Gagal Ikut Pilkades, Memet Protes

CIAMIS – Memet Slamet (40) salah seorang bakal calon dalam Pilkades Sukaharja Kecamatan Rajadesa merasa bahwa haknya sebagai warga negara untuk ikut andil dalam pesta demokrasi di Desa Sukaharja telah dijegal. Pasalnya, Kades Sukaharja sebelumnya Hj Dewi Tarliah SIp tidak memberikan rekomendasi terhadap berkas-berkas yang menjadi salah satu persaratan kelengkapan calon.

Memet mengaku, yang menjadi hambatan pencalonannya adalah tidak diperolehnya surat keterangan domisili serta surat keterangan tak pernah menjabat sebagai kades yang harus ditandatangani oleh kades sebelumnya. Padahal dirinya telah melayangkan berkas-berkas tersebut sejak jauh-jauh hari dan tidak hanya satu kali.

“Padahal saya telah mengajukannya berkali-kali ke Kades Sukaharja Dewi Tarliah. Tapi sampai batas akhir penyerahan surat persyaratan calon tanggal 11 Juni kemarin, surat keterangan itu belum juga saya peroleh. Makanya saya tidak jadi nyalon. Jelas saya merasa bahwa hak saya telah dijegal. Saya merasa tidak diakui dan dihargai sebagai warga negara,” tandasnya, kemarin.

Untuk itu Memet meminta agar proses pelaksanaan Pilkades Sukaharja bisa dihentikan minimalnya dipending dahulu. Serta meminta agar tim pelaksana pencalonan pilkades bisa ditinjau kembali karena dinilai tidak profesional dan tidak adil. “Saya berharap proses pilkades dihentikan dulu. Selain itu panitia pilkades pun diharapkan ditinjau kembali karena jelas bila dibiarkan malah akan ricuh. Tidak menutup kemungkinan kasus saya ini akan berlanjut kepada calon-calon yang lainnya,” ujar dia.

Sementara Hj Dewi Tarliah SIp mengaku jika dirinya belum menegeluarkan surat keterangan domisili dan surat keterangan tak pernah menjabat kades atas nama Memet Slamet. Namun hal itu karena alasan yang kuat, yakni yang bersangkutan memiliki KTP ganda. Yaitu KTP di Desa Rajadesa dan KTP di Sukaharja yang beralamat di Dusun Desa RT 03/01 Desa Sukaharja.

“Jadi dia itu tinggal di Raja Desa sudah lama. Kalau mau dipermasalahkan, warga yang mempunyai KTP ganda itu melanggar UU tentang Kependudukan yang ancamannya 2,5 tahun kurungan dan denda Rp25 juta. Makanya tidak diberikan surat keterangan. Malahan kasus ini pun tidak hanya menimpanya, suami saya pun demikian. Nasibnya sama-sama terjegal dan gagal ikut nyalon gara-gara panitianya tidak profesional dan berat sebelah. Malahan kalau saya lihat, mereka itu telah melanggar aturan pelaksanaan Pilkades,” tandasnya. (isr)