Semangat Baru

Tak terasa sebentar lagi kita memasuki tahun 2009. Sebagai sebuah perusahaan media, jajaran manajemen dan redaksi Radar Tasikmalaya tentunya telah merancang program kerja untuk tahun depan .

Secara perusahaan, manajemen perusahaan tetap menargetkan pertumbuhan perusahaan meski saat ini dan juga tahun depan kondisi krisis ekonomi belum pulih. Di redaksi juga telah merancang program, agar berita yang disajikan semakin baik dan diterima oleh masyarakat.

Optimisme dan bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat menjadi landasan kami semua untuk melangkah di tahun depan. Orang bijak bilang optimisme mengantarkan kita pada kesuksesan.

Pulangnya Seorang Pahlawan

Almarhum Isep bersama sang istri serta putra pertamanya saat memberikan sambutan di acara kumpul keluarga besar Radar Tasikmalaya di kantor lama di Jl Cipedes I No. 44

Kemarin (Kamis) sekitar pukul 15.00, Saya baru masuk Graha Pena Tasikmalaya di Jl SL Tobing. Di ruang redaksi baru beberapa wartawan yang mengetik naskah berita. Sekretaris Redaksi Lilis Lismayati yang mengetahui kemunculan, Saya langsung memberitahukan bahwa General Manager Radar Tasikmalaya Dadan Alisundana, Pimpinan Perusahaan Acep Aryana dan Manajer Pemasaran Agustiana, pagi-pagi berangkat ke Bandung. Mereka ke Rumah Sakit Al-Islam untuk mengurus rencana operasi Isep Saeffuloh (Bajang), karyawan Pemasaran Radar Tasikmalaya.

Sekretaris Redaksi juga menyampaikan pesan dari pimpinan perusahaan, minta semua karyawan mendoakan Isep yang akan masuk ruang operasi sekitar pukul 14.00. “Isep dioperasi, semua karyawan mohon mendoakannya. Semoga operasinya berjalan lancar,” ujarnya sambil menahan air mata.

Sebelum pulang kerja, sekitar pukul 16.00, Lilis kembali mengingatkan semua karyawan untuk mendoakan Bajang. Karena belum keluar dari ruang tindakan operasi. Pukul 16.29, handphone yang Saya genggam berdering. Saya yang sedang menunggu kabar Bajang dari rekan-rekan di Bandung terkejut, mendapat SMS berjudul Isep. Ketika pesan singkat dibuka secara utuh, Saya lebih kaget dan sedih. Rekan seperjuangan itu telah pergi untuk selama-lamanya. Saya mengumumkan kepada semua orang yang ada di ruangan redaksi, bahwa hari ini kita kehilangan rekan kerja, teman bermain sekaligus sahabat.

Semua yang mendapat kabar mengaku seperti diheulang. Tidak percaya Bajang yang selalu tersenyum dan ramah, telah meninggalkan kami untuk selama-lamannya. Di antara teman-teman ada yang meminta Saya memastikan informasi tersebut. Saya bilang ini informasi pimpinan kita yang sedang berada di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Sekejap ruang redaksi hening. Ucapan inalillahi wainailaihi rojiun pun kami ucapkan dengan lirih.

Saya dan rekan-rekan merasa tidak percaya dengan kepergian sang sahabat. Bajang sudah empat tahun lebih bersama-sama kami membesarkan koran Radar Tasikmalaya. Ia merupakan ujung tombak pemasaran. Berjasa membuka pemasaran di daerah utara Kabupaten Tasikmalaya dan utara Kabupaten Ciamis. Ia mengenalkan koran dengan menyusuri daerah Cisayong-Rajapolah-Ciawai, Pagerageung (Kabupaten Tasikmalaya) – Panumbangan dan Cihaurbeti (Kabupaten Ciamis).

Dalam perjalanan kami selama empat tahun lebih, Bajang tak pernah berbuat cela. Ia pekerja keras. Selalu sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Hingga akhirnya, pria berambut ikal yang suka mengendarai scuter itu mendapatkan kepercayaan menjadi koordinator pemasaran di Kota Tasikmalaya.

Tiap hari Isep mengontrol lapak-lapak koran, dan mengasuh pengecer koran Radar. Di balik tanggung jawabnya yang besar kepada perusahaan, Isep seorang ayah yang luar biasa. Sangat dekat dengan buah hati satu-satunya yang akrab disapa Baba. Hingga tak jarang kalau harus tugas, Isep keketeyepan pergi agar tak membuat Baba menangis.

“Bagi kita almarhum adalah pahlawan. Dia bagian dari besarnya Radar. Kita kehilangan. Kita harus teruskan perjuangannya. Dan juga kita jangan lupakan keluarganya. Istri dan anak semata wayangnya bagian keluarga besar Radar. Kita akan perhatikan,” tutur Dadan Alisundana, tadi malam sepulang dari rumah duka.

Ya. Kini sang ujung tombak itu sudah meninggalkan kita semua. Pahlawanku, semoga Allah menempatkan engkau di tempat yang terindah. Kami tak akan sia-siakan pengorbananmu. Kang Isep….selamat jalan. (ruslan caxra, redaktur pelaksana)

PKL Dadaha Direlokasi ke Eks Terminal

Anggota Satpol PP membantu pembongkaran warung dan kafe di kompleks Dadaha. Selanjutntya keberadaan warung dan kafe itu akan direlokasi ke eks terminal Cilembang.

Tasikmalaya – Setelah menempuh proses yang cukup alot soal penataan lokasi Dadaha, Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkot Tasikmalaya Drs H Wawan Samaun MM, memutuskan merelokasi PKL Dadaha ke lokasi eks (bekas) Terminal Cilembang. Pemindahan itu menurutnya berdasarkan hasil rapat Tim I yang dilaksanakan Selasa (29/7) lalu, kemudian ditetapkan bahwa hari Senin, PKL sudah menempati areal eks Terminal.

Menghadapi relokasi itu, Wawan mengungkapkan sudah mengerahkan timnya untuk mendata jumlah PKL Dadaha. Teknisnya melibatkan Dinas Perdagangan kemudian pengukuran luas lahan digarap Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Kita akan melaksanakan pemindahan ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Mungkin Senin ini, kita sudah melaksanakan pemindahan PKL Dadaha ke lokasi baru di eks teminal Cilembang,” ujarnya kepada Radar.

Di tempat terpisah, Wakil Wali Kota Ir H Dede Sudarajat MP mengaku proses relokasi ini cukup alot. Hal itu menurutnya diakibatkan permintaan perwakilan PKL Dadaha sebelumnya --relokasi-- masih di kawasan Dadaha. “Permintaan relokasi yang diminta masih di kawasan Dadaha sehingga tidak disetujui. Karena kawasan tersebut akan dijadikan hutan kota,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya siap memfasilitasi pemindahan barang-barang PKL Dadaha, yang rencananya akan segera direlokasikan ke lahan eks Terminal Cilembang. “Kita siap membawa barang-barang yang akan diangkut ke Cilembang. Kemarin juga kita membantu membawa barang-barang pemilik kafe,” ujar Kasat Pol PP HM Firmansyah SH MH kepada Radar kemarin.

Firmansyah menyebutkan, langkah itu siap ditanganinya karena ada sinyalemen bahwa PKL di lingkar Dadaha akan direlokasikan Pemkot Tasikmalaya. “Secara tersirat, pemkot akan merelokasi PKL ke Cilembang. Ini baru tersirat lho!” ungkapnya.

Firman mengatakan pihaknya akan menertibkan secara paksa jika para PKL masih bertahan di lokasi Dadaha, setelah mereka menerima kabar akan dipindahkan ke Cilembang. “Kalau itu (relokasi, red) tidak diindahkan, jalan terakhir kita akan paksa mereka pindah. Tapi kita juga punya toleransi waktu. Gak mungkin dipaksakan,” katanya.

Ketika ditanya waktu penertiban seluruh PKL, Firmansyah hanya mengungkapkan akan memberitahukan pelaksanaan penertiban tepat pada waktu mereka melaksanakan penertiban. “Kalau teman-teman (wartawan) pengen tahu kapan waktunya, kita akan kasih tahu pada waktunya nanti,” ujarnya merahasiahkan. (jay/sep)

13 Siswa Diduga Dicabuli Gurunya

TASIK – Dunia pendidikan kembali geger. Dua siswa SMAN 1 Ciawi Kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban perbuatan cabul gurunya. Kini kedua pelajar tersebut masih aktif sekolah. Sedangkan sang guru dinonatifkan mulai bulan lalu.

Kepada wartawan, Kepala SMAN 1 Ciawi Dudus Dustiana membenarkan bahwa seorang guru di sekolah yang dipimpinnya diduga melakukan perbuatan cabul terhadap dua anak didiknya. Pihak sekolah kali pertama mengetahui adanya dugaan perbuatan amoral tersebut dari petugas Polsek Ciawi.

Kemudian, pihak sekolah memanggil kedua anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Keduanya siswa kelas 3. Namun mereka tidak mau terbuka. Lantas, korban didampingi orang tuanya masing-massing diperiksa polisi. “Saya mendengar dari pihak kepolisian bahwa kedua anak tersebut mengakui (dicabuli, red),” ungkap dia.

Setelah mengetahui kedua anak tersebut menjadi korban pelecehan seksual, lanjut dia, pihak sekolah menonaktifkan guru tersebut mulai tanggal 21 Juli sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penonaktifan itu dilakukan setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan (Disdik). “Itu terpaksa dilakukan untuk menjaga psikologis anak didik dan supaya kondisi sekolah kondusif lagi,” ujarnya.

Keluarga korban bersama pihak sekolah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciawi. “Namun setelah di Polsek Ciawi, disarankan untuk melaporkan ke Polsek Panumbangan Kabupaten Ciamis. Sebab kejadiannya di rumah guru tersebut di Panumbangan. Kami pun menuju Polsek Panumbangan. Pelaporan tersebut berakhir sekitar pukul 23.00,” terangnya.

Dudus mengaku pernah dimintai keterangan terkait dugaan perbuatan amoral tersebut. Kapasitas Dudus sebagai saksi. Saat itu ia membenarkan bahwa guru yang diduga sebagai pelaku amoral itu merupakan seorang pengajar di sekolahnya. “Proporsi saya saat itu memberikan keterangan untuk membenarkan keberadaan guru tersebut. Sedang mengenai laporan dari dua korban tersebut, saya tak tahu jelasnya,” ucap dia.

Dudus mengungkapkan jumlah siswa yang menjadi korban perbuatan amoral itu diduga bukan hanya dua orang. Jumlahnya sampai belasan orang. “Dari pengakuan dua orang korban itu berkembang bahwa korban (pencabulan, red) tersebut ada sekitar 13 orang,” ungkapnya.
Menurut dia, oknum guru tersebut selalu mencari siswa lelaki yang feminin, pendiam juga ganteng. “Jadi sasarannya itu anak lelaki yang agak feminin, pendiam dan lugu,” lanjut Dudus didampingi Wakasek Kesiswaan Komar Syaripudin di ruang kepala sekolah kemarin.

Dudus pun mendapat laporan dari siswanya bahwa guru tersebut selalu memanggil para siswa ke rumahnya via SMS. “Jadi, mereka itu dijanjikan harus datang ke rumah guru tersebut. Tapi apa yang diperbuatnya, saya juga nggak dapat keterangan lengkap dari para siswa tersebut. Tapi ada diantaranya korban yang sudah diperlakukan cabul sekitar 68 kali,” lanjutnya.

Terangnya, perbuatan cabul terhadap siswa itu sering dibarengi ancamam. “Dari pengakuan para korban, penolakan perbuatan tersebut diancam tidak akan naik kelas atau lulus sekolah. Yang menjadi korban itu rata-rata anak kelas dua dan kelas tiga,” terang dia.
Dia pun berharap anak-anak didiknya yang menjadi korban perbuatan amoral tersebut tetap menimba ilmu. Sedangkan penyelidikan yang dilakukan kepolisian adalah wewenang polisi. “Saya berharap anak-anak kami tetap bersemangat untuk belajar. Bila ada indikasi ada pencabutan perkara, itu terserah pada polisi Panumbangan,” pungkasnya.

Kapolsek Ciawi AKP Sumarno menyatakan awalnya polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan pelecehan seksual. Setelah mendapat informasi tersebut, Polsek melakukan penyelidikan. Ternyata TKP-nya di Panumbangan Kabupaten Ciamis. “Kasus tersebut memang dari hasil penyidikan Polsek Ciawi, namun TKP-nya di wilayah lain. Kami melimpahkan kasus itu (ke Polsek Panumbangan, red) untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

AKP Sumarno menilai kasus tersebut sudah layak untuk diselidiki lebih lanjut karena sudah ada saksi. Walaupun untuk bukti belum ada. “Kasus tersebut juga bisa diperkuat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan H Abdul Kodir mengaku telah mendengar informasi mengenai guru yang diduga berbuat amoral. Namun belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Untuk memastikannya, ia berjanji akan melakukan klarifikasi. Yakni dengan memanggil kepala sekolah bersangkutan untuk dimintai penjelasan. “Kami akan mengklarifikasi masalah itu. Apakah benar pelaku berbuat amoral atau hanya fitnah. Klarifikasi kami juga dengan pemeriksaan pelaku ke dokter, khawatir ada kelainan (jiwa, red),” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Terkait tindakan Disdik terhadap pelaku, Kodir juga belum bisa menentukan sikap. Sebab mesti menunggu hasil dari klarifikasi. “Ya, tindakan kami nanti menunggu hasil klarifikasi itu,” tandasnya. (jul/dir/dem)

Ibu Korban Khawatir Seperti Kejadian Ryan

Ibu kandung salah seorang korban perbuatan amoral mengaku sempat shok setelah mengetahui kejadian yang menimpa anaknya. Apalagi setelah mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah guru yang selama dianggap baik. Oknum guru tersebut sering datang ke rumah korban dan akrab dengan semua anggota keluarga korban.

"Saya sendiri kaget dan baru mengetahui kejadian (pelecehan seksual terhadap anaknya, red) pada saat orang tua dipanggil pihak sekolah, yaitu tanggal 21 Juni 2008,” ungkapnya ketika ditemui Radar di rumahnya di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya kemarin.

Dia pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Panumbangan. Namun tertanggal 25 Juli 2008, laporan sudah dicabut kembali. Alasannya, ia lebih mementingkan kondisi psikologis dan keselamatan jiwa anaknya. Sebab semenjak ada pemanggilan, anaknya sering mengurung diri dan tidak mau bermain seperti biasanya.

"Melihat anak saya yang pendiam dan mengurung diri, saya sebagai orang tua juga takut. Khawatir anak saya depresi. Selain itu demi keselamatan anak saya, apabila terjadi sesuatu di tengah jalan seperti kasus Ryan, pembunuh berantai yang sedang marak saat ini. Saya putuskan untuk mencabut perkara saja,” lirihnya.

Dia mengemukakan pencabutan perkara tersebut atas inisiatif dan keputusan keluarga besarnya, supaya anak bisa belajar dengan tenang karena saat ini anaknya kelas 3 SMA --sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional.

Apakah anaknya punya “teman” perempuan, dia mengakui teman perempuannya sudah pernah datang ke rumah beberapa kali dan sampai saat ini masih saling berhubungan lewat telepon. Oleh karena itu, dia menggangap anaknya masih normal. (jul)

65 Orang Terjaring Razia

TASIK – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya kembali menggelar operasi pekat (penyakit masyarakat) di beberapa titik yang selama ini diduga sering dipakai lokasi prostitusi.

Operasi tersebut di mulai sekitar pukul 21.30 sampai pukul 01.00. Sasaran operasi adalah Hotel A, Hotel K, Hotel P, Hotel DG, Hotel S dan rumah kos-kosan di sekitar Kampus Unsil. Dalam operasi itu sebanyak 65 orang terjaring.

Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan mengatakan operasi tersebut rutin digelar untuk membersihkan penyakit masyarakat sekaligus antisipasi menghadapi bulan suci Ramadan. Kegiatan juga sebagai respon terhadap laporan masyarakat.
“Operasi ini berdasarkan laporan dari masyarakat terkait kegiatan yang sering dilakukan (penghuni hotel dan kos-kosan, red). Setelah kami lakukan operasi ternyata benar hasilnya sangat banyak,” ungkap Iwan kepada Radar, dini hari tadi.

Di antara mereka yang tertangkap kebanyakan pemain lama yang sering kena razia. Ke depan, mereka yang terjaring akan diberikan pembinaan supaya mereka tidak mengulanginya. “Buat mereka yang terjaring kita akan lakukan pembinaan,” pungkasnya. (jay)

Pengembalian Camry Berbau Politik

Keberadaan Toyota Camry yang dikembalikan oleh Ketua DPRD Tasikmalaya saat ini keberadaanya tidak jelas alias misterius.

Nurul Awalin Membantah,
Keberadannya Misterius

TASIK – Langkah Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Nurul Awalin mengembalikan kendaraan dinas barunya, Toyota Camry kepada Wali Kota Syarif Hidayat, belum lama ini, tidak hanya menuai pujian. Sejumlah orang justru menduga berbau intrik politik.

Ketua Lingkar Study Peradaban Kota Tasikmalaya Maulana Janah mengatakan pengembalian mobil mewah tersebut semata-mata hanya sebagai intrik politik. Sebelumnya, diduga sudah ada “pembicaraan” mengenai rencana pengembalian mobil sedan tersebut. Juga adanya indikasi mengarah pada seseorang.

“Kalau apa yang dilakukan wakil ketua DPRD, saya setuju. Karena yang dikembalikan adalah mobil lama dan seharusnya dikembalikan. Tapi kalau yang dikembalikan itu Camry, patut dipertanyakan apa di balik pengembalian ini. Karena untuk Camry itu sudah kesepakatan bersama dalam pembeliannya. Indikasinya ini nanti mengarah pada seseorang, terlebih lagi terjadinya perseteruan di pemkot saat ini,” terang dia pada Radar, kemarin.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin yang dikonfirmasi Radar akan kebenaran dugaan tersebut, membantah bila apa yang dilakukannya sebagai intrik politik. Nurul mengatakan apa yang dilakukan semata-mata karena alasan teknis. Terlebih banyaknya anggota dewan yang keberataan bila pimpinan memegang dua mobil.

“Tidak ada intrik politik, yang ada hanya alasan teknis. Kenapa Camry yang dikembalikan karena Camry tidak bisa digunakan untuk tugas ke pelosok daerah, berbeda dengan yang Terano, bisa untuk segala lokasi. Karena sebagai wakil rakyat, kita banyak mengunjungi masyarakat yang ada di mana pun di wilayah Kota Tasikmalaya,” terang Nurul.

Sementara beberapa anggota DPRD sangat mendukung dan mengucapkan selamat atas langkah yang diambil Nurul. Seperti diungkapkan Asep Deni Adnan Bumaeri dari Fraksi PBB. Langkah yang diambil menjadi semacam syafa’at bagi citra DPRD yang tengah tersudut opini kurang baik di mata masyarakat. “Selamat buat ketua DPRD, satu langkah baik dengan mengembalikan Camry, setidaknya citra DPRD yang tengah tersudut bisa kembali pulih,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Tasikmalaya Adam Wahid didampingi Kasubag Perlengkapan Hendri menyatakan berita acara penyerahan kedua mobil tersebut belum rampung karena masih menunggu pengembalin mobil dari Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Cecep Ridwan. “Berita acaranya akan dibarengkan,” ujar Adam.

Demi keamanan, lanjut dia, Camry disimpan di tempat yang aman. Hanya beberapa pejabat teras yang tahu lokasi penyimpanannya. Hal itu karena sampai saat ini pemerintah kota belum memilik garasi khusus bagi kendaraan-kendaraan dinas. “Idealnya pemerintah kota memiliki garasi atau gudang yang bisa menampung mobil-mobil itu. Tapi sampai sekarang kita belum punya,” ujarnya.

Sedangkan Kabag Humas Pemkot Tasikmalaya H Yuyun Hendaryun mengemukakan sampai saat ini wali kota masih bingung dengan mobil mewah yang sudah dua hari diserahkan penggunanya itu. ”Pak wali sampai saat ini masih bingung untuk penggunaan mobil Camry. Belum tahu rencana ke depannya,” papar dia.

Disimpan dimana mobil mewah itu? Yuyun mengaku sampai saat ini tak mengetahui keberadaan mobil tersebut. “Saya belum tahu keberadaan mobil itu,” ujarnya. Pun Kasubag Informasi Humas Pemkot Tasikmalaya Saepudin. Ia menyatakan tak mengetahui keberadaan dua mobil yang dikembalikan ketua dan wakil dewan itu. ”Saya juga tidak tahu,” tuturnya. (tin/sep)

KPK Panggil 52 Anggota DPR

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti pengakuan anggota DPR periode 1999-2004 Hamka Yandhu bahwa koleganya di Komisi IX menikmati aliran dana Bank Indonesia (BI). Untuk itu, seluruh anggota Komisi IX yang berjumlah 52 orang akan menjalani pemeriksaan.

Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, pemerikaan itu bertujuan mencari alat bukti keterlibatan mereka, termasuk mantan Ketua Komisi IX Paskah Suzetta dan mantan Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) MS Kaban. Baik Paskah maupun Kaban kini menjadi anggota kabinet. ’’(Pengakuan Hamka) itu kan baru pernyataan dalam sidang. Makanya, kami akan buktikan, agar jelas,’’ kata Jasin setelah menghadiri seminar nasional bertema marketing di gedung BI Semarang kemarin.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (28/7) lalu, Hamka membeber keterlibatan 52 anggota DPR menerima dana BI senilai Rp31,5 miliar. Dana tersebut untuk mempermulus berbagai kepentingan BI di DPR, termasuk pembahasan amandemen UU BI. Hamka menyebut, dari dana tersebut, Paskah menerima Rp1 miliar. Sedangkan Kaban, kata Hamka, kecipratan Rp300 juta.

Ditanya soal bantahan Paskah dan Kaban, Jasin menganggap sebagai kewajaran. ’’Bantahan itu biasa, UTG (Urip Tri Gunawan) dan Ayin (Artalyta Suryani) kan juga membantah. Nyatanya….,’’ sergah Jasin.
Jasin mengakui, penyidikan kasus BI agak alot karena proses pembuktiannya tidak mudah. ’’Butuh waktu, tidak bisa cepat dan mudah. Tidak seperti bikin mi instan, buat jadi langsung dimakan,’’ candanya. Yang jelas, lanjut Jasin, KPK mengharapkan masyarakat sabar dan tetap mendukung proses penyidikan.

Anggap Tak Relevan
Dari Jakarta, Menteri Kehutanan MS Kaban mulai gerah dengan bergesernya dugaan keterlibatannya dalam kasus BI menjadi isu politis. Dia menganggap wacana pencopotan atas jabatannya tidak relevan.

’’Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengganti susunan kabinetnya. Tapi, menurut saya, sangat tidak relevan jika itu dikait-kaitkan dengan hal ini,’’ tutur Kaban dalam jumpa pers di rumah dinasnya kemarin. ’’Saya menghormati proses hukum yang sedang berlaku. Jika memang ada bukti dan saksi, saya siap mengikuti proses hukum,’’ jabarnya.
Kaban menegaskan tidak pernah menerima sepeser pun dana BI. ’’Ketika saya menjabat anggota Komisi IX selama lima tahun, saya tidak tahu-menahu dengan aliran dana sebesar itu,’’ tegasnya.

Kaban mengakui kedekatannya dengan Hamka. Tapi, dia menegaskan bahwa dirinya tidak menerima dana tersebut. Dia menyatakan, dasar pernyataan yang paling kuat adalah karena dia tidak termasuk dalam Panja Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. ’’Dia (Hamka, red) biasa panggil saya Pak Ustad dan sebaliknya saya memanggilnya pak kepala suku. Tapi, yang pasti, saya tidak termasuk dalam Panja perubahan UU BI,’’ tegasnya.

Mantan anggota Komisi IX yang menjabat pada 1999–2004 tersebut menjabarkan, pernyataan serupa sudah disampaikan ketika memberikan keterangan di depan KPK. Bahkan, ketika diperiksa KPK, Kaban memberikan keterangan di bawah sumpah. ’’Dan, saya bukan orang yang gampang bersumpah,’’ cetusnya.

Walau begitu, Kaban mengaku tak akan mempermasalahkan tudingan yang meluncur dari mulut Hamka di sidang. Itu karena dirinya memahami kondisi Hamka yang terjepit dan panik. ’’Saya paham Hamka sedang under pressure. Jadi, saya tidak akan memperpanjang masalah ini karena saya kasihan dengan beliau,’’ ucapnya.

Ketika dicecar pertanyaan terkait keterlibatannya secara lebih dalam, Kaban lantas membeberkan beberapa fakta. Menurut dia, pada 2007 dirinya memang sempat bertanya langsung kepada Hamka terkait kabar peredaran ’’uang besar’’ di Komisi IX. Tapi, yang terjadi ketika itu, Hamka menyatakan secara lisan bahwa Kaban tak termasuk dalam anggota yang menerima guyuran dana segar itu. ’’Hamka bilang, ’Sudah Pak Ustad tenang saja. Pak Ustad tidak ada disitu’,’’ ujarnya menirukan perkataan Hamka kepada dirinya.

Lalu bagaimana daftar penerima aliran dana yang dibeberkan Hamka di depan KPK? Kaban menyatakan bahwa daftar itu fiktif. Buktinya, jelasnya, ada beberapa nama dalam daftar itu yang bahkan sudah meninggal. ’’Sangat mungkin itu absensi yang dulu digunakan di Komisi IX,’’ selorohnya.

Pernyataan itu memang pukulan telak bagi Kaban. Tak berselang lama pascaberita itu memanas, Kaban sempat menghilang. Dalam kesempatan kemarin dia menklarifikasi bahwa dirinya baru saja datang dari meninjau hutan di Kota Bulayat, Riau. (jp)

Ryan Membunuh secara Sadar

Psikiater Beber Hasil Tes
Kejiwaan Jagal Jombang

SURABAYA – Very Idham Henyansyah alias Ryan dipastikan tidak bisa lolos dari jeratan pidana. Itu terjadi setelah tim psikiater yang memeriksa Ryan menyatakan bahwa pria asal Jombang itu membunuh dalam kondisi sadar. Karena itu, penyidik menjerat Ryan dengan pasal pembunuhan berantai.

Sebelumnya, ada permintaan melakukan tes psikiatri atas kondisi kejiwaan pencabut sedikitnya sebelas nyawa tersebut. Sebab, ada yang menduga, Ryan membunuh karena mengalami gangguan jiwa. Jika dugaan itu benar, putra pasangan Ahmad dan Siatun (bukan Kasiyatun) itu bisa lolos dari jeratan hukum.

Nah, tim RS Bhayangkara Jatim kemarin mengumumkan hasil tes psikiatri yang sudah dijalani Ryan. ’’Kami sudah membuat tiga kesimpulan terhadap hasil tes Ryan,’’ kata dr Roni Subagyo, salah seorang anggota tim psikiater RS Bhayangkara.
Menurut Roni, kesimpulan yang paling penting adalah tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa berat yang dialami Ryan, atau biasa disebut psikotis atau psikosa. Artinya, kondisi kejiwaan Ryan benar-benar sehat. ’’Apa yang dia lakukan dia pahami, termasuk apa saja akibatnya. Dia benar-benar sadar ketika membunuh,’’ katanya. Mulai membunuh, menguburkan di belakang rumah, hingga membunuh dengan cara mutilasi dan memasukkan korban ke koper pun (mutilasi terhadap Hari Santoso) dia sadar.

Ryan ingat betul bagaimana menghabisi satu per satu korban-korbannya. Kemudian, mantan guru ngaji itu mengambil barang-barang berharga milik seluruh korban. Kesimpulan yang lain mengenai orientasi seksual. ’’Dia mengalami gangguan orientasi seksual. Dia penyuka sesama jenis atau homoseksual. Ketika menjalin hubungan sebagai homo, dia berperan sebagai wanita,’’ jelas Roni.

Dia mengatakan, meski mengalami gangguan orientasi seksual, itu tidak ada yang berkorelasi dengan pembunuhan. Artinya, tidak semua orang homoseksual cenderung membunuh seperti yang dilakukan Ryan. ’’Semua orang bisa membunuh. Tidak hanya homoseksual,’’ paparnya.
Roni menjelaskan, gangguan orientasi seksual Ryan diperkirakan akibat trauma keluarga. Selama proses tes, pembunuh berdarah dingin itu mengatakan, dirinya sering terlibat cekcok dengan sang ibu.

Pemicunya beragam. Salah satu di antaranya, kebencian Ryan karena sang ibu menikah tiga kali. Dia tidak menyukai pengalaman ibu kandungnya tersebut. Dari situ timbul kebencian Ryan kepada lawan jenis. Dia lebih suka atau lebih hangat bersama pria. Ryan memilih sebagai sosok homoseksual dan berperan sebagai wanita dalam berhubungan.
Hasil psikiatri terakhir adalah mengenai sifat Ryan. Hasil tes menunjukkan, tersangka pembunuhan tersebut sangat sensitif dan cenderung agresif atau impulsif. Artinya, Ryan memang tergolong orang yang gampang tersinggung dan marah. Dalam kondisi seperti itu, reaksinya bisa berupa penyerangan terhadap orang lain.

Dari kesimpulan hasil tes psikiatri itu, tim RS Bhayangkara sepakat bahwa Ryan termasuk seorang yang psikopat. ’’Kalau seperti itu, bisa disebut sebagai psikopat. Dia berani melanggar norma,’’ jelas Roni.

Dengan hasil tes itu, polisi pun semakin mantap dalam menyidik kasus tersebut. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polda Jatim juga memastikan bahwa Ryan dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP. ’’Memang, kami menggunakan pasal pembunuhan berencana,’’ kata Direktur Reskrim Polda Jatim Kombespol Rusli Nasution.

Dengan pasal itu, Ryan bakal sulit menghindar dari ancaman hukuman mati. Lalu, mengapa kondisi kejiwaan kedua orang tua Ryan ikut diperiksa? Apakah hal itu dilakukan untuk mencari keterlibatan dalam kasus tersebut? Rusli mengatakan, hasil tes itu bisa menjadi pendukung penyidikan. Namun, bukan berarti hasil tes bisa digunakan sebagai parameter orang tua Ryan terlibat atau tidak dalam kasus pembunuhan ini.

Sedangkan Roni mengatakan, tes terhadap Ahmad dan Siatun hanya untuk mengetahui sisi kejiwaan Ryan. Apakah ada kesamaan atau tidak dengan kedua orang tuanya.
Kemarin polisi juga membeber cara Ryan membunuh. Versi penyidik, pria yang juga pernah menjadi instruktur pusat kebugaran itu membunuh dengan tiga cara.

Pertama, memukul korban-korbannya dari belakang. Biasanya, Ryan mengarahkan barbel, batu, beton, atau besi ke kepala bagian belakang atau leher. Dengan pukulan keras, korban bisanya langsung kelenger, bahkan langsung tewas. Setelah itu, korban-korban itu dikubur di liang yang digali sebelumnya.

Cara pembunuhan seperti itu dilakukan terhadap tujuh orang korban. Mereka adalah Ariel Sitanggang, Agustinus Fitri Setiawan, Muhammad Achsoni, Zainul Abidin, Nanik Hidayati, dan Silvia Ramadani Putri. Satu lagi, Mr X tewas yang hingga kini belum berhasil ditemukan identitasnya.

Modus kedua yang dilakukan adalah menyerang dan korban-korbannya sempat melawan. ’’Dengan demikian, sempat ada perkelahian antara Ryan dan korban,’’ ucap Rusli.
Aksi seperti ini terjadi terhadap tiga orang korban, Guntur, Grendy, dan Vincent. Misalnya, Vincent. Dia sempat melawan karena mengetahui Ryan menguburkan Ariel di belakang rumahnya. Setelah itu, Ryan menyerang Vincent dan terjadi perkelahian.

Pembunuhan lain dilakukan dengan cara memutilasi setelah menghabisi korban. Itu dilakukan Ryan terhadap Hari Santoso di Jakarta. Hari diserang karena berusaha mengganggu Noval, pacar Ryan. Rusli menjelaskan, hingga kini, polisi belum menemukan keterlibatan orang lain yang membantu Ryan dalam membunuh. Penyidik juga belum menemukan fakta ada korban lain di luar sebelas jenazah yang dikubur di belakang rumah Ryan di Jombang, Jatim.

’’Kalau ada laporan orang hilang, tetap kami tindak lanjuti. Tapi, hingga kini, kami belum bisa memastikan bahwa orang hilang itu menjadi korban Ryan. Hasil penyidikan kami, belum ada tambahan korban,’’ terang mantan Kapolres Sukabumi tersebut. (jp)

Pembobol BRI Ditangkap

Tiga Tahun Jadi Buronan
JAKARTA – Usai sudah pelarian Hartono Tjahjadjaja. Terpidana 15 tahun kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Senen dan Pasar Tanah Abang senilai Rp180,55 miliar itu akhirnya harus mendekam di tahanan setelah buron selama hampir tiga tahun. Dia ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Plasa Senayan kemarin. ’’Tadi siang (kemarin, red) dia di Plasa Senayan dan saat ini sudah dieksekusi ke Lapas Cipinang,’’ ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Yusuf kepada Jawa Pos tadi malam.

Dia mengungkapkan, penangkapan terhadap Hartono dilakukan sekitar pukul 14.30 Wib. Namun, Yusuf tidak mengetahui detail lokasi penangkapan. Yusuf menjelaskan, penangkapan terhadap Hartono berdasar informasi yang diterima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dia menyatakan telah banyak mendapatkan informasi soal posisi bekas Direktur Utama PT Delta Makmur Ekpresindo itu. ’’Tapi, kadang-kadang salah langkah. Kalah cepat (dengan buron, red),’’ terangnya.

Sebelumnya, Hartono dan Yudi Kartolo, komisaris PT Delta Makmur Ekspresindo, divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh PN Jakarta Pusat pada 22 Juli 2004. Keduanya dinilai terbukti menjadi pembobol BRI. Keduanya juga dihukum membayar uang pengganti Rp55,227 miliar yang jika tidak membayar diancam penjara tambahan dua tahun.

Yudi Kartolo dan Hartono terbukti membobol dengan cara menerbitkan deposito fiktif. Bank BRI menerbitkan deposito --dilakukan orang yang sebetulnya tidak berwenang untuk transaksi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan membelokkan dana milik sejumlah nasabah Bank BRI ke rekening PT DME melalui transaksi kredit yang belakangan diketahui fiktif.

Dana nasabah dipindahkan ke PT DME lewat beberapa kali transaksi. Transaksi itu, antara lain, dilakukan pada 10 September 2003 (Rp24,3 miliar), 12 September 2003 (Rp12,8 miliar), 15 September 2003 (Rp31,25 miliar), dan 16 September 2003 (Rp5,2 miliar).
Sebelumnya, akhir Juni 2004, Deden Gumilar, mantan pimpinan cabang BRI Cabang Segitiga Senen, juga divonis 16 tahun penjara. Agus Riyanto, mantan pimpinan Kantor Cabang Pembantu BRI Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dihukum 4 tahun penjara. Deden juga dihukum membayar denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp30 miliar, Agus dihukum denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp1 miliar.

Yusuf menerangkan, pada 2005 Hartono mengajukan penangguhan penahanan saat terjadi upaya banding. Statusnya kemudian dialihkan menjadi tahanan kota. ”Tapi, saat vonisnya turun, dia melarikan diri,’’ katanya.

Nama Hartono sempat masuk daftar pencarian orang Interpol. Namanya bersanding dengan 16 koruptor lain yang diduga berada di Singapura. Lantas, ke mana Hartono selama dalam pelarian? Yusuf enggan mengungkapkan. Hal itu semata-mata untuk kepentingan strategi penangkapan terpidana yang lain, Yudi Kartolo. ’’Itu yang saya tidak bisa katakan. Doakan saja,’’ pinta Yusuf.

Hartono dan Yudi memang tidak diketahui rimbanya setelah mengajukan pengalihan penahanan dari Rutan Salemba saat kasusnya dalam tahap banding. Keduanya menyetor Rp30 miliar sebagai dana jaminan tidak akan kabur. (fal)

Amin Termiskin, Erry Terkaya

Sebagian Aset Mantan
Pimpinan KPK Susut
JAKARTA – Lima pimpinan lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar reuni. Taufiequrachman Ruki, Amin Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapamekas mendatangi gedung KPK kemarin untuk mengumumkan perubahan kekayaannya.

Sesuai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kekayaan Ruki per 5 Juni 2008 senilai Rp956.953.145 plus USD10.000. Itu kenaikan dari kekayaan per 2 Oktober 2006 sebesar Rp908.327.732. ’’Tidak ada perubahan berarti. Harga juga tidak bergerak tetap,’’ kata mantan ketua KPK yang kini menjabat komisaris utama (Komut) PT Krakatau Steel itu.

Dia lantas merinci, luas tanahnya tidak berubah, yakni 632 meter persegi. Nilai jual objek pajak (NJOP)-nya berubah dari Rp553 juta menjadi Rp595 juta. ’’Untuk aset bergerak, saya jual mobil lama, lalu beli yang baru. Dengan harapan, kalau sudah pension, nggak usah ngurusin mobil lama, biar nggak bolak-balik ke bengkel,’’ ujarnya. Menurut Ruki, total harga pembelian dua mobil baru Rp585 juta.

Ruki yang bakal mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Banten juga mendetailkan simpanan valas USD10.000. Menurut Ruki, dirinya punya simpanan itu karena anaknya bersekolah di luar negeri. Giliran mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi membeberkan kekayaannya. Semasa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK, aset Amin kala itu termiskin di antara para kandidat. Nah, sekarang, sesudah bertugas, aset pria berkaca mata itu tak banyak berubah. Per 28 Desember 2007 total asetnya Rp599.182.860 atau naik dari laporan sebelumnya per 3 Oktober 2007 sebesar Rp387.506.251.

’’Ada kenaikan dari Oktober hingga Desember 2007 di rekening giro. Totalnya kira-kira Rp210 juta. Sebab, setelah berhenti dari KPK, saya mendapat tunjangan hari tua sebesar itu,’’ ujarnya.
Setelah tak lolos seleksi pimpinan KPK, Amin aktif melakukan riset personal soal korupsi. ’’Kalau Anda tanya soal korupsi dari 1952, saya bisa jawab,’’ ujarnya. Mulai Maret 2008, Amin menjadi staf ahli di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ’’Ini hari terakhir saya di PPATK. Besok saya akan bekerja di World Bank Jakarta,’’ ujarnya.

Mantan wakil ketua KPK yang kini menjadi Komisaris Utama Bank BNI Erry Riyana Hardjapamekas menjadi yang paling kaya. Berdasar LHKPN per 31 Desember 2007, posisi hartanya Rp3.749.262.586 dan USD5000, turun dari nilai sebelumnya per 31 Desember 2005 sebesar Rp3.890.358.984 dan USD 21.237. ’’Saya kali pertama membuat LHKPN pada 2003, saat saya berhenti menjadi Dirut PT Timah. Tetapi, yang tercatat di sini 2005,’’ ujarnya.
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, hartanya per 18 Maret 2008 sebesar Rp1.791.079.190, naik dari laporan sebelumnya per 15 Desember 2003 sebesar Rp967.172.000. Aset pria yang akrab dipanggil Opung itu tak ada yang bertambah. Rumahnya berukuran 9 x 15 meter persegi tetap sama. ’’Hanya NJOP yang naik,’’ ujarnya.

Kendaraannya, ujar Tumpak, tetap sama. Hanya nilainya turun karena penyusutan. Dia menambahkan, kenaikan harta Rp823.907.190 adalah dari sisi tabungan. ’’Kurang lebih Rp700 juta. Tabungan ini semua dari KPK, dengan gaji dan tunjangan hari tua,’’ ujarnya.
Pria paro baya itu menjelaskan, uangnya terkumpul karena tidak ada pengeluaran banyak. ’’Hanya tinggal istri satu-satunya. Jadi, gaji saya, tunjangan sama, semua masuk satu rekening khusus sudah diperiksa anak-anak di KPK,’’ ujarnya diselingi tawa.

Mantan jaksa itu mengungkapkan, saat ini dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. ’’Ngasuh cucu,’’ ujarnya. Dia menambahkan, sesekali dirinya menjadi pembicara di beberapa kegiatan.
Mantan Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul punya harta miliaran. Dengan nilai kekayaan Rp3.232.984.679 per 17 Maret 2008, pria berambut putih itu menempati urutan kedua soal harta kekayaan. Sebelumnya, per 10 Januari 2007, hartanya Rp3.295.504.538. ’’Hartanya berkurang di tabungan karena mantu. Ditambah lagi, Desember (2007) hingga sekarang sudah mantab (makan tabungan, red),’’ ujarnya.

Dia mengakui, asetnya yang miliaran didominasi harta tidak bergerak berupa tanah. ’’Selain itu, ada rumah negara yang saya beli cuma Rp50 juta,’’ ujar pria yang mengaku sebagai ’’pengacara’’ alias pengangguran banyak acara. ’’Lumayanlah hasilnya,’’ tambahnya, lantas tersenyum. (ein/agm)

Black Campaign Mulai Merebak

BANJAR – Komandan Pansus AMS Distrik Kota Banjar Iyan Sopyan sangat menyayangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berkampanye dengan cara menyebarkan selebaran gelap yang tidak jelas sumbernya. Kampanye semacam itu sangat tendensius karena berisi tudingan miring terhadap calon incumbent. “Harusnya bertanding secara sportif jangan main di belakang. Ini kan bentuk pembunuhan karakter terhadap seseorang,” jelasnya kepada Radar Kamis (31/7).

Menurut Iyan, kampanye hitam (black campaign) merupakan tindakan kotor yang dilakukan seorang pengecut. Seharusnya dalam kampanye jangan menjelek-jelekkan terlebih yang sifatnya pribadi. “Kalau mau obyektif seharusnya munculkan ide jangan menjelek-jelekkan, karena kampanye hitam justru bakal menimbulkan keresahan dan pertentangan di tengah masyarakat yang berakibat tidak kondusifnya suasana Kota Banjar, menjelang pilkada,” tandasnya.

Mengenai prediksi bakal naiknya warga yang golput akibat tidak puas dengan pemaketan Herman - Dimyati (Herdim) Iyan menjelaskan, bahwa sikap itu muncul dari kelompok yang tak puas dengan pasangan Herdim.
Menurutnya pasangan Herdim merupakan pasangan yang sudah terbukti mampu membangun Kota Banjar dan masyarakat sudah merasakan hasil dari duet keduanya. Oleh karena itu lanjut Iyan wajar apabila kemudian masyarakat kembali menghendaki keduanya untuk maju kembali.
“Kelompok yang menghembuskan tingginya angka golput pada Pilkada Banjar tidak berdasar sama sekali itu hanya merupakan manuver politik untuk menjatuhkan pasangan Herdim,” tandasnya.

Iyan mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Banjar untuk bijak dalam menyikapi perbedaan dan tidak terprovokasi dengan kampanye hitam dari orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kelompok dan pribadinya. “Saya mengajak masyarakat agar tak terprovokasi saat ini kita harus berfikir dewasa untuk masa depan Kota Banjar,” jelasnya. (kun)

NU Ajak Tidak Golput

BANJAR - NU bertekad menyukseskan Pilkada Kota Banjar yang akan digelar pada Oktober mendatang. NU juga akan mendukung calon wali kota dan wakil wali kota yang mampu memajukan pembangunan Kota Banjar. “Pemimpin yang amanah dan dapat mengerti apa yang di inginkan oleh warganya serta mau mendengar aspirasi masyarakatnya itulah pilihan kami,” ujar ketua DPC NU Kota Banjar KH Drs Muin AR dihadapan warga NU Kota Banjar dalam rangka memperingati Isro Miraj yang digelar du Gedung Dakwah Banjar, kemarin.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya HE Hidayat Wali Kota Banjar dr H Herman Sutrisno MM dan wakil Wali Kota Banjar H Akmad Dimyati SIP.
Peringatan Isra Miraj warga NU se-Kota Banjar tersebut mengambil tema mengantarkan calon pemimpin Kota Banjar yang amanah dan mampu membangun dan menciptakan Kota Banjar yang kondusif.

Warga NU juga diimbau menyalurkan hak suaranya dan menghindari untuk tidak golput. “Meski golput itu sendiri merupakan salah satu pilihan. Tetapi alangkah baiknya dan memang sudah seharusnya untuk menghidarinya.

Muin mengajak warga Banjar agar benar-benar matang dan tidak salah pilih dalam Pilkada mendatang."Pemimpin yang patut dipilih adalah yang mempunyai sifat rasullah ada emapat ciri tersbut yaitu sidik, amanah tablig dan fathonah. Saya kira di Kota Banjar sudah ada pemimpin yang mempunyai ciri-ciri kepemimpinan tersebut,” jelasnya.(bmp)

Mendagri Kabulkan Her-Dim Mundur

Banjar – Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto akhirnya mengabulkan Wali Kota Banjar dr Herman Sutrisno MM dan Wakil Wali Kota Banjar H Akhmad Dimyati mundur dari jabatannya. Pengunduran diri mereka terkait mencalonkan kembali dalam Pilkada yang bakal digelar 26 Oktober mendatang.

Menurut Ketua KPU Kota Banjar Miftahudin MAg berdasarkan surat yang ditujukan Mendagri kepada DPRD Kota Banjar dan dan selajutnya ditembuskan kepada KPU dengan nomor surat 131/32/2155/sj tertanggal 25 Juli 2008. Her-Dim dikabulkan untuk mundur.“Keputusannya berlaku sejak 31 Juli atau atau sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota,” jelasnya.

Dijelaskan, pengunduran diri itu berdasarkan UU No 12 yang merupakan perubahan atas UU No 32 tentang pemerintahan daerah.“Intinya semua pejabat kepala daerah yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada harus mundur dari jabatannya,” jelasnya. Dengan adanya surat dari Mendagri tersebut membuktikan bahwa pengunduran diri Her-Dim bisa dipertanggungjawabkan oleh publik.

Dijelaskan, dengan mundurnya calon incumbent, seluruh kandidat yang akan bertarung sama-sama memulai start. Karena itulah, jangan ada yang mempermasalahkan calon incumbent.Sementara itu secara terpisah Wakil Wali Kota Banjar H Akhmad Dimyati mengatakan, bahwa mundurnya dari jabatannya sebagai konsekwensi Undang-Undang. “Setelah pengunduruan diri ini kami akan berkonsentrasi untuk persiapan Pilkada,” jelasnya.

Namun beberapa pendukungya mengaku terharu dengan mundurnya dua pejabat yang berpengaruh tersebut. Mereka mengira Herman-Dimyati akan mundur selamanya. “Banyak yang terharu ketika kami pamit,” jelasnya. (uda)

PDIP-PKS Usung Jembar

KERTASARI CIAMIS – Dengan tabungan suara hasil perolehan Pemilu Legislatif 2004 silam, mesin-mesin politik dari PDIP Ciamis dan PKS Ciamis, optimis dengan calon usungan mereka masing-masing dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Ciamis bulan Oktober mendatang. Tak muluk-muluk, mereka yang tergabung dalam koalisi Merah-Putih ini pun mampu mencapai target raihan suara melebihi 30 persen dalam putaran pertama.

Targetan ini diutarakan Sekretaris DPC PDIP Ciamis sekaligus ketua Tim Sukses Jeje Wiradinata, Oih Burhanudin kemarin. Untuk itu, Oih mengaku bahwa internal DPC PDIP terus merapatkan barisan di internal partainya agar benar-benar solid dan siap tempur. Termasuk dengan DPD PKS Ciamis dengan dibentuknya tim gabungan.

“Kita akan segera mendeklarasikannya Jeje Miharja Al Banjari atau Jembar, hari esok (Sabtu, 2/8). Kita tidak akan mengerahkan massa yang jor-joran, karena khawatir mengganggu aktivitas warga di wilayah perkotaan. Kita malah akan membentuk tim gabungan antara PDIP dengan PKS mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan-kecamatan. Kita khawatir jika tidak dirapatkan, malah akan terjadi perpecahan suara. Makanya kita optimis bisa solid dengan PKS hingga ke kader-kadernya. Sebab kultur PDIP dengan kader PKS, sama-sama militannya,” ujar Oih.

Berdasarkan hitung-hitungannya dari hasil pelaksanaan Pileg 2004, DPC PDIP Ciamis mampu meraih suara sebanyak 220.000 dan PKS sebanyak 80.000 suara. Secara minimal, bila ternyata PKS maupun PDIP bisa mempertahankan raihan suara itu, 30 persennya sudah mereka kantongi sebagai modal untuk bisa lolos pilkada.

“Insya Allah Jembar menang, karena tujuanya akan memperjuangkan umat dan membangun Pemerintahan Ciamis yang berakhlaqul karimah. Calon yang kita usung juga telah teruji sebagai kader partai yang bersih dan baik. Bahkan telah diraskan sepak terjangnya oleh masyarakat,” katanya dengan nada sedikit memuji.

Ditambahkan Wakil Ketua DPC PDIP Ciamis Supardi menegaskan, pasangan calon yang diusung PDIP dan PKS dipercaya bakal mampu merubah paradigma warga di Tatar Galuh. Seperti membebaskan biaya pendidikan, kesehatan, membangun infastruktur dari mulai Selatan, Utara, Timur, Tengah dan Barat dan lainnya,” tandas Supardi. (dra)

Pasangan Addin Resmi Dideklarasikan

Pasangan Addin berfoto bersama dengan keluarga besarnya usai deklarasi pasangan tersebut di Gedung Islamic Centre Ciamis, kemarin.

KERTASARI CIAMIS - Ribuan massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dari jalur perseorangan Drs H Affandi Permana-Drs H Koko Komarudin menjadi saksi dikukuhkannya Addin sebagai salah satu pasangan calon yang akan meramaikan bursa Pilkada Ciamis bulan Oktober mendatang. Massa yang berasal dari 340 desa se-Kabupaten Ciamis itu, berkumpul di Gedung Islamic Centre Ciamis untuk mengetahui arah dan tujuan mereka dalam membangun Ciamis, Kamis (31/7).

Dalam paparan visi dan misinya, pasangan Addin berupaya untuk membangun Ciamis dari pembentukan moral para pejabat hingga rakyatnya. Hal ini agar setiap program pembangunan bisa terlaksanan dan menyeluruh sehingga menyentuh ke masyarakat.

“Seandainya saya Bupati Ciamis, saya ingin merubah moral para pejabatnya. Kita ingin merubah tatanan pemerintahan yang bersih. Bukannya saya sok bersih, tapi jelas seandainya moral pimpinannya bersih tentu setiap program pemerintah bisa menyentuh ke masyarakatnya,” ucapnya dengan penuh semangat dan disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Dia melihat, saat ini masih banyak warga yang belum merasakan adanya bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada, jumlah bantuan yang mereka terima tidak lagi utuh. Termasuk dari ketersediaan sarana transportasi yang hampir 50 persennya kondisinya rusah parah.

“Kami prihatin dengan kondisi infrastruktur yang sudah tidak terpelihara. Padahal semua ini biayanya dari masyarkat dan secara otomatis masyarakat juga harus bisa menikmati sarana itu,” imbuhnya. Hadir dalam kesempatan itu pengasuh Ponpes Darussalam Ciamis, KH Irfan Hielmy beserta keluarga besar Darussalam.

Sementara Drs H Koko Komarudin menegaskan, pihaknya tidak bisa menargetkan berapa persen suara yang akan mereka raih dalam pilkada nanti. Sebab yang akan menentukan menang atau tidaknya, adalah Allah SWT semata. “Kita tidak bisa melebihi yang di atas (Allah, red) karena jika kita menargetkan dan menentukan, itu berarti kita sudah takabur dan melebihi kekuasaan Maha Pencipta,” ujarnya.

Namun dia optimis dengan tekad yang kuat dan bersih, dia bersama Affandi bermaksud membuat perubahan di tatanan masyarakat Ciamis yang lebih bermoral. “Dengan niatan Bismillah, kita akan maju dalam pesta demokrasi ini untuk merubah Ciamis yang bermoral karena jika pemimpin tidak bermoral secara otomatis pemerintahan juga tidak akan bisa tertata dengan baik,” tukasnya. (dra)

Engkon Gandeng Iing

Rapat DPD Golkar Ciamis akhirnya memutusakan H Iing Syam Arifin untuk mendampingi H Engkon Komara dalama Pilkada Ciamis Oktober mendatang.

Koalisi Hebring Didukung
Golkar PKB, PAN dan PBB
CIAMIS– Kepastian Kadis Kimprasda H Iing Syam Arifin yang bakal mendampingi incumbent H Engkon Komara, terjawab sudah. Hasil rapat pleno internal DPD Partai Golkar Ciamis di Gedung Golkar Rahayu, kemarin antara seluruh fungsionaris partai bendera kuning menetapkan bahwa keduanya layak untuk dipersatukan yakni dengan nama Hebring, H Engkon Komara Bersama H Iing Syam Arifin. Nama Hebring ini pun sedianya akan segera dideklarasikan hari ini (Jumat, 1/8) untuk kemudian didaftarkan di KPU Ciamis sebagai pasangan calon.

Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Ciamis Mochamad Aziz Basari menyatakan bahwa hasil rapat pleno yang diikuti sebanyak 49 orang unsur pimpinan DPD Partai Golkar Ciamis kemarin memutuskan bahwa H Iing Syam Arifin menjadi pendamping H Engkon Komara. Iing diusung tiga partai yakni PAN, PKB dan PBB. “Terciptanya penetapan nama Hebring ini ya hasil rapat pleno tadi. Makanya esok (hari ini, red) Hebring bakal dideklarasikan di Gedung Golkar disusul dengan langsung mendaftar ke KPU Ciamis. Dalam pendaftaran itu, rencananya pasangan Hebring ini bakal diantar oleh 1.000 orang pendukung setelah sebelumnya diarak keliling kota,” papar Aziz.

Aziz menambahkan, terkait masalah persaratan pendaftaran ke KPU, semuanya sudah lengkap. Dan tinggal datang dan menyerahkannya ke KPU. Sementara itu, H Iing Syam Arifin mengaku siap mendampingi H Engkon Komara dalam Pilkada bulan Oktober nanti. Bahkan dirinya bersama partai pendukungnya, (PKB, PAN dan PBB) siap untuk mensukseskan pemenangannya.

“Setelahnya ada kepastian, kita akan langsungkan deklarasi pada hari Jumat yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Golkar. Namun saya belum bisa memastikan, karena belum menerima SK dari DPP PKB. Saya baru malam ini akan ke Jakarta dan pagi harinya harus sudah ada di Ciamis untuk deklarsi,” ucapnya ketika ditemui di Sekretariat DPC PKB Ciamis.

Iing mengaku telah mengenal sosok incumbent sejak lama. Bahkan telah mengetahui karakternya sehingga dirinya tak lagi canggung untuk mendampinginya. “Sebelumnya saya telah mengenal beliau (Engkon, red), dan beliau juga telah mengenali saya. Jadi saya sudah tidak canggung lagi. Sosok beliau cocok sekali bagi saya,” tegasnya mantap. (isr/dra)

Portal DLLAJ Dijaga Preman

Sopir Angkutan di Banjarsari Resah
BANJARSARI – Sejumlah awak angkutan barang dan angkutan pedesaan yang melintasi Jalan Raya Banjarsari-Pangandaran mengeluhkan keberadaan portal di jalur jalan Cikuman Desa/Kecamatan Banjarsari dari arah Banjarsari–Ciawitali–Lakbok. Mereka mengaku dibuat gerah dengan adanya portal yang telah menjurus dan mirip aksi pungutan liar. Pasalnya, para petugas yang menunggu dan memunguti uang portal itu bukanlah petugas DLLAJ dari Dishub Ciamis. Tapi warga sekitar yang mengenakan pakaian bebas.

“Mungkin sah-sah saja bila pungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas dari Dishub yang telah terjadual dari jam 07.00 pagi hingga jam 15.00 sore. Namun setelah itu giliran para preman yang memungut uang jalan dari para sopir angkutan. Sebelumnya, jika telah pukul 15.00, portal itu dibuka dan tanpa ada pungutan. Ini mah, dibuka tapi tetap dipungut. Yang memungutnya pun bukanlah petugas berseragam, tapi preman. Kalau seperti ini jadi pungli dong! Yang menjadi pertanyaan kami, uang itu dikemanakan,” keluh Yadi salah seorang sopir angkutan barang yang biasa melintasi jalan itu, kemarin.

Hal senadan juga diamini para sopir angkutan pedesaan. Sejak pukul 15.00, para preman sudah nongkrong di lokasi portal itu. Bahkan mereka bisa beraksi hingga pukul 19.00.
“Mereka ada dua orang yang biasa memungut uang retribusi itu. Seperti di sift saja, biasanya dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Rombongan lainnya dari jam 7 malam hingga jam 10 malam. Malah jam 11 malam juga masih selalu ada yang iseng memungut retribusi itu,” tegasnya.

Mereka pun meminta agar aparat dari Dishub Ciamis bisa memantau kegiatan di portal jalur jalan Cikuman Desa/Kecamatan Banjarsari. “Kalau saja portal tersebut sesuai aturan, para sopir sebenarnya tidak akan mempertanyakannya. Ini mah kejadiannya sudah berulang-ulang. Makanya kami minta Dishub ataupun polisi segera menindaknya. Jangan diam saja. Jelas yang dirugikan itu adalah kami-kami sebagai pengemudi jasa angkutan,” imbuh pria tegap diamini rekan-rekannya. (rok)

Guru Sukwan Keluhkan Pemotongan Tunjangan

Tasikmalaya– Ribuan tenaga sukwan di lingkungan Pemkab Tasikmalaya meminta solusi lantaran mereka merasa dirugikan dengan dugaan terjadinya pemotongan dana tunjangan per tahun. Dana yang dibayarkan bulan Juli itu yakni sebesar Rp150.000/tenaga sukwan namun disebut-sebut hanya diterima Rp100.000 tanpa bukti administrasi yang jelas.

Salah seorang anggota Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kabupaten Tasikmlaya Toto mengaku, uang tunjangan per tahunnya tidak diterima dengan utuh. Bahkan kata dia, tanpa ada alasan yang jelas dari organisasi yang mencairkannya. “Kenapa uang tunjangan tersebut harus disampaikan melalui organisasi. Bukan hanya ada pemotongan dana tunjangan bahkan ada sekitar 3.000 lebih tenaga sukwan di Kabupaten Tasikmalaya mengeluhkan tidak mendapatkan tunjangan. Saya berharap agar ada perhatian pemerintah kabupaten mencari solusinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Drs Opan Sopian menilai tindakan pemotongan uang tersebut tidak membenarkan. Apalagi dari sumber dana APBD yang telah jelas peruntukannya. “Dana dari APBD yang telah diperuntukan untuk tenaga sukwan harus bisa diterima seutuhnya. Tidak dibenarkan adanya pemotongan oleh organisasi manapun pihak mana pun. Namun, kita harus melihat terlebih dahulu siapa pihak pemberi anggaran dan siapa penerima anggarannya. Untuk bisa menemukan titik di mana adanya pemotongan tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruzhanul Ulum berharap agar pengawasan pembagian dana tunjangan tersebut diperketat. “Saya minta jangan sampai melukai hati orang kecil. Kalau pun sudah dianggarkan, sudah harus berdasarkan teknis efisiensinya,” saran dia.

Lanjut Uu, pihaknya baru mendengar dugaan pemotongan tersebut. “Pemerintah Kabupaten Tasikmlaya harus arif dan bijaksana, agar bisa menyelesaikan keluhan yang muncul tersebut. Kalau memang ada pemotongan harus berdasarkan sosialisasi yang tepat dan menyeluruh. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya. (rip)

Lima Anggota KMRT Jadi Tersangka

Jamaludin: Kami Terima sebagai Risiko Perjuangan
SINGAPARNA – Polresta Tasikmalaya menetapkan lima anggota Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) sebagai tersangka dalam dugaan kasus pencemaran nama baik Kepala Dinas Pendidikan H Abdul Kodir. Penetapan itu berdasarkan surat yang diterima KMRT Kamis (31/7). Mereka adalah Zam Zam Zamaludin, Jamaludin, Badruzaman, Amir dan Abdul Hamid.

Presiden KMRT Jamaludin setelah mengetahui penetapan itu langsung mengajukan panangguhan penahanan kepada penyidik polresta melalui 3 pengacaranya. “Setelah mendapatkan surat pemberitahun penetapan tersangka, hari ini (Kamis 31/7), KMRT mengajukan penangguhan penahanan melalui tiga pengacara kami yakni Eris Rahmat SH MH, Agus Derajat SH dan Asep Ruhendi SH. Kami akan terima penetapan kami sebagai tersangka dan ini sebagai bagian dari risiko perjuangan. Yang penting kami akan selalu konsentrasi menyoroti kasus dugaan korupsi,” ungkapnya kepada Radar.

Lanjut Jamal, bentuk konsistensi KMRT menyoroti kasus korupsi dengan menggelar pertemuan dengan beberapa organisasi kemahasiswaan dan lembaga swadaya luar Tasikmalaya. “Kemarin malam (Rabu 30/7), KMRT mendapatkan dukungan moral agar tetap konsisten mengungkap kasus korupsi. Yakni datang dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), lembaga bantuan hukum (LBH) Bandung, BEM Uninus Bandung, serta gerakan rakyat anti korupsi Karawang. Kami akan terus mewacanakan kasus korupsi Tasikmalaya hingga ke tingkat Provinsi Jabar,” tuturnya.

Sementara itu, Kadisdik H Abdul Kodir saat dihubungi Radar melalui sambungan telepon menyatakan belum mengetahui penetapan kelima tersangka. “Saya belum mendapatkan laporan tentang penetapan 5 orang anggota KMRT tersebut. Mungkin langsung disampaikan kepada pengacara saya. Sepenuhnya saya menyerahkan penanganan penyelidikan kasus tersebut kepada pihak kepolisian,” ungkapnya singkat. (rip)

Holidin Jadi DPO Kejaksaan

Ketua DPC PPP Minta
Penangguhan Eksekusi

CIAMIS – Kejaksaan Negeri Ciamis memasukkan Holidin --pelaksana CV Mitrakarya-- dalam daftar pencarian orang (DPO). Pengusaha yang juga pengurus harian DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dimasukan dalam DPO sejak 19 Juli 2008.

Kajari Ciamis Djoko Isworo didampingi Kasi Pidsus Juwari dan Kasi Intel Rizal S Nyaman menjelaskan Holidin dimasukan DPO karena dianggap tidak kooperatif. “Sudah beberapa kali kejaksaan melayangkan surat panggilan agar yang bersangkutan menyerahkan diri. Namun sampai saat ini belum mau menyerahkan diri,” ungkap dia kepada Radar, kemarin.

Selain melayangkan surat panggilan, lanjut dia, kejaksaan sering mendatangi rumahnya, di Dusun Ciporoan Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. “Tapi belum ada juga. Kami pun telah mengimbau kepada keluarganya untuk memberi tahu keberadaan Holidin. Tapi (Holidin, red) selalu tidak ada. Ada indikasi akan melarikan diri,” terangnya.

Karena telah ditetapkan dalam DPO, tambah dia, kejaksaan bisa menangkap Holidin kapan dan dimana saja. “Jadi, kami tidak mengenal waktu dan tempat. Bila kami bertemu dengan yang bersangkutan akan ditangkap dan tidak akan ada pemanggilan lagi,” terang dia.

Berkaitan dengan penepatan DPO itu, kini kejaksaan telah melayangkan surat koordinasi ke Polres Ciamis --termasuk polsek-polsek se-Caimis--, keluarga Holidin dan partai tempat Holidin bernaung. “Selain dengan Polres, kami melakukan koordinasi dengan partai karena yang bersangkutan kan itu aktivis (pengurus, red) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ciamis,” papar dia.

Sementara Ketua DPC PPP Kabupaten Ciamis Mujahid Edi Humaedi meminta kejaksaan untuk menangguhkan eksekusi terhadap Holidin. Karena kadernya yang saat ini tengah sibuk mengurusi kegiatan-kegiatan politik terkait dengan persiapan PPP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ciamis.

Seperti diberitakan, Holidin bersama dengan Rudi Supriatna Bahro tersangkut tindak pidana korupsi rencana anggaran dan membuat berita acara pelaksanaan proyek fiktif pada proyek Segara Anakan Conservation and Depelovement Project (SACDP) tahun 2000 di Pamotan Kecamatan Kalipucang dengan nilai plafon sebesar Rp3 miliar.

Dalam kasus itu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan hukuman 1 tahun penjara dengan denda Rp50 juta dan subsider dua bulan kurungan bagi Holidin dkk (termasuk Rudi S Bahro). Rudi S Bahro sendiri sudah terlebih dahulu dieksekusi. Saat ini Rudi mendekam di Lapas Kelas IIB Ciamis. Sedangkan Holidin masih dicari tim kejaksaan. (ttm)

Polisi Lakukan Penyelidikan

Kapolresta Tasikmalaya AKBP Teddy Setiadi melalui Kasat Reskrim AKP Andri Kurniawan SIK menyatakan polisi masih menyelidik kasus dugaan pornografi --video dan foto bugil-- yang diduga melibatkan dua pelajar SMAN ternama di Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu.

Namun, lanjut dia, hingga kini polisi masih belum mendapatkan video maupun foto tersebut. Untuk itu, dia berharap masyarakat membantu mengungkap kasus tersebut dengan cara memberikan gambar tersebut.

“Memang kami telah berupaya melakukan pencarian (video dan foto, red) pada rekan-rekan di sekolahnya atau sahabat orang yang diduga telah melakukan adegan porno tersebut,” terang dia ketika dihubungi Radar via telepon kemarin.

Bagi warga yang memberikan foto tersebut, dia menjamin akan memberikan perlindungan hukum. “Apabila nanti sudah ditemukan gambar adegan forno tersebut, kami akan memanggil pelaku. Pelaku dianggap telah melanggar UU tentang Pornograpi,” ujarnya.

Kalau tanpa adanya barang bukti tersebut, lanjut dia, jangan-jangan ada segelintir orang yang hanya ingin menjatuhkan nama baik orang tersebut. Apalagi setelah kehebohan video mulai redup, gambar yang diduga masih adegan sama malah beredar kembali dalam bentuk foto.

“Memang kami hanya mendengar bahwa adegan video tersebut berganti menjadi beberapa bentuk foto. Padahal masih penggalan video yang lama, sehingga patut diduga ada seseorang yang sengaja membuat suasana panas,” pungkasnya. (dem)

Foto Bugil Siswa SMA Tasik Beredar

Cucu: Siswa Cuma Korban

TASIK – Kasus adegan bugil yang diduga dilakukan dua pelajar salah satu SMAN ternama di Kota Tasikmalaya kembali beredar. Namun kali sedikit berbeda. Kalau beberapa waktu lalu beredar dalam bentuk video berdurasi sekitar delapan menit. Nah, sekarang beredar empat foto bugil.

Informasi yang dihimpun Radar, diduga pelakunya masih sama. Yang perempuan berinisial H asal Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang kemudian berpindah rumah ke Kecamatan Kawalu. Sedangkan yang pria berinisial KR. Si pria dikabarkan pernah tinggal di Lengkongsari Kecamatan Tawang.

Video bugil sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Ketika salah satu pelaku masih duduk di kelas 3 SMA. Peristiwa yang sempat menggegerkan sekolahnya itu dilakukan sebelum masa ujian akhir nasional. Sehingga pelaku dinyatakan tidak lulus ujian akibat perbuatan asusilanya.
Pelaku perempuan pun kini sudah tidak bersekolah lagi di SMAN ternama di Kota Tasikmalaya itu. Dia pindah ke daerah lain. Ketika pihak sekolah melakukan audiensi dengan sejumlah anggota DPRD menuturkan bahwa siswa yang telah berbuat amoral sudah dikeluarkan juga siswa lainnya dinyatakan tidak lulus.

Salah seorang tetangga pelaku yang namanya minta dirahasiakan mengatakan pelaku termasuk anak yang baik. Prestasi sekolahnya cukup bagus. Dia sempat masuk di kelas aklerasi di salah satu SMPN favorit di Kota Tasikmalaya. Saat itu H tinggal bersama neneknya. Sementara keluarganya berada di daerah lain.

Keluarga H pun terbilang keluarga yang sangat ketat. Sehingga, kejadian itu tidak hanya mengagetkan keluarga juga tetangga. “Kami tidak menyangka, dia anak baik, pintar dan memang cantik, kalau menurut kami. Dia seperti dipengaruhi oleh teman prianya karena selama ini prilaku dia di lingkungan kami tidak macam-macam,” tutur seorang tetangga yang sempat bertemu Radar.

Sementara Cucu Rasman dari Forum Peduli Pendidikan menyatakan bila melihat dan menelusuri kasus tersebut para pelaku hanya merupakan korban, terutama bagi pelaku perempuan. Bisa saja korban kurang perhatian juga ada kekangan dari pihak keluarga. Sehingga, ketika menemukan dunia lain, dirinya menjadi terlena. “Kita tidak harus menyalahkan anak seutuhnya, bisa saja pengaruh orang lain dan kurangnya perhatian orang tua,” tuturnya.

Yang paling utama saat ini, lanjut dia, bagaimana sekolah membangun kembali image yang sempat rusak. “Kejadian tersebut harus menjadi cambuk bagi sekolah agar bisa kembali bangkit, menunjukkan prestasi dan dedikasi di dunia pendidikan, sehinga nama baik yang pernah harum tetap terjaga,” ungkap pria yang mengaku mempunyai anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah favorit tersebut.

Apakah ada kemungkinan orang yang sengaja menyebarkan video maupun foto tersebut? Cucu mengatakan SMAN tersebut merupakan salah satu sekolah favorit sehingga bisa jadi ada oknum di balik kasus ini. Namun, tegas dia, yang paling penting adalah pihak sekolah dan penegak hukum memberikan penyuluhan kepada para siswa. (tin)

Warga Tolak Penghimpunan Uang BLT

Warga penerima BLT berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Kawalu untuk menolak tindakan penghimpunan uang BLT untuk kemudian dibagi rata kepada warga lain.

Ramai-ramai Datangi Polsek

KAWALU – Warga Ranca Beureum tepatnya Blok RT 03/13 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu, berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Kawalu. Kedatangan warga terkait menentang program penghimpuanan uang BLT di RW setempat. Sehingga hal itu mengundang ketidakpuasan warga dan mereka meminta perlindungan dari petugas polsek.

Mereka datang sekitar pukul 09.00 menumpangi mobil boks serta sepeda motor. Selain penerima BLT yang datang, mereka juga membawa anak-anak dan warga lainnya. Sehingga ruang tunggu di mapolsek sesak.

Sebanyak 17 warga penerima BLT didampingi Ketua RT setempat Oi Roni, juga tokoh masyarakat Agus Munajat. Di mapolsek, mereka diterima Kapolsek Kawalu AKP Junaidi. Terungkap dalam pertemuan itu, bahwa kartu BLT yang seharusnya dibagikan beberapa hari menjelang pembagian, kepada petugas warga mengaku kartu BLT baru diterimanya hari H, sebelum warga berangkat ke kantor kecamatan. Bahkan warga mengungkapkan, uang BLT yang mereka terima harus dikumpulkan di RT masing-masing, yang kemudian diserahkan kepada ketua RW.

“Bukan hanya itu saja, tapi ada seorang warga saya yang meninggal, BLT-nya dialihkan ke RT lain. Padahal masih ada warga di RT saya yang miskin. Terlebih lagi pengalihan itu tanpa sepengetahuan saya sebagai ketua RT,” terang Oi Roni kepada petugas.

Lebih lanjut diungkapkan, ketua RW telah leyangkan surat tertanggal 3 Juli 2008 yang memuat isi agar RT 03 segera mengurus kelanjutan masalah BLT, karena belum mengumpulkannya. Sebab, dua RT lainnya, yaitu RT 01 dan RT 02 sudah melakukan pengumpulan uang BLT. Merasa ada tekanan, warga sepakat meminta perlindungan ke polsek setempat.

Sumiati, istri dari Hasim yang juga ikut mendatangi polsek mengaku, tidak mau uang BLT yang sudah diterimnya harus dikumpulkan. Menurut Sumiati, uang tersebut sudah menjadi hak miliknya. Meskipun ada warga yang tidak kebagian, tapi dia merasa hal itu bukan kesalahannya. Apalagi Sumiati sudah menganggarkan uang BLT itu untuk makan dan membayar utang.
“Anak saya lima, suami cuma buruh mesin. BLT buat makan dan bayar utang, bukan kami tidak mau berbagi, tapi kami pun masih banyak kebutuhan,” terangnya.

Berbeda dengan Sumiati, Abay yang juga warga RT 03, dirinya tidak menerima BLT. Namun dirinya mengaku tidak meminta agar kebagian BLT. Pasalnya menurut Abay, meskipun kali ini tak berkesemapatan mendapat BLT tapi akan ada pendataan ulang untuk tahun 2009. Sehingga dia beranggapan tidak perlu minta hak yang menjadi milik orang lain. “Rezeki itu dari Allah, kalau sekarang saya tidak kebagian tidak apa-apa, berarti bukan milik saya. Say tidak mau jadi orang fakir, minta-minta,” pungkas Abay.

Menanggapi keluhan warga, AKP Junaidi menampung aspirasi itu dan pihaknya akan melakukan langkah, guna memperjelas persoalan itu. Sementara warga akhirnya membubarkan diri dari mapolsek kemudian menuju kantor kecamatan untuk mengklarifikasi masalah pengalihan BLT itu. (tin)

Aan Tadinya Berniat Baik

Selang beberapa waktu setelah warga meninggalkan Mapolsek Kawalu, AKP Junaidi memanggil pejabat RW setempat H Aan Sofyan. Kapolsek berniat memintai kejelasan mengenai keluhan penerima BLT.

Setelah tiba, Aan kepada kapolsek mengungkapkan bahwa dirinya memiliki itikad baik soal penghimpunan dana BLT. Yakni dana bantuan dari pemerintah itu rencananya akan dibagi rata kepada semua warga layak penerima BLT di tiga RT yang berada di RW 13.

Masih penuturan Aan kepada petugas, hampir diseluruh RT 03 warga yang menerima BLT tidak memenuhi kriteria 14 poin dari BPS maupun kantor PT Pos. Namun hal itu lantaran data tersebut sudah ada sesuai dengan data BLT tahun 2005. Dan uang BLT yang terkumpul akan dibagi rata sesuai tingkatan seperti yang disepakati pada pertemuan terakhir dengan warga hari Minggu lalu.

“Awalnya karena warga yang dapat BLT itu tidak memenuhi kriteria, akhirnya kami sepakat untuk membagi rata. Dengan cara uang BLT dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi rata. Sehingga berbagi rasa ada subsidi silang jadi semua warga dari mulai RT 01 hingga RW 03 bisa merasakan,” terang Aan kepada petugas.
Namun demikian niatnya membagi rata BLT itu tidak jadi karena sebagian warga yang menolaknya. Sehingga uang BLT yang sudah terkumpul dari dua RT, sudah dikembalikan utuh ke masing-masing penerima.

Apa yang diungkapkan warga dibenarkan Kapolsek Kawalu AKP Junaidi. Menurut kapolsek, fenomena ini muncul berawal dari niat baik ketua RW. Tapi, kata Junaidi, hal tersebut kurang mendapat respon sebagian penerima BLT sehingga penghimpunan itu tak diperbolehkan. Bahkan Junaidi menilai, langkah tersebut menyalahi aturan.

Di tempat terpisah, Camat Kawalu H Agus Murtadlho menuturkan, bila ada warga yang belum menerima dan belum terdata, tidak perlu khawatir. Pasalnya untuk penerimaan BLT tahun 2009, ada pendataan ulang. Agus juga menegaskan, pihak kecamatan tidak pernah menginstruksikan untuk penghimpunan dana BLT.

“Dari kecamatan, sosialisasi sudah dilakukan dan tidak ada instruksi itu (penghimpunan dana BLT, red). Untuk itu kami segera melakukan klarifikasi dengan RW bersangkutan,” pungkas Agus. (tin)

PSB Harus Transparan

TASIKMALAYA - Koordinator Tasikmalaya Coruption Watch (TCW) Dadih Abdulhaddi meminta proses penerimaan siswa baru (PSB) betul-betul transparan. Baik dari sisi pembiayaan hingga informasi pendaftaran. Sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan secara merata.

Dadih beranggapan, penerimaan siswa baru saat ini banyak keluhahan dari warga kabupaten. Seperti Sukaratu, Sukaraja, Cikalong, dan Bantarkalong. Mereka kesulitan mengakses pendidikan. Karena ada pembatasan antarwarga Kota dengan warga Kabupaten Tasikmalaya. Terutam untuk sekolah di tingkat SMA dan SMK.

“Salah satu contoh, pendaftar dari kabupaten harus membawa surat rekomendasi dari Disdik Kota. Penyebabnya adalah peraturan wali kota tentang PSB tidak disosialisasikan dengan baik dalam waktu yang panjang,” terang Dadih kepada Radar.

Dadih menyarankan, ada baiknya penerapan aturan untuk PSB itu tidak kaku dan itu cenderung tidak adil. Seharusnya, kata dia, ada solusi yang bisa diterapkan dari masing-masing kepala dinas. Terlebih lagi, saat ini pemkab masih belum memiliki fasilitas infrastruktur yang baik untuk pendidikan bermutu.

“Jangan karena alasan kuota, anak-anak (pelajar) dari kabupaten tidak bisa masuk ke sekolah unggulan. Mohon diingat, pemkab tidak punya infrastruktur sekolah yang bermutu. Bukankah infrastruktur sekolah negeri itu dulunya berasal dari kabupaten? Mohon dipikirkan!” tandas Dadih. (tin)

Mojang Jajaka Sepi Peminat

SUTSEN TASIKMALAYA- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya mengeluhkan minimnya para pendaftar peserta Pasanggiri Mojang Jajaka (Moka) 2008. dari catatan panita, jumlah peserta masih di bawah angka 20 orang.

Kasi Bina Sarana Wisata Kota Tasikmalaya H Nana Kartiana SIp menjelaskan, minimnya para peserta yang mendaftar pada gelaran Moka diduga akibat kurang kepercayaan diri peserta tentang tata cara yang ditentukan. Yakni para peserta menguasai budaya, atikan kesundaan dan kepribadian. “Moka itu berbeda dengan model. Kalau model dia cantik bisa berlenggak-lenggok di atas catwork. Tapi Moka tidak seperti itu, harus punya kepribadian,” jelasnya.

Lanjut Nana, guna menyukseskan gelaran Moka kali ini pihaknya sudah mempromosikan dan menyebarluasankan informasi melalui pemasangan spanduk, famflet, hingga on air lewat radio. “Saya sudah berusaha menyebarkan informasi kegiatan ini, tapi tetap peminatnya masih belum banyak. Mereka seperti takut menang bukan takut kalah. Karena bila menang, mojang atau jajaka harus berprilaku kesundaan. Padahal tidak demikian, bias saja. Yang penting menjaga norma,” ungkapnya.

Nana menambahkan, dalam setiap gelaran Moka, peserta didik mengenai atikan basa, kebudayaan serta kepribadiaanya. Di samping mengenai pengetahuan dan wawasan umum, mereka juga digembleng selama gelaran Moka.
Ia berharap, ke depan bisa menghasilkan sosok generasi muda yang mampu mengemban identitas Sunda sekaligus menjadi duta wisata dan budaya Kota Tasikmalaya dalam pemilihan Moka Jawa Barat tahun 2008.

“Masyarakat yang berminat mengikuti gelaran Moka tidak usah segan-segan mendaftarkan diri ke panitia yang sudah disebutkan,” ajaknya. (jay)

RT Hingga Camat Terima Tunjangan BLT

TASIKMALAYA – Dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp42 miliar untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, siap dibagikan. Jumlah penerima pada pencairan BLT Senin pekan depan itu adalah 142.726 rumah tangga sasaran (RTS) di 39 kecamatan.

Pembagian BLT dilakukan serentak di masing-masing kecamatan, mulai tanggal 7 hingga 12 Juli 2008. Membantu memperlancar proses penyaluran, Departemen Sosial RI memberikan uang tunjangan operasional kepada pengurus BLT, mulai dari Ketua RT hingga Camat.

Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM), H Wawan R Efendy mengatakan, sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pembagian BLT. “Depsos RI memberikan dana tunjangan kepada para pengurus BLT untuk menunjang operasional pembagian BLT. Ketua RT mendapatkan Rp1.000/kartu, ketua RW Rp750/kartu, kepala Desa Rp500/kartu, dan camat Rp250/kartu,” ungkapnya.

Disebutkan Wawan, dana tersebut sudah disalurkan melalui kantor pos kepada para pengurus BLT sebelum waktu pencairan. Dan verifikasi data penerima BLT di lapangan sudah selesai dilaksanakan. “Mudah-mudahan tidak ada kendala apa pun saat pembagian,” jelasnya.

Sejauh ini, kantor SPM beserta unsur SKPD dan para Camat telah sepakat mengawal dan mengamankan program BLT tersebut. Dan pembagian BLT dilakukan di kantor-kantor kecamatan untuk memudahkan proses pembayaran kepada para RTS. “Seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, unsur muspika hingga ke kelurahan, telah ditugaskan Bupati (H Tatang Farhanul Hakim) untuk aktif memonitor pembagian BLT,” tuturnya.

Jika ada hal yang tidak sesuai dalam keinginan masyarakat, kata Wawan, bisa menyampaikan keluhan-keluhan tersebut melalui aparat desa, kemudian bertahap ke camat dan bermuara ke Kantor Pos. Bahkan, Kantor Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menyediakan posko pengaduan BLT.

Lanjut Wawan, hasil mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Rbu (2/7), dibahas bagaimana proses penyaluran BLT. “Pembagian dana ke masyarakat seperti BLT, tak hanya dilakukan di negara kita tetapi juga di negara-negara lain, seperti Meksiko, Brazil, Afrika Selatan, China Zambia bahkan Jepang. BLT hanyalah salah satu bantuan pemerintah dari tiga jenis bantuan. Pertama bantuan dengan cara diberi ikan, yakni BLT, program keluarga harapan, jaminan kesehatan masyarakat, serta bantuan sosial korban bencana. Kedua, dengan cara diajari memancing, yakni bantuan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Terakhir dengan cara diberi alat pancing dan perahu, seperti bantuan penguatan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kredit usaha rakyat (KUR), yakni bantuan modal Rp5 juta, dicicil tanpa agunan,” paparnya. (rip)

Pemkab Tasikmalaya Merasa Dibohongi Pusat

TASIKMALAYA– Janji pemerintah pusat membangun aset-aset penting untuk pemerintah kabupaten paska pemisahan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, hingga kini masih belum terlaksana. Bahkan penanganan aset-aset penting kabupaten masih dibahas.

Ketua DPRD kabupaten Tasikmalaya H Ruzhanul Ulum SE mengatakan, jika belum ada kesepahaman, langkah akhir pengajuan judicial review terhadap UU No 10 Tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi akan ditempuh.

“Kami merasa keberatan! Untuk membangun kantor pemerintahan, gedung dewan, Islamic Center, serta jalan baru Ciawi-Singaparna (Cising) total angrannya Rp550 miliar, harus dari mana? Di DPRD sudah memiliki satu pemahaman, bahwa aset terbagi dua, yakni yang diserahkan cuma-cuma, serta aset yang diberikan dengan kompensasi,” jelasnya.

Namun Uu --sapaan Ruzhanul Ulum-- akan menawarkan aset ke kota terlebih dahulu, sebelum di lego ke pihak lain (swasta, red). “Pembahasan aset silahkan yang mana yang lebih awal. Sebelumnya beberap aset pemkab telah dialihkan dengan cara ruislag seperti Imah Tasik seharga Rp1,5 m, Gedung Dishub seharga Rp2 m. Jika cara tersebut tidak bisa terlaksana, kami mengajukan dua pilihan yakni merekomendasikan untuk bergabung kembali dengan pemkot, atau melakukan judicial review, karena pemkab terdesak kebutuhan untuk pembangunan,” jelasnya.

Saat ini anggota DPRD sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) kerja sama daerah. Yakni, sebagai perda cadangan raperda operasional perangkat daerah. “Saat ini kami masih berkonsultasi dengan Departemen Keuangan RI, sekaligus BPK untuk menyelesaikan raperda kerja sama daerah tersebut,” pungkas Uu.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Tasikmalaya H Didi Hudaya meminta agar tak membuat aturan masing-masing (pemkot dan pemkab). Dia meminta kembali pada aturan yang berlaku. “Pemerintah pusat wajib menterjemahkan undang-undang (UU no 10 tahun 2001, red) untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak,” jelasnya singkat. (rip)

Agustus, Pelabuhan Pamayang Selesai

CIPATUJAH - Proyek pembangunan pelabuhan nelayan Pantai Pamayangsari Desa Cikawung Ading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, nampaknya akan tepat waktu. Pasalnya, pengerjaan proyek kali ini tidak terhalang oleh musim pasang naik seperti yang terjadi pada pengerjaan proyek pada tahun 2007 lalu.

Hal itu diutarakan Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dede Farid kepada Radar, kemarin (04/07). “Saat ini, para pekerja tengah bergelut dengan waktu. Kami harus merampungkannya sebelum datang musim pasang yakni akhir bulan Agustus. Kalau tidak, mesin pengeruk akan kesulitan beroperasi sebab bebatuan karang sudah terendam air,” paparnya.

Proyek tersebut jelas Dede, diperkirakan akan kelar menjelang akhir bulan Agustus ini. Pengerjaan meliputi perluasan areal dan pengerukan pelabuhan. Pengerjaan proyek kali ini disebutkannya tahap kedua. Nilai tendernya sendiri mencapai sekitar Rp4,6 miliar.

Di tempat terpisah, Ketua Rukun Nelayan (RN) Pamayangsari Didi S mengatakan, pihaknya saat ini ditunjuk sebagai mitra pengelola proyek. Yakni melalui Koperasi Nelayan Nina Bangkit. “Langkah ini kami nilai sangat bijak, yakni untuk meredam agar pengerjaan berjalan dengan normal tanpa adanya keriuhan. Dan alhamdulillah, hingga saat ini aman-aman saja,” katanya. (uym)

Kebijakan Pemkot Belum Sinergis

Wakil Wali Kota Ir Dede Sudrajat bersilaturahmi ke sekretariat Komunitas Kajian (KK) 47 berjalan sangat akrab, kemarin.

TASIKMALAYA– Wakil Wali Kota Tasikmalaya Ir H Dede Sudrajat MP bersilaturahmi dengan komunitas kajian (KK) 47 di sekretariat jalan Lengkong Kota Tasikmalaya, kemarin. Kepada sekitar tiga puluhan anggota KK 47 yang hadir, gabungan dari GP Ansor, PMII, IPNU, IPPNU, wawali sempat mencurahkan pengalaman, unek-unek serta kebijakan politiknya seputar perkembangan Pemkot Tasikmalaya yang saat ini ia pimpin.

Dede mengibaratkan, sebuah mesin komponen penting pemegang Pemkot Tasikmalaya terkesan kurang harmonis dan kurang bersinergis. Sehingga suara mesin terdengar tidak halus. “Saat ini, laju Pemerintahan Kota Tasikmalaya masih terasa gerebed, perlu ada upaya untuk mensinergiskan antara kebijakan wali kota (H Syarif Hidayat), wakil wali kota serta seluruh dinas dan instansi di Kota Tasikmalaya. Jika kita sudah mengetahui ada komponen yang rusak, kenapa masih harus dipertahankan, masih banyak komponen lain yang bisa menggantikan. di Tasikmalaya masih banyak potensi sumber daya manusia yang berkualitas,” terangnya.

Lanjut Dede, dalam proses adaptasi dengan proses birokrasi di pemkot, dirinya berharap ada kebijakan yang lebih sederhana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya sarana dan prasarana umum. “Saya berharap perbaikan dan perawatan jalan serta trotoar, bisa dilakukan per hari. Makanya saya menginstruksikan kepada Dinas PU agar mampu menyediakan bahan (aspal, pasir, red) per bulan. Sehingga para pengusaha pemenang tender bisa langsung melaksanakan perbaikan, tidak harus menunggu ada bahan,” katanya.

Sekjen KK 47, Usman Rusmana menegaskan pola gerakan komunitasnya dengan cara menyampaikan konsep. Yakni menghindarkan dari segala aktivitas yang mencederai idealisme. “Kami senantiasa menjadikan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Yaitu melalui jalur yang tegas berdasarkan etika gerakan. Kami terus fokus, selalu berupaya membantu dan mendorong pemerintah (Kabupaten dan Kota Tasikmlaya, red). Serta memberikan masukan dengan cara yang proporsional,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa senior KK 47 yang saat ini telah terpilih menjadi wakil rakyat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Antara lain H Didi Hudaya, Haris Sanjaya, serta Abun Sulaeman.

Menanggapi adanya ketidaksinergisan di Pemkot Tasikmalaya, Abun Sulaeman selaku anggota Komisi C DPRD Kota Tasikmalaya, berharap ada ketegasan wali kota dan wakilnya, untuk mengganti orang-orang yang tidak bisa bersinergis dengan kebijakan pemkot. “Seperti halnya sebuah bus, jika ada bagian yang rusak, maka sudah seharusnya diganti dengan yang baru. Hal tersebut adalah kewenangan sopir bus dan kernetnya, demi kenyamanan para penumpang,” jelasnya.

Sementara itu, Haris Sanjaya anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya menambahkan, usia pemkot (pemerintahan H Syarif-Ir Dede) masih berumur 7 bulan, wajar jika masih belum bisa memenuhi harapan menghilangkan ketidaksinergisan tersebut. (rip)

Pencopet di Tasik Fair Tertangkap

3 Kali Beraksi, 3 Kali Masuk Bui

CIHIDEUNG – Kapolsek Cihideung AKP Hamzah Nasip melalui Kanit Reskrim Ipda Suryana menegaskan bahwa YI (16) warga Cibeureum Kota Tasikmalaya ditengarai spesialis pencopetan di tempat keramaian. Hal ini seiring dengan telah ditemukannya barang bukti hasil kejahatannya kepada pengunjung Tasik Fair berupa satu unit HP Nokia tipe 1112.

Menurut Hamzah, sebelumnya YI yang berhasil tertangkap usai melancarkan aksinya berhasil menghilangkan barang bukti itu dengan cara menyerahkan barang hasil curiannya kepada seorang rekannya. Bahkan kata pria tegap ini, YI selalu beraksi bersama komplotannya.
“Dia tertangkap setelah mengambil HP dan akhirnya diamankan ke Mapolsek Cihideung. Diduga YI merupakan pencopet yang kerap beraksi di tempat-tempat keramaian. Hal ini didasarkan atas pengakuannya,” katanya, kemarin.

Sementara YI mengatakan bahwa aksinya mengambil HP Nokia kepada korban di Tasik Fair bukanlah yang pertama. Dia mengaku telah tiga kali berhasil mencopet para pengunjung di tempat-tempat keramaian bersama seorang rekannya. Namun dari ketiga kali aksinya itu, selalu bernasib apes karena tertangkap polisi.

“Pertama sekitar setahun lalu bersama teman saya. Saat itu saya mengambil sebuah HP dari baju koko milik pengunjung di Mesjid Suryalaya (Pageurageung). Tapi saya tertangkap dan dibawa ke Polsek Pageurageung. Lalu saya menjalani sel selama beberapa hari dan dilepaskan kembali karena pemiliknya telah mengambil lagi HP miliknya,” terangnya dari balik jeruji besi sel Mapolsek Cihideung.

Kali kedua, dirinya beserta temannya itu beraksi di sebuah mall di Kota Tasikmalaya, dan tertangkap. “Kalau waktu di mall saya mencopet sebuah dompet tapi saya pun tertangkap. Lalu kemarin saya mengambil HP di Tasik Fair, tertangkap juga. Saya sudah mendekam di sel bukannya kali ini saja,” ceritanya.

YI mengaku bahwa aksi pencopetannya itu masih amatiran. Sebab dirinya tidak memiliki keahlian khusus maupun ilmu hitam. Dirinya beraksi semata karena nekat saja setelah sebelumnya nenggak minuman keras. “Biasanya kalau mau mencuri, agar wanian saya suka minum miras dulu sehingga saat beraksi tak memikirkan risiko apapun,” akunya. (dem)

Ketua Igora Penuhi Panggilan Polisi

Terkait Pemukulan Anggota KMRT

MAPOLRESTA – Permintaan tim penyidik dari Polresta Tasikmalaya untuk memintai keterangan kepada ketua Ikatan Guru Olahrga (Igora) Kabupaten Tasikmalaya perihal kasus pemukulan anggota KMRT, disambut baik oleh Igora. Kemarin, empat orang pengurus Igora mendatangi Mapolresta guna memenuhi panggilan tersebut. Ketua Igora Nandang Suhendi pagi itu didampingi oleh empat rekannya, termasuk tim kuasa hukumnya yang dipimpin Bambang Lesmana SH.

Bambang Lesmana SH mengungkapkan bahwa pemanggilan kliennya itu sebatas memberikan keterangan seputar insiden pemukulan anggota KMRT di depan gedung dewan Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Bahkan statusnya pun hanya sebagai saksi.

Sementara mengenai materi pertanyaan yang dilontarkan penyidik, Bambang mengaku bahwa kliennya hanya mengetahui adanya insiden itu. Mengingat sebelumnya memang Igora ada agenda kegiatan ke gedung dewan. Namun mengenai siapa pelakunya, kliennya sama sekali tidak mengetahuinya.

Dia menegaskan bahwa kedatangan dirinya bersama kliennya hanya untuk memenuhi panggilan penyidik saja. “Sebagai warga negara yang taat hukum kami memenuhi panggilan tersebut. Termasuk juga nanti apabila ada pemanggilan kembali, kami pun tetap akan memenuhinya,” ujarnya.

Sedangkan Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Andri Kurniawan SIK menerangkan, kedatangan para pengurus Igora memang guna memenuhi surat panggilan pemeriksaan yang telah dilayangkan pihaknya. “Mereka datang sekitar pukul 08.30 dan baru selesai sekitar pukul 11.00. Tapi kedatangannya hanya sebatas dimintai keterangan saja. Ini baru tahap awal untuk mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Mereka pun statusnya hanya sebagai saksi saja,” katanya.

Kasat mengaku, selama hampir 3,5 jam pemeriksaan itu sebenarnya tidak berlangsung efektif mengingat terhambat dengan matinya aliran listrik. Sebab semua pernyataan yang dikatakan para pengurus Igora harus dicatat di dalam komputer. “Saat pemeriksaan saksi kebetulan sedang giliran mati lampu, sehingga penyidik pun hanya bisa mencatat secara manual dengan tulis tangan saja,” imbuhnya. (dem)

SL Tobing Kembali Memakan Korban

SL TOBING - Kecelaan lalu lintas di kawasan sepanjang Jalan SL Tobing kembali memakan korban. Kemarin (4/7) dalam kurun satu jam, dua insiden tabrakan antara motor dengan motor terjadi hingga memaksa kedua korbannya dilarikan ke RSUD Tasikmalaya.

Adalah Tarlijan (40) warga Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Dia mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya saat motor Suzuki Smash bernopol Z 4689 KA miliknya bertabrakan dengan motor Yamaha Vega R bernopol Z 5825 NB. Kedua pengendara tengah sama-sama memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi sehingga tak mampu menghindari tabrakan saat kedua motor itu saling berhadapan.

Beberapa jam sebelumnya, Ma Onoh (65) warga Kampung Sambong Pari Kelurahan Mangkubumi menderita luka ringan di sekujur tubuhnya setelah diserempet pengendara motor saat Ma Onoh hendak menyeberang.

Jono salah seorang saksi mata menuturkan, kecelakaan yang menimpa Ma Onoh itu terjadi saat dia tengah melintas di Jalan SL Tobing. “Ketika Ma Onoh tengah menyeberang, datanglah motor dengan kecapatan tinggi. Ma Onoh pun terserempet motor itu kemudian terjatuh. Warga yang ada di sekitar lokasi langsung membawa keduanya ke RSUD,” ujarnya. (jay)

129.560 Calon Pemilih Dicoklit

PAMONGKORAN BANJAR – KPU Kota Banjar sedang mencoklit Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada Kota Banjar. Coklit dilakukakn PPS untuk menghindari kemungkinan warga yang belum didata atau yang beum memiliki hak suara. “Data DPS telah kami coklit mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera selesai,” ujar Ketua KPU Kota Banjar Miftahudin MAg kepada Radar kemarin.

Berdasarkan data dari kantor Capilduk jumlah hak suara kota banjar untuk pilkada nanti mencapai 129.560 suara, coklit diharapkan selesai tanggal 10 Juli mendatang. “Kami juga berharap kepada masyarakat untuk bersikap pro aktif, artinya jika ada yang merasa belum terdaftar atau tercatat segera menghubungi petugas coklit setempat,” tegasnya.

Ditambahkan Miftahudin, masalah hak suara sangat sensitif mengundang konflik dalam pilkada maupun pemilihan. Oleh karena itu agar tidak muncul masalah di kemudian hari pihaknya minta masyarakat untuk turut membantu menyukseskan coklit ini. "Kami hanya memfalisitasi saja, sukses tidaknya tergantung dari masyarakat bersangkutan,” jelasnya.

Sementara itu mengenai anggaran pilkada Miftahudin menjelaskan pihaknya telah mendapat dana talangan dari pemerintah untuk operasional kegiatan selama ini, padahal kata Miftahudin berdasarkan undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2007 pemerintah seharusnya sudah mulai mencairkan dana untuk pelaksanaan pilkada sejak awal pentahapan Pilkada, "Berdasarkan amanat yang tertuang dalam UU dana sudah harus mulai dibayarkan sejak awal pentahapan, namun saat ini kami baru mendapat dana talangan saja,” tandasnya.

Dijelaskan, jumlah anggaran yang diajukan KPUD untuk pelaksanaan pilkada banjar kata miftahudin sebesar kurang lebih Rp2,5 miliar. “Mudah-mudahan dana yang kita ajukan dapat segera direalisasikan, agar semua proses tahapan pemilihan dapat berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama,” pungkasnya. (kun)

Rival Herman Masih Sembunyi

BANJAR – Ketua DPD Partai Demokrat Kota Banjar Budi Sutrisno SE menilai meskipun incumbent Herman Sutrisno- Ahmad Dimyati mempenyai peluang untuk menang dalam Pilkada mendatang. Bukan berati menutup pintu bagi calon lain yang akan meramaikan bursa calon wali kota dan wakil wali kota Banjar periode 2008-2013. "Belum tentu calon yang tidak diunggulkan tidak akan memenangkan kompetisi,” tegas Budi.

Hal ini berkaca dari pengalaman Pilgub Jabar dimana pasangan Hade dipandang sebelah mata. Bahkan saat itu Danyy Setiawan yang didukung Golkar-Demokrat dengan optimisnya bakal menang. Ternyata rakyat memilih Hade karena dinilai bisa memberikan harapan baru. Saat ditanya figur dari Partai Demokrat yang akan maju, Budi mengatakan, belum ada kepastian siapa figur yang akan mendampingi atau menjadi rival dr Herman Sutrisno.

“Kami masih mengkaji salah satu figur terbaik partai untuk diusulkan menjadi calon baik sebagai B1 atau B2, tunggu saja tanggal mainnya, bila saatnya tiba nati kami akan kami beritahu,” jelas Budi Sutrisno.

Budi juga menyayangkan sikap para elit politik Kota Banjar yang cenderung diam menjelang pendaftaran bakal calon.Padahal sebelumnya sudah banyak yang berani tampil. “Anehnya mendekati detik detik terakhir memasuki masa pendaftaran malah tidak ada yang berani semuanya bungkam. Padahal sebenarnya siapapun yang nantinya berlaga mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan pilkada,” jelasnya. (uda)

Cawalkot Harus Berpihak ke Petani

BANJAR – Pemimpin Kota Banjar ke depan harus memperhatikan petani. Pasalnya 60 persen penduduk Kota Banjar berprofesi petani. Dalam Pilkada nanti petani jangan dijadikan komoditas politik saja, namun para calon walikota dan wakilnya haru seriusn memerpjuangkan petani.

“Calon wali kota dan wakil wali kota nanti tidak hanya pintar namun juga harus pengertian pokoknya yang lebih penting yang pro terhadap nasib petani,” ujar Ketua Komunitas petani Kakao Desa Situ Batu M Sudirja, kepada Radar Jum'at (4/7).

Lebih lanjut kata Uwa Dirja, sapaan akrab M Sudirja pemimpin Banjar ke depan juga harus orang yang memiliki komitmen untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan mampu mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. "Kami sangat mendambakan pemimpin yang mau mengerti kondisi alam. Pasalnya sumber hidup petani dari alam, dan kami siap untuk mendukung calon yang memiliki komitmen terhadap para petani dan komitmen untuk konservasi alam,” tegasnya.

Wadirja berharap suara petani jangan hanya sekedar dijadikan komoditas politik semata, namun lebih dari itu keberpihakan yang nyata terhadap nasib para petani. “Keberpihakan terhadap petani dapat dilihat dari porsi anggaran untuk bidang pertanian dan distribusi program yang tepat sasaran yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani kecil,” jelasnya.

Ditambahkanperhatian pemerintah selama ini cukup besar bagi para petani, bahkan kini mulai dirasakan hasilnya. “Kami cukup merasakan manfaat dari berbagai bantuan yang telah disalurkan, seperti hand tractor dan mesin pompa air, serta bantuan dana talangan LUEP untuk membeli produk pertanian dan kami berharap ke depan bantuan-batuan untuk petani lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (kun)

Dapil Banjar Dibagi 3

BANJAR- Simpang siur mengenai daerah pemilihan untuk pemilu legislatif 2009 akhirnya terjawab. KPU Kota Banjar menetapkan dapil dikota banjar tidak mengalami perubahan yakni tetap dibagi 3 dapil.

Tiga dapil itu masing-masing Dapil I meliputi Kecamatan Banjar, Purwaharja dengan kursi yang diperebutkan sebanyak 10 kursi. Dapil 2 meliputi kecamatan Pataruman dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 8 kursi dan untuk dapil 3 meliputi Kecamatan Langensari dengan kursi yang di perebutkan 7 kursi.

“Keputusan itu mengacu pada keputusan KPU pusat no 17 yang menjelaskan tentang batasan jumlah penduduk, karena jumlah penduduk Kota Banjar berkisar antara 100 hingga 200ribu maka jaumlah kursi yang di perebutkan tetap 25,” jelasnya.

Miftahudin menjelaskan kalau jumlah penduduk Kota Banjar bertambah melebihi 200 ribu jiwa maka otomatis jumlah kursi yang diperebutkan kemungkinan bisa ditambah tetapi daerah pemilihan tetap dan tidak bisa berubah. (uda)

FKB Kecewa LKPJ Wali Kota

BANJAR - Fraksi Keadilan Bangsa (FKB) DPRD Kota Banjar kecewa karena tidak di ikut sertakan dalam pansus LKPJ Wali Kota Banjar tahun anggaran 2007. Padahal menurut aturan setiap pansus u harus mengakomodir partisipasi politik. artinya dalam pansus itu harus menyertakan perwakilan dari setiap fraksi.

“Kami tak terima alasana bahwa tak diikutsertakannya FKB dalam pembahasan LKPJ karena dua anggota FKB duduk sebagai anggota panggar,” ujar Ketua Fraksi FKB Supriadi Amd Ak kepada Radar kemarin.

Sementara itu dalam pandangan akhir FKB LKPJ wali kota tentang penetapan rekomendasi TA 2007 menyoroti dari segi regulasi dan teknis evaluasi sama dengan LKPJ TA 2006 sangat membingungkan. Dikatakan bahwa DPRD berhak memberi catatan terhadap LKPJ untuk program tahun berikutnya. Padahal LKPJ tahun 2007 sedan dibahas. Sementara kebijakan Tahun Anggaran 2008 sudah ditetapkan pada akhir tahun 2007.

Kejanggalan lainnya pencapaian IPM dalam laporan pansus dan LKPJ sama sekali tidak disebutkan angka capaian kuantitatifnya. Juga penilaian objektif lainya sesuai dengan AKU TA 2006 terkait dengan capaian pada setiap bidang yang didalamnya terdapat ratusan sasaran kegiatan dari puluhan bidang garapan. tentu saja menjadi bagian dari 77 sasaran dalam renstra. “Jika dibaca secara objektif oleh pansus, DPRD dapat menilai kinerja dari SKPD mana yang patut mendapat apresiasi,” jelasnya.

Berangkat dari itu FKB menilai LKPJ wali kota TA 2007 tidak lebih baik dari LKPJ tahun 2006. dalam hal ini, kami masih perlu kajian lebih lanjut apakah hal tersebut merupakan fakta kongkrit lapangan atau cara pemkot membuat progres yang kurang profesional. (bmp)

Duta Penyandang Cacat Singgah di Banjar

Dra. Hj. Murtini, SH,MA saat diterima Kapolresta banjar di ruang kerjanya Jumat (4/7).

BANJAR – Duta penyandang cacat yang berkeliling Indonesia Dra Hj Murtini SH MA singgah di Kota Banjar kemarin. Dosen Universitasi Riau (Unri) ini bersilaturahmi dengan Kapolresta AKBP Tomex Koorniawan di Mapolresta.

Kepada Radar dia mengatakan, cacat fisik tidak membuat surut untuk mewujudkan cita-cita nya berkeliling indonesia, justru dengan segala kekurangannya itulah dia banyak mengambil hikmahnya. "Orang cacat selama ini hanya menjadi bahan tertawaan, dan bahan ejekan, padahal kami juga mampu berkarya lebih dari pada yang normal,” jelas lulusan IKIP Bandung tahun 1979 ini.

Dikatakan, keinginanya untuk keliling Indonesia ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kepedulian instansi pemerintah terhadap keberadaan orang-orang cacat.

Murtini mulai berkiling Indonesia 15 Januari 2002. Ibu lima orang anak ini mengaku pada mula tak mendapat restu dari keluarganya untuk melakukan niatnya, namun setelah dijelaskan akhirnya keluarga mengerti dan memberikan dorongan.

Murtini menceritakan kebutaan itu akibat kecelakaan lalulintas yang dialaminya tahun 2000. Saat itu dirinya hendak mengikuti sebuah seminar di IKIP Bandung namun malang di tengah jalan kendaraan yang ditumpanginya mendapat musibah kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan, "Saya bersyukur karena diberikan umur panjang oleh Allah, pada kecelakaan itu 5 orang yang bersama saya semuanya tewas,” jelasnya.

Sejak saat itu Putri Sulung mantan mendagri Seopardjo Roestam ini mengaku terus bertekad untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak peyandang cacat untuk dapat diakui oleh khalayak sebagaimana mestinya.
“Setelah dari Banjar, saya akan menghadap SBY, saya akan sampaikan semua hal dari sejak awal saya berkeliling Indonesia termasuk bagaimana perlakuan orang terhadap orang cacat seperti saya ini,” tandasnya.

Murtini berharap apa yang dilakukannya ini dapat menggugah khalayak untuk lebih peka dan peduli terhadap keberadaan penyandang cacat. “Kami punya hak yang sama untuk hidup layak, kondisi kekurangan fisik yang kami miliki bukan berarti kami minta dibelas kasihi, namun pengakuan diri itu yang paling utama,” tandasnya. (kun)