Kadisdik Laporkan KMRT ke Polisi

Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) "disegel" massa KMRT yang melakukan aksi demontasi ke kantor tersebut beberapa hari lalu.

Merasa Difitnah Soal Pemotongan DAK

TASIKMALAYA – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tasikmalaya, H Abdul Kodir mengaku sudah melaporkan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasik (KMRT) ke Mapolresta Tasikmalaya. Hal ini terkait dugaan pencemaran nama baik dirinya serta nama baik lembaga pendidikan.

“Saya merasa difitnah dengan judgement pihak KMRT yang memvonis saya telah mengkorupsi uang DAK sebesar 3,6 miliar. Saya laporkan KMRT telah melakukan pencemaran nama baik saya sekaligus lembaga pendidikan yang sangat terhormat,” tandas Kodir, kemarin.

Selain itu Kodir menjelaskan, tidak ada potongan tentang alokasi DAK pendikan. Menurutnya hal itu dilihat dari bukti penerimaan dana di masing-masing kepala sekolah. “Semuanya pas menerima Rp250 juta. Karena jika ada kekurangan dana, justru saya yang akan mempertanyakan ke bank. Tapi sampai saat ini saya tidak menemukan fakta dan laporan dari para kepala sekolah yang menyatakan uang DAK berkurang. Saya sudah mengkoordinasikan hal ini dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengecek di mana adanya kebocoran DAK tersebut,” terang dia.

Kadis kembali menegaskan, siap berdiskusi dan berdialog dengan siapa pun seputar dunia pendidikan. “Saat KMRT melakukan aksi, saya memang sedang berada di Jakarta, membahasa dana BOS. Bahkan ada surat tugasnya. Setiap saran dan kritik bisa disampaikan dengan cara sopan, karena lembaga pendidikan selalu terbuka menerima saran dan kritik dari siapa pun,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan, DR H Iis Marwan MPd menjelaskan, hingga saat ini belum ada komite sekolah yang mengelukan tentang penyelewengan DAK. “Saya pasti akan langsung melaporkan jika ada keluhan dari komite sekolah. Dari pantaun di beberapa sekolah, sarana fisik sudah sangat bagus. Saya heran saat bidang pendidikan di Kabupaten Taikmalaya sedang meningkat dari segi kualitas, justru ada kalangan yang seakan menghambat,” jelasnya.

Di pihak berbeda, terkait langkah yang diambil kadisdik melaporkan KMRT ke mapolresta, Presiden KMRT Jamaludin menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan masalah pribadi. Tetapi juga sudah menyangkut institusi rakyat. Menurut dia, pelaporan itu menunjukkan pemerintah sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat.

“Rakyat datang karena ingin pemerintahnya bersih dari praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, red). Kalau pemerintah bersikap seperti itu, ok! bupati (Tatang FH, red) menang secara politis. Tapi kekuatan rakyat tidak akan pernah mundur sejengkal pun,” tantangnya.

Terkait langkah yang diambil Disdik, Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Andri Kurniawan SIK membenarkan telah menerima laporan resmi dari Kadisdik. Dan kini pihaknya akan melakukan langkah-langkah secara prosedural. “Sebelumnya, pihak Disdik telah berkoodinasi hingga akhirnya melaporkan secara resmi. Waktunya kalau tidak salah kemarin (Selasa 25/6),” ungkapnya. (rip/dir/dem)

Sekjen SPP Agustiana Bebas

Bentuk 6.000 Laskar Penyelamat Hutan

GARUT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana dinyatakan bebas. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat memasukkan nama Agustiana dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Agustiana ditetapkan sebagai tersangka illegal logging (perusakan hutan). Kebebasan Agustiana disambut tangisan kegembiraan anggota SPP yang berkumpul di Sekretariat SPP Jalan Raya Samarang, Garut, kemarin.

Di depan anggotanya, Agustiana menceritakan proses kebebasan dirinya. “Setelah saya ditetapkan dalam DPO, saya datang ke Polda Selasa (24/6) pukul 19.00. Saya datang menyerahkan bukti-bukti kelegalan organisasi SPP dari mulai AD/ART, akta notaris SPP, alamat sekretariat dan foto-foto SPP dalam memperjuangkan masalah tanah untuk rakyat,” tuturnya.

Kata dia, berkas tersebut diserahkan langsung ke Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Susno Duadji. “Saya serahkan langsung ke Kapolda dan Pak Kapolda bilang harus menyerahkan berkas itu ke Bagian Serse (Direktorat Reserse dan Kriminal, red),” ujar dia.

Lantas Kang Agus --sapaan akrab Agustiana-- menyerahkan semua berkas ke Bagian Reserse. Saat itu dia pun ditanya beberapa hal. “Dari hasil pemeriksaan itu saya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan perusakan dan illegal logging di kawasan hutan Cigugur (Ciamis),” ungkap dia.

Agus menyatakan dirinya pun dimasukan dalam DPO atas tuduhan sebagai pelaku illegal logging dan perusakan hutan Cigugur. “Sangkaan itu dibuktikan dengan adanya bendera SPP dan pos yang bertuliskan SPP. Padahal di sana belum ada organisasi kita. Makanya saya jadi bebas,” tandasnya.

Setelah menjalani pemeriksaan dan sempat ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, ada tuduhan lain. “Ada saksi-saksi diantaranya mengenai tuduhan saya kebal hukum. Padahal dipanggil polsek pun saya datang,” terang dia.

Kebebasan itu ternyata memicu Agus untuk lebih konsentrasi dalam pengamanan hutan dan mengusut kasus kerusakan hutan. “Kejadian ini membuat saya bertekad di depan Kapolda Jawa Barat akan membentuk 6.000 laskar Penyelamat Hutan dan Lingkungan. Saya tunjuk sebagai komandannya, Ai Sumarni. Ke-6.000 laskar ini akan disebar di beberapa kabupaten yang terdapat kawasan hutannya,” tegas dia.

Selain membentuk laskar, dirinya akan menantang kelompok-kelompok yang mengaku pecinta alam serta pemerhati lingkungan untuk berlomba dalam reboisasi. “Saya tantang mereka yang mengaku pecinta alam dan pemerhati lingkungan untuk berlomba dalam reboisasi kawasan hutan,” ucap dia.

Agus juga berencana membentuk tim investigasi yang terdiri dari Walhi, LBH Bandung, LBH Semarang, Telapak, JKPP, Aliansi Adat Semarang dan lainnya. Tim itu akan menginvestigasi dugaan korupsi di tubuh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. (abi)

Tiga JAM di Ujung Tanduk

Kamis Jaksa Agung Janji Jatuhkan Sanksi

JAKARTA – Kejaksaan Agung berjanji bertindak tegas terhadap para jaksa yang terkait kasus Artalyta Suryani alias Ayin. Meski belum berhasil memintai keterangan Ayin, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat Kejagung hari ini.

Pernyataan Hendarman tersebut diungkapkan dalam rapat kerja antara jajaran Kejagung dan Komisi III (bidang hukum) DPR yang berlangsung kemarin hingga tadi malam. Rapat itu berlangsung secara maraton mulai pukul 10.00 dan berakhir sekitar pukul 24.00 tadi malam. ”Meski dia (Ayin, red) tidak diperiksa, kami sudah memutuskan untuk jabatan yang bersangkutan (para jaksa yang terkait kasus itu, red). Jadi, besok (hari ini, red) sudah ada keputusan tentang keterlibatan pejabat dengan Artalyta,’’ ujar Hendarman.

Kejagung, lanjut dia, sebenarnya masih ingin mendengarkan keterangan istri bos Gadjah Tunggal Suryadharma itu. Tujuannya, mengukur derajat kesalahan beberapa jaksa yang dinilai memiliki hubungan dengan Ayin. Namun, hal itu terkendala belum diterimanya izin secara tertulis dari majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan perkara Ayin dalam kasus suap jaksa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Seperti diberitakan, tiga jaksa senior diduga melanggar PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri terkait hubungannya dengan Ayin. Ketiganya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Untung Udji Santoso, JAM Intelijen Wisnu Subroto, dan mantan JAM Pidana Khusus (Pidsus) Kemas Yahya Rahman. Sebelumnya mereka menjalani pemeriksaan internal oleh jajaran pengawasan yang dipimpin langsung JAM Pengawasan M.S. Rahardjo.

Namun, Hendarman menggarisawahi, keputusan yang akan diambil hari ini hanya sebatas memindahkan pada jabatan tertentu alias mencopot mereka dari jabatan sekarang. Sebab, untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan PP 30/1980, misalnya pemecatan, masih harus menunggu hasil persidangan Ayin dan Urip Tri Gunawan. Hal itu pernah dilakukan Hendarman terhadap Kemas Yahya Rahman yang digeser dari jabatan JAM Pidsus dan M. Salim dari posisi direktur penyidikan pada JAM Pidsus beberapa hari setelah jaksa Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari hasil persidangan itulah, lanjut Hendarman, pihaknya dapat mengetahui apakah uang suap USD660 ribu yang diterima Urip karena ada pihak lain yang menyuruh atau ikut dalam pembagian uang tersebut atau tidak. ’’Bukan menunda (hukuman, red), tapi menunggu apa yang ada dalam persidangan karena ini akan berkembang,’’ terang alumnus Fakultas Hukum Undip, Semarang, itu.

Mantan JAM Pidsus tersebut menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang terbukti melanggar peraturan. Namun, itu harus didasari alasan yang kuat. ’’Kalau fondasinya belum kuat, saya bisa salah sendiri. Apa hanya gara-gara percakapan ’good…very good itu’ orang bisa dipecat (dari PNS, red),’’ urai Hendarman, sembari mengutip salah satu rekaman pembicaraan antara Ayin dan Kemas. Menurut dia, dirinya bisa dituntut jika memberikan keputusan tanpa dasar yang kuat.

Namun, Hendarman mengelak ketika didesak wartawan tentang siapa saja yang akan mendapat sanksi tersebut. Begitu juga mengenai bentuk sanksinya. ’’Besok saja. Besok (hari ini, red),’’ elaknya saat istirahat untuk makan siang kemarin.

Dari pengamatan koran ini, ada yang berbeda dalam jajaran pejabat eselon I yang mendampingi Hendarman di DPR kemarin. Tidak tampak JAM Datun Untung Udji Santoso dalam rombongan Kejagung. Posisi Untung digantikan Sesjamdatun Suhartoyo. Dia duduk di nomor empat di kiri Hendarman setelah Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, JAM Intelijen Wisnu Subroto, dan JAM Pidana Umum (Pidum) Abdul Hakim Ritonga. Di kanan Hendarman berturut-turut adalah JAM Pidsus Marwan Effendy, JAM Pembinaan Parmono, dan JAM Pengawasan MS Rahardjo.

’’Pak JAM Datun (Untung Udji, red) sedang berhalangan,’’ kata Hendarman tanpa merinci lebih jauh. Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin yang ditemui saat skors rapat sekitar pukul 17.00 juga menolak menjawab. Dia malah tersenyum saat ditanya keterkaitan tidak hadirnya Untung Udji dengan rencana diputuskannya nasib tiga jaksa senior hari ini.

Secara struktural, jika seorang JAM dinonatifkan, posisinya akan digantikan Sesjam sebagai pelaksana tugas. Ketika Jawa Pos mencoba memberikan selamat kepada Sesjamdatun Suhartoyo, dia malah tersenyum. ’’Belum... belum,” katanya.

Selain Untung Udji, Kemas Yahya tidak tampak di jajaran staf ahli jaksa agung yang mengikuti raker tersebut. Sebab, mantan Kapuspenkum Kejagung itu tengah menjadi saksi dalam persidangan Ayin di Pengadilan Tipikor.

Desakan agar ada tindakan tegas dari jaksa agung menjadi topik hangat dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap itu. Gayus Lumbuun dari FPDIP, misalnya. Dia meminta jaksa agung langsung menindak mereka yang telah menyimpang dari aturan. ’’Lakukan penonaktifan sambil menunggu proses hukum. Jaksa Agung harus memiliki sebuah keyakinan bahwa itu untuk perbaikan,’’ tegas Gayus.

Anggota Komisi III yang lain, Patrialis Akbar, malah meminta jaksa agung tidak hanya memberikan sanksi administrasi, namun juga berlanjut pada sanksi secara pidana. ”Kalau hanya administratif, nggak efektif,’’ kata politikus PAN itu.

JAM Intelijen Wisnu Subroto menyatakan pasrah atas rencana penjatuhan sanksi hari ini oleh jaksa agung. ’’Kalau nama saya disebut (terkena sanksi, red), itu terserah pimpinan saja,’’ katanya.
Namun, dia menyatakan tidak terlibat secara langsung dan tidak mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. ’’Nama saya kan tidak disebut Ayin. Salah saya apa?” imbuhnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, JAM Pengawasan MS Rahardjo mengatakan, indikasi awal pelanggaran baru ditemukan pada JAM Datun Untung Udji Santoso dan mantan JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman.

Selain memberikan keterangan tentang rencana hari ini, Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam raker tersebut juga mengklarifikasi tentang adanya skenario untuk mengamankan Ayin dari penangkapan KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, Hendarman juga membantah adanya skenario tersebut. Rencana penangkapan itu dilakukan karena melihat adanya suatu tindak kejahatan yang didiamkan, yakni si penyuap tidak ditangkap KPK, namun penerima suap ditangkap.

Raker jaksa agung dengan Komisi III DPR kemarin sempat diwarnai kehadiran tujuh perempuan seksi yang tergabung dalam Solidaritas Wanita Tuntaskan Korupsi dan Suap di Indonesia. Maksud kedatangan mereka ialah memberikan dukungan kepada jaksa agung agar tegas dalam menuntaskan berbagai problem korupsi dan suap. Bingkisan berisi beberapa macam obat kuat pun hendak diberikan kepada Hendarman. Namun, aksi itu urung dilakukan karena mereka segera diamankan petugas pamdal (pengamanan dalam) DPR. (fal/nw)

BIN Sebut FY Otaki Demo Anarkis

JAKARTA – Pemerintah menengarai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berbuntut anarkis dua hari lalu (24/6) tidak murni. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyatakan pihaknya sudah mengindikasikan hal itu sebulan lalu. ’’Ada rencana kendaraan berpelat nomor merah milik pemerintah menjadi sasaran pembakaran dalam unjuk rasa. Itu sebulan lalu dan ternyata pembakaran mobil tersebut terjadi sekarang,’’ ujarnya dalam rapat terbatas bidang politik dan keamanan di kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Selain Syamsir, rapat yang dipimpin langsung Menko Polhukam Widodo AS tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto.
Menurut Syamsir, ada seseorang yang ikut mengoordinasi aksi-aksi demonstrasi menyatakan kepada dirinya secara pribadi bahwa akan terjadi chaos (rusuh). ’’Dia bilang pasti Pak, cepat lambat pasti chaos,’’ ungkapnya.

Orang itu kini berada di luar negeri. ’’Tak ada lagi di sini,’’ ujar purnawirawan mayor jenderal tersebut. Yang jelas, orang itu bukan pejabat.

BIN belum bisa melakukan apa-apa karena saat itu belum ada bukti. Apalagi, tidak ada undang-undang intelijen yang mengatur tentang penangkapan orang. Yang berwenang menangkap hanya institusi kepolisian. ’’Tapi, nanti kalau pulang, kami tangkap lah,’’ tegasnya.

Saat dikejar wartawan siapa namanya, Syamsir menyebut inisial. ’’Inisialnya FY. Sudah ya, nanti ribut lagi kayak dulu,’’ katanya.

Kepala BIN memang beberapa kali menyebut adanya pihak-pihak yang ingin membuat kacau. Sebelumnya, mantan menteri disebut sebagai dalang aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang merasa dituding malah ikut berunjukrasa turun ke jalan.

Menko Polhukam Widodo AS menyatakan, unjukrasa yang diwarnai tindakan anarkis dan kekerasan sengaja diciptakan. ’’Tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis tersebut tidak sesuai ketentuan dalam UU, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum,’’ katanya. Aksi tersebut dinilai melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa diancam pasal dalam KUHP.

Nama aktivis yang dekat dengan inisial FY adalah Ketua Dewan Tani Indonesia Ferry Yuliantono. Organisasi Dewan Tani Indonesia (DTI) merupakan salah satu organisasi yang ikut dalam aksi. Selain itu, Ferry terlibat dalam Komite Indonesia Bangkit (KIB) sebagai Sekjen. Organisasi itu dipimpin Rizal Ramli.

Saat dihubungi Jawa Pos tadi malam, Ferry mengaku sedang berada di Guangzhou, Tiongkok. ’’Saya diundang All-China Youth. Saya di sini sejak sembilan hari lalu,’’ jelas Ferry.

Bagaimana tanggapan soal inisial FY yang disebut Syamsir? ’’Kalau dilihat inisialnya, nama saya memang cocok. Selain itu, saya juga Sekjen KIB yang sejak awal secara terbuka menolak kenaikan harga BBM,’’ katanya.

Dia mengungkapkan sejak awal, KIB menawarkan jalan tengah kepada pemerintah. ’’Kami tawarkan alternatif solusi tanpa harus menaikkan harga BBM. Tapi, tidak digubris. Saya rasa, apa yang terjadi di masyarakat merupakan kemarahan dan sikap pembangkangan kepada pemerintah yang sah,’’ ungkapnya.

Sebelum pengambilan hak angket, KIB aktif bertemu sejumlah fraksi di DPR. ’’Saya ketemu PDIP dan PKB,’’ kata Ferry. Saat itu, dia menjelaskan, selain parlemen, ada organisasi masyarakat yang mengawal proses hak angket. KIB juga mengundang tokoh-tokoh nasional untuk jumpa pers seminggu sebelum aksi yang berakhir anarki.

Apakah benar ada skenario rusuh? Ferry membantah. ’’Saya berlatar belakang aktivis mahasiswa, jadi bersentuhan dengan teknis aksi juga. Tidak ada rencana rusuh itu,’’ tegasnya.

Menurut dia, kondisi di lapangan berubah karena banyak hal. ’’Itu dinamika lapangan. Bisa jadi karena ada provokasi. Yang jelas, mahasiswa marah karena pemerintah tak mendengar,’’ ujarnya.

Soal kapan kembali ke tanah air, Ferry mengaku acaranya belum selesai. Siap ditangkap jika pulang? Dia menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan teman-teman sesama aktivis. ’’Nanti ada pembelaan hukum. Saya akan koordinasi dari sini dulu,’’ jelasnya. (rdl/tom/oki)

Amien: Hak Angket Penebus Dosa Politik

Amien Rais saat memberikan kuliah umum di Stikes Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan kemarin.

CIAMIS – Lolosnya hak angket di DPR RI, Selasa (24/6), mendapat respon positif dari mantan Ketua MPR RI Prof Dr Amien Rais MA. Dia menganggap hak angket bisa menebus dosa politik para anggota wakil rakyat. Hak angket juga merupakan berkah politik yang bisa melahirkan perspektif masa depan yang lebih bagus.

Dia menyatakan hak angket harus segera ditindaklanjuti dengan panitia khusus. Karena hak angket bisa menebus dosa politik seluruh anggota DPR. Selama ini anggota DPR tunduk dan membela para konglomerat dan menyia-nyiakan hak rakyat.

Dia mencontohkan undang-undang lahir dari rahim DPR. Dan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya menguntungkan korporasi asing. “Misalkan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” terangnya seusai memberikan kuliah umum di Stikes Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan kemarin.

Kata Amien, keutamaan hak angket adalah bisa memanggil secara paksa mulai dari tukang mengantar surat sampai presiden. “Kalau hak angket ini bergulir akan terlihat betapa busuknya para pencoleng minyak dan yang terlibat di dalamnya. Karena telah semena-mena, secara ugal-ugalan menghancur sendi-sendi ekonomi bangsa.”

“Nanti akan segera diketahui berapa minyak yang diproduksi oleh Indonesia. Lebih gawatnya lagi akan diketahui berapa minyak yang digotong keluar negeri, sementara kita hanya diberi sisa-sisa, yang sebetulnya tidak masuk akal. Disamping itu akan ketahuan keuangan perminyakan di negeri ini yang sudah amburadul,” terangnya.

Dia memisalkan BP Migas seharusnya tahun ini menyimpan Rp225 triliun tapi sebesar Rp200 triliun raib. Tersisa hanya Rp25 triliun. Hal ini semua akan terbongkar. “Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari jantung kekuasaan. Tapi apakah hak angket ini akan sampai pada impeachment, saya tidak tahu,” terangnya.

Dia memberikan dukungan moril dan dukungan politik kepada tokoh-tokoh DPR yang masih bertahan. Dia berharap jangan sampai hak angket ini melempem dan kalah dengan amplop tebal dari eksekutif. “Karena ini sebagai penebus dosa politik, yang telah menelantarkan masyarakat dan bangsa dan lebih tunduk terhadap korporasi asing,” terangnya.

Dirinya menunggu keberanian dari presiden, apakah nantinya akan mangkir dengan mengirimkan menterinya saat pemanggilan. Bila mengirimkan menterinya --seperti melalui menko-- berarti stigma sebagai pemimpin yang bimbang itu benar adanya.

Sementara saat bedah buku karyanya denga judul Selamatkan Indonesia di Islamic Centre Jalan Kertasari Ciamis, kemarin, Amien mengatakan negara Indonesia sudah tidak berdaulat lagi. Setiap sektor kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi yang dalam keadaan dijajah.

Sumber daya alam yang berlimpah menghasilkan keuntungan bagi negara lain. “Jadi dianggap wajar bila Indonesia yang merupakan negara terkaya dalam sumber daya alam kedua setelah Amerika Serikat, namun masih banyak warganya yang miskin,” ujarnya. (ttm)

Tak Sampai Seret Hendropriyono

Penyelidikan Kasus Kematian Munir

JAKARTA – Penemuan soft copy surat dari Waka BIN M As’ad kepada terpidana kasus Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, tak serta merta menyeret orang nomor dua di tubuh telik sandi itu dengan kasus Munir. Apalagi langsung melibatkan Kepala BIN --saat itu-- Jenderal (pur) Hendropriyono. Alasannya, surat dari As’ad bukan perintah untuk membunuh.

Posisi As’ad yang berada di atas mantan deputi V/Penggalangan Mayjen (pur) Muchdi Purwoprajono, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, memunculkan desakan bahwa kasus Munir tidak hanya pada level Muchdi. Kasus itu juga mengenai pejabat di atasnya. ”Tapi, surat itu kan bukan surat untuk membunuh? Itu hanya surat dinas biasa yang bisa jadi disalahgunakan,” kata Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara usai upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri kemarin.

Jenderal polisi bintang tiga itu sempat memegang kasus ini saat menjabat Kabareskrim. ”Yang terjadi pada kasus Munir itu hanya di level individu karena hukum itu mengatur barang siapa. Namun, bukan berarti kasus ini (pelakunya) hanya satu orang,” imbuhnya.

Lalu mengapa As’ad tidak dimintai keterangan soal suratnya itu? ”Kata siapa, belum?” jawab Makbul. Dia meminta supaya semua pihak menunggu perkembangan kasus ini di pengadilan kelak.

Begitu pula sikap Kapolri Jenderal Pol Sutanto saat ditanya soal posisi Hendropriyono. ”Dia (Hendro) diperiksa karena apanya? Terlibat di mananya?” ujar jenderal bintang empat itu.

Dia meminta setiap pihak tidak mengembangkan opini yang menyesatkan. ”(Media) jangan mengadili seseorang tanpa proses pengadilan. Bagaimana kalau hal ini menimpa keluarga kita?” imbuhnya. Karena tidak terlibat, Hendro tak akan dimintai keterangan oleh polisi.

Penyelidikan kasus Munir bergairah kembali setelah polisi menetapkan Muchdi sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi pada 7 September 2004 itu. Penahanan Muchdi dilakukan setelah korps baju cokelat itu menggenggam sejumlah bukti dan kesaksian baru.

Salah satunya soft copy surat dari As’ad yang ditujukan pada mantan Dirut Garuda Indra Setiawan yang isinya meminta Pollycarpus ditugasi sebagai corporate security di pesawat. (naz/nw)

Panitia Lelang Diisukan Mundur

Rencana Lelang Ulang Belum Jelas

TASIKMALAYA – Pasca-munculnya rencana lelang ulang semua (84 paket) proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tasikmalaya, dikabarkan sejumlah panitia lelang berniat mengundurkan diri. Namun kabar kurang sedap tersebut langsung ditepis Ketua Panitia Lelang Duddy Mulyadi.

Kata dia, hingga saat ini panitia masih bekerja seperti biasa. “Wah, yang benar saja kita mundur. Ini kan risiko pekerjaan, harus tetap dihadapi apa pun itu. Sekarang kita masih tetap bekerja. Kita tidak terpengaruh oleh rencana lelang ulang,” tegasnya.

Duddy menyatakan belum bisa berbicara banyak masalah lelang. “Yah nanti kita bicarakan lagi, yang jelas tidak ada pengunduran diri, semua tugas tetap dilakukan. Nanti pasti kita kabari lagi,” singkatnya ketika Radar hubungi melalui sambungan telepon kemarin.

Sementara rencana lelang ulang 48 paket proyek di PU belum jelas. Komisi D pun belum secara resmi merekomendasikan hasil kajian mengenai proyek kepada Wali Kota Drs H Syarif Hidayat MSi. “Saat ini (rekomendasi lelang ulang, red) belum disampaikan secara resmi,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Kota Tasikmalaya Zenzen Zaenudin kepada Radar, kemarin.

Zenzen juga mengatakan keputusan pelelangan ulang bergantung kepada wali kota. “Keputusan apa pun tetap ada pada wali kota sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Sementara dari dewan hanya sebagai rekomendasi,” tutur dia.

Di tempat lain, Komisi Pemantau Independen (KPI) Tasikmalaya menilai wali kota tidak konsisten mengakomodir kepentingan masyarakat umum. Mereka menuding wali kota lebih mengedepankan kepentingan elite pemborong dan rekanan. Ungkapan itu merupakan salah satu poin yang muncul dalam deklarasi KPI di Saung Eurih, Cikurubuk, kemarin. Dalam deklarasi itu, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPI Endang Rusyanto, beberapa anggota presidium KPI. Antara lain, Agus Salim, Asep Endang Moh Syam, Andalususia, Dani Safari, Junaedi Al Gifari, Aan Farhan, Muslihudin dan Muhammad Taufik. (dir)

Penderita HIV/AIDS di Tasikmalaya Bertambah

Dadan Hamdani menunjukkan fase penderita HIV/AIDS mulai dari terinfeksi hingga mengidap AIDS.

CIHIDEUNG TASIKMALAYA– Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan. Data terakhir dari Dinas Kesehatan bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), jumlah penderita HIV/AIDS memasuki level konsentrat. Yakni tahapan dimana pemerintah harus sudah lebih fokus melakukan penangulangan dan pencegahan penyebaran penyakit tersebut.

Dadan Hamdani, pengelola program HIV/AIDS menyebutkan, pemkab melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai penyuluhan pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Sekaligus penanggulangan terhadap para penderita yang sudah dinyatakan positif HIV/AIDS. “Dari hasil test sukarela warga, diketahui sebanyak 24 penderita HIV dan beberapa sudah positif AIDS. Sedangkan dari data hasil survei dari tahun 2000 hingga 2007 diketahui ada 119 penderita HIV,” jelasnya.

Lanjut Dadan, fase terinfeksi HIV sekitar 3 hingga 10 tahun, kemudian masuk pada tahapan AIDS setelah lebih dari 10 tahun. “3 hingga 6 bulan pertama biasanya penyakit HIV belum bisa diketahui. Saat ini disebut window periode. Penderita Aids, biasanya tidak dapat bertahan hidup lebih dari dua tahun. Di Tasikmalaya para penderita ditangani di klinik Teratai RSUD,” paparnya.

Setelah ada Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2007 tentang upaya penanggulangan HIV/AIDS, proses penangulangannya melibatkan banyak pihak dari multisektoral. Yang saat ini tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Pemkab juga bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi narkoba berbasis pendidikan agama. “Di Kabupaten Tasikmalaya ada tiga tempat rehabilitasi penderita pecandu narkoba, dan beberapa di antaranya ada yang terkena HIV. Seperti inabah binaan Ponpes Suryalaya, yang ada di Pagerageung dan Sukahening, serta Ponpes Darul Iman di Sukaratu Galunggung,” pungkas Dadan.

Sementara itu Bagian Penyuluhan Narkoba bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan H Deddy Abdurachman menjelaskan, faktor tertinggi penyebab HIV/AIDS di Tasikmalaya masih dari Napza yang menggunakan jarum suntik. “Bulan April hingga Juni kemarin, Dinas Kesehatan telah melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba di 40 kecemtan se-Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba telah menembus dinding sekolah dan dinding pesantren, atau sudah memprihatinkan. Dalam hal penyebaran HIV/AIDS, selain melalui penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan seks bebas. Saat ini saya mengkhawatirkan penyebaran melalui tukang cukur, karena bukan tidak mungkin ada penularan lewat pisau cukur jika ada luka,” paparnya. (rip)

Pertambangan Belum Tergarap Maksimal

TASIKMALAYA– Sumber daya alam (SDA) pertambangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih belum tergarap secara maksimal. Beberapa pengusaha dan investor yang sempat meninjau ke beberapa lokasi, hingga saat ini belum menyatakan kesiapan menandatangani kontrak eksplorasi bidang pertambangan itu.

Ketua DPRD H Ruzhanul Ulum SE, saat ditemui Radar di ruangannya mengaku belum melihat keseriusan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi bidang pertambangan. “Hingga saat ini saya kira belum ada data yang mendetil tentang kandungan sumber daya alam tambang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tak heran jika investor yang datang tidak mendapatkan kepastian. Misalnya jumlah SDA tambang untuk bisa memenuhi eksplorasi berapa tahun, selain itu belum ada sarana penunjang seperti jalan atau dermaga,” jelasnya.

Pemerintah harus mau menganggarkan dana dua kali, yakni untuk penelitian kandungan SDA bahan tambang yang ada. “Jika potensi SDA bahan tambang di Kabupaten Tasikmalaya dapat digali dengan maksimal dan tetap memperhatikan dampak lingkungan, insyaalloh pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bisa meningkat,” kata Ruzhanul Ulum.

Selama ini legilatif kesulitan menjelaskan kepada para pengusaha dan investor yang berniat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya. “Selama ini kami hanya bisa mengambarkan Kabupaten Tasikmalaya secara umum. Hal tersebut saya kira belum bisa menjawab keinginan para investor yang menginginkan data yang lebih detil dan spesifik,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Michbah melalui Kepala Bidang Pertambangan Taryo Rudiana, membenarkan hingga saat ini belum ada dana yang cukup untuk mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) tambang. “Anggaran APBD belum mampu membiayai upaya eksplorasi sumber daya alam pertambangan. Selama ini kami (Distamben, red) belum memiliki data mendetil tentang kandungan SDA tambang. Kami hanya bisa menjelaskan gambaran umumnya saja. Makanya bupati (Drs H Tatang FH, red) akan mengajukan dana bantuan ke pemerintah pusat untuk biaya eksplorasi,” jelasnya.

Lanjut Taryo, jika dana tersebut jadi dicairkan oleh pemerintah pusat, kemungkinan besar proses eksplorasi akan dilakukan LIPI. Karena SDM Distamben masih belum memadai. “Banyak tahapan untuk mengeksplorasi SDA tambang di Tasikmalaya. Selama ini Distamben baru melakukan tahapan pemetaan SDA yang ada. Kemungkinan akan dilakukan LIPI bersama Deptamben pusat,” pungkasnya. (rip)

Komisi A Tinjau Tasik Festival

***Terkait Perizinan, Parkir dan Keamanan

DADAHA - Delapan anggota Komisi A DPRD Kota Tasikmalaya ngalongok (meninjau) pelaksanaan Tasik Festival 2008. Mereka disambut Event Manager CV Mitra Karya, Armuna Alex di Stan Panitia, kemarin siang.

Deni Romdoni, ketua Komisi A menyebutkan kedatangannya tak lain untuk meminta penjelasan panitia terkait pengelolaan keamanan, perizinan dan perparkiran. Alasan ini diambil agar pelaksanaan Tasik Festival 2008 berjalan dengan baik. “Kita menginginkan pagelaran festival ini berjalan dengan baik. Masyarakat bisa terpuaskan dengan adanya even ini,” ujar Deni.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi A diantaranya, pengelolaan parkir di area festival, izin pertunjukan salah satu permaianan yang belum juga turun, termasuk mekanisme pengamanan dan keselamatan pegunjung.

Menanggapi pertanyaan Komisi A, Event Manager CV Mitra Karya Armuna Alex kepada Radar mengatakan, pengelolaan parkir telah menjalin kerja sama dengan karang taruna wilayah Dadaha. Sedangkan untuk tiket perkir, Armuna Alex mengatakan bahwa dana parkir Rp2.000 merupakan kesepakatan antara karang taruna dan pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Namun diterangakan Alex, bahwa biaya parkir yang berjumlah Rp2.000 pada pelaksanaannya tidak keukeuh harus sebesar itu. “Bagi yang tidak punya uang, Rp1.500 juga diterima,” ujarnya.

Sedangkan menjawab tentang keamanan pengunjung, pihak penyelengara kata Alex, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian, TNI, LSM dan juga organisasi olahraga seperti Boxer dan juga BKC (Bandung Karate Club). “Kita telah menjalin kerja sama dengan berbagi pihak. Jadi untuk kemanan bisa terkendali,” katanya.

Terkait belum turunnya izin pertunjukan lumba-lumba, R Purnama, kepala UPTD Perizinan Dinas PU Kota Tasikmalaya mengatakan, bahwa pihaknya sedang memprosesnya. “Kita sedang memprosesnya, sebentar lagi juga ke luar (izin, red),” ujarnya kepada Radar. Ditambahkan R Purnama, terjadinya keterlambatan pengeluaran izin IMB lantaran pengajuan izinnya sebelumnya terlambat. (sep)

Stan Pedagang Bunga Sepi Pembeli

DADAHA TASIKALAYA – Tak semulus apa yang diharapkan, penjual bunga di Tasik Festival saling dikusi dengan sesama penjual bunga lainnya di berbagai stan penjualan yang berukuran 3x3 m. Yakni mereka mengeluhkan minimnya penghasilan dan belum dilirik para pembeli.

Hingga hari ke empat Tasik Festival, para pengunjung stan masih belum ramai. Stan bunga masih sepi dari pengunjung sehingga transaksi penjualannya pun seiprit. Hal ini diangap karena multi event sehingga dirasakan kurang menguntungkan buat pedagang bunga. “Mudah-mudahan para pengunjung stan tiap harinya semakin banyak lagi,” harap Kosidin (48) penjual bunga asal Garut yang memulai bisnis bunga sekitar tahun 1986.

Di stan Kosidin tersedia sekitar 30 jenis koleksi bunga. Bunga-bunga biasanya didatangkan dari luar kota seperti Lembang-Bandung, Bogor bahkan ada yang sengaja didatangkan dari Kudus dan Sragen Jawa Tengah.

Menurut Kosidin, Permintaan bunga biasanya tergantung kepada tren pasar yang sedang digemari. Bunga-bunga seperti gelombang cinta jenis adonium, jenmani, aglonema, bunga bogor, hookeri keris jumbo dan cleopatra, masih menjadi buruan pembeli. “Mereka umumnya membeli bunga yang sedang ngetren,” ungkapnya.

Dan pada kesempatan Tasik Festifal ini harga bunga yang ditawarkan beragam dari mulai harga terendah Rp10.000 hingga tertinggi Rp600.000. “Di Tasik Festifal ini harga yang kami tawarkan relative murah bila dibandingkan dengan festifal lain sebelumnya,” ujarnya.

Masih di lokasi Tasik Festival, pedagang minuman juga mengeluhkan kurangnya pendapatan. Seperti dirasakan Agus (20), yang berjualan di area depan (out dor) mengaku, dibandingkan dengan even yang sama sebelumnya, Tasik Festival kali ini dirasanya kurang menguntungkan. “Dengan waktu yang sama pada festival sebelumnya, kali ini jumlah barang dagangan saya lebih sedikit,” akunya.

Sama halnya dengan Agus, pedagang minuman botolan lainnya, Ijay (32) merasakan hal yang sama. Baginya, jumlah barang dagangannya yang keluar kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan festival sebelumnya. “Barang dagangan yang terjual tak seberapa dibandingkan sebelumnya,” keluhnya. (jay/sep)

Pemkot Butuh 2 Miliar

Genjot Potensi UKM

TASIKMALAYA - Sedikitnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk memenuhi dana bergulir bagi menyokong UKM di Kota Tasikmalaya. Namun saat ini pemkot baru menyanggupinya sebesar Rp500 juta. Itu pun bagi UKM di bidang agrobisnis yang meliputi pertanian, peternakan juga perikanan.

“Sebetulnya anggaran sekarang belum maksimal, minimalnya kita butuh sekitar Rp2 miliar. Namun dengan anggaran yang minim ini, kita coba untuk memanfaatkannya. Karena potensi UKM khususnya agrobisnis cukup besar,” terang Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat MSi usai membuka pelatihan bagi pelaku UKM penerima dana bergulir, kemarin.

Melalui kucuran dana bergulir, Syarif berharap pelaku UKM khususnya agrobisnis, mampu mengembangkan potensi yang ada. Selain itu dari hasil agrobisnis, bisa menghasilkan makanan olahan yang nantinya dijadikan produk makanan khas Kota Tasikmalaya.

“Kita punya sekitar 1.000 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani, baik itu perikanan, pertanian, maupun peternakan. Dan saat ini bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada. Istilahnya, daripada dijual pisangnya, lebih baik dibikin sale, atau hanya dijual salaknya lebih baik dibuat dodol,” tambahnya. Pula disebutkan, untuk meningkatakan sektor agrobisnis, pemkot akan mengalokasikan di perubahan anggaran tahun 2008.

Di sisi lain Kepala Dinas KUKM Kota Tasikmalaya H Yayat Hidayat menuturkan, pelatihan kepada penerima dana bergulir, diharapkan bisa membantu memberikan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hal manajemen pengolahan keuangan. “Kalau perhitungan kami sekitar Rp1 miliar (dana bergulir, red) yang dibutuhkan untuk 50 pelaku UKM agrobisnis. Namun jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp500 juta. Dan kami mengajukan proposal mencapai 200 profosal,” terangnya. (tin)

Walikota Ajukan Figur Baru

Untuk Pengisian SOTK 2008

TAWANG - Rencana pengisian pejabat baru dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tahun 2008 di lingkungan pemkot, dimungkinkan diisi pejabat dan figur baru. Hal tersebut menurut Wali Kota Drs H Syarif Hidayat MSi, sebagai bentuk promosi jabatan dan regenerasi.
Namun demikian dalam proses pengisian nanti, pihaknya akan menempuh prosedur yang berlaku. Bahkan terlebih dahulu akan dilaksanakan fit and proper test.

“Kalau kriteria khusus (penilaian kepada pejabat baru, red) tidak ada. Tapi kita akan mencoba melalui jalur fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), sebagai uji kompetensi juga,” terang Syarif kepada Radar usai membuka acara pelatihan penerima dana bergulir di rumah makan Batara Nusantara, kemarin.

Dalam pengisian SOTK tahun 2008, Syarif melakukannya secara farsial. “Kemungkinan muncul figur-figur baru ada. Sebagai promosi, juga regenerasi di tubuh pemkot. Namun pengisian bertahap tidak sekaligus, itu pun untuk mengisi jabatan yang kosong. Karena sebagai ada yang masuk masa pensiun,” terangnya.

Dijelaskan pula, pengajuan fit and proper tes sesuai ajuan DPRD beberapa waktu yang lalu. Bahkan dengan fit and proper tes ini menurutnya bisa menguji profesionalisme serta kemampuan seseorang dalam mengisi jabatan untuk melaksanakan program-program di setiap SKPD. (tin)

4 Model Jadi Duta ke Jakarta

Empat model Kharisma Management foto bersama di lobi Graha Pena Harian Radar Tasikmalaya sebelum berangkat ke Jakarta, kemarin.

GRAHA PENA – Usai seleksi model se-Priangan Timur yang digelar Kharisma Management bekerja sama dengan Matahari Dept. Store dan Harian Radar Tasikmalaya. Akhirnya meloloskan 4 model untuk mengikuti perhelatan ke tingkat berikutnya di Jakarta.

Keempat modeling yakni tiga diantaranya kategori cilik bernama Annisa Nurul Azmi (11), Shafira Aliyah S (8), keduanya asal Tasikmalaya dan Aura Salsabila (9) asal Ciamis. Serta satu orang di kategori remaja Desi Susanti(16) asal Tasikmalaya. Mereka lolos seleksi dan menjadi finalis.

Sebelum keberangkatan, keempatnya menyempatkan berpamitan ke Graha Pena Radar Tasikmalaya Jalan SL Tobing 99, kemarin. Mereka dikawal Pimpinan Produksi Kharisma Management berserta keluarganya untuk minta restu mengikuti Audisi Trend Model Indonesia 2008 Acting and Presenter.

M Taufik Hidayat, Pimpinan Produksi Kharisma Management berharap anak didiknya mampu mmetik hasil gemilang di tingkat nasional. “Tidak hanya itu, kalau di antara empat model ini ada yang masuk nominasi, even audisi model besar yang akan berlangsung nannti itu, sudah pasti akan menjadi sebuah karir gemilang bagi para model daerah. Karena akan menembus kancah nasional dan bila gol dalam even ini, pastinya model yang masuk nominasi akan memiliki nilai jual tinggi,” harapnya. (hum)

Golkar Usung Herman di Pilkada

Demi Persatuan Uu Sarankan Lakukan Koalisi

BANJAR– Langkah dr H Herman Sutrisno MM untuk kembali memimpin Banjar ternyata berjalan mulus. Herman terpilih secara aklamasi dalam Ratimda DPD Partai Golkar Kota Banjar yang digelar di Graha Banjar Idaman (GBI) Rabu (25/6). Ratimda yang dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Drs H Uu Rukmana MSi itu berlangsung lancar.

Herman Sutrisno kepada wartawan mengatakan setelah ditetapkan menjadi calon B-1 Herman sekarang sedang memilih partai untuk berkoalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Oktober mendatang..”Yang terpenting dalam pilkada nanti Banjar kondusif. Jangan berbicara nama orangnya dulu, saat ini yang saya sedang pikirkan akan bergabung dengan partai yang mana, “ tandasnya.

Herman juga sependapat dengan Uu Rukmana yang menyarankan agar Golkar di Banjar berkoalisi dalam pilkada nanti. Pasalnya kalau tak berkoalisi dikhawatirkan akan ada pertengkaran di tingkat elit. "Saya masih menganalisa untuk bergabung dengan partai mana. Yang harus dihindari adalah kemungkinan munculnya konflik vertikal, dan ini sangat berdampak terhadap arus bawah. Oleh karena itu koalisi yang akan kita bangun nantinya harus menjadi peneduh bagi masyarakat Kota Banjar," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Drs H Uu Rukmana MSi mengatakan, terpilihnya Herman dalam Ratimda sudah diperkirakan sebelumnya sebab berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) popularitas Herman luar biasa. “Memang cukup fantastis popularitasnya mencapai 94,5 persen,” jelasnya.

Kendati angka popularitas Herman tinggi berdasarkan hasil survei, namun Uu tetap menyarankan Herman menggandeng partai lain atau berkoalisi demi persatuan. "Saya rasa harus koalisi, meski Golkar secara hitung-hitungan mampu. Hal ini demi kondusifitas dan persatuan di Kota Banjar. Partai hanya menghantarkan saja,” jelasnya.

Ketika ditanya partai mana yang akan digandeng oleh golkar dalam pilkada nanti, Uu menjelaskan hal itu tergantung dari situasi dan perkembangan politik di kota Banjar, "Yang penting dalam koalisi itu saling menguntungkan dan terjaganya kondusifitas serta stabilitas kota Banjar. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita selamatkan yakni perjalanan kota Banjar ke depan,” tegasnya. (kun)

Dishub Pasang Traffic Light Tenaga Surya

Dishub memasang traffic light dengan menggunakan teknologi solar sel di Perrmpatan Tanjungsukur Pataruman.

BANJAR – Pemkab Banjar memasang lampu lalu lintas (traffic light) bertenaga matahari atau solar sel di perempatan Tanjungsukur Desa hegarsari Kota Banjar. Pembangunan trafic light solar sel itu dari APBN. Untuk teknologi ini baru di uji coba di lima daerah termasuk Kota Banjar.

Menurut Kasi teknis jaringan Dishubpar Kota Banjar Yayan Hendiarman kemungkinan, alat itu akan dipasang di perempatan yang belum terpasang traffic light. "Dengan mengguanakan alat ini kami tidak perlu kawatir jika padam listrik. Sebab satu hari energi matahari yang dikumpulkan solar sel mampu menyimpan energi untuk kebutuhan satu minggu. Oleh karena itu kami berencana untuk menggunakan solar sel bagi pemasangan trafik light yang lainya,” ujar Yayan.

Menurutnya, traffic light bertenaga surya ini sangat diperlukan di Banjar. Ini, untuk menghindari peristiwa kecelakaan terutama saat lampu lalu lintas mati. "Kalau listrik mati, lampu ini tetap bisa hidup karena memakai tenaga surya," ungkapnya.

Hingga kini, di Banjar belum ada lampu pengatur lalu lintas bertenaga surya. Tidak seperti di kota lain yang sudah memasang alat tersebut di beberapa titik. "Ini baru kami siapkan," katanya. (bmp)

DPRD Akan Panggil Dispenda

Soal Megatron Bermasalah

BANJAR – Dukungan agar pejabat bermasalah diganti mengalir. Setelah KIPK, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Pendi Supendi akan mendukung jika Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno mengganti pejabat yang bermasalah. “Ganti saja pejabat bermasalah yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Dishub atau di Dispenda,” ujarnya kepada Radar Rabu (25/6).

Dikatakan, jika untuk perbaikan dan pembenahan aparatur pemerintahan memang wali kota harus bersikap tegas. Apalagi tujuannya untuk kemaslahatan warga Banjar. “Harus ada keberanian untuk mengambil sikap, jika memang wali kota menghendaki mengganti pejabat bermasalah kami siap mendukungnya,” tandasnya.

Menurutnya pembenahan birokrasi dengan memberikan sanksi terhadap oknum birokrasi yang terganjal masalah harus segera dilakukan agar tak merusak sistem. “Sekarang ini kan sedang tren upaya untuk menertibkan pejabat yang bermasalah dilingkungan pemerintahan tentunya pemberian sanksi terhadap mereka yang diduga terlibat masalah juga harus memperhatikan aspek tingkat kesalahannya,” jelasnya.

Menyikapi kasus megatron Supendi mengatakan komisinya akan segera memanggil Dispenda untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. “Kami berhak tahu tentang duduk permasalahannya. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami akan panggil SKPD terkait untuk klarifikasi,” jelasnya.

Menurut Supendi masalah megatron itu muncul karena miskordinasi antar SKPD. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika masing-masing SKPD memiliki persepsi yang sama terhadap aturan.
"Masalah ini seharusnya jangan dulu dibuka keluar. Namun demikian hendaknya masalah ini menjadi pelajaran bagi SKPD yang lainnya,” jelasnya.(kun)

DPRD Akan Panggil Dispenda

Soal Megatron Bermasalah

BANJAR – Dukungan agar pejabat bermasalah diganti mengalir. Setelah KIPK, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Pendi Supendi akan mendukung jika Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno mengganti pejabat yang bermasalah. “Ganti saja pejabat bermasalah yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Dishub atau di Dispenda,” ujarnya kepada Radar, Rabu (25/6).

Dikatakan, jika untuk perbaikan dan pembenahan aparatur pemerintahan memang wali kota harus bersikap tegas. Apalagi tujuannya untuk kemaslahatan warga Banjar. “Harus ada keberanian untuk mengambil sikap, jika memang wali kota menghendaki mengganti pejabat bermasalah kami siap mendukungnya,” tandasnya.

Menurutnya pembenahan birokrasi dengan memberikan sanksi terhadap oknum birokrasi yang terganjal masalah harus segera dilakukan agar tak merusak sistem. “Sekarang ini kan sedang tren upaya untuk menertibkan pejabat yang bermasalah dilingkungan pemerintahan tentunya pemberian sanksi terhadap mereka yang diduga terlibat masalah juga harus memperhatikan aspek tingkat kesalahannya,” jelasnya.

Menyikapi kasus megatron Supendi mengatakan komisinya akan segera memanggil Dispenda untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. “Kami berhak tahu tentang duduk permasalahannya. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami akan panggil SKPD terkait untuk klarifikasi,” jelasnya.

Menurut Supendi masalah megatron itu muncul karena miskordinasi antar SKPD. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika masing-masing SKPD memiliki persepsi yang sama terhadap aturan.
"Masalah ini seharusnya jangan dulu dibuka keluar. Namun demikian hendaknya masalah ini menjadi pelajaran bagi SKPD yang lainnya,” jelasnya.(kun)

Dua Balita Lolos Dari Maut

Mobil Elf jurusan Banjar-Bandung ringsek akibat tabrakan dengan Truk Hino di Jalan Margaluyu Cikoneng, tadi malam.

Tabrakan Antara Truk Hino dan Elf

CIAMIS – Dua balita yang masing-masing berusia empat bulan dan dua tahun, lolos dari maut saat terjadi tabrakan yang melibatkan antara Truk Hino dan Elf di Jalan Raya Cikoneng-Ciamis Kampung Margaluyu Desa/Kecamatan Cikoneng tadi malam sekitar pukul 18.00. Begitu pula ibu mereka masing-masing yang tengah menggendongnya serta delapan penumpang lainnya.

Padahal, insiden itu terjadi sangat tragis. Bagian depan Hino ringsek, sedangkan Elf jurusan Bandung Banjar bernopol Z 7596 NA, setelah bertabrakan langsung terguling. Situasi arus lalulintas pun sempat macet sebelum akhirnya petugas Laka Lantas Polres Ciamis dibantu petugas dari Polsek Cikoneng mengevakuasi kendaraan itu dan membawa korban-korbannya ke RSUD Ciamis.

Saat itu di dalam Elf terdapat enam penumpang termasuk sopir Iin (28) warga asal Garut yang tinggal di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan kernetnya Evi (28) warga Dusun Pasirhuni Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya. Kedua awak Elf ini mengalami luka ringan di lengan dan kepalanya. Duduk di samping Iin, dua wanita yang sama-sama menggendong anaknya yang masih balita. Pun keduanya selamat dari kecelakaan itu.

Elin (28) dan Iwan (25) yang berada di Truk Hino yang tak bermuatan dengan nomor polisi Z 9324 T itu juga lolos dari kecelakaan. Kedua warga Kampung Cikurubuk RT 01/05 Desa Pasirbatang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini bermaksud menuju Kawali dari Singaparna.

Menurut warga sekitar Oha Supriadi (30), kejadian itu sekitar menjelang Maghrib.
“Saat saya hendak shalat Magrib di masjid, tiba-tiba mendengar suara benturan keras. Saat dilihat, sebuah Truk ringsek sedangkan Elf terguling. Saya langsung meminta pertolongan warga lain yang selanjutnya mengeluarkan dua ibu-ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil. Mereka tak bisa keluar karena terjepit pintu,” paparnya.

Sementara Elin mengaku bahwa dirinya saat itu melaju dari arah Tasikmalaya menuju Kawali. Dia akan mengambil kayu dari Kawali ke Singaparna. “Rencananya Hino itu akan mengambil kayu di Kawali, makanya kosong. Eh tiba-tiba pas di Cikoneng, ada mobil Elf yang melaju sangat cepat dari arah Ciamis menuju Tasik. Kelihatannya sih hendak menyalip mobil kecil di depannya. Karena mobil yang saya bawa gede, makanya saya coba menghindar namun sia-sia karena tabrakan pun terjadi,” tandas Elin.

Sementara Iin mengaku dalam perjalanan pulang dari Ciamis menuju garasi di Cihaurbeuti. Ketika itu ada dua ibu-ibu dengan dua anaknya yang sama-sama hendak pulang menuju Cihaurbeuti. “Saat itu kecepatan di atas 60 km/jam. Tiba-tiba saya melihat mobil truk yang melaju cepat yang kelihatannya hendak menyalip kendaran lain. Otomatis saya mencoba menghindarkan tabrakan dengan cara membanting stir, sayangnya malah menabrak dan terlempar sampai terguling,” tandas Iin sambil meringis kesakitan. (isr)

Koalisi Merah-Putih Mencuat

CIAMIS – Penggabungan kekuatan untuk bisa memenangkan simpatik dari warga Kabupaten Ciamis dalam pengusungan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam pilkada nanti, nampaknya menjadi hal yang mutlak bagi seluruh partai. Bila Golkar digadang bakal menggaet PPP, PDIP sedianya bakal berkoalisi dengan PKS.

Bentuk koalisi PDIP dan PKS ini dikenal dengan koalisi Merah-Putih. Warna merah direpresentasi dari kekuatan PDI Perjuangan, sedangkan warna putih dari PKS. Bahkan menurut Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis Nanang Permana, koalisi Merah-Putih sangat mungkin terjadi. Karena kedua belah pihak sudah melakukan penjajakan sejak lama. Disamping itu, masing-masing partai baik PDI Perjuangan maupun PKS dalam keadaan solid. “Penjajakan ini akan lebih diintnesifkan lagi ketika SK DPP tentang rekomendasi untuk Jeje sebagai calon bupati diterima. Dan kami mendapatkan kabar, Minggu ini SK akan turun,” terangnya.

Sementara terkait dengan calon wakil bupati yang akan diusung PKS untuk bersanding dengan Jeje Wiradinata, Nanang menjawab, untuk hal itu pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada PKS. Karena itu adalah wilayah PKS. “Siapa pun calon wakil bupati yang diusung PKS, kami akan siap menerima,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Didi Sukardi AMd Ak dari tim Pilkada DPD PKS Ciamis mengatakan, PKS berpeluang untuk berkoalisi dengan semua partai. Baik itu dengan PPP, Partai Golkar bahkan dengan Forum 27 sekalipun. “Saat ini kami sedang melakukan komunikasi dan penjajakan dengan semua partai sehingga dengan partai apapun memiliki peluang. Tapi untuk saat ini PKS belum bisa memastikan dengan partai mana akan berkoalisi,” kilahnya.

Saat ditanya nama-nama calon yang akan diusung dari PKS, Didi menjawab, calon yang berasal dari internal partai ada dua nama yakni Husin Al Banjari dan Umung Anwar Sanusi. Sedangkan di eksternal partai, muncul beberapa nama seperti Kiding Nuryaman, Subur Dwiono, Irman B Kusumah dan Wawan S Arifien yang kini menjabat Kadisdik Ciamis.

Saat ditanya kans Wawan S Arifien, dia menjawab bahwa Wanarif –-kependekan Wawan Arifien-- memiliki kualifikasi yang cocok dan lengkap, baik untuk posisi bupati maupun wakil bupati. “Disamping itu, dia juga memiliki track racord yang bersih. Tapi keputusan itu tergantung pada Wawan. Apakah dia bersedia atau tidak,” erangnya. (ttm)

Engkon Mantap Pakai Golkar

Engkon bercengkrama dengan sejumlah fungsionaris Golkar usai Ratimda, kemarin.

AHMAD YANI – H Engkon Komara akhirnya resmi menggunakan perahu Partai Golkar untuk maju kembali dalam pencalonan pemilihan kepala daerah Ciamis periode 2008-2013. Dia terpilih secara aklamasi dari sebanyak 180 peserta Rapat Tim Pilkada (Ratimda) yang berasal dari Pengurus Kecamatan, DPD Ciamis, Hastakarya, DPD Provinsi Jabar dan DPP yang digelar di Gedung Galuh Rahayu, Rabu (25/6).

Incumbent ini berhasil mengalahkan dua pesaing mereka yang sama-sama ingin menggunakan Golkar sebagai perahunya, yakni H Uum Kasum serta Agus Nugraha. Engkon mantap menatap posisi kursi C1 yang sebentar lagi harus dia tinggalkan dengan kekuatan Partai Golkar.

Dalam Ratimda itu, masing-masing bakal calon memaparkan visi misinya agar bisa menarik minat peserta Ratimda. Namun, ternyata peserta Ratimda jatuh hati dengan visi misi yang disampaikan incumbent yang mengusung tema “MANTAP”. “MANTAP itu kepanjangan dari maju, aman, tangguh, amanah dan produktif.

Visi misi ini merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya. Dan saya ingin lebih meningkatkannya lagi sebagai sebuah kesinambungan dari program-program yang telah ada,” terangnya.
Pria asal Panjalu ini mengaku bersyukur dengan terpilihnya dia secara aklamasi. Hal ini, katanya, merupakan bentuk kepercayaan kepadanya. Namun kepercayaan itu merupakan beban yang harus dibuktikan dengan kinerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya dia akan berupaya lebih untuk berkonsolidasi dengan kekuatan di tubuh partai.

Sementara terkait calon pendampingnya nanti untuk pemaketan, dia menginginkan orang yang memiliki kualifikasi dari aspek psikologis, partai pendukung, dukungan masyarakat dan hal lain. “Nah, hal lain-lain itu apa saja, termasuk juga amunisi. Karena tidak ada yang gratis,” selorohnya sambil tersenyum.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Ciamis Dadang Hamara mengatakan, setelah memutuskan calon untuk bupati, pihaknya tinggal menindaklanjutinya untuk berkoalisi dengan partai-partai lain. Baik partai besar, sedang atau partai gurem sekalipun. “Dengan terpilihnya Pak Engkon secara aklamasi menandakan bahwa Partai Golkar saat ini sudah solid, dan ini akan menambah kepercayaan diri terhadap kader. Tinggal lebih mengintensifkan lagi penjajakan koalisi dengan partai lain,” terangnya. (ttm)

2009 Ciamis-Sukabumi Nyambung

CIAMIS – Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Jabar Selatan. Karena, ia menilai Jabar Selatan memiliki potensi besar, baik dalam sektor pariwisata maupun kelautan. Untuk penunjangnya, Heryawan akan membangun infrastruktur berupa jalan dan jembatan.

Menurut dia, tahun ini ada tiga jembatan yang akan bisa diselesaikan. “Insya Allah, jalur dari mulai Pangandaran, Ciamis, sampai Pelabuhan Ratu, Sukabumi bisa tersambung dan ditargetkan tahun 2008-2009 bisa selesai,” terangnya kepada wartawan seusai memberikan materi dalam acara Internet Pesantren Wahana Syiar Digital di Kampus IAID Jalan Ciamis-Banjar kemarin.

Gubernur menjelaskan saat ini pemrov sedang negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembiayaannya. “Kami sudah menyampaikan ke Bapenas, Departemen Pekerjaan Umum dan departeman terkait. Diharapkan pembangunan ini berbasis knowledge dan berbasis penelitian. Sehingga pembangunan ini menjadi tepat guna,” terangnya.

Di Jabar Selatan, tambah dia, tidak menutup kemungkinan akan dibuka jalan tol. Namun pembangunan jalan tol itu merupakan rencana yang lebih jauhnya. “Saat ini kami memprioritaskan tiga jembatan sekaligus jalannya. Karena kawasan Jawa Barat Selatan memiliki potensi besar baik di bidang pariwisata dan kelautan yang belum terjamah,” tegas dia.

Sementara Bupati H Engkon Komara menyambut rencana gubernur tentang jalur selatan. Engkon menilai jika akses bisa lebih cepat akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. “Ke Jakarta juga bisa lebih cepat dan lalu lintas lebih terbuka,” ungkap dia. (ttm)

Polwil Sosialisasi Hutan Lestari

Beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Desa Kecamatan Cigugur mengikuti sosialisasi Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008.

CIGUGUR CIAMIS– Wakapolwil Priangan melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan Hutan Cigugur, perbatasan Jabar-Jateng, sebagai tindak lanjut Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008, kemarin. Pembinaan yang mengerahkan anggota gabungan sebanyak 650 personel dari Polwil Priangan, Polres Ciamis dan Perhutani Unit III Jabar Banten itu dihadiri sebanyak 50 tokoh masyarakat Kecamatan Cigugur terutama di tujuh desa seperti Campaka, Cigugur, Harumandala, Pagerbumi, Kertajaya, Bunisari dan Cimindi.

Waka Polwil Priangan AKBP Supratman memaparkan, pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat sekitar hutan itu dilakukan sebagai bentuk aksi lanjutan dari rangkaian Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008. sebab seiring dengan ditariknya pasukan dari Polda Jabar, diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan mereka.

Dikatakannya, sebagai rasa tangung jawab seluruh pihak pun harus mau mencegah sekaligus menanggulangi kasus pembalakan liar di Hutan Cigugur ini. “Kami berharap kegiatan perambahan hutan yang sudah dihentikan melalui program penanggulangan perambahan ini, ke depannya tidak terulang kembali,” ucap Supratman.

Adapun hasil Operasi Hutan Lestari Lodaya 2008, petugas berhasil mengamankan kayu-kayu yang diduga hasil penjarahan sebanyak 105 truk. Untuk itu, barang bukti tersebut diamankan ke Mapolda untuk keperluan pengusutan. Dia juga berharap masyarakat sekitar bisa kooperatif dan berperan aktif dalam menjaga serta memelihara hutan mereka. “Kami menegaskan jangan pernah takut, laporkan saja. Kami akan menindak tegas siapapun mereka, termasuk dari lembaga anggota kami,” imbuhnya.

Kepala Seksi Bina Lingkungan (Binling) Perhutani Unit III Jabar dan Banten Isnein Soiban mengatakan, pembinaan kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk memberikan pencerahan dan kesadaran, agar sama-sama mempunyai rasa memiliki untuk memelihara kawasan hutan yang dulu lestari.
“Kita sengaja melakukannya kepada tokoh masyarakat, aparat desa untuk disosialisasikan kepada masyarakat tingkat bawah. Di mana agar mereka tidak terpengaruh oleh provokasi-povokasi untuk menduduki kawasan hutan, yang jelas hutan ini juga untuk masyarakat,” ucap Isnein. (isr)