Mayoritas Lahan TNI tak Bersertifikat

Dephan: Kecilnya Anggaran Sertifikasi Jadi Pemicu
JAKARTA – Departemen Pertahanan (Dephan) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggenjot proses sertifikasi aset tanah milik TNI. Sebab, dari data BPN terungkap bahwa 86 persen lahan yang dikuasai militer, bermasalah dan belum bersertifikat. Mabes TNI mengelola tanah negara seluas 376.801 hektar. Dari aset seluas itu, hanya 14 persen yang punya kepemilikan sah melalui sertifikat.

Tak pelak, dari temuan BPN sepanjang 2007, terjadi 2.810 kasus tanah melibatkan masyarakat, dan instansi lain. Dari angka itu, kasus tanah yang melibatkan masyarakat dengan instansi pemerintah, baik TNI maupun Polri, mencapai 13,5 persen.

Selain itu, 4,9 persen konflik lahan terjadi antara badan hukum dengan instansi pemerintah, termasuk TNI atau Polri. Lalu, 0,9 persen terjadi di lingkungan instansi pemerintah dengan TNI atau Polri. "Catatan inilah yang akan menjadi bahan pembahasan BPN dan instansi lain, termasuk TNI," ujar Kepala BPN Joyo Winoto kemarin.

Untuk menata ulang lahan pemerintah, termasuk milik TNI, Joyo mengaku, BPN memprogramkan reformasi agraria. Dari 62 model yang dikembangkan, 16 di antaranya khusus menyelesaikan sengketa tanah. Dari Dephan, Kepala Biro Humas Dephan Brigjen Slamet Ariyanto meminta pemerintah dan DPR membuat perundang-undangan yang dapat mengurangi permasalahan minimnya sertifikasi lahan milik TNI dan Dephan. Salah satunya, aturan yang memungkinkan menambah anggaran program sertifikasi.

"Selama ini alokasi anggaran untuk kebutuhan menyertifikatkan lahan sangat minim. Padahal, baik aturan maupun biaya yang diterapkan kepada kami selama ini disamakan dengan masyarakat umum," ujar Slamet.

Dari data Departemen Pertahanan diketahui total luas lahan milik Dephan dan Mabes TNI 376.801 hektar, terdiri atas 12.730 bidang lahan. Lahan itu terbagi-bagi lagi berdasarkan kepemilikan masing-masing instansi seperti TNI-AD 171.061 hektar (10.771 bidang), TNI-AU 170.366 hektar (688 bidang), dan TNI-AL 34.660 hektar (1.029 bidang).

Sedang yang dikelola langsung oleh Mabes TNI seluas 619 hektar dengan 156 bidang. Dephan menguasai lahan 104 hektar dengan 86 bidang. "Masalah sertifikasi ini terbilang ironis. Kami dituntut bisa menjaga lahan yang diserahkan negara untuk dikelola. Tetapi, untuk mengamankannya kami harus menyertifikatkan lahan-lahan itu dengan kondisi anggaran yang minim. Sementara biaya untuk itu disamakan dengan prosedur umum," ujarnya.

Menurut data Dephan, selain kecil, alokasi anggaran untuk kepentingan penyertifikatan aset lahan Dephan dan TNI juga sangat fluktuatif dan tidak menentu. Pada tahun anggaran (TA) 2002 dan 2003 negara bahkan tidak mengalokasikan dana untuk kepentingan itu.

Pada TA 2006 besaran anggaran yang dialokasikan Rp650 juta, turun dari sebelumnya di TA 2005 Rp1 miliar. Pada TA 2007 pemerintah menganggarkan Rp3 miliar untuk kepentingan sertifikasi. Tetapi, jumlah itu masih harus dibagi-bagi lagi menjadi rata-rata Rp500 juta untuk Mabes TNI, TNI-AL, dan TNI-AU. TNI-AD menerima sedikit lebih besar, Rp1,5 miliar. "Karena masalah ini penting, kerja sama antara Dephan dan BPN sangat diperlukan," katanya. (rdl/agm)