Walikota Didesak Ganti Pejabat

Terkait Salah Prosedur Pembuatan Megatron

JALAN CIMARAGAS – Koordinator Komite Independen Pemantau Kota (KIPK) Dadang Rustama mendesak Wali Kota Banjar segera merombak pejabat di Kantor Pelayanan Satu Atap (Yantap) dan Dispenda menyusul mencuatnya berbagai masalah belakangan ini.

Dadang mengatakan, kasus megatron menunjukkan kinerja aparatur pemerintah di Kantor Yantap dan Dispenda tak profesional. "Hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi wali kota dan lebih baik para pejabat itu diganti saja dengan yang lain," tegasnya.

Menurutnya, masalah megatron merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi, bukan tidak menutup kemungkinan lanjut Dadang, masih ada sejumlah kasus lainnya yang lebih parah. "Oleh karena itu Bawasda harus segera turun tangan memeriksa, tapi hasil pemeriksaanya jangan disimpan. Toh nantinya akan ketahuan juga oleh publik," tegasnya.

Lebih lanjut kata Dadang, untuk membuat sebuah perubahan terkadang dibutuhkan sebuah keberanian dalam mengambil sikap. Termasuk diantaranya mengganti pejabat-pejabat yang terindikasi korup dan bermasalah. "Sosial cost-nya memang besar, namun demi kebaikan tidak masalah, ganti saja pejabat yang bermasalah, daripada terus menimbulkan masalah lebih baik diganti dengan yang baru yang memiliki visi kedepan dan komitmen yang kuat untuk membangun Banjar," tandasnya.

Menurut Dadang, munculnya sejumlah kasus yang berindikasi korupsi di sejumlah SKPD menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan kontrol birokrasi masih lemah. Oleh karena itu perlu ada perubahan dalam mekanisme pengawasan.

"Banyaknya kasus dugaan korupsi yang muncul kepermukaan, merupakan bukti bahwa ke depan kedudukan Bawasda harus menjadi lembaga pengawas vertikal yang kedudukaannya tidak berada dibawah kepala daerah, namun langsung dibawah presiden. Ini penting supaya ebih leluasa dalam mengambil sikap dan menindak tegas pejabat yang diduga korup, tanpa harus rikuh dan ewuh pakewuh dengan atasannya" bebernya.

Dijelaskan sistem yang ada saat ini harus dirubah karena ternyata fungsi pengawasan yang terjadi sekarang masih lemah. "Sebagai orang Banjar kami sangat mengharapkan sebuah sistem yang tertata rapi termasuk sistem pengawasan yang ketat untuk meminimalisir pejabat untuk berbuat curang," pungkasnya. (kun)