Hari Ini API Demo ke Bandung

Massa Perempuan Datangi Kejati dan DPRD Jabar

SUDIRMAN - Ribuan massa dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) berencana akan mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kejaksaan Tinggi Bandung, hari ini. Hal ini dilakukan terkait adanya kasus illegal logging dan Operasi Lodaya Hutan Lestari 2008 yang dilakukan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

“Lebih dari 1.500 massa perempuan asal Kabupaten Ciamis akan dikerahkan ke sana. Belum lagi dari massa perempuan dari Kabupaten Tasikmalaya,” terang Sahdi Sutisna, divisi Humas SPP Kabupaten Ciamis kepada wartawan saat dihubungi di Sekretariat LBH SPP JL Jendral Sudirman Ciamis, kemarin.

Aksi itu akan menuntut empat poin yang ingin disampaikan langsung kepada Kajati Bandung dan anggota DPRD Provinsi Jabar. Pertama, mendukung Kapolda Jabar untuk menghentikan aksi-aksi illegal logging tanpa disertai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sekitar hutan. Kedua, Kajati harus mengaudit Perhutani dan mendesak Perhutani untuk dibubarkan. Mengingat Perhutani sebagai institusi pengelola hutan, tapi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan malah menjadi sarang mafia.

“Karena illegal logging ini dilakukan oleh Perhutani dengan indikasi dibekingi oleh oknum TNI dan Polri. Lahan hutan seluas 350 hektar bisa ditebang tanpa diketahui pelakunya. Sementara kayunya ditebang dengan alat mesin dan diangkut dengan kendaraan truk tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Pembalakan ini berarti hanya bisa dilakukan oleh pemodal besar. Anehnya lagi, tak terdeteksi oleh petugas keamanan hutan,” paparnya.

Lanjutnya, seandainya masyarakat terlibat dalam aksi pembalakan liar itu, tentu hanya dalam sekala kecil. Karena masyarakat memiliki keterbatasan dalam hal dana dan peralatannya. “Kami juga meminta untuk diusut tuntas perihal kerusakan hutan dan aksi pencurian kayu yang dilakukan oleh Perhutani di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sukabumi, Cianjur, Subang dan Sumedang. Serta meminta Polda Jabar dan Kejaksaan memeriksa kembali mana saja wilayah kehutanan yang memiliki izin dari Menteri. Lakukan pemeriksaan terhadap anggaran dari negara untuk PHBM dan anggaran yang hilang. Sidak segera tempat kejadian perkara di Emplak Kecamatan Kalipucang, Ciamis sebagai sentral pemeriksaan dan penyimpanan hasil tebangan jati. Sebab beredar informasi adanya kayu yang hilang senilai Rp2 miliar,” sebutnya. (ttm)