Honor PPK Belum Dibayar

KPU Utang Rp100 juta

TARKI GARUT– Anggaran Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkada) Kabupaten belum juga turun. Akibatnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga saat ini belum menerima honor. Dan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa mengutang Rp100 juta kepada pihak lain untuk menutupi biaya operasional.

Ketua KPU Kabupaten Garut Drs H M Iqbal Santosa menjelaskan dana operasional digunakan untuk pengadaan kertas, tinta, formulir, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). “Sekarang kan sudah masuk tahapan, kita terpaksa pinjam dulu kebetulan ada yang masih mempercayai,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Iqbal mengatakan kebutuhan dana pilkada mencapai Rp23 miliar. Namun, DPRD dan Bupati Garut baru menyetujui Rp19 miliar. “Itu pun baru sebatas administrasinya dan belum bisa dicairkan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Bupati Garut. Sedangkan dana selebihnya, Rp4 miliar yang diajukan sebagai tambahan, kemungkinan terakomodirnya calon perseorangan dalam pilkada, belum ada kepastian,” imbuhnya.

KPU, jelas dia, saat ini tengah pemutakhiran data pemilih dan menyusun data pemilih sementara (DPS) di 424 desa yang tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Hingga kemarin proses penyusunan DPS baru mencapai sekitar 70 persen. Jumlah pemilih pilkada diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pilgub yang lalu, sekitar 1,5 juta orang. “Untuk pilbup ini diperkirakan jumlah hak pilih mengalami penambahan sekitar 2 persen. Ini disebabkan adanya penambahan usia pemilih, perpindahan penduduk maupun perubahan status dari TNI/Polri menjadi warga sipil karena sudah pensiun,” tambah dia.

Sementara Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Garut Totong saat dikonfirmasi Radar kemarin membenarkan kalau anggaran untuk pilkada belum dapat dicairkan. BPKD masih menunggu SK untuk pencairan anggaran tersebut. “Memang anggaran itu belum turun. Kita bisa saja mencairkan anggaran tersebut tapi legalitas atau prosedurnya gimana?” ujarnya.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Garut Ir Lucky Lukmansyah Trenggana menyebutkan sebenarnya anggaran pilkada tinggal direalisasikan. “SK apa, saya tidak ngerti masalah itu. Yang jelas kita sudah menganggarkan dana untuk pilkada. Untuk realisasinya terserah eksekutif. Hanya kalau tidak segera dicairkan kami sangat menyesalkan,” tandasnya.

Menurut Lucky, tahapan persiapan dan pelaksanaan pilkada sudah ada dan sudah dilaksanakan. Jadi, seharusnya anggaran untuk pilkada sudah dapat dicairkan. “Seharusnya sudah dapat dicairkan, apalagi tahapan itu sudah mulai dilaksanakan. Jangan nunggu lama, kasih mereka yang bekerja,” tandasnya. (abi)