Pendapatan Lebih dari 300 Juta

Soal Setoran ke Pemkot
dari Tasik Festival

DADAHA – Hasil dialog Komisi C DPRD dengan penyelengara Tasik Festival 2008 (CV Mitra Karya), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pendapatan Daerah akhirnya terungkap. Bahwa pemkot selain mendapatkan dana Rp200 juta dalam penyelenggaraan Tasik Festival, juga mendapatkan tambahan lain berupa dana sosial.

Yakni pemkot menerima dana bantuan untuk pembangunan sekolah dan madrasah sebesar Rp40 juta, yang dititipkan ke bagian Kesra. Kemudian Rp5 juta untuk beasiswa dan Rp5 juta untuk santunan masjid yang berada di wilayah Dadaha.

Pertemuan antara Komisi C itu sebagai mana diberitakan sebelumnya bawha Ketua Komisi C DPRD Enjang Bilawini SH akan meminta rasionalisasi ke dinas terkait ikhwal minimnya pendapatan daerah dari penyelenggaraan Tasik Festival.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 itu berlangsung di stan panitia penyelengara, di Dadaha. Dan segala anggaran dan bantuan itu tercantum dalam MoU yang ditandatangani Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat tertanggal 5 Mei 2008 dengan pihak penyelengara CV Mitra Karya.

Sedangkan untuk pendapatan tiket, pemkot melalui Dinas Pendapatan mendapatkan 10 persen. “Semuanya akan dihitung nanti sesudah acara selesai. Dan itu di luar yang dua ratus juta itu,” ujar Wawan Samaun, Kadispenda Kota Tasikmalaya kepada para anggota dewan.

Sementara itu Hendro Nugraha anggota Komisi C mengatakan, pemaparan dan MoU yang telah dibuat pemkot dengan CV Mitra Karya, semakin jelas. Bahwa pemkot tidak sekadar mendapatkan dana Rp200 juta tetapi mendapatkan banyak keuntungan lain. “Adanya dana sosial dan pendapatan lain membuat kita jelas. Bahwa keuntungan yang didapat pemkot cukup besar,” ujarnya.

Pernyataan Hendro turut ditegaskan Ketua Komisi C H Enjang Bilawini, SH. Ia mengungkapkan bahwa apa yang didapatkan pemkot dari penyelenggaraan Tasik Festival, bila diakumulasikan bisa lebih dari Rp300 juta. “Kalau diuangkan dari semua pendapatan yang dari Tasik festival mungkin lebih dari Rp300 juta. Mudah-mudahan pendapatan dari Tasik Festival tahun ke depan akan terus naik,” tambahnya. (sep)

Eks Terminal Alternatif Tasik Festival

DADAHA TASIKMALAYA- Pernyataan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat ikhwal lapang upacara Dadaha untuk dikembalikan pada fungsinya --sarana olahraga dan terakhir untuk dimanfaatkan lahan Tasik Festival-- melahirkan pemikiran baru. Yakni menjadi wacana Komisi C DPRD Kota Tasikmlaya saat bertemu dengan Disperindag, Dispenda dan CV Mitra Karya ketika membahas pendapatan asli daerah dari Tasik Festival di Dadaha, kemarin.

Dari pembicaraan yang berkembang, lahan alternatif yang tepat dijadikan sarana Tasik Festival 2009 yaitu di bekas (eks) Terminal Cilembang. Bahkan sempat terungkap lahan lain yakni di Lapangan Udara (Lanud) Wiriadinata.
Namun dari sekian pembicaraan, lokasi eks terminal diangap memadai dan strategis. Seperti diutarakan Dindin dari CV Mitra Karya, lokasi untuk Tasik Festival bisa mempengaruhi animo pengunjung. Sehingga bila digelar di luar lokasi Dadaha, pihaknya tak berani memberi kompensasi sebesar di Dadaha (Rp200 juta dan bantuan sosial). “Saya tak berani bayar sebesar di sini (Dadaha, red),” katanya.

Berbeda dengan Dindin, Ketua Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini SH mengatakan, bila lokasi untuk Tasik Festival di Lanud, akan aman dan juga tersedianya fasilitas yang cukup untuk menggelar even besar. Namun diakuinya lokasi Lanud jauh dari keramian. Dan pihaknya lebih condong memilih lahan eks Terminal Cilembang.Bagi Enjang, lahan eks terminal sudah terdapat kios-kios dan akan menunjang. “Tinggal memperbaiki prasarana saja. Seperti jalan dan bangunannya,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Drs Tantan Rustandi memilih agar Tasikmalaya memiliki tempat serba guna untuk menyokong pemasaran dan promosi produk Kota Tasik. Ia mencontohkan bahwa tempat serba guna itu bisa digunakan untuk berbisnis dan pameran. Juga bisa dimanfaatkan kalangan umum melaksanakan kegiatan, seperti pesta perkawinan dan lain-lain. “Mungkin seperti Bandung Trade Centre. Dan ini Tasik Trade Centre (TCC) merupakan upayanya agar Tasik festival yang sudah menjadi agenda selalu berlangsung dengan baik di tempat yang sudah permanen,” katanya.

Adapun untuk pembanguan dan pengelolaan, Tantan mengatakan bahwa kerja sama dengan pihak swasta adalah hal yang mungkin dilakukan. “Kita bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” tambahnya. (sep)

912 Peserta Ujian Paket C

Kota - Sebanyak 912 orang tercatat sebagai siswa yang mengikuti ujian paket C. Mereka adalah 891 siswa/i diantaranya berasal dari umum, sedangkan sisanya sebanyak 21 orang, berasal dari siswa/i yang tidak lulus pada ujian negara (UN) tahun ini. Mereka siswa/i dari Kota Tasikmalaya.

Koordinator penyelenggara ujian paket B dan C PKBM Gema Muldan Febriana mengatakan, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, pelaksanaan ujian dilaksanakan hari ini (Selasa 24/6) yang dimulai pukul 13.00-17.00. “Besok (hari ini, red) pelaksanaan ujian dimulai sesuai dengan tempat yang telah ditentukan panitia ujian di Kampus Muhammadiyah dan Kampus Pasundan, dari tanggal 24-27 Juni. Bagi peserta yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri,” ungkapnya.

Lanjut Muldan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, tingkat kelulusan peserta ujian paket C bisa dikatakan berhasil. Yakni mencapai 100 persen dari jumlah peserta yang mengikuti ujian. “Tahun kemarin (2007, red) ujian paket C dinilai berhasil. Hal ini didasarkan pada tingkat kelulusan yang mencapai 100 persen, kecuali peserta yang tidak mengikuti ujian,” jelasnya.

“Beberapa persyaratan yang mesti dibawa yaitu peserta ujian nasional, surat keterangan tidak lulus, rapor dari kelas 1 sampai 3, pas photo 2x3 dan 3x4 masing-masing 4 buah, surat katerangan kesiapan ujian nasioanal serta surat pernyataan tidak akan menuntut kalau tidak lulus,” beber Muldan.

Dikatakannya, siswa yang telah lulus ujian paket C berijazah yang ditandatangani kepala dinas. Sehingga ijazah tersebut bisa dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. “Mereka yang lulus akan mendapatkan ijazah paket C setara ijazah SMA. Dan bisa dipergunakan melanjutkan ke perguruan tinggi manapun di tanah air,” ungkap Muldan.

Ditambahkan dia, untuk pelaksanaan ujian paket B peserta agar melengkapi pendaftarannya maksimal hingga Rabu (25/6). “Persyaratan yang dipergunakan, sama dengan persyaratan ujian paket C,” pungkas dia. (jay)

Kesadaran Donor Darah Minim

PMI Kekurangan Stok Darah

CIKALANG TASIKMALAYA – Kesadaran masyarakat mendonorkan darah, masih minim sehingga stok yang ada di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI Tasikmalaya tak mencukupi. Dalam sehari, rata-rata kebutuhan darah mencapai 20 labu. Demikian dikatakan Kepala Cabang UTDC PMI Tasikmalaya dr Tata T Rahman.

Menurutnya kekurangan persediaan darah dikarenakan jumlah kebutuhan darah lebih besar daripada jumlah pendonor. “Dalam sehari rata-rata kebutuhan darah mencapai 20 labu. Sedangkan hasil dari donor darah tidak seimbang dengan kebutuhan. Dalam sebulan, PMI minimal harus menyediakan stok darah sebanyak 600 labu. Tarohlah dalam sebulan ada 4 kegiatan donor yang diadakan, untuk sekali kegiatan rata-rata dihasilkan 30 labu darah, berarti dalam sebulan terkumpul sebanyak 120 labu darah. Berarti kurangnya masih banyak,” ujar Tata, kemarin.

Kini pihaknya berupaya untuk mensiasati kekurangan darah itu dengan cara adanya donor sukarela dan donor pengganti atau keluarga. “Sebenarnya jumlah kelompok donor darah yang berada di Tasikmalaya kurang lebih ada 30 kelompok. Namun dalam pelaksanannya tidak maksimal. Sehingga kita meminta bantuan sesama UTDC PMI yang memiliki stok, untuk membantu UTDC PMI yang minim stok persediaan darah,” harap dia.

Untuk mendapatkan darah, biasanya mayarakat hanya dikenakan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang besarnya sekitar Rp130.000/labu. “Masyarakat bukan membeli darah tetapi mengganti biaya perawatan darah. Karena ini pun sudah berdasarkan ketentuan pemerintah PP No 18 tahun 1980, SK Dirjen Yan Med No.1147/YANMED/RSKS/1991,” ungkapnya.

Ke depan pihaknya mengharapkan agar instansi-instansi lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan donor darah. Sehingga persediaan darah tetap terjaga “Kadang kegiatan donor darah biasaya hanya dikaitkan dengan momen-momen tertentu. Sehingga yang mengadakan hanya yang berkaitan dengan institusinya masing-masing. Harapannya supaya masyarakat lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan darah sebagai pengobatan dan pemulihan,” pungkas Tata.

Minimnya stok darah di PMI juga dirasakan Iif, warga Singaparna. Ia harus menunggu dari pagi hingga siang sekadar untuk mendapatkan satu labu darah. Kebetulan, ia membutuhkan darah golongan A untuk keluarganya. “Saya menunggu dari pagi untuk mendapatkan darah, namun persediaannya minim. Saya butuh darah golongan A,” katanya. (jay)

KMRT Segel Kantor Disdik

Tuntut Kejelasan DAK 2007

JL SILIWANGI TASIKMALAYA– Sejumlah puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Senin (23/6). Mereka menuntut Kadisdik memberikan penjelasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007.

Desakan pengusutan tuntas dugaan penyimpangan DAK 2007 itu sebelumnya sempat diteriakan KMRT bahkan meminta untuk audiensi yang terus kandas. Akibat, gagalnya dihadiri Kadisdik H Abdul Kodir.

Dalam aksinya, KMRT sengaja membakar ban bekas tepat di halaman Kantor Disdik. Terlebih mereka menyegel pintu masuk kantor, dengan dua lembar kantor. Secara kebetulan, bersamaan aksinya, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Tugu yang berada tak jauh dari Kantor Dinas ikut nimbrung dengan massa KMRT. Tanpa tahu ujung pangkal permasalahan, bocah SD itu pun ikut meneriakan tentang mahalnya biaya pendidikan.

Perwakilan pihak Disdik, akhirnya menemui para peserta orasi setelah petugas Dalmas dari Polres Kabupaten tiba di lokasi. Kepala Seksi SD Bidang Manajeman dan Kurikulum, Akhmad Juhana menyebutkan, bahwa Kadisdik sedang berada di Jakarta memenuhi undangan rakor dari Depdiknas. “Pada hari ini Departemen Pendidikan Nasional mengadakan rapat koordinasi dan mengundang seluruh kepala dinas kota/kabupaten. Sepanjang penggunaan dana DAK sesuai dengan juknis (petunjuk teknis, red) saya anggap tidak ada bentuk penyelewengan apapun,” ungkapnya sambil menunjukkan surat undangan untuk Kadis dari Depdiknas.

Di lokasi berbeda desakan pengusutan dugaan penyimpangan DAK 2007 juga disampaikan ketua Fraksi Amanah, Iip Syamsul Arif. Bahkan pihaknya mendukung pengusutan berbagai penyimpangan yang ada di tubuh Pemkab Tasikmalaya. “Penyimpangan bukan hanya di Dinas Pendidikan, tetapi juga di instansi lainnya harus diusut tuntas,” tandas Iip di hadapan sejumlah wartawan, kemarin. Apalagi, lanjut Iip, berkenaan dengan dunia pendidikan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Jika terdapat penyimpangan sangat berpengaruh terhadap mandeknya pembangunan juga,” terangnya.


Saat ditanya tugas dewan dalam menelusuri penyimpangan, Iip menandaskan, dewan berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah hingga realiasinya. “Berbeda dengan aparat hukum yang bertugas melakukan penyelidikan. Jika memang ada unsur korupsi, maka tinggal laporkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red),” tandas anggota komisi I ini.

Dukungan serupa juga dilontarkan Badan Penasehat Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Daerah Tasikmalaya, Dani Mulyana. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menuntaskan kasus dugaan penyelewengan DAK 2007. Menurut dia, persoalan DAK yang dilaporkan KMRT sudah sedemikian maju hingga sampai ke Kejaksaan. Bahkan Kejaksaan sudah membentuk tim penyelidikannya. Dan kini tinggal kejaksaan yang berani mengusut tuntas dugaan penyimpangan itu.

Selain Kejaksaan, Dani juga meminta ada political will (niat politik, red) dari pemerintah. Menurut dia, Bupati Tatang FH harus ikut bertanggung jawab untuk menekan Kepala Dinas Pendidikan H Abdul Kodir untuk menghadiri audiensi penjelasan DAK 2007. “Kalau misalkan hari itu tidak bisa hadir, ya lain hari lagi bisa sempatkan diri hadir dalam audiensi itu,” terang Dani.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas H Abdul Kodir merasa sudah sedemikian transparan dalam setiap program di Dinas Pendidikan. Menurutnya, persoalan berkenaan dengan pendidikan bisa ditanyakan bukan hanya kepada dirinya. Melainkan juga ke bawahannya yang dinilai cukup representatif dalam menjawab seputar program pendidikan. “Ketidakhadiran Kadis bisa diwakili oleh lainnya yang mewakili. Kepala bidang, kepala seksi, UPTD hingga kepala sekolah itu bagian dinas pendidikan. Jadi walau tidak bertemu dengan Kadis ada lainnya yang bisa mewakili,” tandas Kodir. (dir)

Pemkab Siap Fasilitasi Audiensi

MAYOR UTARYA TASIKMALAYA— Setelah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) merangsek ke Halaman Gedung DPRD dan Sekretariat Daerah Pemkab Tasikmalaya. Di sana, mereka juga berorasi sambil mengecam Kepala Dinas Pendidikan H Abdul Kodir atas ketidakhadiran audiensi sebanyak tiga kali itu.

Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa di halaman dua gedung pemerintah itu dimulai sekitar pukul 11.30. Mereka sebelumnya berkumpul di halaman depan gedung DPRD. Kemudian melakukan orasi dengan tuntutan usut dugaan kosupsi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 di Dinas pendidikan.

Setelah selesai berorasi, kemudian aksi yang dikomandani Presiden KMRT Jamaludin dan Dewan Penasihat Azam itu berbalik arah ke halaman depan Gedung Setda. Di sana mereka membakar 1 buah ban dan beorasi dengan tuntutan yang sama.

Dalam aksi itu, mereka juga mendesak Bupati Tatang FH untuk turun menemui mereka. Namun tuntutan itu tak terealisasi. Karena kesal, mereka kemudian hendak memaksakan masuk ke gedung Setda. Beruntung, di depan pintu masuk barikade aparat Polresta Tasikmalaya menjegal niat mereka memasuki gedung tersebut.

Selang beberapa menit kemudian, muncul Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Asep Achamd Djaelani MM. Ia sengaja turun menghadapi pendemo untuk menghindari keributan para peserta aksi yang sudah habis kesabaran ingin bertemu langsung dengan Bupati.

Di hadapan Sekda Asep, peserta aksi mendesak dan menginstruksikan Kepala Dinas H Abdul Kodir hadir beraudiensi yang diagendakan pada Kamis mendatang. “Selain itu, kami juga meminta Pak Sekda (Asep Djaelani, red) memecat kepala Dinas H Abdul Kodir karena sudah melakukan penyelewengan DAK 2007,” teriak Roy, salah seorang korlap aksi.

Menjawab tuntutan peserta aksi, Sekda Asep berjanji, akan melaporkan tuntutan itu ke Bupati Tatang FH dan nanti akan diagendakan untuk dipertemukan dengan Kepala Dinas H Abdul Kodir. “Dan tuntutan Bapak-bapak akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Selesai berdialog dengan Sekda, kemudian peserta aksi kembali berbalik ke halaman gedung DPRD. Di sana mereka meminta salah seorang perwakilan DPRD untuk menemuinya dan memberikan jaminan dipertemukan audiensi dengan KMRT. Kemudian muncul anggota Komisi IV KH Tetep Abdul Latif.

Di hadapan peserta aksi, Tetep juga berjanji akan mempertemukan audiensi mereka dengan Kepala Dinas H Abdul Kodir. “Saya secara pribadi mengakomodir aspirasi bapak-bapak. Dan saya akan konsultasi ke rekan Komisi IV untuk membuat nota khusus mengundang Pak Kadis (H Abdul Kodir, red) untuk hadir dalam audiensi nanti,” janji Tetep. (dir)

Rumah Tasik Belum Optimal

KADIPATEN TASIKMALAYA – Keberadaan Rumah Tasik sebagai pusat promosi dan informasi produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya, belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Di lokasi itu tidak ada stan UKM setiap
harinya.

Ade Roni, sebagai pengelola lahan itu mengeluhkan bahwa para UKM tidak mau memafaatkan fasilitas pemerintah daerah. Sarana yang berada di Kampung Tagog Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten itu menurutnya bisa mendongkrak perekonomian warga.

Disebutkannya, sejak berdiri hingga kini baru dimanfaatkan pameran selama 5 kali. Pameran pertama tahun 2002 dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, pada waktu itu Danny Setiawan. Dan pameran terakhir November 2007. Dalam pameran tersebut dihadiri 700 UKM yang diantaranya memamerkan hasil kerajinan, makanan olahan dan bibit unggul baik dari pertanian maupun dari perikanan. “Menurut letak dan tempatnya sudah memadai, yaitu di dekat Jalan Raya Tasik-Bandung. Namun kurang pengunjungnya,” ungkap Ade. (jul)

112 Siswa MTs tak Lulus

TARKI GARUT – Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut H Nurul Aen mengatakan 112 siswa Madrasah Tsanawiyyah (MTs) dari total 9.800 siswa, tidak lulus ujian nasional (UN).

“Banyaknya, siswa MTs yang tak lulus UN bukan berarti mereka bodoh, tapi bisa saja karena adanya kelalaian dalam pengisian lembar jawaban dan kesalahan data,” kilahnya.

Bagi 112 siswa Mts yang tidak lulus, kata dia, sudah disiapkan mengikuti program ujian paket B. “Untuk membantu para siswa yang tidak lulus, kita mendorong mereka untuk mengikuti ujian paket B, agar mereka bisa melanjutkan kejenjang berikutnya. Pesertanya digabung dengan siswa SMP, karena memang satu jenjang,” ujarnya.

Akhir bulan ini, kata dia, rencananya pelaksanaan ujian persamaan paket B akan dilaksanakan bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik). “Akhir bulan ini, rencananya ujian paket B akan digelar. Bagi para peserta, saya harap bisa segera mengurus kelengkapannya,” tuturnya.

Namun, kabar menggembirakan, terang dia, bila melihat hasil UN tingkat madrasah ibtidaiyyah. Sebanyak 3.201 siswa MI peserta ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN), dinyatakan lulus.

“Alhamdulillah seluruh siswa MI yang mengikuti UASBN tahun ini berhasil lulus dan pelaksanaannya pun tidak menemui masalah yang berarti. Dan ini merupakan sebuah prestasi membanggakan,” ujarnya. (ari)

Lili Tewas Tertabrak Pikap

WANARAJA GARUT - Lili (46), penduduk Kp Cikendal Wanaraja meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang UGD RSU dr Slamet. Sebelumnya, Lili ditemukan bersimbah darah di Jalan Raya Wanaraja akibat tertabrak mobil pikap, Senin (23/6) sekitar pukul 04.00.

Opik, saksi kejadian, menerangkan korban mengalami kecelakaan saat hendak menyebrang jalan menuju Pasar Wanaraja. Namun, saat berada di tengah jalan, tiba-tiba mobil yang salah satu lampu utamanya mati itu datang dari arah Garut Kota.

“Mungkin korban nyangkanya yang melaju itu motor karena hanya ada satu lampu yang menyala. Jadi pas nyebrang langsung tertabrak,” ujarnya.
Kata dia, korban mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

Sementara itu, anggota Satlantas Polres Garut Brigadir Asep membenarkan terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa pria yang berprofesi sebagai sopir angkutan gelebeg tersebut. Kecelakaan yang menewaskan Lili, kata Asep, saat ini ditangani urusan kecelakaan (Urlaka) Polres Garut. (nal)

Honor PPK Belum Dibayar

KPU Utang Rp100 juta

TARKI GARUT– Anggaran Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada) Kabupaten belum juga turun. Akibatnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga saat ini belum menerima honor. Dan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa mengutang Rp100 juta kepada pihak lain untuk menutupi biaya operasional.

Ketua KPU Kabupaten Garut Drs H M Iqbal Santosa menjelaskan dana operasional digunakan untuk pengadaan kertas, tinta, formulir, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). “Sekarang kan sudah masuk tahapan, kita terpaksa pinjam dulu kebetulan ada yang masih mempercayai,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Iqbal mengatakan kebutuhan dana pilkada mencapai Rp23 miliar. Namun, DPRD dan Bupati Garut baru menyetujui Rp19 miliar. “Itu pun baru sebatas administrasinya dan belum bisa dicairkan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Garut. Sedangkan dana selebihnya, Rp4 miliar yang diajukan sebagai tambahan, kemungkinan terakomodirnya calon perseorangan dalam pilkada, belum ada kepastian,” imbuhnya.

KPU, jelas dia, saat ini tengah pemutakhiran data pemilih dan menyusun data pemilih sementara (DPS) di 424 desa yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Hingga kemarin proses penyusunan DPS baru mencapai sekitar 70 persen. Jumlah pemilih pilkada diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pilgub yang lalu, sekitar 1,5 juta orang. “Untuk pilbup ini diperkirakan jumlah hak pilih mengalami penambahan sekitar 2 persen. Ini disebabkan adanya penambahan usia pemilih, perpindahan penduduk maupun perubahan status dari TNI/Polri menjadi warga sipil karena sudah pensiun,” tambah dia.

Sementara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Garut Totong saat dikonfirmasi Radar kemarin membenarkan kalau anggaran untuk pilkada belum dapat dicairkan. BPKD masih menunggu SK untuk pencairan anggaran tersebut. “Memang anggaran itu belum turun. Kita bisa saja mencairkan anggaran tersebut tapi legalitas atau prosedurnya gimana?” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyebutkan sebenarnya anggaran pilkada tinggal direalisasikan. “SK apa, saya tidak ngerti masalah itu. Yang jelas kita sudah menganggarkan dana untuk pilkada. Untuk realisasinya terserah eksekutif. Hanya kalau tidak segera dicairkan kami sangat menyesalkan,” tandasnya.

Menurut Lucky, tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada sudah ada dan sudah dilaksanakan. Jadi, seharusnya anggaran untuk pilkada sudah dapat dicairkan. “Seharusnya sudah dapat dicairkan, apalagi tahapan itu sudah mulai dilaksanakan. Jangan nunggu lama, kasih mereka yang bekerja,” tandasnya. (abi)

Kuota Haji Naik 100 Persen

TARKI GARUT- Kepala Kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Garut H Nurul Aen menginformasikan kuota haji tahun 2008 mendapat tambahan dua kali lipat menjadi 2045.

”Alhamdulillah tahun ini kuota haji Kabupaten Garut ditambah dua kali lipat lebih banyak, sebelumnya kuota calon jamaah haji hanya 950 orang, kini jadi 2045,” terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, calon jamaah haji (calhaj) yang mengisi daftar tunggu tahun 2009, bisa masuk rombongan jamaah haji tahun ini. “Kepada calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu, bisa langsung konsultasi ke kantor Depag,” katanya.

Selain itu, dia mengingatkan calhaj yang akan berangkat tahun ini segera menghubungi kantor urusan agama (KUA) terdekat. Sebab, pembinaan manasik haji dilakukan di KUA.

Ketentuan mengikuti bimbingan manasik di KUA, tambah dia, berlaku juga bagi calhaj yang mengikuti bimbingan manasik haji di Kantor Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). “Bimbingan manasik oleh KUA akan dilakukan sepuluh kali pertemuan. Hal ini agar calon haji tidak kesulitan saat melaksanakan ibadahnya di Mekkah,” tukas dia. (ari)

Agung Jadi Korban Pengeroyokan

CIBATU GARUT – Apes nasib yang dialami Agung, siswa SMP swasta di Kecamatan Cibatu. Pasalnya, saat tengah berjalan di sekitar Kampung Pasirjunti Desa Cibatu Kecamatan Cibatu, Senin (23/8), dia dihajar sekelompok pelajar.

Warga yang melihat aksi brutal tersebut, langsung melerai dan memberikan pertolongan kepada korban. Berutntung, sesaat kemudian, anggota Polsek Cibatu datang ke TKP dan menangkap seluruh pelaku yang masih berstatus pelajar tersebut. sedangkan korban langsung dilarikan ke puskesmas.

Delapan orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan, diperiksa di Mapolsek Cibatu. Kapolsek Cibatu AKP Bambang Supriyono membenarkan tengah memeriksa 8 siswa penduduk Leuwigoong yang diduga mengetahui kasus pengeroyokan. Namun, Bambang membantah bila kasus itu dikatagorikan tawuran. “Yang benar adalah pengeroyokan, perkelahian dan kebutralan,” katanya.

Namun, kata dia, status 8 pelajar tersebut masih sebagai saksi. “Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini akan diusut karena tak ada yang kebal hukum,” tukasnya.(nal)

Kelulusan, Lakukan Aksi Corat-Coret

LEUWIGOONG GARUT– Nekad. Ya kalimat itu tepat ditujukan kepada siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang melakukan aksi vandalismne pasca-pengumuman hasil ujian nasional, kemarin.

Pasalnya, jauh-jauh hari, pihak sekolah sudah mewanti-wanti para siswanya agar tidak melakukan aksi corat-coret saat merayakan kelulusan.

Begitu pula, para siswa nekad mengacuhkan peraturan lalu lintas dengan menggelar konvoi kendaraan roda dua meskipun belum cukup umur untuk memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Pantauan Radar di lapangan, setelah puas melakukan aksi corat-coret dengan cat ke sekujur tubuh, para pelajar langsung menggabungkan diri dengan pelajar dari sekolah lain untuk menggelar konvoi bersama. Dengan bebasnya, mereka terlihat asyik berputa-putar jalan di wilayah Garut Utara dengan mengabaikan keselamatannya maupun pengguna jalan lain. Selain banyak yang tidak pakai helm, tidak sedikit pula yang berboncengan lebih dari dua orang.

Di tempat terpisah, Wakil Kepala Sekolah SMPN I Leuwigoong Aman Widia mengungkapkan bila ada siswanya ikut dalam aksi tersebut, bukan lagi tanggung jawab sekolah. “Kami telah berusaha mengingatkan pelajar agar menghindari aksi corat-coret. Dan itu, kami lakukan setiap hari saat mereka masih sekolah,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Kepala SMPN I Cibatu Rohmanudin SPd. Menurut dia, pihaknya sudah berusaha maksimal mengarahkan siswanya untuk tidak berbuat brutal. “Kami tidak mendapatkan laporan adanya siswa yang melakukan aksi corat-coret, kalaupun ada, mungkin hanya sebagian kecil saja,” tuturnya. (nal)

Polwil Priangan Tanam 70 Pohon

UT– Rangkaian HUT Bayangkara ke-62, Senin (23/6), Polwil Priangan melibatkan Pemkab Garut melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman 70 pohon di lingkungan mapolwil.

Kapolwil Priangan Kombes Pol Drs Anton Charlian MPKn mengatakan kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan kelestarian hutan dan lingkungan. Dia juga menyatakan sangat mendukung upaya Polda Jabar memberantas para pelaku pembalakan liar khususnya di wilayah Priangan Timur.

“Karena, jika kita ingin menatap masa depan, kita harus dapat memelihara lingkungan. Polda maupun polwil, tidak akan memberikan ampun kepada oknum perusak lingkungan atau perambah hutan,” tegasnya.
Anton menilai, kerusakan hutan di wilayah Priangan Timur sudah mencapai titik kritis sehingga berimbas pada kekeringan dan kesulitan air bersih.

Oleh karena itu, sebagai langkah preventif, Polwil Priangan bekerja sama dengan dinas terkait akan menjaga keutuhan alam dengan melakukan penanaman sejuta pohon di sejumlah titik lahan kritis. (one)

DPRD Nilai Dispenda Ceroboh

Megatron yang telah dioperasionalkan sejak minggu lalu ternyata menyisakan sejumlah masalah, yaitu proses perijinannya belum lengkap.

Terkait Pembangunan Megatron Tanpa Izin

GEDUNG DEWAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Banjar Supriadi menilai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjar ceroboh telah memberikan izin kepada CV Wahana Idea Nusantara pengelola megartron. Pasalnya izin dari instansi lain belum dikantongi, namun megatron sudah beroperasi. “Seharusnya jangan dulu dibangun jika proses perijinannya belum lengkap,” ujarnya kepada Radar kemarin.

Anggota DPRD dari PKS ini meminta pengelola untuk melengkapi dulu perizinannya sebelum megatron tersebut dioperasikan. Pasalnya kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi pengusaha reklame lain. “Makanya kami akan aka segera mengagendakan untuk mengklarifikasi masalah ini,” tambahnya.

Dikatakan Komisi II sejak awal tidak pernah diajak bicara oleh pemkot tentang masalah pembangunan megatron tersebut. Padahal DPRD perlu mengetahuinya.
Supriadi mengaku pernah mendengar sejumlah keluhan dari masyarakat perihal pembangunan megatron ini, namun saat itu dia baru sebatas mencatat belum menindak lanjuti. "Kini masalahnya sudah muncul ke permukaan, kami yang memiliki fungsi kontrol sesuai dengan kapasitas kami akan segera menyikapinya dengan memanggil pihak terkait,” jelasnya.

Sementara itu anggota komisi II lainnya H Husin Munawar menilai mencuatnya kasus tersebut akibat lemahnya fungsi kontrol diinternal birokrasi. “Masak ijin belum lengkap kok sudah bisa membangun dan sekarang dioperasikan tentunya ini mengundang tanda tanya besar, dan ini berarti fungsi pengawasan dan kontrol di dalam sangat lemah" tegasnya

Menurut anggota DPRD dari PAN ini kalau alasannya untuk memudahkan atau tak mempersulit investor hanya alasan yang tidak prinsip, karena hal yang demikian ini justru bersebrangan dengan aturan hukum yang telah dibuat yang beralu di kota Banjar.

"Jangan karena hanya ingin mengejar PAD lantas menerobos aturan main yang telah kita buat, hal ini konyol, jika alasan ini yang digunakan saya rasa terlalu mengada-ada. Harusnya Dispenda tegas, jangan berikan rekomendasi jika syarat-syarat administrasinya tidak lengkap,” jelasnya. Terhadap kejadian tersebut dia meminta Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno MM untuk mengevaluasi kinerja bawahannya. (kun)

PDIP Gelar Rakercab

BANJAR - DPC PDIP Kota Banjar menggelar rakercab ke- 4 dengan agenda sosialisasi SK No 210/ Kpts/DPP PDIP/V/ 2008 tentang penyaringan, penjaringan dan penetapan caleg DPRD, DPRD I dan DPR-RI di kantor DPC PDIP, Sabtu (21/6). Dalam rakercab tersebut dibahas pemenangan Pilkada Kota Banjar dan Pilpres 2009. Rakercab tersebut dipimpin Ketua DPC PDIP Kota Banjar H Akmad Dimyati SIP dan diikuti pengurus ranting, PAC dan pengurus DPC PDIP Banjar.

Menurut H Akmad Dimyati kegiatan rakercab tersebut intinya hanya sosialisasi kepada para kader terhada tiga agenda yang harus disukseskan. “Yang paling penting caleg dari PDIP harus menyosialisasikan Bu Mega, kalau pakai tanda gambar juga harus dipasang gambar Bu Mega disampingnya,” ujarnya.

Hal ini dilakukan sebagai agenda pemenangan Pilpres 2009. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan partai akan tercapai. “Modalnya hanya satu yaitu harus membangun kebersamaan dan bahu membahu terjun kemasyarakat untuk melakukan menyosialisasikan tiga agenda tersebut,” jelasnya.

Mengenai rekomendasi dari DPP PDIP untuk H Akmad Dimyati SIP sebagai calon wali kota dalam Pilkada nanti, Dimyati mengaku belum terima rekomendasi. "Jadi saat ini kami belum bisa bisa melakukan lobi-lobi politik, karena belum ada rekomendasi dari DPP,” jelasnya. (bmp)

Harga GKG Turun

Salah seorang buruh tani sedang mengangkut gabah hasil panen di Tanjungsukur Desa Hegasari Pataruman, Senin (23/6).

BANJAR - Harga Gabah Kering Giling (GKG) dijual dikisaran harga Rp270 ribu per kwintal. Harga tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan lalu yang dijual Rp300 ribu per kwintal. Penurunan harga tersebut karena pasokan GKG dari luar Banjar stabil meskipun di sejumlah sentra pertanian Kota Banjar mengalami kekeringan.

Hal ini diakui oleh Dedi salah seorang petani di Kecamatan Pataruman. Meskipun di Kota Banjar kekeringan, tetapi para pengepul GKG tetap tidak kekurangan pasokan. Pasalnya di daerah perbatasan Banjar - Ciamis seperti Lakbok yang nota bene merupakan lumbung padi Kabupaten Ciamis sedang panen. "Jadi meskipun di Banjar gagal panen tetap saja persedian pasokan gabah melimpah. Makanya harga gabah tak akan naik,” jelasnya.

Sementara itu para petani di Tanjungsukur Desa hegarsari Kecamatan Banjar mengaku musim panen kali ini menurun. Biasanya per 100 bata bisa menghasilkan panen sebanyak 5-7 kwintal saat ini kehilangan 30 persen.

Areal persawahan Tanjungsukur yang menyatu dengan Sumanding dan Blok Pagak memang seluruhnya kekeringan. Hanya sedikit saja padi yang biasa dipanen. “Seluruh wilayah areal Tanjungsukur fuso, maka ketika ada beberapa petak sawah yang bisa menghasilkan padi, otomatis hama pipit memangsa padi kami ,” jelas Dedi. (bmp)

PKS Dekati PPP untuk Koalisi

Sejumlah fungsionaris PPP dan PKS bermusafahah di Sektertariat DPC PPP guna menjajaki koalisi, kemarin.

CIAMIS - Penjajakan dalam rangka penggabungan kekuatan guna mengusung calon di Pilkada Ciamis terus dilakukan PPP. Setelah sebelumnya santer dilirik Golkar dan F-24, kini bagian Partai Keadilan Sejahtera yang kesengsem untuk berkoalisi.
Seperti terlihat kemarin, beberapa fungsionaris PKS mendatangi sekretariat PPP yang bermarkas di Jl Kertasari No 1. Beberapa pentolan PKS Ciamis yang dipimpin Ketua DPD PKS Ciamis Suhdi Ade Candra diterima para petinggi PPP, salah satunya oleh Ketua DPC PPP Ciamis Mujahid EH.

Suhdi mengaku bahwa pertemuannya itu dalam rangka penjajakan koalisi yang tidak menutup kemungkinan terjadi pada saatnya pemaketan balon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam Pilkada bulan Oktober mendatang. Namun musafahah yang dilakukannya dengan PPP kali itu masih dalam tahap penyamaan persepsi dan pemikiran.
“Pertemuan itu masih membahas dalam kerangka tataran umum. Baik masalah penjajakan nama dan koalisi. Makanya kami maupun PPP masih belum menyebutkan nama-nama yang akan diusung nanti,” terangnya.

Dia mengaku bahwa pertemuan itu masih permulaan sehingga harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terlebih, di partainya pun masih belum menentukan nama-nama bakal calon yang akan diusung.

Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis, Mujahid EH menegaskan, pertemuan tersebut masih dalam proses penjajakan. Untuk itu, pihaknya belum membicarakan mengenai pengusungan nama-nama bakal calon. Mengingat, pihaknya masih harus kembali memusyawarahkan secara internal mengenai pengusungan ini. Namun besar harapannya, PPP dengan PKS bisa menjadi satu imam dan satu jamaah.

“Selain dengan PKS, kami pun bakal bertemu dengan F-27. Kalau pertemuan dengan PKS ini baru untuk pertama kalinya, sedangkan dengan F-27 yang kedua. Tidak menutup kemungkinan juga nantinya bahwa PPP, PKS dan F-27 akan bersatu dalam mengusung posisi C1 dan C2-nya nanti,” tandasnya. (ttm)

Djoko: RSB dan Hol Masih Dicari

CIAMIS – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis Djoko Isworo SH membantah adanya kabar bahwa terdakwa RSB dan Hol yang tersangkut dalam kasus proyek fiktif SACDP masih berstatus tahanan kota, seandainya telah dieksekusi nanti. Seperti diutarakan sebagian orang yang menafsirkan amar putusan MA No 2305 K/Pid/2005 yang menerangkan bahwa terdakwa dieksekusi, tapi statusnya masih tahanan kota.

“Amar putusan MA itu menjelaskan, memerintahkan Kajari Ciamis bahwa jika selama belum dilaksanakan eksekusi maka terdakwa tetap dalam penahanan kota. Tapi saat ini masa tahanan kota keduanya sudah habis makanya ketika dieksekusi nanti, dia pasti akan dijebloskan ke penjara guna menjalani hukuman satu tahun penjara,” terang Djoko melalui Kasie Pidsus Juwari SH, kemarin.

Kata Juwari, untuk itu pihaknya saat ini sedang mencari keberadaan kedua terdakwa mengingat keduanya ditengarai telah meninggalkan rumahnya. “Kami masih menunggu sikap kooperatif yang bersangkutan. Kami sudah mencari ke rumahnya, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada. Bila yang bersangkutan tidak mau kooperatif, kami siap menangkap di mana saja dan kapan saja karena sudah ada surat perintahnya,” tegasnya.

Eksekusi itu sesuai dengan surat perintah pencarian atau penangkapan sesuai putusan Mahkamah Agung. Adapun untuk pelaksanaan eksekusi, Kejari tetap berpedoman pada bunyi amar putusan MA yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. (ttm)

Hari Ini API Demo ke Bandung

Massa Perempuan Datangi Kejati dan DPRD Jabar

SUDIRMAN - Ribuan massa dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) berencana akan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kejaksaan Tinggi Bandung, hari ini. Hal ini dilakukan terkait adanya kasus illegal logging dan Operasi Lodaya Hutan Lestari 2008 yang dilakukan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

“Lebih dari 1.500 massa perempuan asal Kabupaten Ciamis akan dikerahkan ke sana. Belum lagi dari massa perempuan dari Kabupaten Tasikmalaya,” terang Sahdi Sutisna, divisi Humas SPP Kabupaten Ciamis kepada wartawan saat dihubungi di Sekretariat LBH SPP JL Jendral Sudirman Ciamis, kemarin.

Aksi itu akan menuntut empat poin yang ingin disampaikan langsung kepada Kajati Bandung dan anggota DPRD Provinsi Jabar. Pertama, mendukung Kapolda Jabar untuk menghentikan aksi-aksi illegal logging tanpa disertai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sekitar hutan. Kedua, Kajati harus mengaudit Perhutani dan mendesak Perhutani untuk dibubarkan. Mengingat Perhutani sebagai institusi pengelola hutan, tapi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan malah menjadi sarang mafia.

“Karena illegal logging ini dilakukan oleh Perhutani dengan indikasi dibekingi oleh oknum TNI dan Polri. Lahan hutan seluas 350 hektar bisa ditebang tanpa diketahui pelakunya. Sementara kayunya ditebang dengan alat mesin dan diangkut dengan kendaraan truk tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Pembalakan ini berarti hanya bisa dilakukan oleh pemodal besar. Anehnya lagi, tak terdeteksi oleh petugas keamanan hutan,” paparnya.

Lanjutnya, seandainya masyarakat terlibat dalam aksi pembalakan liar itu, tentu hanya dalam sekala kecil. Karena masyarakat memiliki keterbatasan dalam hal dana dan peralatannya. “Kami juga meminta untuk diusut tuntas perihal kerusakan hutan dan aksi pencurian kayu yang dilakukan oleh Perhutani di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Cianjur, Subang dan Sumedang. Serta meminta Polda Jabar dan Kejaksaan memeriksa kembali mana saja wilayah kehutanan yang memiliki izin dari Menteri. Lakukan pemeriksaan terhadap anggaran dari negara untuk PHBM dan anggaran yang hilang. Sidak segera tempat kejadian perkara di Emplak Kecamatan Kalipucang, Ciamis sebagai sentral pemeriksaan dan penyimpanan hasil tebangan jati. Sebab beredar informasi adanya kayu yang hilang senilai Rp2 miliar,” sebutnya. (ttm)

Ribuan Ton Limbah Diimpor ke Indonesia

NUSA DUA - Ribuan ton limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) masuk ke Indonesia secara ilegal tiap tahun. Sepanjang 2008 ini saja, Indonesia telah menerima 25 ton kondom bekas dan 6.000 ton kedelai yang terkontaminasi virus dari negara asing.

Nasib Indonesia yang menjadi jujukan pembuang limbah asing itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam pembukaan Conference of the Parties (COP) IX Konvensi Basel di Nusa Dua, Bali, kemarin. “Ini merupakan risiko dari banyaknya pelabuhan laut di Indonesia yang mencapai 2.000 lebih,” ujar Rachmat yang juga menjadi presiden (COP) IX itu.
Di sisi lain, setiap tahun Indonesia juga membuang limbah industri ke negara lain. Sepanjang 2007, Indonesia telah memproduksi 10 juta ton limbah B3, 1.872 ton di antaranya dibuang ke negara lain. “Jumlah ekspor limbah ini masih dalam batas yang disepakati dalam Konvensi Basel,” ujarnya, tanpa menyebutkan negara tujuan pembuangan limbah B3 Indonesia.
Rachmat mengatakan, perpindahan limbah berbahaya dan beracun lintas negara merupakan konsekuensi yang sulit dihindari di era perdagangan global. Berbagai produk yang dihasilkan industri pasti menyisakan sampah bekas pakai.

Radar Bali (Grup Jawa Pos) melaporkan, pertemuan yang bertajuk World Forum for Waste Management 2008 itu dihadiri sekitar 1.000 perwakilan dari 170 negara. Mereka berasal dari pengamat, lembaga swadaya masyarakat, delegasi negara, dan praktisi industri. Mereka membahas kesepakatan meminimalkan adanya limbah B3, memastikan pembuangan dan pengelolaannya, serta meminimalkan perpindahan limbah B3 secara internasional.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Konvensi Basel Katharina Kummer Peiry mengatakan, pengelolaan limbah sering dipisahkan dalam agenda pembangunan. Pihaknya berharap, pertemuan ini dapat menegaskan kembali keterkaitan antara pengelolaan limbah ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. “Terutama, kita mengharapkan pertemuan ini melahirkan deklarasi, tapi semua dibicarakan pada titik lebih tinggi, yakni di tingkat menteri,” dorongnya.

Beberapa pembicara yang diagendakan berbicara dalam forum internasional itu, antara lain, Prof O Ibeanu (pelapor khusus PBB tentang isu sampah), M Yunus (peraih Nobel Perdamaian), Putri Chulaborn (Thailand), Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark, Erin Brockovich (aktivis lingkungan hidup) dan R Zoelick (presiden Bank Dunia).

Konvensi Basel tersebut disepakati di Basel, Swiss, pada 22 Maret 1989 dan mulai berlaku resmi pada 1992. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel sejak 1993 melalui penerbitan Keputusan Presiden No 61 Tahun 1993. (rid/kim)

Konfrontasi Polly-Muchdi

Buntut Pengakuan
tak Saling Kenal

JAKARTA – Penyidik tidak kehilangan akal atas pernyataan Mayjen (pur) Muchdi Purwoprajono yang mengaku tak tahu-menahu dengan terpidana kasus Munir Pollycarpus Budihari Priyanto. Penyangkalan mantan deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Pollycarpus itu rencananya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersendiri. Yakni, saat Muchdi dikonfrontasi dengan Pollycarpus.

”Kita akan buatkan BAP konfrontir saat Muchdi kita temukan dengan Pollycarpus,” kata seorang penyidik yang menangani kasus itu.
Pengungkapan kasus Munir memang penuh liku. Dalam upaya menjerat Polly di masa lalu, penyidik juga membuat beberapa BAP konfrontasi. Misalnya, saat Rohainil Aini (secretary chief pilot Airbus 330 Garuda) dikonfrontasi dengan Hermawan (flight schedule supervisor) terkait nota perubahan yang membuat Polly terbang dari Jakarta ke Singapura pada 6 September 2004 bersama Munir.

Juga saat Indra Setiawan (mantan Dirut Garuda) dikonfrontasi dengan Rohainil Aini dan Ramelgia Anwar (vice president corporate security) terkait penunjukan Polly sebagai staf aviation security yang belakangan memungkinkan Polly naik ke pesawat yang ditumpangi Munir. BAP konfrontasi juga pernah dilakukan saat Polly dihadapkan dengan Ramelgia Anwar dan Kamal Fauza Sembiring (chief pilot Airbus 330). ”BAP konfrontasi ini akan memudahkan pembuktian kelak. Siapa yang berbohong semoga akan terlihat,” imbuhnya.

Namun, hingga kemarin rencana konfrontasi itu belum dilakukan. Polly yang dipidana 20 tahun penjara masih mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia dipidana sebagai pelaku yang melakukan eksekusi di lapangan. Polisi kini mencoba menjerat Muchdi sebagai aktor yang disangka menyuruh Polly menghabisi Munir. Namun, hingga kini keduanya membantah saling mengenal, apalagi terlibat dalam kasus Munir yang mati diracun pada 7 September 2004.

Polisi sebenarnya telah menggenggam beberapa kesaksian yang menunjukkan bahwa mereka saling berkomunikasi. Yang telak adalah kesaksian agen madya BIN Budi Santoso yang pernah berdinas di direktorat 5.1. Juga ada kesaksian dua mantan anak buah Muchdi saat masih berdinas di BIN. Begitu pula kesaksian Raden Muhammad Patma Anwar alias Ucok yang mengaku pernah berdinas sebagai agen intelijen dengan pangkat III c. Ucok melihat Polly di tempat parkir BIN pada Juni 2004.

”Kami minta polisi tidak hanya melakukan (proses hukum, red) pada Pak Muchdi. Tapi, nama-nama seperti Ucok yang pernah mengaku akan menghabisi Munir mengapa tidak diproses,” kata Achmad Cholid, pengacara Muchdi, saat ditemui di Mabes Polri kemarin siang. Saat diperiksa polisi, Ucok pernah mengaku dirinya mengetahui skenario pembunuhan Munir. Salah satunya dengan cara menyantetnya.

Pada bagian lain, untuk sementara waktu, Muchdi bisa bernapas panjang. Mantan Danjen Kopassus itu batal diperiksa kemarin. ”Awalnya kami menerima kabar akan ada BAP hari ini (kemarin, red). Ternyata batal,” kata M Ali, pengacara Muchdi yang lain. Kemungkinan lulusan AMN angkatan 1970 itu diperiksa dalam satu dua hari ke depan. Pemeriksaan tetap dilakukan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kendati tidak diperiksa, perubahan pengamanan telah terjadi di sana. Jika saat Muchdi dipindah Sabtu (21/6) pengamanan masih standar, kini suasananya berubah. Anggota Brimob berjaga dengan pakaian dinas lengkap plus pistol dan belati di pinggang. Tampak tiga anggota berjaga di depan Blok B. Di kamar nomor 1 blok tersebut, Muchdi ditahan. Sebelumnya dia sempat menginap di blok A kamar 2. Di dalamnya terdapat tempat tidur dan toilet.

Di Blok B itu terdapat enam sel. Salah satu selnya ditempati mantan Kapolri Jenderal (pur) Rusdihardjo yang divonis dua tahun penjara dalam kasus pungli KBRI Malaysia.
Terkait permohonan penangguhan penahanan Muchdi, tim pengacara akan memasukkannya hari ini. Yang menjadi penjamin adalah anak dan istri Muchdi.

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi yang sebelumnya disebut sebagai salah seorang penjamin Muchdi mengaku terkejut. ”Kalaupun saya dihubungi (dan diminta), saya akan meminta penjelasan lebih dulu. Saya tidak akan gegabah,” katanya saat dihubungi tadi malam. Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan tidak bersedia menjadi penjamin.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo saat ditemui di HUT Pom AD di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, kemarin mengatakan, Muchdi sudah di luar institusi TNI, sehingga tidak otomatis dibantu. ”Kecuali dia meminta bantuan hukum secara pribadi sebagai purnawirawan kepada Dinas Bantuan Hukum AD. Kalo tidak, ya kami tidak bisa apa-apa,” katanya.

Dua Jaksa Kejagung Dampingi Polisi

Di tempat terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga menyatakan, hingga saat ini, pihaknya belum melakukan penunjukan jaksa yang akan menjadi penuntut umum terhadap Muchdi PR. Alasannya, pihaknya menunggu terlebih dahulu adanya pelimpahan berkas dari penyidik. ”Jadi surat perintah penunjukan jaksa itu dibuat setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa dan diserahkan ke kejaksaan agung,” katanya di gedung Kejagung, kemarin.

Meski demikian, lanjut dia, Kejagung telah menugaskan dua jaksa yang menjadi konsultan bagi penyidik Mabes Polri. Keduanya adalah jaksa di lingkungan Pidum, yakni Sirus Sinaga dan Maju Ambarita. ”Konsultasi itu untuk hal-hal apa yang perlu untuk kelengkapan berkas,” terang mantan kepala Kejati (Kajati Sulsel) itu.

Dengan dikirimkannya jaksa khusus tersebut, Ritonga berharap nantinya tidak akan ada problem bolak-balik berkas karena belum bisa dinyatakan P-21 (lengkap). Apakah keduanya akan masuk dalam tim yang menganani penuntutan? ”Itu hanya untuk persiapan,” katanya. Dia juga menegaskan, pihaknya siap menerima kapan saja pelimpahan berkas dari Polri untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. (naz/tom/rdl/aro/jpnn/nw/fal)

SPP Laporkan Perhutani ke KPK

GARUT – Serikat Petani Pasundan (SPP) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Perum Perhutani ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta kemarin. SPP juga menuntut agar Perhutani segera dibubarkan.
“Hari ini (kemarin, red) kami bersama rekan-rekan anggota SPP datang ke KPK untuk melaporkan indikasi korupsi yang dilakukan Perhutani,” tandas Humas SPP Away kepada Radar melalui telepon kemarin.

Indikasi korupsi ini, lanjut dia, bukan tudingan belaka, melainkan berdasarkan data di lapagan. “Kami punya bukti-bukti bagaimana kerusakan hutan akibat penebangan oleh Perhutani. Ironisnya lagi masyarakat menjadi kambing hitam sebagai pelaku perusakan hutan,” ungkap dia.

Selain itu, menurut Away, saat ini bisa dilihat bagaimana pelaksanaan dana reboisasi di lapangan. “Semuanya jelas-jelas mempunyai indikasi korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan lingkungan. Tindakan mereka menyangkut kelangsungan kehidupan manusia dari mulai ekonomi dan ekologi,” papar dia.

Sementara Johny Nelson Simanjuntak, sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM menjelaskan Oprasi Hutan Lestari Lodaya 2008 di kawasan hutan Cigugur diindikasikan terjadi pelanggaran HAM. Karena telah menciptakan ketakutan dan ada sebagian barang warga yang turut diangkut. Penurunan 650 personel tim gabungan juga dinilai berlebihan.

Seperti diketahui, selama dua hari lalu Johny Nelson Simanjuntak baru kemarin menelusuri operasi hutan lodaya di hutan Cigugur. Dia beserta anggota tim dari Komnas HAM mengaku mengumpulkan data-data mulai dari Desa Jayasari, Langkaplancar, Harumandala, Pagergunung dan Kertajaya.

“Hasil pantauan saya, tidak ada pencurian kayu yang berlebihan. Wilayah tersebut adalah wilayah yang biasa. Tidak semestinya menurunkan sebanyak 650 personel. Satu kompi saja sudah cukup. Kegiatan kemarin berlebihan karena tidak ada aksi balik untuk melawan negara,” terangnya saat telekonferen dengan wartawan di Sekretariat LBH SPP Jl Jenderal Sudirman Ciamis kemarin.

Katanya, operasi ini membuat ketakutan dan menciptakan ketakutan bagi warga sekitar. Sehingga suami-suami mereka pun pergi ke hutan-hutan. Berdasarkan temuan timnya, ada 40 orang pria yang tidak pulang ke rumahnya dan belum diketahui keberadaannya.

Sementara kegiatan belajar-mengajar juga terhambat. Karena selama operasi anak tidak sekolah. “Ini merupakan pelanggaran HAM dan kami berharap operasi ini harus menjadi perhatian bagi Polda Jabar,” terangnya. (abi/ttm)

Napi Nusakambangan Ngamuk

Dua satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Brimob diterjunkan ke LP Nusakambangan, untuk meredam amuk napi di LP tersebut.

Protes Rencana Eksekusi

Dua Terpidana Mati

CILACAP – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kemarin sore kisruh. Beberapa napi mengamuk hingga menyebabkan sejumlah fasilitas rusak dan terbakar.

Untuk meredakan amukan mereka, polisi menerjunkan dua satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Brimob. Mereka dibantu pasukan dari Polres Cilacap. Selain itu, dua unit mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Pemkab Cilacap dikerahkan ke sana. Tapi, hanya satu mobil damkar yang bisa berangkat karena air laut pasang dan menyulitkan penyeberangan.

Satu unit crane milik CV Kharisma yang mengerjakan proyek di Nusakambangan juga dikerahkan untuk membantu pemadaman. Hingga tadi malam polisi yang dikirim ke Nusakambangan masih berada di lokasi. Puluhan polisi juga berjaga-jaga di Dermaga Wijayapura.

Informasi yang dihimpun Radar Banyumas (Grup Radar Tasikmalaya), kerusuhan itu dipicu kekesalan dua napi kasus narkoba yang akan dipindah ke Lapas Batu terkait rencana eksekusi. Dua napi warga negara Nigeria bernama Samuel Iwachekwu Okaye dan Hansen Anthony Nwaolisa itu telah divonis mati dan segera dieksekusi pekan ini.

Kemarin siang beberapa petugas datang ke sel keduanya untuk mengurus kepindahan mereka ke Lapas Batu sebagai persiapan eksekusi. Rupanya napi di blok tersebut tak terima dan memprotes pemindahan itu. Mereka mengamuk dan membakar ruang KPLP, kamar dan ruang kunjungan tamu. Selain itu, mereka memadamkan saklar utama lampu penerang. Peristiwa itu, terjadi sekitar pukul 15.00.

Informasi lain menyebutkan, kedua napi itu kesal saat petugas meminta tanda tangan terkait proses eksekusi. Mereka mengamuk sehingga teman-temannya sesama napi berusaha keluar dari sel.
Dalam sekejap suasana menjadi ricuh. Sejumlah sumber menuturkan, napi yang berada di selnya keluar beramai-ramai sehingga sipir lapas kewalahan. Pada saat genting itulah, muncul kobaran api. Tapi, hingga tadi malam, polisi belum menyimpulkan asal api. Yang jelas, akibat kobaran api itu, sebagian ruangan hangus.

Beberapa saat kemudian, petugas lapas menghubungi Polres Cilacap untuk meminta bantuan. Selain itu, dua SSK Brimob dikirim ke lokasi. Mobil damkar Pemkab Cilacap juga diseberangkan. Situasi di sekitar Dermaga Wijayapura hingga berita ini dibuat masih terlihat tegang. Puluhan polisi berseragam dan berpakaian sipil masih berjaga-jaga.
Di lapas sendiri, situasi sudah bisa dikendalikan. Tapi, belum diperoleh informasi apakah ada napi yang keluar dari tembok penjara atau tidak.

Kapolwil Banyumas Kombespol Boy Salamuddin mengatakan belum mengetahui secara persis penyebab kerusuhan karena penyelidikan masih dilakukan. Hasil penyelidikan, katanya, sangat penting untuk mengetahui penyebab kerusuhan tersebut.

Namun, untuk sementara, ada dua penyebab kerusuhan itu. Pertama, aksi spontan para narapida. Kedua, ada kemungkinan aksi terorganisasi untuk menimbulkan situasi tidak kondusif. ”Penyebab kerusuhan masih dalam penyelidikan. Hal ini untuk memberikan kepastian, apakah aksi tersebut termasuk reaktif atau terorganisasi,” katanya.

Upaya pengamanan, kata Kapolwil, jajaran Polres Cilacap dan Kompi Brimob Banyumas telah berjaga-jaga di lokasi. Selain itu, dilakukan koordinasi lintas instansi yang melibatkan kejaksaan setempat. ”Upaya melokalisasi kejadian sudah dilakukan petugas di lapangan. Juga sudah dilakukan tindakan-tindakan preventif,” kata Boy. (din/ap11/jpnn/nw)