerah sangat penting. Tidak jarang suara ulama lebih didengar oleh masyarakat daripada imbauan yang diberikan muspida atau muspika.

Karena itu, sambungnya, ulama layak diberi perhatian lebih oleh pemerintah di masa mendatang. "Ulama jangan lagi dikenal sebagai departemen poor manuk karena jasa–jasa mereka cukup besar terhadap pemerintah," katanya.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf bila dalam masa kepemimpinannya tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Tak lupa, Memo meminta agar masyarakat dapat memaafkan dosa-dosa yang telah dilakukan mantan Bupati Agus Supriadi.

Memo juga mengungkapkan semua keberhasilan yang diraih Pemerintah Kabupaten Garut selama lima tahun pada dasarnya adalah prestasi yang diraih masyarakat pada umumnya.
Selama lima tahun ke belakang, menurut dia, banyak prestasi yang telah diraih Kabupaten Garut dari mulai penghargaan lingkungan hidup, pembinaan desa, sampai kepada bidang pertanian. "Semua penghargaan adalah hasil kerja keras seluruh lapisan masyarakat," papar dia.

Wabup menyatakan telah bertemu Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ceng Fikri dan Dicky Chandra. Saat itu, Memo menitipkan tugas–tugas yang belum dapat diselesaikan. Dirinya pun menitipkan agar pembangunan di desa dapat lebih ditingkatkan, kesejahteraan aparat desa juga lebih diperhatikan. (*)

Polisi Bubarkan Demo HMI

TARKI – Aksi unjukrasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut di depan kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah (BKPLD) Kabupaten Garut, kemarin, dibubarkan aparat kepolisian.

Polisi menganggap aksi yang digelar sekitar 25 orang tersebut melanggar ketertiban umum. Sebab, mahasiswa memblokir Jalan Pahlawan sehingga menimbulkan kemacetan di jalan yang biasa digunakan mahasiswa dan pegawai pemkab itu.

Saat aksi, mahasiswa pun sempat melempari kantor BKPLD dengan telur dan tomat busuk. Korlap aksi Abdurahman menyatakan hal itu dilakukan untuk menandakan kebusukan kebijakan yang dikeluarkan BKPLD.

Dia menegaskan kebijakan Baperjakat dalam mutasi pejabat eselon 3 dan 4 tidak profesional dan proporsional. "Sangat tidak etis pula jabatan-jabatan fungsional ditempatkan pada posisi strategis tanpa melihat golongan, eselon dan terkesan mendadak," teraiknya.

Mahasiswa juga menyorot masalah transparansi skor hasil tes CPNS belum lama ini. "Tak ada transparansi keuangan dari APBD untuk penerimaaan CPNS dan pengangkatan yang berdasarkan pola nepotisme," ungkap dia.

Untuk itu, Abdurahman meminta kepada Bandan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk segera mengkaji ulang pelantikan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) eselon 3 dan 4 dengan didasarkan pada aspek proporsional dan professional. (abi)

SPBU Sepi Pembeli

Jelang Pemberlakuan
Tarif Baru Premium

GARUT – Menjelang pemberlakuan tarif baru solar dan premium, 15 Januari 2009 pukul 00.00, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sepi pembeli. Seperti terlihat di SPBU 34.44115 Ciateul Jl Suherman.

Pengelola SPBU 34.44115 Ciateul H Nanan Suryawan menduga masyarakat memilih menunggu harga baru premium maupun solar hingga hari ini. "Soalnya pembelian cukup ramai di siang hari, saat ini (sore, red) malah sepi," katanya ketika ditemui Radar, kemarin.

Pom bensin itu pun mencatatkan penurunan volume penjualan. Satu hari, biasanya angka penjualan mencapai 13-14 ton premium dan 4-5 ton solar. Sedangkan sekarang --hingga pukul 00.00 tadi-- diperkirakan hanya habis 4 ton. "Stok lama yang dibeli dengan harga lama dari Pertamina terpaksa kita jual dengan harga baru mulai pukul 00.00. Sehingga diprediksi kami mengalami kerugian hingga Rp12 juta," ungkap Nanan. Nanan mengaku rugi sampai Rp34 juta akibat disparitas harga pada penurunan harga BBM awal Desember 2008.

Pemerintah memberikan kompensasi kepada SPBU berupa penebusan delivery order (DO) untuk BBM pada H-2 dengan tarif baru. Namun ia mengaku tidak mendapatkan karena stok masih banyak. "Saya menjaga stok BBM jangan sampai habis. Lebih baik utamakan pelayanan kepada masyarakat daripada mengejar keuntungan," katanya.

Jika SPBU sengaja mengurangi stok BBM, tambah dia, Pertamina memberlakukan sanksi berupa pemangkasan Rp20/liter untuk tiap pemesanan. Sementara keuntungan SPBU hanya sebesar Rp200/liter untuk semua jenis BBM. (one)