Mendiknas Tantang Uji Materi UU BHP

JAKARTA - Derasnya penolakan UU Badan Hukum Pendidikaan (UU BHP) membuat Mendiknas Bambang Sudibyo geram. Agar persoalan itu tidak berlarut-larut, Bambang menantang sejumlah pihak untuk mengadakan uji materi UU BHP. Uji materi, ujar dia, adalah cara elegan dan sesuai prinsip demokrasi jika ada yang tak sepakat. "Kalau memang menganggap UU BHP tak sesuai UU, silakan uji materi," tegas Bambang ketika ditemui di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, hal tersebut satu-satunya cara untuk membatalkan sebuah UU. Dia juga menilai pengajuan uji materiil lebih terhormat daripada berdemo dan bertindak anarkis. "Kalau dicabut sama Mendiknas atau DPR, kan tidak mungkin. Jadi, serahkan saja sama yang berwewenang menguji materi," sebutnya.

Dia mengatakan desakan penolakan UU BHP yang juga menuntut penggratisan semua biaya pendidikan adalah tidak rasional. Selain kemampuan anggaran yang terbatas, dia menyebut tidak ada satu pun dasar hukum di Indonesia yang mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan.

"UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) hanya menjamin bebas biaya bagi pendidikan dasar. Bahkan, UUD 1945 hanya menyebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada kata-kata secara gratis. Tak ada itu dalam konstitusi," tegas Bambang. Di samping itu, dia membantah tudingan bahwa UU BHP membuka jalan bagi komersialisasi pendidikan.

UU BHP, lanjutnya, justru menjamin kewajiban pemerintah melaksanakan pendidikan dasar gratis, menanggung biaya operasional pendidikan dasar, menjamin seluruh biaya investasi paling sedikit sepertiga operasional pendidikan menengah. Pada level pendidikan tinggi, pemerintah menjamin seluruh biaya investasi paling sedikit setengah dari biaya operasional PT, serta jaminan menanggung biaya pendidikan masyarakat miskin. "Bahkan, untuk satuan pendidikan dasar swasta, pemerintah menyediakan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Coba, kurang apa itu," ujarnya.

Untuk biaya operasional, pemerintah selama ini sudah menyubsidi pendidikan dasar swasta melalui bantuan operasional sekolah (BOS). Dia menyebut UU BHP hanya menegaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Soal tudingan ada liberalisasi pendidikan dianggapnya tak berdasar. Menurut profesor asal UGM tersebut, tak ada satu pun pasal dalam UU BHP yang mengatur tentang lembaga asing. "Kalau tidak diatur tentang lembaga asing, berarti tak boleh ada fasilitas apa pun untuk mereka."

Dalam kesempatan itu, Mendiknas juga minta kalangan perguruan tinggi memahami dengan benar materi UU BHP. Sebab, BHP sesungguhnya memberikan kewenangan atau otonomi yang lebih luas pada perguruan tinggi untuk mengelola dirinya sendiri. "Dikasih kewenangan kok malah menolak. Ini kan lucu," kritiknya. (zul/oki)