Pimpinan KMRT Diserang Massa

Sejumlah massa berseragam hitam menghadang truk yang membawa massa KMRT yang hendak melakukan audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya, kemarin.

Dewan Pembina KMRT Azam tengah dijahit dibagian belakang telinganya akibat dipukul oleh beberapa orang massa berseragam hitam di halaman DPRD Kota Tasikmalaya.

Audiensi Soal DAK Batal, Korban Lapor Polisi

TASIKMALAYA – Rencana Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tasikmalaya mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007, kemarin, kembali gagal.

Kali ini kegagalannya bukan disebabkan ketidakhadiran Kadisdik H Abdul Kodir. Tapi, gara-gara aktivis KMRT mendapat serangan fisik secara mendadak dari sekelompok massa. Diduga, massa itu melakukan aksinya karena tersinggung dengan aksi penyegelan kantor Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu oleh KMRT.

Aksi kekerasan terhadap peserta audiensi itu terjadi di halaman depan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menjelang berkumandangnya azan zuhur di Masjid Agung Tasikmalaya, yang berdekatan dengan gedung pemerintahan tersebut.

Dalam pantuan Radar, sebelum terjadinya aksi kekerasan, di depan gedung wakil rakyat dipenuhi ratusan massa. Sebagian mengenakan seragam warna hitam. Selain massa, aparat kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah berada di tempat itu. Polisi dan Satpol PP bertugas menjaga pintu masuk gedung dewan dan setda.

Sekitar pukul 11.30, peserta audiensi muncul dengan menumpang mobil truk. Mobil bernopol Z 8447 HP itu langsung memasuki halaman setda. Di atas kendaraan itu terdapat puluhan orang. Mereka diantaranya mahasiswa dan anak-anak putus sekolah.

Setelah kendaraan itu diparkir, beberapa massa yang berada di depan gedung dewan menghampiri peserta audiensi yang masih berada di atas truk. Entah kenapa, tiba-tiba terjadi kericuhan.

Seorang peserta audiensi yang belakangan diketahui merupakan Dewan Pembina KMRT Azam dipukul bertubi-tubi oleh beberapa orang massa yang berseragam hitam. Untuk menghindari korban lebih parah, Azam diamankan petugas kepolisian ke dalam gedung setda. Namun saat di perjalanan, seseorang kembali mendaratkan kepala tangannya ke kepala Azam yang masih dikawal petugas kepolisian.

Bukan hanya memukul Azam, sekelompok massa itu juga membentak-bentak peserta audiensi lainnya sehingga mereka tampak ketakutan. Massa yang sedang emosi itu juga mengusir peserta audiensi dari gedung dewan. Akibatnya, audiensi yang sudah diagendakan dewan tersebut dibatalkan secara sepihak.

Suasana di halaman gedung wakil rakyat di saat insiden itu cukup menegangkan. Ada beberapa staf di setda lari kocar-kacir. Sebagian lagi malah keluar untuk melihat insiden memalukan itu.
Di gedung setda, Azam kelihatan meringis sambil memegang telinga bagian belakang. Tampak darah bercucuran dari telinga bagian belakang membasahi bajunya. Lantas, korban dibawa petugas kepolisian ke RSUD Tasikmalaya untuk divisum.

Saat diwawancarai sejumlah wartawan, Azam menceritakan kronologis insiden itu. Ia menerangkan pihaknya mendatangi dewan untuk melakukan audiensi yang difasilitasi DPRD. “Kami ke sini (gedung DPRD, red) untuk bicara baik-baik. Namun kenapa tiba-tiba ada yang menyerang kami,” terangnya.

Azam menyinyalir penyerangan itu dilakukan oleh orang suruhan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Tuduhan itu ia sebut berulang-ulang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Keyakinan Azam itu setelah mendengar ucapan si pemukul yang menyatakan dirinya guru Disdik. “Sebelum memukul, orang itu sempat mengatakan saya guru dari Disdik,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ruzhanul Ulum membenarkan pihaknya akan memfasilitasi audiensi KMRT dengan Dinas Pendidikan dan beberapa unsur muspida berkenaan dengan DAK 2007. Namun audiensi itu dibatalkan akibat adanya insiden tersebut. “Ya terpaksa kami membatalkan audiensi secara sepihak karena insiden itu,” terang Uu --panggilan akrab Ruzhanul Ulum.

Akibat serangan mendadak itu, Azam mendapatkan lima jahitan. Menurut dr Andhika Chandra, dokter RSUD Tasikmalaya, Azam menderita luka robek dan bengkak di bagian belakang telinganya. Untuk menangani luka robek, dokter telah menjahit luka yang berukuran 3 x 1 x 1 cm.

Dengan penjagaan yang sangat ketat dari petugas kepolisian, Azam sempat terbaring lemas di ruang gawat darurat RSUD Tasikmalaya. Terkait insiden pemukulan terhadap seorang anggotanya, Presiden KMRT Jamaludin, Sekjen KMRT Badru dan kroban langsung melapor ke Polresta Tasikmalaya. Mereka melaporkan tiga pihak yang menurut KMRT dianggap bertanggung jawab.

“Kami anggap permasalahan ini ada dugaan sebuah konspirasi politik dan tidak terlepas dari sebuah tindakan pemerintrah daerah, sehingga dengan insiden ini kami melaporkan tiga nama, yakni bupati, Disdik dan pelaku itu sendiri,” pungkasnya. (dir/sep/dem)

Disdik Anggap Wajar, Dewan Mengecam

Aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok massa di halaman depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ruzhanul Ulum mengatakan menyayangkan atas kejadian itu.

Menurut dia, KMRT menuju DPRD untuk menghadiri audiensi. Namun kenapa mereka harus dipukul dan diusir. “Siapa pun yang melakukan kekerasan itu memang harus ditindak. Namun itu bukan kewenangan kami melainkan aparat hukum,” tegasnya.

Anggota Komisi IV Agung Novansyah menyesalkan adanya insiden tersebut. Ia mengecam tindakan anarkis terhadap peserta audiensi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih kejadiannya di gedung wakil rakyat yang notabene milik publik. “Segala sesuatu tidak akan beres dengan kekerasan. Hanya jalan musyawarah yang bisa menyelesaikannya,” ucap dia.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu juga mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku pemukulan. “Kami minta pada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya secara hukum,” tandasnya.

Kecaman serupa dilontarkan Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya Junaedi. Menurut Jun --sapaan akrab Junaedi-- kekerasan terhadap peserta aksi termasuk pemberengusan terhadap demokrasi. KMRT hendak menyuarakan aspirasinya dalam audiensi, kenapa dijegal hingga dipukuli. “Kami mengecam keras atas aksi pemukulan itu,” ungkap dia.

Junaedi meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku kekerasan. Ia juga berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan DAK 2007 yang sudah dilaporkan KMRT beberapa minggu lalu. “Bukan hanya DAK tetapi juga dugaan penyimpangan lainnya,” ucapnya.

Ketua Forum Rakyat Madani (FRM) Dudu Rohman pun menyesalkan adanya tindakan kekerasan tersebut. Ia menilai kekerasan itu sudah merusak tatanan demokrasi. “Mereka (KMRT, red) ingin menyampaikan aspirasi berkenaan dengan pendidikan, seharusnya diterima dengan baik. Mereka itu tamu yang harus dihormati sejauh tidak melakukan hal-hal yang diluar etika,” tandasnya.

Ketua Prabu Dani Bahtiar sangat menyesalkan dan menyayangkan aksi pemukulan terhadap rekan-rekan KMRT. “Guru sekaligus pendidik dianggap telah mencoreng nama baik guru serta nama baik institusi, dengan melakukan aksi kekerasan terhadap KMRT. Kita seharusnya melihat proses hukum yang sedang berjalan, saat ini laporan KMRT terkait dugaan penyelewengan DAK pendidikan masih diproses kejaksaan, kalau tidak merasa salah harusnya tenang-tenang saja,” ungkapnya.

Ketua LPBI Dadi Abidarda menegaskan menolak segala bentuk kekerasan. “Kami akan menggelar aksi solidaritas terkait adanya aksi kekerasan terhadap rekan-rekan KMRT. Rencananya akan digelar esok hari (hari ini, red),” jelasnya. Hal tersebut juga diamini Ketua Sipatutat, Dedi Jay serta Ketua Fortas Yayan Andriansyah.

Tanggapan berbeda datang dari Kabag TU Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zein. “Ulah (penyegelan kantor Disdik, red) KMRT dianggap telah melecehkan dan menginjak-injak harkat dan martabat Dinas Pendidikan, makanya suatu hal yang wajar jika hal tersebut --pemukulan-- menimpa mereka.”

“Di saat Dinas (Pendidikan) sedang banyak kesibukan, membuang-buang waktu jika harus membahas dunia pendidikan yang sangat kita muliakan dengan anak-anak tukang nyadap kelapa (massa yang dibawa KMRT, red). Tidak sesuai kapasitasnya,” jelas dia. (rid/rip)

BIN Sebut Anggota DPR Danai Demo

JAKARTA – Kepala BIN Syamsir Siregar tidak hanya menuding aktivis berinisial FY sebagai dalang unjuk rasa anarkis belakangan ini. Kemarin Syamsir menuding salah seorang anggota DPR ikut mendanai demonstrasi yang berakhir rusuh itu.

Syamsir tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud. Begitu juga partai politik yang menaunginya. ’’Pokoknya, salah satu anggota DPR dari salah satu partai,” kata Syamsir usai menghadiri peringatan Hari Antinarkoba di Istana Negara kemarin.

Menurut Syamsir, saat unjuk rasa 25 Juni yang berakhir rusuh, BIN melihat sekelompok orang didatangkan dari Sumatera Utara. ’’Kemarin kita lihat kok banyak sekali yang demo itu. Ada Silalahi, ada Manurung, ada Napitupulu, ada Marpaung, ada Nababan. Itu dari mana kalau bukan dari Sumut?’’ katanya.

Kedatangan kelompok dari Sumut itu, kata Syamsir, ternyata dibiayai anggota DPR tersebut. Syamsir juga enggan menyebut nama partai atau fraksi oknum tersebut. Apa dari PDIP? ’’Aku nggak bilang PDIP, nggak bilang PKB,’’ kata Syamsir.

Bukan hanya itu. Syamsir juga mengecam menteri asal parpol yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi kenaikan harga BBM. ’’Saya menyesalkan menteri dari parpol yang mendukung pemerintahan. Dalam kabinet setuju harga BBM naik, eh di DPR lain ngomongnya,’’ katanya.

Lagi-lagi Syamsir menolak menyebut nama menteri yang dimaksud. ’’Ya, menteri dari parpol-lah. Itu kan nggak benar. Kalau dalam rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo!’’ kata Syamsir dengan logat Batak yang kental.

Menurut Syamsir, SBY sudah tahu menteri-menteri yang mbalelo tersebut. ’’Untung bukan aku presidennya. Kalau aku presidennya, sudah ciao,’’ kata Syamsir sembari memeragakan gerakan menebas.

Di Kabinet Indonesia Bersatu terdapat sejumlah menteri yang parpolnya di DPR mendukung hak angket BBM. Dari PPP adalah Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. Dari PKS ada Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari, dan Menpora Adhyaksa Dault.

Juga dari PAN, Mendiknas Bambang Sudibyo dan Mensesneg Hatta Radjasa (PAN). Dari PKB, yakni Menakertrans Erman Suparno dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy. Lalu dari PBB adalah Menteri Kehutanan M.S. Kaban.

Polisi Diminta Tangkap FY
Syamsir Siregar juga meminta polisi segera menangkap pria berinisial FY yang disebutnya dalang kerusuhan 25 Juni. Menurut Syamsir, bukti-bukti keterlibatan FY sudah diserahkan ke polisi. Sekarang tinggal menangkap pria yang diduga bernama lengkap Ferry J. Yuliantono tersebut. ’’Kau lihat kan kemarin pengakuannya di televisi. Kau tanya polisi saja. Dia yang tahu. Sebentar lagi ditangkap polisi itu,” ujar Syamsir. Menurut Syamsir, walau masih di luar negeri, FY tetap akan ditangkap.

Syamsir juga memberi sinyal bahwa Komite Bangkit Indonesia (KBI), organisasi tempat bernaungnya Ferry, akan diperiksa terkait kerusuhan unjuk rasa tersebut. ”Itu nanti polisi yang mendalami. Saya sudah kasihkan ke polisi buktinya. Sudah lengkap,” ujarnya.

Menanggapi desakan BIN tersebut, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menyatakan sedang mempelajari. Polisi, kata Sutanto, siap mengambil langkah tegas jika memang diperlukan. Mengenai keberadaan FY di Tiongkok, menurut Sutanto, tidak menjadi masalah. Polisi bisa bekerja sama dengan Interpol untuk mengejarnya. ”Ya, nanti pasti kita lakukan langkah-langkah yang diperlukan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai pernyataan kepala BIN terlalu dini. Namun, dia juga mengkritisi demo mahasiswa yang anarkis itu. ”Ini era di mana demonstrasi yang berlaku dengan baik. Jangan mau ada yang ditunggangi. Jangan mau ada yang menunggangi,” ujarnya di sela-sela peluncuran caleg PKS di Hotel Millenium Kebon Sirih kemarin.

Hidayat menyesalkan jika mahasiswa bersedia ditunggangi kepentingan politis. ”Kemarin yang demo itu orang yang menyebut mahasiswa, tapi 13 tahun. Ada yang 40 tahun, berarti itu mahasiswa abadi. Berarti bukan kelompok mahasiswa,” katanya.

Dia berharap mahasiswa mensterilkan kampus. ”Anarkis justru tidak membantu rakyat, karena pengambil keputusan tidak bisa berdialog dengan jernih,” kata politikus yang dicalonkan lagi menjadi anggota DPR 2009 itu.

Di tempat yang sama, Menpora Adhyaksa Dault juga mengecam demonstrasi anarkis. ”Mahasiswa itu harus demo, tapi jangan bakar-bakar, jangan rusuh,” ujar menteri kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah itu.

Saat ditanya soal dalang atau provokator di balik aksi demo, Menpora tak begitu saja percaya. ”Mahasiswa tentu harus bisa kritis. Masak mau dimanfaatkan orang-orang yang punya ambisi kekuasaan. Tapi, apa benar mahasiswa kita sebodoh itu,” katanya.

Tudingan Syamsir ada anggota DPR yang membiayai demonstrasi yang berujung anarkis disesalkan mantan Ketua MPR Amien Rais. ”Teman-teman BIN seharusnya tidak mengumbar pernyataan. Kalau ada indikasi dini, tentu harus dihentikan segera,” katanya usai pertemuan di Kantor PB NU kemarin.

Informasi yang dihimpun koran ini, sebelum demonstrasi rusuh di Jakarta, ada rombongan yang berangkat dari Medan, Sumatera Utara. Beberapa unsur mahasiswa dari sejumlah kampus ada di dalamnya. Pengerahan massa itu diduga dibiayai dan dimobilisasi salah seorang wakil satgas sebuah partai dan anggota DPR dari Sumut.

Pada bagian lain, Ferry Yuliantono, aktivis Komite Bangkit Indonesia, kemarin dikabarkan sudah di Jakarta. Namun, saat dihubungi tadi malam, Ferry menegaskan kabar itu tidak benar. ”Saya masih di China sampai beberapa hari lagi. Ada beberapa hal yang masih harus saya selesaikan,” katanya. (tom/rdl/n

Cassa TNI-AU Hilang

JAKARTA – Markas Besar TNI-AU kembali kehilangan salah satu pesawatnya. Pesawat jenis Cassa 212 milik Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang, Jawa Timur, itu hilang kontak di perbukitan Bogor kemarin. Pesawat membawa 18 penumpang, termasuk awak.
’’Mereka sedang mencoba alat baru untuk pemotretan udara,’’ ujar Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI-AU Marsekal Pertama Chaeruddin Ray saat dihubungi tadi malam.

Karena terkendala cuaca dan kondisi malam hari, seluruh pesawat pencari yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, maupun Lanud Atang Senjaya, Bogor, ditarik dulu ke pangkalan. ’’Besok pagi (pagi ini, red) dilanjutkan pencarian,’’ kata Chaeruddin. Dia meluruskan kabar bahwa reruntuhan pesawat sudah terdeteksi di kaki Gunung Salak, Kecamatan Ciomas, Bogor.

’’Saya sudah kontak Kapolseknya. Ternyata, info itu belum terkonfirmasi. Baru ada warga yang mendengar suara keras. Karena medan berat, sampai malam ini (pukul 22.30 tadi malam, red) belum ada kepastian bahwa itu benar pesawat yang kita cari,’’ ujarnya.

Pesawat tinggal landas untuk menguji alat digital air mapping dari Lanud Halim Perdanakusuma pukul 9.23 WIB. ’’Hilang kontak pukul 10.30,’’ kata Chaeruddin. Delapan belas personel itu terdiri atas anggota TNI-AU dari berbagai kesatuan. ’’Karena misi bersama, ada dari Dinas Lambangja (Keselamatan Penerbangan Kerja), Dinas Potrud (Pemotretan Udara), dan dari Departemen Pertahanan. Kapten pilotnya Mayor Penerbang Arjianto,’’ ujarnya.

Hingga tadi malam, TNI-AU sudah berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional, Polri, dan aparat TNI untuk melakukan pemantauan lewat jalur komunikasi darat. ’’Besok (hari ini) pagi-pagi benar kami akan melakukan penyisiran lagi,’’ sebutnya. Chaeruddin juga belum bisa memastikan penyebab hilangnya pesawat. ’’Sekarang kami baru konsentrasi mencari dulu,’’ katanya.

Kapolsek Cibungbulang AKP Amas mengatakan, hingga tadi malam (pukul 22.30, red) pihaknya belum mendapatkan lokasi pasti hilangnya pesawat. Namun, sejumlah personel kepolisian bersama warga telah bergerak menyisir Gunung Salak.

Dia mengakui informasi lokasi jatuhnya pesawat memang terus bergeser. Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Polsek sewilayah Kabupaten Bogor. ’’Kami terus koordinasi mencari lokasi yang akurat,’’ katanya. (rdl/jpnn/oki)

Dinas Perindag Kunjungi Graha Pena

TASIKMALAYA – Sudah tak terhitung lagi berapa pejabat yang sudah berkunjung dan bersilaturahmi ke Graha Pena Tasikmalaya. Mulai dari orang nomor satu di Tasikmalaya hingga orang nomor satu di Jawa Barat pun pernah berkunjung.

Nah, kemarin, giliran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tasikmalaya yang berkunjung ke Graha Pena Tasikmalaya. Namun berbeda dengan kunjungan para inohong, kunjungan rombongan Disperindag kemarin termasuk spesial.

Apa sebab? Kali pertama sejak Radar Tasikmalaya berdiri --empat tahun lalu--, satu dinas lengkap --kepala dinas bersama jajarannya-- datang untuk bersilaturahmi dan memaparkan beberapa program kerja mereka.

Dalam acara silaturahmi kemarin, Kadisperindag Tantan Rustandi SE mengungkapkan dengan adanya jalinan silaturahmi diharapkan dapat terbangun sinergi bagi kemajuan Kota Tasikmalaya. Terutama dalam mengangkat potensi daerah yang cukup banyak, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan.

Kata dia, sedikitnya ada delapan jenis komoditi unggulan di Kota Tasikmalaya. Seperti bordir, ayaman mendong, anyaman bambu, alas kaki, batik, meubeler, makanan olahan dan payung geulis. Dari semua jenis usaha itu tercatat 2.464 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja hingga 23.119 orang.

Namun dari semua komoditi tersebut, tambah dia, ada beberapa komoditi yang mulai tersingkir. Sehingga perlu adanya pembenahan dan pengenalan potensi lebih besar. Misalnya, komoditi payung geulis. Kini yang tersisa hanya empat perajin. Sedangkan batik tersisa sekitar 30 perajin. Padahal pada tahun 1950, batik Tasikmalaya cukup terkenal.

“Potensi-potensi tersebut perlu adanya perhatian khusus, sehingga bangkit kembali. Dengan demikian, kami berharap ada sinergi yang tumbuh untuk mengangkat potensi Kota Tasikmalaya yang cukup beragam,” terang dia.

Tantan menjelaskan semua kecamatan memiliki potensi masing-masing. Seperti daerah Cibeureum yang menjadi sentra anyaman mendong, Kawalu sentra bordir, Cipedes sentra batik dan makanan olahan, Tamansari sentra meubeler dan alas kaki, Indihiang sentra payung geulis dan Mangkubumi sentra anyaman bambu. “Ini membuktikan bahwa Kota Tasikmalaya kaya akan potensi daerah yang harus dikembangkan lagi,” papar dia.

Penjelasan Kadisperindag mendapat sambutan hangat dari pimpinan Radar. Saat itu hadir GM Radar Tasikmalaya Dadan Alisundana, Manajer Iklan Radi Nurcahya juga Sekretaris Redaksi Lilis Lismayanti.

GM Radar Tasikmalaya Dadan Alisundana mengatakan sebagai perusahaan media yang bersifat jaringan --yang menginduk kepada Jawa Pos-- Radar juga milik masyarakat Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

Dengan begitu, sudah seharusnya mendukung setiap potensi di daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. “Radar tidak hanya milik kami, tapi juga milik masyarakat. Makanya Radar membuka pintu seluas-luasnya bagi semua orang yang memiliki ide atau gagasan guna pembangunan Kota Tasikmalaya,” ungkap dia.

Pak Ali --sapaan akrab GM Radar-- juga mengatakan suatu kebanggaan dan kebahagian, baru pertama kali ada rombongan dari dinas yang berkunjung serta memaparkan program kerja yang begitu banyak. “Sehingga ada pengetahuan bagi kami tentang potensi di Kota Tasikmalaya. Mudahan-mudahan paparan ini bisa menjadi rekomendasi bagi pembangunan Tasik menuju ke arah yang lebih baik,” tuturnya. (tin)

11 Parpol Lolos Verifikasi

TAWANG TASIKMALAYA - KPUD Kota Tasikmalaya menyatakan 11 partai politik (parpol) baru lolos verifikasi dari 17 parpol yang mendaftar. Sehinga enam parpol harus melengkapi dokumen dan kelengkapan lainnya untuk diverifikasi. Hasil verifikasi, dari keenam parpol, tiga diantaranya dinyatakan terdapat kekurangan keabsahan dokumen. Dan tiga parpol lainnya tidak ada berkas dokumen keanggotaan.

Ketua KPUD Drs H Cholis Muchlis MPd menyarankan, parpol yang masih kurang memenuhi persyaratan untuk segera dilengkapi. Karena tanggal 28 Juni akan dilakukan rapat pleno. Kemudian tanggal 29 Juni hasilnya segera dilaporkan ke KPUD pusat. Sementara parpol yang memiliki perwakilannya di DPR RI tidak diverifikasi. “Kita akan melakukan rapat pleno hasil dari verifikasi faktual, apakah memenuhi dokumen dan keabsahan atau tidak. Sebelum hal itu dilaporkan ke pusat,” terang Cholis.

Sebetulnya, kata Cholis, tiga parpol tidak diverifikasi karena tidak ada dokumen. Baik itu alamat maupun keanggotaannya. Termasuk data-data domisili kantor, kepengurusan, juga keanggotaan. “Kalau di daerah hanya cross cek saja, mestinya bila parpol sudah terdaftar di pusat, dokumenya sampai ke daerah. Tapi ini tidak ada dokumennya. Sehingga yang bersangkutan (tiga parpol) tidak terverifikasi di kita,” tambahnya.

Menjelang pemilu 2009 nanti (5 April), Cholis menyebutkan sedikit mengalami keterlamabatan. Yang salah satunya pada 7 Juni lalu terkendala pada pencocokan dan penelitian akibat anggaran dari pusat belum turun. Hingga saat ini tahapan pemilu, kata dia, belum sepenuhnya dilakukan. Bahkan untuk daerah pemilihan belum ditentukan.

“Peraturan KPU pusat tentang daerah pemilihan hingga saat ini belum juga turun. Memang ada aturan yang lama untuk daerah pemilihan sama dengan Pemilu 2004. Tapi tidak bisa begitu, karena ada perbedaan jumlah penduduk dan tidak cocok dengan kaidah asa keperwakilanan,” tuturnya. (tin)

Tebang Pohon Harus Izin

CIAWI TASIKMALAYA — Dinas Kehuatan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Tasikmalaya gencar menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Usaha Hutan Rakyat (TUHT). Termasuk perda tersebut disosialisasikan tingkat camat se-Tasikmalaya Utara yang meliputi Camat Kadipaten, Ciawi, Jamanis, Rajapolah, Sukahening, Cisayong, dan Camat Sukaratu di Aula Kecamatan Ciawi.

Kepala Bidang Bina Usaha Dishutbun Andi Ruswendi menjelaskan, pemberlakuan Perda No 8/2007 itu bertujuan mengendalikan lingkungan hijau agar tetap terjaga. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya penggundulan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Termasuk sulitnya mendapatkan udara segar.

Mengindari hal itu, Andi menyarankan agar masyarakat tidak sembarangan menebang pohon, sekalipun milik pribadi. Menurut dia, penebangan pohon harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah desa ataupun kecamatan. Dan izin menebang itu terdapat dalam Perda No 8/1007 tadi.

“Walaupun kebun atau hutan tersebut milik sendiri atau rakyat, tetapi kalau ditebang akan berpengaruh pada cuaca di lingkungan sekitar. Maka untuk menghindari hal itu, masyarakat harus meminta izin dulu sebelum menebang. Izin tersebut bisa ke desa atau kecamatan setempat,” jelasnya di hadapan para Camat.

Menurut Andi, tujuan pemberlakuan izin itu untuk memastikan adanya penanaman kembali pohon yang sudah ditebang. Dan izin itu diberlakukan untuk penebangan semua jenis pohon. “Minimal satu pohon yang ditebang harus ada satu tanaman pengganti,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Desa Citamba Kecamatan Ciawi Jajay Didi Rustandi SAg mengatakan, daerahnya sering kesulitan air bersih. Pasalnya sumber mata air habis tersedot tanaman pinus milik perhutani yang lokasinya berbatasan dengan Desa Citambal.

Untuk menanggulanginya, masyarakat berinisiatif menanam pohon jenis albasia. Tanaman tersebut diyakini bisa menyimpan cadangan air dan memberikan udara segar. “Penanaman itu kurang lebih 60 ribu pohon. Dan ditanam pada 2007 serentak oleh masyarakat dengan modal sendiri,” terangnya. (jul)

Nine Ball Hibur ABG Tasikmalaya

PLAZA ASIA TASIKMALAYA – Sore kemarin, pelataran parkir Asia Plaza disesaki kawula muda menyambut Nine Ball band yang manggung dalam perayaan Perjalanan Emas Gudang Garam. Band asal Kota Kembang Bandung itu membawakan delapan lagu dengan energik dan ekspresif.

Tak heran pukul 16.10 ketika Nine Ball naik panggung, para pengagumnya terpesona melihat aksi panggung Rey (vokal) dan kawan-kawannya. Para penonton tak henti-hentinya mengabadikan aksi panggung Nine Ball meski menggunakan kamera di handphone mereka. Dan berteriak “Rey…Rey…”.

Pada lagu Hingga Akhir Waktu sang vokalis Rey melakukan aksi nekat naik tiang panggung. “Terima kasih untuk kalian semuanya,” teriak Ray saat berada di puncak panggung kemudian dibalas penontong yang rata-rata kawula muda itu.

Ray juga melantunkan lagu berjudul Hanya Untukmu dan Tak Mampu. Lagu-lagu pop alternatif itu memaksa anak baru gede (ABG) Kota Tasikmalaya berjingkrak. Selain dihibur Naine Ball, para penonton juga dihibur band Bandung lainnya, Super Sonik. Dan diselingi dengan modern dance yang tak kalah memikat para pengunjung Plaza Asia kemarin sore.

Menurut Kepala Seksi Penjualan dan Promosi PT Gudang Garam, Arif Rahmat SH, perayaan ini serempak digelar di 350 kota dengan waktu yang serempak. “Pelaksanaan dan pembukaannya serempak pukul 14.00 WIB,” ujarnya kepada Radar.

Kota Tasikmalaya masuk dalam 3.500 kota se-Indonesia dalam perayaan Perjalanan Emas Gudang Garam ini. Untuk Kota Tasikmalaya, acara dipusatkan di pelataran parkir Asia Plaza yang menampilkan berbagai kreasi seni itu. Tak ketinggalan, acara sosial turut dilaksanakan melalui pemberian bantuan pendidikan kepada 50 siswa/i tingkat SD hingga SMA di Yayasan Taman Harapan. (sep)

Mega Restui Paket Herman-Dimyati

Untuk Maju Dalam Pilkada Banjar

BANJAR – DPP PDIP telah mengumumkan rekomendasi terhadap beberapa calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada 2008 mendatang. Salah satu rekomendasi itu adalah memasangkan dr Herman Sutrisno MM dengan Ahmad Dimyati menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar 2008-2013. Rekomendasi itu diumumkan kepada pers Rabu (25/6).

Anehnya Wakil Wali Kota Banjar H Akmad Dimyati SIP mengaku kaget mendengar kabar tersebut. Pasalnya hingga Kamis (26/6) pagi dia belum menerima informasi langsung dari DPP PDIP di Jakarta. “Kami akan secepatnya memastikan kebenaran informasi tersebut. Tapi saya sudah mendengar informasi langsung dari orang DPP tentang rekomendasi dirinya dicalonkan kembali menjadi walikota atau wakil walikota kalau pemaketan mah belum,” jelasnya.

Dimyati juga mengakui belum menerima legalitas formal penetapan rekomendasi tersebut. “Mungkin suratnya ada di sekretariat DPC PDIP Banjar. Karena staf saya memberitahu bahwa ada surat dari DPP, tetapi jelasnya saya belum tahu apakah itu surat rekomendasi atau apa, karena petugas di DPC tidak menyebutkan jenis suratnya,” terangnya diplomatis.

Dimyati belum berani melakukan lobi politik menghadapi Pilkada Bnjar ini. Pasalnya dia lebih fokus menuntaskan tugas-tugas pokok sebagai wakil walikota dan sebagai Ketua DPC PDIP Perjuangan. Menurut Dimyati, dalam Pilkada nanti koalisi sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintah dalam menjalankan pembangunan Kota Banjar.

Sementara itu dr H Herman Sutrisno MM ketika ditemui usai menghadiri penilaian lomba kelurahan tingkat provinsi di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja enggan berkomentar."Untuk urusan itu saya tidak tahu karena itu urusan internal PDIP. Jadi tidak tepat kalau bertanya kepada saya. Silahkan tanya saja sama Pak Dimyati,”ujar dr Herman sambil masuk ke dalam mobil dinas. (bmp)

Calon Pendamping Herman Harus Agamis

25 Ulama Sampaikan Aspirasi ke Wali Kota

BANJAR– Suhu politik menjelang Pilkada Kota Banjar mulai menghangat. Namun berbeda dengan Pilkada di Ciamis, justru bursa calon wakil wali kota yang diperebutkan. Sejumlah parpol melakukan manuver untuk bisa bersanding dengan dr Herman Sutrisno MM. Termasuk manuver sebanyak 25 kyai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Langensari (FKUL) yang mendatangi pendopo Kota Banjar Kamis (26/6) .

Rombongan ulama ini datang dengan menggunakan tiga kendaraan. Kedatangan mereka ingin bertemu langsung dengan dr Herman Sutrisno MM untuk menyampaikan aspirasi soal calon pendamping dalam Pilkada. Namun sayang kedatangan mereka bertepatan dengan kedatangan tim penilai lomba kelurahan dari propinsi Jawa Barat sehingga terpaksa para ulama tersebut menunggu di luar pendopo.

Baru sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 ke 25 kyai ini diterima wali kota. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu para Kyai ini menyampaikan beberapa butir aspirasi kepada wali kota yang telah resmi terpilih untuk maju dalam Pilkada menggunakan perahu Golkar.

Ketua rombongan FUKL, KH AH Rosidi Farisi MM MA menjelaskan, para ulama selama ini hanya menjadi komoditas politik saja saat pilkada dan pemilu. Oleh karena itu dirinya dan rekan-rekan yang lainnya sengaja datang ke pendopo untuk menyampaikan gerakan moral menghadapi pilkada nanti. "Ini adalah gerakan moral, tidak ada kepentingan politik atau tendensi apapun, ini murni keinginan para kyai,” tegasnya.

Lebih lanjut kata KH Farisi dalam kesempatan itu para kyai juga menyampaikan kriteria figur yang harus digandeng oleh dr Herman untuk jadi wakil walikota dalam pilkada nanti.."Selain tausiyah, kami juga memaparkan sejumlah kriteria figur yang harus dijadikan sandaran jika pak dokter mau merekrut pendamping. Diiantaranya harus harus agamis, visioner, kapabel dan akseptabel, memiliki jiwa manajerial birokrasi dan harus mampu bekerja sama dengan wali kota" tegasnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam ini mengatakan, para ulama juga menuntut agar Pilkada Kota Banjar nanti jangan ada yang menggunakan simbol-simbol agama yang justru hanya akan memecah belah umat Islam.

Menanggapi tuntutan para Kyai, dr Herman Sutrisno, kriteria figur yang di ungkapkan para Kyai akan menjadi bahan masukan dalam menentukan pilihan nanti. “Yang terpenting bagi kami setelah Pilkada tidak ada kericuhan antar elit. Kalau ada aspirasi itu sah-sah saja,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu wali kota juga meminta jangan berbicara nama orangnya dulu. Pasalnya saat ini dia sedang berpikir akan bergabung dengan partai yang mana yang nantinya mampu menjadi peneduh bagi masyarakat Kota Banjar. "Yang jelas saya ingin Banjar tetap kondusif dan tidak bergejolak baik saat atau pun usai pilkada nanti,” pungkasnya. (kun)

Biji Jarak Dihargai Rp1500/Kg

Dirut PT APMA Zacky Maulany bersama perwakilan petani jarak pagar dari kelompok Sukamekar, Pataruman. disaksikan oleh Ketua KG KTH Banjar, Hadma dan Kabid Hutbun Heri, di perkantoran Cikadu, Kamis (26/6) .

BANJAR - Para petani jarak pagar yang tergabung dalam kelompok tani Sukamekar Desa Pataruman Kecamatan Pataruman menjual biji jarak pertama kali kepada PT Adhikarya Prima Mandiri Abadi di Dinas Pertanian Kota Banjar, Kamis (26/7).

Menurut Kabid Hutbun Dinas Pertanian dan tananaman pangan dan Hutbun Kota Banjar Heri kelompok tani yang menanam jarak ada 17 kelompok dengan total anggota sebanyak 1378 orang dan total tanaman jarak 343.750. “Namun yang sudah siap panen baru 170 kg,” jelasnya.

Dikatakan dia, dengan penjualan perdana ini gairah para petani jarak kembali meningkat. Pasalnya selama ini para petani takut jarak pagar tak laku di pasaran. Sementara itu ketua Koperasi gabungan Kelompok Tani Hutan Hadma mengatakan disamping untuk penggunaan energi konsumsi sendiri.

Para petani agak kebingunan dengan penjualan produksi biji jarak pagar dan itu sempat membuat petani patah semangat.“Kalau pemasarannya jelas kami akan tambah semangat menanam jarak tersebut,” katanya.

Sementara itu dirut PT APMA Zacky Maulany mengatakan, pihaknya telah memberikan pemahaman kepada para petani tentang jarak pagar. ”Kami membeli biji jarak press dari petani dikota banjar dengan harga Rp1500/kg. Kami siap menampung dengan jumlah besar produksi biji jarak dari Kota Banjar. (bmp)

Ahmadiyah Diminta Jangan Eksklusif

BANJAR – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjar KH Iskandar Efendi SHi meminta semua pihak menerima diktum-diktum yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama(SKB) antara Mendagri, Menteri Agama, dan Kejagung. "Semua harus mau lapang dada menerima SKB ini karena aparat penegak hukum telah memiliki koridor untuk menindak JAI jika melanggar SKB itu,” tegasnya kepada Radar, kemarin.

Pimpinan Pondok Modern Nurul Haromain ini mengatakan, biasanya yang sering menimbulkan masalah adalah sikap dari para pengikut JAI. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan keresahan, KH Iskandar meminta seluruh jamaah Ahmadiyah agar mematuhi isi SKB dan kembali ke jalan yang benar. "Masalah itu kerapkali muncul justru dari JAI itu sendiri, seperti yang sudah-sudah, dan saya harap untuk kali ini para pengikut JAI tidak melanggar SKB dan kami tetap himbau agar mau kembali ke jalan yang benar,” tandasnya

Ditambahkan KH Iskandar, kini pihaknya bekerja sama dengan MUI terus menyosialisasikan isi diktum SKB kepada masyarakat. Bahkan pihaknya telah mengundang sebanyak 130 jamaah Ahmadiyah se-Kota Banjar untuk diberikan wawasan dan pembinaan serta menyosialisasikan SKB kepada mereka. "Mereka kita berikan pembinaan agar sadar bahwa pemahaman yang mereka ikuti itu adalah salah,” tegasnya .

Menurut Iskandar hadir dalam kesempatan itu Kapolresta Banjar AKBP. Drs. Tomex Korniawan yang memebrikan paparan SKB dalam perspektif kamtibmas sebagai aparat penegak hukum, tidak hanya itu saja, FKUB juga mendatangkan Wali Kota Banjar dr H Herman Sutrisno MM yang mengulas SKB dalam perspektif politis yang dikaitkan dengan otonomi daerah dan pembangunan Kota Banjar

"Ketua MUI Kota Banjar KH Munawir Ar, MA yang mengupas tentang batasan-batasan antara ikhtilaf dan ijtihad dalam islam, selain itu ketua komisi fatwa KH Nastir Gazali juga membeberkan tentang latar belakang kesesatan ahmadiyah, dari mulai sejarah dan aturan-aturan yang menyimpang yangmasih dianut oleh para jamaah ahmadiyah" tegasnya.

Tidak hanya itu saja, seluruh ketua ormas Islam seKota Banjar pun turut diundang, namun satu hal yang disayangkan oleh KH Iskandar, para jamaah ahmadiyah yang diundang ini tetap enggan untuk melakukan shalat dhuhur berjamaah di masjid agung Banjar. “Dengan alasan masih ada kesibukan ternyata mereka enggan sholat berjamaah, jadi mereka masih bersikap eklusif,” pungkasnya. (kun)

Toko Baju Dijebol Maling

Dua orang satpam Pasar Manis sedang menunjukkan pintu yang dijebol maling, kemarin.

CIAMIS – Satu unit toko pakaian di Blok B No 133 Komplek Pasar Manis Ciamis dibobol maling, Kamis (26/6). Sebagian pakaian yang berada di toko itu beserta 5 kodi kerudung diembat sedangkan sisanya diacak-acak. Kerugian pun ditaksir mencapai Rp5 juta.

Insiden ini baru diketahui sekitar pukul 07.00 oleh pemilik toko pakaian lainnya, Ny Iyus (30) saat dirinya hendak membuka toko miliknya. Dia ketika itu melihat pintu toko yang terbuat dari kayu milik Hj Eti (40) dan H Mahdar (45) warga Kampung Bangunsari RT 01/07 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis sudah terbuka. Ny Iyus pun tak berani memeriksanya sehingga langsung melaporkannya ke satpam. Terlebih, dia melihat empat engsel kunci gembok di toko itu telah rusak.

“Saat saya tengah membuka gebyog saya, saya melihat pintu toko milik Hj Eti sudah terbuka dengan kunci gemboknya dalam keadaan rusak. Saya kaget melihatnya, sehingga langsung saja lapor ke satpam dan warga lainya. Untungnya, tidak lama kemudian pemilik tokonya pun datang,” ujarnya.

Sementara Komandan Regu Satpam Pasar Manis Opin Arifin menduga, kejadian ini terjadi menjelang waktu Subuh. Sebab kali itu situasi keamanan hanya dijaga oleh seorang petugas, yakni Dedi Leo. “Saya menduga pelaku lebih dari dua orang dan pastinya menggunakan kendaraan. Karena bila baju sebanyak itu pasti cukup berat bila harus diangkat sendirian. Tidak menutup kemungkinan juga para pelakunya sudah melakukan pengintaian sebelumnya, sehingga saat beraksi tidak ketahuan siapa pun,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya selaku petugas Satpam Pasar Manis mengingatkan seluruh pemilik toko agar lebih berhati-hati dan senantiasa waspada. Apalagi kejadian ini bukan hanya kali ini saja terjadi di Pasar Manis Ciamis. (isr)

Jeje Siap Berkompetisi

CIAMIS KOTA – Setelah resmi mendapatkan restu dari Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk manggung dalam perhelatan Pilkada Ciamis, Ketua DPC PDIP Ciamis Jeje Wiradinata menyatakan diri siap mengemban amanat itu. Meskipun harus berkompetisi memenangkan simpatik warga dengan calon-calon lainnya.

Malahan dengan banyaknya calon yang muncul, kata pria asal Pangandaran ini, menjadi sebuah dinamika positif bagi perkembangan perpolitikan Ciamis. Karena masyarakat bisa memilih figur sesuai dengan aspirasi dan hati nuraninya. “Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan keras di kehidupan nelayan, yang selalu percaya akan takdir Tuhan, saya tidak merasa gentar dengan para calon lain dan akan siap mengemban amanat yang diberikan pimpinan,” terangnya.

Baginya, justru dengan banyaknya calon menjadi sebuah keuntungan bagi dirinya dalam memuluskan langkah menuju kursi Ciamis 1. Yakni akan kebih berkonsentrasi dalam menjaring aspirasi masyarakat. Makanya pihaknya saat ini tinggal menjaring calon pasangan untuk mendampinginya dalam posisi Calon Wakil Bupati Ciamis.

“Partai Golkar mengusung Pak Engkon di C-1 dan PDI Perjuangan juga mengusung Saya untuk di C-1, sehingga koalisi Konje atau Jekon yang diwacanakan orang itu tidak mungkin terlaksana. Kami saat ini tengah mencari pendamping dari partai lain yang hasil pemaketannya bisa diterima oleh masyarakat dengan harapan mampu menciptakan pemerintahan yang baik,” kata pria berkumis tipis ini.

Terkait dengan koalisi dengan partai lain, dia menjawab tidak menutup kemungkinan dengan F-27 ataupun dengan PKS. Karena PDIP, PPP dan Golkar sudah mengusung calonnya masing-masing untuk duduk di posisi C-1. “Saat ini sudah, sedang dan akan berkomunikasi dengan partai lain. Baik dengan PKS maupun dengan F-27,” ujar Jeje yang juga Ketua DPRD Ciamis.

Sementara itu Ketua Barisan Muda PAN Kabupaten Ciamis Hendra S Mascusi mengharapkan agar calon-calon memilih pasangannya yang sepadan. Yakni antara politisi dengan birokrasi. “Kami berharap para politisi atau pun partai yang mau mencalonkan secepatnya melangkah dan merealisasikannya, tidak hanya sekadar wacana,” ucapnya. (ttm)

Kidim Merasa Ditinggal PKS

CIAMIS– Kidim Noeryana mengaku merasa ditinggalkan oleh PKS, dalam proses penjaringan pilkada yang diadakan partai itu. Dia mengaku merasa ada perlakuan beda dari para fungsionaris PKS kepada para calon yang telah melamar ke partai putih itu.

Pasalnya, selama ini namanya tidak pernah disambit-sambit atau bahkan diekspos oleh fungsionaris partai sebagai salah seorang bakal calon. Padahal dirinya yang telah lama menjadi simpatisan, tak kalah gigihnya berjuang demi kemajuan partai.
“Sebagai seorang bakal calon yang secara resmi melamar, sewajarnya nama saya turut diperkenalkan dan disosialisasikan ke para simpatisan dan fungsionaris partai. Namun ternyata hingga saat ini saya merasa dianaktirikan. Nama-nama calon lain yang telah mendaftar sudah sering dimunculkan di media. Sementara saya kurang disosialisasikan,” terang pria asal Kecamatan Cijulang ini.

“Kalau berbicara kontribusi ke partai, saya sudah banyak ikut andil membesarkannya. Namun memang itu urusan internal sehingga tak pernah muncul ke permukaan. Untuk itu saya berharap kepada partai untuk berlaku adil,” sambung dia.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKS Didi Sukardi AMd Ak menyatakan, Kidim baru beberapa hari mendaftar dalam pencalonan bupati dan wakil bupati yang dijaring oleh PKS. Makanya, wajar apabila partai kurang mensosialisasikannya. Meski demikian, PKS akan berusaha untuk berlaku adil terhadap semua calon yang melamar.

“Sebetulnya tidak ada program khusus untuk mensosialisasikan bupati atau wakil bupati. Nama-nama calon yang mencuat ke media karena wartawan saja yang menanyakan kepada kami,” kilahnya. (ttm)

Banyak Warga Cabut Dukungan

Ruhiyat memperlihatkan formulir B9PKWK-KPU sebagai formulir bantahan mendukungan saat proses verifikasi faktual berkas calon independen, kemarin.

Hasil Verifikasi Faktual Calon Independen

BAREGBEG CIAMIS – Sejumlah PPS mengaku kebingungan dengan adanya verifikasi faktual yang harus memeriksa berkas-berkas milik calon bupati maupun wakil bupati yang melalui jalur indepeden. Sebab tidak adanya penjelasan khusus mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Terlebih dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak menemukan berbagai kendala. Seperti dukungan ganda, mengaku tak menyatakan dukungan, atau KTP yang bersangkutan telah usang, pindah domisili dan lainnya. Mereka khawatir masalah-masalah ini bakal menjadi bumerang bagi mereka.

Seperti terjadi di PPS Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg. Petugas PPS yang memverifikasi bukti dukungan mendapatkan keluhan bahwa ada masyarakat yang tercantum menyatakan dukungan, namun setelah verifikasi ternyata yang bersangkutan membantahnya. Selain terdapat dukungan ganda.

“Ada dua orang warga yakni Endang Abdul Wahid dan Nana Suryana warga Dusun Ciwahangan RT 02/09 Desa Baregbeg. Endang tercantum memberikan dukungan kepada pasangan Ipung Purwana dan Saefuddin dengan nomor dukungan 407. Sedangkan Nana, nomor dukungan 405. sayangnya, keduanya merasa tidak memberikan dukungan kepada pasangan Ipung Purwana dan Saefuddin,” terang Ketua PPS Desa Baregbeg Ruhiyat, kemarin.

Menurutnya, kejadian ini banyak juga terjadi di daerah-daerah lain. Para petugas verifikasi banyak yang mengaku angkat tangan dengan temuan-temuan mereka karena mereka lah yang malah dipermasalahkan oleh masyarakat.

Hal serupa terjadi di PPS Sukasirna Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang. Seperti dikatakan Agus Efendi, dirinya menemukan ada warga yang tidak merasa memberikan dukungan tapi dalam verifikasi faktual tercantum nama-namanya. “Awalnya sebelum ada verifikasi faktual, beberapa warga Dusun Sindangmangu Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang mengumpulkan KTP.

Sepengetahuan masyarakat, KTP yang mereka serahkan guna syarat adanya pemberian bantuan pembangunan Mesjid An Nur. Tapi saat didatangi, mereka malah tercantum sebagai pendukung kepada pasangan calon bupati Afandi Permana dan Koko Komarudin,” papar dia.

Saat dikonfirmasi kepada Ipung Purwana yang maju menggunakan jalur independen berpasangan bersama Saepudin, Ipung mengatakan merasa tidak keberatan dengan adanya temuan itu. Meskipun akhirnya warga yang sebelumnya terhitung sebagai pendukungnya, akhirnya mencabut dukungannya. “Makanya ada verifikasi faktual. Kegunaannya, kalau-kalau ada masyarakat yang tidak merasa membuat dukungan bisa membuat surat pernyataannya. Itu kembali lagi diserahkan kepada masyarakat,” terangnya.

Sedangkan Anggota KPU Ciamis Nanang Herdiana berkata, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada PPS dalam proses verifikasi ini. “Kami tidak turut campur dengan verifikasi ini. Silahkan PPS memverifikasi sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada,” kilahnya. (ttm)

Kadisdik Laporkan KMRT ke Polisi

Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) "disegel" massa KMRT yang melakukan aksi demontasi ke kantor tersebut beberapa hari lalu.

Merasa Difitnah Soal Pemotongan DAK

TASIKMALAYA – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Tasikmalaya, H Abdul Kodir mengaku sudah melaporkan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasik (KMRT) ke Mapolresta Tasikmalaya. Hal ini terkait dugaan pencemaran nama baik dirinya serta nama baik lembaga pendidikan.

“Saya merasa difitnah dengan judgement pihak KMRT yang memvonis saya telah mengkorupsi uang DAK sebesar 3,6 miliar. Saya laporkan KMRT telah melakukan pencemaran nama baik saya sekaligus lembaga pendidikan yang sangat terhormat,” tandas Kodir, kemarin.

Selain itu Kodir menjelaskan, tidak ada potongan tentang alokasi DAK pendikan. Menurutnya hal itu dilihat dari bukti penerimaan dana di masing-masing kepala sekolah. “Semuanya pas menerima Rp250 juta. Karena jika ada kekurangan dana, justru saya yang akan mempertanyakan ke bank. Tapi sampai saat ini saya tidak menemukan fakta dan laporan dari para kepala sekolah yang menyatakan uang DAK berkurang. Saya sudah mengkoordinasikan hal ini dengan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk mengecek di mana adanya kebocoran DAK tersebut,” terang dia.

Kadis kembali menegaskan, siap berdiskusi dan berdialog dengan siapa pun seputar dunia pendidikan. “Saat KMRT melakukan aksi, saya memang sedang berada di Jakarta, membahasa dana BOS. Bahkan ada surat tugasnya. Setiap saran dan kritik bisa disampaikan dengan cara sopan, karena lembaga pendidikan selalu terbuka menerima saran dan kritik dari siapa pun,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan, DR H Iis Marwan MPd menjelaskan, hingga saat ini belum ada komite sekolah yang mengelukan tentang penyelewengan DAK. “Saya pasti akan langsung melaporkan jika ada keluhan dari komite sekolah. Dari pantaun di beberapa sekolah, sarana fisik sudah sangat bagus. Saya heran saat bidang pendidikan di Kabupaten Taikmalaya sedang meningkat dari segi kualitas, justru ada kalangan yang seakan menghambat,” jelasnya.

Di pihak berbeda, terkait langkah yang diambil kadisdik melaporkan KMRT ke mapolresta, Presiden KMRT Jamaludin menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan masalah pribadi. Tetapi juga sudah menyangkut institusi rakyat. Menurut dia, pelaporan itu menunjukkan pemerintah sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat.

“Rakyat datang karena ingin pemerintahnya bersih dari praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, red). Kalau pemerintah bersikap seperti itu, ok! bupati (Tatang FH, red) menang secara politis. Tapi kekuatan rakyat tidak akan pernah mundur sejengkal pun,” tantangnya.

Terkait langkah yang diambil Disdik, Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya AKP Andri Kurniawan SIK membenarkan telah menerima laporan resmi dari Kadisdik. Dan kini pihaknya akan melakukan langkah-langkah secara prosedural. “Sebelumnya, pihak Disdik telah berkoodinasi hingga akhirnya melaporkan secara resmi. Waktunya kalau tidak salah kemarin (Selasa 25/6),” ungkapnya. (rip/dir/dem)

Sekjen SPP Agustiana Bebas

Bentuk 6.000 Laskar Penyelamat Hutan

GARUT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Pasundan (SPP) Agustiana dinyatakan bebas. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat memasukkan nama Agustiana dalam daftar pencarian orang (DPO). Bahkan, Agustiana ditetapkan sebagai tersangka illegal logging (perusakan hutan). Kebebasan Agustiana disambut tangisan kegembiraan anggota SPP yang berkumpul di Sekretariat SPP Jalan Raya Samarang, Garut, kemarin.

Di depan anggotanya, Agustiana menceritakan proses kebebasan dirinya. “Setelah saya ditetapkan dalam DPO, saya datang ke Polda Selasa (24/6) pukul 19.00. Saya datang menyerahkan bukti-bukti kelegalan organisasi SPP dari mulai AD/ART, akta notaris SPP, alamat sekretariat dan foto-foto SPP dalam memperjuangkan masalah tanah untuk rakyat,” tuturnya.

Kata dia, berkas tersebut diserahkan langsung ke Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Susno Duadji. “Saya serahkan langsung ke Kapolda dan Pak Kapolda bilang harus menyerahkan berkas itu ke Bagian Serse (Direktorat Reserse dan Kriminal, red),” ujar dia.

Lantas Kang Agus --sapaan akrab Agustiana-- menyerahkan semua berkas ke Bagian Reserse. Saat itu dia pun ditanya beberapa hal. “Dari hasil pemeriksaan itu saya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan perusakan dan illegal logging di kawasan hutan Cigugur (Ciamis),” ungkap dia.

Agus menyatakan dirinya pun dimasukan dalam DPO atas tuduhan sebagai pelaku illegal logging dan perusakan hutan Cigugur. “Sangkaan itu dibuktikan dengan adanya bendera SPP dan pos yang bertuliskan SPP. Padahal di sana belum ada organisasi kita. Makanya saya jadi bebas,” tandasnya.

Setelah menjalani pemeriksaan dan sempat ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, ada tuduhan lain. “Ada saksi-saksi diantaranya mengenai tuduhan saya kebal hukum. Padahal dipanggil polsek pun saya datang,” terang dia.

Kebebasan itu ternyata memicu Agus untuk lebih konsentrasi dalam pengamanan hutan dan mengusut kasus kerusakan hutan. “Kejadian ini membuat saya bertekad di depan Kapolda Jawa Barat akan membentuk 6.000 laskar Penyelamat Hutan dan Lingkungan. Saya tunjuk sebagai komandannya, Ai Sumarni. Ke-6.000 laskar ini akan disebar di beberapa kabupaten yang terdapat kawasan hutannya,” tegas dia.

Selain membentuk laskar, dirinya akan menantang kelompok-kelompok yang mengaku pecinta alam serta pemerhati lingkungan untuk berlomba dalam reboisasi. “Saya tantang mereka yang mengaku pecinta alam dan pemerhati lingkungan untuk berlomba dalam reboisasi kawasan hutan,” ucap dia.

Agus juga berencana membentuk tim investigasi yang terdiri dari Walhi, LBH Bandung, LBH Semarang, Telapak, JKPP, Aliansi Adat Semarang dan lainnya. Tim itu akan menginvestigasi dugaan korupsi di tubuh Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. (abi)

Tiga JAM di Ujung Tanduk

Kamis Jaksa Agung Janji Jatuhkan Sanksi

JAKARTA – Kejaksaan Agung berjanji bertindak tegas terhadap para jaksa yang terkait kasus Artalyta Suryani alias Ayin. Meski belum berhasil memintai keterangan Ayin, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat Kejagung hari ini.

Pernyataan Hendarman tersebut diungkapkan dalam rapat kerja antara jajaran Kejagung dan Komisi III (bidang hukum) DPR yang berlangsung kemarin hingga tadi malam. Rapat itu berlangsung secara maraton mulai pukul 10.00 dan berakhir sekitar pukul 24.00 tadi malam. ”Meski dia (Ayin, red) tidak diperiksa, kami sudah memutuskan untuk jabatan yang bersangkutan (para jaksa yang terkait kasus itu, red). Jadi, besok (hari ini, red) sudah ada keputusan tentang keterlibatan pejabat dengan Artalyta,’’ ujar Hendarman.

Kejagung, lanjut dia, sebenarnya masih ingin mendengarkan keterangan istri bos Gadjah Tunggal Suryadharma itu. Tujuannya, mengukur derajat kesalahan beberapa jaksa yang dinilai memiliki hubungan dengan Ayin. Namun, hal itu terkendala belum diterimanya izin secara tertulis dari majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan perkara Ayin dalam kasus suap jaksa BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Seperti diberitakan, tiga jaksa senior diduga melanggar PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri terkait hubungannya dengan Ayin. Ketiganya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Untung Udji Santoso, JAM Intelijen Wisnu Subroto, dan mantan JAM Pidana Khusus (Pidsus) Kemas Yahya Rahman. Sebelumnya mereka menjalani pemeriksaan internal oleh jajaran pengawasan yang dipimpin langsung JAM Pengawasan M.S. Rahardjo.

Namun, Hendarman menggarisawahi, keputusan yang akan diambil hari ini hanya sebatas memindahkan pada jabatan tertentu alias mencopot mereka dari jabatan sekarang. Sebab, untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan PP 30/1980, misalnya pemecatan, masih harus menunggu hasil persidangan Ayin dan Urip Tri Gunawan. Hal itu pernah dilakukan Hendarman terhadap Kemas Yahya Rahman yang digeser dari jabatan JAM Pidsus dan M. Salim dari posisi direktur penyidikan pada JAM Pidsus beberapa hari setelah jaksa Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari hasil persidangan itulah, lanjut Hendarman, pihaknya dapat mengetahui apakah uang suap USD660 ribu yang diterima Urip karena ada pihak lain yang menyuruh atau ikut dalam pembagian uang tersebut atau tidak. ’’Bukan menunda (hukuman, red), tapi menunggu apa yang ada dalam persidangan karena ini akan berkembang,’’ terang alumnus Fakultas Hukum Undip, Semarang, itu.

Mantan JAM Pidsus tersebut menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang terbukti melanggar peraturan. Namun, itu harus didasari alasan yang kuat. ’’Kalau fondasinya belum kuat, saya bisa salah sendiri. Apa hanya gara-gara percakapan ’good…very good itu’ orang bisa dipecat (dari PNS, red),’’ urai Hendarman, sembari mengutip salah satu rekaman pembicaraan antara Ayin dan Kemas. Menurut dia, dirinya bisa dituntut jika memberikan keputusan tanpa dasar yang kuat.

Namun, Hendarman mengelak ketika didesak wartawan tentang siapa saja yang akan mendapat sanksi tersebut. Begitu juga mengenai bentuk sanksinya. ’’Besok saja. Besok (hari ini, red),’’ elaknya saat istirahat untuk makan siang kemarin.

Dari pengamatan koran ini, ada yang berbeda dalam jajaran pejabat eselon I yang mendampingi Hendarman di DPR kemarin. Tidak tampak JAM Datun Untung Udji Santoso dalam rombongan Kejagung. Posisi Untung digantikan Sesjamdatun Suhartoyo. Dia duduk di nomor empat di kiri Hendarman setelah Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin, JAM Intelijen Wisnu Subroto, dan JAM Pidana Umum (Pidum) Abdul Hakim Ritonga. Di kanan Hendarman berturut-turut adalah JAM Pidsus Marwan Effendy, JAM Pembinaan Parmono, dan JAM Pengawasan MS Rahardjo.

’’Pak JAM Datun (Untung Udji, red) sedang berhalangan,’’ kata Hendarman tanpa merinci lebih jauh. Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin yang ditemui saat skors rapat sekitar pukul 17.00 juga menolak menjawab. Dia malah tersenyum saat ditanya keterkaitan tidak hadirnya Untung Udji dengan rencana diputuskannya nasib tiga jaksa senior hari ini.

Secara struktural, jika seorang JAM dinonatifkan, posisinya akan digantikan Sesjam sebagai pelaksana tugas. Ketika Jawa Pos mencoba memberikan selamat kepada Sesjamdatun Suhartoyo, dia malah tersenyum. ’’Belum... belum,” katanya.

Selain Untung Udji, Kemas Yahya tidak tampak di jajaran staf ahli jaksa agung yang mengikuti raker tersebut. Sebab, mantan Kapuspenkum Kejagung itu tengah menjadi saksi dalam persidangan Ayin di Pengadilan Tipikor.

Desakan agar ada tindakan tegas dari jaksa agung menjadi topik hangat dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap itu. Gayus Lumbuun dari FPDIP, misalnya. Dia meminta jaksa agung langsung menindak mereka yang telah menyimpang dari aturan. ’’Lakukan penonaktifan sambil menunggu proses hukum. Jaksa Agung harus memiliki sebuah keyakinan bahwa itu untuk perbaikan,’’ tegas Gayus.

Anggota Komisi III yang lain, Patrialis Akbar, malah meminta jaksa agung tidak hanya memberikan sanksi administrasi, namun juga berlanjut pada sanksi secara pidana. ”Kalau hanya administratif, nggak efektif,’’ kata politikus PAN itu.

JAM Intelijen Wisnu Subroto menyatakan pasrah atas rencana penjatuhan sanksi hari ini oleh jaksa agung. ’’Kalau nama saya disebut (terkena sanksi, red), itu terserah pimpinan saja,’’ katanya.
Namun, dia menyatakan tidak terlibat secara langsung dan tidak mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. ’’Nama saya kan tidak disebut Ayin. Salah saya apa?” imbuhnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, JAM Pengawasan MS Rahardjo mengatakan, indikasi awal pelanggaran baru ditemukan pada JAM Datun Untung Udji Santoso dan mantan JAM Pidsus Kemas Yahya Rahman.

Selain memberikan keterangan tentang rencana hari ini, Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam raker tersebut juga mengklarifikasi tentang adanya skenario untuk mengamankan Ayin dari penangkapan KPK. Seperti diberitakan sebelumnya, Hendarman juga membantah adanya skenario tersebut. Rencana penangkapan itu dilakukan karena melihat adanya suatu tindak kejahatan yang didiamkan, yakni si penyuap tidak ditangkap KPK, namun penerima suap ditangkap.

Raker jaksa agung dengan Komisi III DPR kemarin sempat diwarnai kehadiran tujuh perempuan seksi yang tergabung dalam Solidaritas Wanita Tuntaskan Korupsi dan Suap di Indonesia. Maksud kedatangan mereka ialah memberikan dukungan kepada jaksa agung agar tegas dalam menuntaskan berbagai problem korupsi dan suap. Bingkisan berisi beberapa macam obat kuat pun hendak diberikan kepada Hendarman. Namun, aksi itu urung dilakukan karena mereka segera diamankan petugas pamdal (pengamanan dalam) DPR. (fal/nw)

BIN Sebut FY Otaki Demo Anarkis

JAKARTA – Pemerintah menengarai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang berbuntut anarkis dua hari lalu (24/6) tidak murni. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyatakan pihaknya sudah mengindikasikan hal itu sebulan lalu. ’’Ada rencana kendaraan berpelat nomor merah milik pemerintah menjadi sasaran pembakaran dalam unjuk rasa. Itu sebulan lalu dan ternyata pembakaran mobil tersebut terjadi sekarang,’’ ujarnya dalam rapat terbatas bidang politik dan keamanan di kantor Menko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Selain Syamsir, rapat yang dipimpin langsung Menko Polhukam Widodo AS tersebut dihadiri Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto.
Menurut Syamsir, ada seseorang yang ikut mengoordinasi aksi-aksi demonstrasi menyatakan kepada dirinya secara pribadi bahwa akan terjadi chaos (rusuh). ’’Dia bilang pasti Pak, cepat lambat pasti chaos,’’ ungkapnya.

Orang itu kini berada di luar negeri. ’’Tak ada lagi di sini,’’ ujar purnawirawan mayor jenderal tersebut. Yang jelas, orang itu bukan pejabat.

BIN belum bisa melakukan apa-apa karena saat itu belum ada bukti. Apalagi, tidak ada undang-undang intelijen yang mengatur tentang penangkapan orang. Yang berwenang menangkap hanya institusi kepolisian. ’’Tapi, nanti kalau pulang, kami tangkap lah,’’ tegasnya.

Saat dikejar wartawan siapa namanya, Syamsir menyebut inisial. ’’Inisialnya FY. Sudah ya, nanti ribut lagi kayak dulu,’’ katanya.

Kepala BIN memang beberapa kali menyebut adanya pihak-pihak yang ingin membuat kacau. Sebelumnya, mantan menteri disebut sebagai dalang aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang merasa dituding malah ikut berunjukrasa turun ke jalan.

Menko Polhukam Widodo AS menyatakan, unjukrasa yang diwarnai tindakan anarkis dan kekerasan sengaja diciptakan. ’’Tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis tersebut tidak sesuai ketentuan dalam UU, sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum,’’ katanya. Aksi tersebut dinilai melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa diancam pasal dalam KUHP.

Nama aktivis yang dekat dengan inisial FY adalah Ketua Dewan Tani Indonesia Ferry Yuliantono. Organisasi Dewan Tani Indonesia (DTI) merupakan salah satu organisasi yang ikut dalam aksi. Selain itu, Ferry terlibat dalam Komite Indonesia Bangkit (KIB) sebagai Sekjen. Organisasi itu dipimpin Rizal Ramli.

Saat dihubungi Jawa Pos tadi malam, Ferry mengaku sedang berada di Guangzhou, Tiongkok. ’’Saya diundang All-China Youth. Saya di sini sejak sembilan hari lalu,’’ jelas Ferry.

Bagaimana tanggapan soal inisial FY yang disebut Syamsir? ’’Kalau dilihat inisialnya, nama saya memang cocok. Selain itu, saya juga Sekjen KIB yang sejak awal secara terbuka menolak kenaikan harga BBM,’’ katanya.

Dia mengungkapkan sejak awal, KIB menawarkan jalan tengah kepada pemerintah. ’’Kami tawarkan alternatif solusi tanpa harus menaikkan harga BBM. Tapi, tidak digubris. Saya rasa, apa yang terjadi di masyarakat merupakan kemarahan dan sikap pembangkangan kepada pemerintah yang sah,’’ ungkapnya.

Sebelum pengambilan hak angket, KIB aktif bertemu sejumlah fraksi di DPR. ’’Saya ketemu PDIP dan PKB,’’ kata Ferry. Saat itu, dia menjelaskan, selain parlemen, ada organisasi masyarakat yang mengawal proses hak angket. KIB juga mengundang tokoh-tokoh nasional untuk jumpa pers seminggu sebelum aksi yang berakhir anarki.

Apakah benar ada skenario rusuh? Ferry membantah. ’’Saya berlatar belakang aktivis mahasiswa, jadi bersentuhan dengan teknis aksi juga. Tidak ada rencana rusuh itu,’’ tegasnya.

Menurut dia, kondisi di lapangan berubah karena banyak hal. ’’Itu dinamika lapangan. Bisa jadi karena ada provokasi. Yang jelas, mahasiswa marah karena pemerintah tak mendengar,’’ ujarnya.

Soal kapan kembali ke tanah air, Ferry mengaku acaranya belum selesai. Siap ditangkap jika pulang? Dia menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan teman-teman sesama aktivis. ’’Nanti ada pembelaan hukum. Saya akan koordinasi dari sini dulu,’’ jelasnya. (rdl/tom/oki)

Amien: Hak Angket Penebus Dosa Politik

Amien Rais saat memberikan kuliah umum di Stikes Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan kemarin.

CIAMIS – Lolosnya hak angket di DPR RI, Selasa (24/6), mendapat respon positif dari mantan Ketua MPR RI Prof Dr Amien Rais MA. Dia menganggap hak angket bisa menebus dosa politik para anggota wakil rakyat. Hak angket juga merupakan berkah politik yang bisa melahirkan perspektif masa depan yang lebih bagus.

Dia menyatakan hak angket harus segera ditindaklanjuti dengan panitia khusus. Karena hak angket bisa menebus dosa politik seluruh anggota DPR. Selama ini anggota DPR tunduk dan membela para konglomerat dan menyia-nyiakan hak rakyat.

Dia mencontohkan undang-undang lahir dari rahim DPR. Dan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya menguntungkan korporasi asing. “Misalkan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,” terangnya seusai memberikan kuliah umum di Stikes Muhammadiyah Jl KH Ahmad Dahlan kemarin.

Kata Amien, keutamaan hak angket adalah bisa memanggil secara paksa mulai dari tukang mengantar surat sampai presiden. “Kalau hak angket ini bergulir akan terlihat betapa busuknya para pencoleng minyak dan yang terlibat di dalamnya. Karena telah semena-mena, secara ugal-ugalan menghancur sendi-sendi ekonomi bangsa.”

“Nanti akan segera diketahui berapa minyak yang diproduksi oleh Indonesia. Lebih gawatnya lagi akan diketahui berapa minyak yang digotong keluar negeri, sementara kita hanya diberi sisa-sisa, yang sebetulnya tidak masuk akal. Disamping itu akan ketahuan keuangan perminyakan di negeri ini yang sudah amburadul,” terangnya.

Dia memisalkan BP Migas seharusnya tahun ini menyimpan Rp225 triliun tapi sebesar Rp200 triliun raib. Tersisa hanya Rp25 triliun. Hal ini semua akan terbongkar. “Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari jantung kekuasaan. Tapi apakah hak angket ini akan sampai pada impeachment, saya tidak tahu,” terangnya.

Dia memberikan dukungan moril dan dukungan politik kepada tokoh-tokoh DPR yang masih bertahan. Dia berharap jangan sampai hak angket ini melempem dan kalah dengan amplop tebal dari eksekutif. “Karena ini sebagai penebus dosa politik, yang telah menelantarkan masyarakat dan bangsa dan lebih tunduk terhadap korporasi asing,” terangnya.

Dirinya menunggu keberanian dari presiden, apakah nantinya akan mangkir dengan mengirimkan menterinya saat pemanggilan. Bila mengirimkan menterinya --seperti melalui menko-- berarti stigma sebagai pemimpin yang bimbang itu benar adanya.

Sementara saat bedah buku karyanya denga judul Selamatkan Indonesia di Islamic Centre Jalan Kertasari Ciamis, kemarin, Amien mengatakan negara Indonesia sudah tidak berdaulat lagi. Setiap sektor kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi yang dalam keadaan dijajah.

Sumber daya alam yang berlimpah menghasilkan keuntungan bagi negara lain. “Jadi dianggap wajar bila Indonesia yang merupakan negara terkaya dalam sumber daya alam kedua setelah Amerika Serikat, namun masih banyak warganya yang miskin,” ujarnya. (ttm)

Tak Sampai Seret Hendropriyono

Penyelidikan Kasus Kematian Munir

JAKARTA – Penemuan soft copy surat dari Waka BIN M As’ad kepada terpidana kasus Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, tak serta merta menyeret orang nomor dua di tubuh telik sandi itu dengan kasus Munir. Apalagi langsung melibatkan Kepala BIN --saat itu-- Jenderal (pur) Hendropriyono. Alasannya, surat dari As’ad bukan perintah untuk membunuh.

Posisi As’ad yang berada di atas mantan deputi V/Penggalangan Mayjen (pur) Muchdi Purwoprajono, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, memunculkan desakan bahwa kasus Munir tidak hanya pada level Muchdi. Kasus itu juga mengenai pejabat di atasnya. ”Tapi, surat itu kan bukan surat untuk membunuh? Itu hanya surat dinas biasa yang bisa jadi disalahgunakan,” kata Wakapolri Komjen Pol Makbul Padmanagara usai upacara kenaikan pangkat di Mabes Polri kemarin.

Jenderal polisi bintang tiga itu sempat memegang kasus ini saat menjabat Kabareskrim. ”Yang terjadi pada kasus Munir itu hanya di level individu karena hukum itu mengatur barang siapa. Namun, bukan berarti kasus ini (pelakunya) hanya satu orang,” imbuhnya.

Lalu mengapa As’ad tidak dimintai keterangan soal suratnya itu? ”Kata siapa, belum?” jawab Makbul. Dia meminta supaya semua pihak menunggu perkembangan kasus ini di pengadilan kelak.

Begitu pula sikap Kapolri Jenderal Pol Sutanto saat ditanya soal posisi Hendropriyono. ”Dia (Hendro) diperiksa karena apanya? Terlibat di mananya?” ujar jenderal bintang empat itu.

Dia meminta setiap pihak tidak mengembangkan opini yang menyesatkan. ”(Media) jangan mengadili seseorang tanpa proses pengadilan. Bagaimana kalau hal ini menimpa keluarga kita?” imbuhnya. Karena tidak terlibat, Hendro tak akan dimintai keterangan oleh polisi.

Penyelidikan kasus Munir bergairah kembali setelah polisi menetapkan Muchdi sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi pada 7 September 2004 itu. Penahanan Muchdi dilakukan setelah korps baju cokelat itu menggenggam sejumlah bukti dan kesaksian baru.

Salah satunya soft copy surat dari As’ad yang ditujukan pada mantan Dirut Garuda Indra Setiawan yang isinya meminta Pollycarpus ditugasi sebagai corporate security di pesawat. (naz/nw)

Panitia Lelang Diisukan Mundur

Rencana Lelang Ulang Belum Jelas

TASIKMALAYA – Pasca-munculnya rencana lelang ulang semua (84 paket) proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tasikmalaya, dikabarkan sejumlah panitia lelang berniat mengundurkan diri. Namun kabar kurang sedap tersebut langsung ditepis Ketua Panitia Lelang Duddy Mulyadi.

Kata dia, hingga saat ini panitia masih bekerja seperti biasa. “Wah, yang benar saja kita mundur. Ini kan risiko pekerjaan, harus tetap dihadapi apa pun itu. Sekarang kita masih tetap bekerja. Kita tidak terpengaruh oleh rencana lelang ulang,” tegasnya.

Duddy menyatakan belum bisa berbicara banyak masalah lelang. “Yah nanti kita bicarakan lagi, yang jelas tidak ada pengunduran diri, semua tugas tetap dilakukan. Nanti pasti kita kabari lagi,” singkatnya ketika Radar hubungi melalui sambungan telepon kemarin.

Sementara rencana lelang ulang 48 paket proyek di PU belum jelas. Komisi D pun belum secara resmi merekomendasikan hasil kajian mengenai proyek kepada Wali Kota Drs H Syarif Hidayat MSi. “Saat ini (rekomendasi lelang ulang, red) belum disampaikan secara resmi,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Kota Tasikmalaya Zenzen Zaenudin kepada Radar, kemarin.

Zenzen juga mengatakan keputusan pelelangan ulang bergantung kepada wali kota. “Keputusan apa pun tetap ada pada wali kota sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Sementara dari dewan hanya sebagai rekomendasi,” tutur dia.

Di tempat lain, Komisi Pemantau Independen (KPI) Tasikmalaya menilai wali kota tidak konsisten mengakomodir kepentingan masyarakat umum. Mereka menuding wali kota lebih mengedepankan kepentingan elite pemborong dan rekanan. Ungkapan itu merupakan salah satu poin yang muncul dalam deklarasi KPI di Saung Eurih, Cikurubuk, kemarin. Dalam deklarasi itu, hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPI Endang Rusyanto, beberapa anggota presidium KPI. Antara lain, Agus Salim, Asep Endang Moh Syam, Andalususia, Dani Safari, Junaedi Al Gifari, Aan Farhan, Muslihudin dan Muhammad Taufik. (dir)

Penderita HIV/AIDS di Tasikmalaya Bertambah

Dadan Hamdani menunjukkan fase penderita HIV/AIDS mulai dari terinfeksi hingga mengidap AIDS.

CIHIDEUNG TASIKMALAYA– Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan. Data terakhir dari Dinas Kesehatan bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), jumlah penderita HIV/AIDS memasuki level konsentrat. Yakni tahapan dimana pemerintah harus sudah lebih fokus melakukan penangulangan dan pencegahan penyebaran penyakit tersebut.

Dadan Hamdani, pengelola program HIV/AIDS menyebutkan, pemkab melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai penyuluhan pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Sekaligus penanggulangan terhadap para penderita yang sudah dinyatakan positif HIV/AIDS. “Dari hasil test sukarela warga, diketahui sebanyak 24 penderita HIV dan beberapa sudah positif AIDS. Sedangkan dari data hasil survei dari tahun 2000 hingga 2007 diketahui ada 119 penderita HIV,” jelasnya.

Lanjut Dadan, fase terinfeksi HIV sekitar 3 hingga 10 tahun, kemudian masuk pada tahapan AIDS setelah lebih dari 10 tahun. “3 hingga 6 bulan pertama biasanya penyakit HIV belum bisa diketahui. Saat ini disebut window periode. Penderita Aids, biasanya tidak dapat bertahan hidup lebih dari dua tahun. Di Tasikmalaya para penderita ditangani di klinik Teratai RSUD,” paparnya.

Setelah ada Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2007 tentang upaya penanggulangan HIV/AIDS, proses penangulangannya melibatkan banyak pihak dari multisektoral. Yang saat ini tergabung dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Pemkab juga bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi narkoba berbasis pendidikan agama. “Di Kabupaten Tasikmalaya ada tiga tempat rehabilitasi penderita pecandu narkoba, dan beberapa di antaranya ada yang terkena HIV. Seperti inabah binaan Ponpes Suryalaya, yang ada di Pagerageung dan Sukahening, serta Ponpes Darul Iman di Sukaratu Galunggung,” pungkas Dadan.

Sementara itu Bagian Penyuluhan Narkoba bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan H Deddy Abdurachman menjelaskan, faktor tertinggi penyebab HIV/AIDS di Tasikmalaya masih dari Napza yang menggunakan jarum suntik. “Bulan April hingga Juni kemarin, Dinas Kesehatan telah melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba di 40 kecemtan se-Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya dapat ditarik kesimpulan bahwa narkoba telah menembus dinding sekolah dan dinding pesantren, atau sudah memprihatinkan. Dalam hal penyebaran HIV/AIDS, selain melalui penggunaan narkoba yang menggunakan jarum suntik secara bergantian, dan seks bebas. Saat ini saya mengkhawatirkan penyebaran melalui tukang cukur, karena bukan tidak mungkin ada penularan lewat pisau cukur jika ada luka,” paparnya. (rip)

Pertambangan Belum Tergarap Maksimal

TASIKMALAYA– Sumber daya alam (SDA) pertambangan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih belum tergarap secara maksimal. Beberapa pengusaha dan investor yang sempat meninjau ke beberapa lokasi, hingga saat ini belum menyatakan kesiapan menandatangani kontrak eksplorasi bidang pertambangan itu.

Ketua DPRD H Ruzhanul Ulum SE, saat ditemui Radar di ruangannya mengaku belum melihat keseriusan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi bidang pertambangan. “Hingga saat ini saya kira belum ada data yang mendetil tentang kandungan sumber daya alam tambang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tak heran jika investor yang datang tidak mendapatkan kepastian. Misalnya jumlah SDA tambang untuk bisa memenuhi eksplorasi berapa tahun, selain itu belum ada sarana penunjang seperti jalan atau dermaga,” jelasnya.

Pemerintah harus mau menganggarkan dana dua kali, yakni untuk penelitian kandungan SDA bahan tambang yang ada. “Jika potensi SDA bahan tambang di Kabupaten Tasikmalaya dapat digali dengan maksimal dan tetap memperhatikan dampak lingkungan, insyaalloh pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bisa meningkat,” kata Ruzhanul Ulum.

Selama ini legilatif kesulitan menjelaskan kepada para pengusaha dan investor yang berniat berinvestasi di Kabupaten Tasikmalaya. “Selama ini kami hanya bisa mengambarkan Kabupaten Tasikmalaya secara umum. Hal tersebut saya kira belum bisa menjawab keinginan para investor yang menginginkan data yang lebih detil dan spesifik,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, H Michbah melalui Kepala Bidang Pertambangan Taryo Rudiana, membenarkan hingga saat ini belum ada dana yang cukup untuk mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) tambang. “Anggaran APBD belum mampu membiayai upaya eksplorasi sumber daya alam pertambangan. Selama ini kami (Distamben, red) belum memiliki data mendetil tentang kandungan SDA tambang. Kami hanya bisa menjelaskan gambaran umumnya saja. Makanya bupati (Drs H Tatang FH, red) akan mengajukan dana bantuan ke pemerintah pusat untuk biaya eksplorasi,” jelasnya.

Lanjut Taryo, jika dana tersebut jadi dicairkan oleh pemerintah pusat, kemungkinan besar proses eksplorasi akan dilakukan LIPI. Karena SDM Distamben masih belum memadai. “Banyak tahapan untuk mengeksplorasi SDA tambang di Tasikmalaya. Selama ini Distamben baru melakukan tahapan pemetaan SDA yang ada. Kemungkinan akan dilakukan LIPI bersama Deptamben pusat,” pungkasnya. (rip)

Komisi A Tinjau Tasik Festival

***Terkait Perizinan, Parkir dan Keamanan

DADAHA - Delapan anggota Komisi A DPRD Kota Tasikmalaya ngalongok (meninjau) pelaksanaan Tasik Festival 2008. Mereka disambut Event Manager CV Mitra Karya, Armuna Alex di Stan Panitia, kemarin siang.

Deni Romdoni, ketua Komisi A menyebutkan kedatangannya tak lain untuk meminta penjelasan panitia terkait pengelolaan keamanan, perizinan dan perparkiran. Alasan ini diambil agar pelaksanaan Tasik Festival 2008 berjalan dengan baik. “Kita menginginkan pagelaran festival ini berjalan dengan baik. Masyarakat bisa terpuaskan dengan adanya even ini,” ujar Deni.

Beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi A diantaranya, pengelolaan parkir di area festival, izin pertunjukan salah satu permaianan yang belum juga turun, termasuk mekanisme pengamanan dan keselamatan pegunjung.

Menanggapi pertanyaan Komisi A, Event Manager CV Mitra Karya Armuna Alex kepada Radar mengatakan, pengelolaan parkir telah menjalin kerja sama dengan karang taruna wilayah Dadaha. Sedangkan untuk tiket perkir, Armuna Alex mengatakan bahwa dana parkir Rp2.000 merupakan kesepakatan antara karang taruna dan pihak Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Namun diterangakan Alex, bahwa biaya parkir yang berjumlah Rp2.000 pada pelaksanaannya tidak keukeuh harus sebesar itu. “Bagi yang tidak punya uang, Rp1.500 juga diterima,” ujarnya.

Sedangkan menjawab tentang keamanan pengunjung, pihak penyelengara kata Alex, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian, TNI, LSM dan juga organisasi olahraga seperti Boxer dan juga BKC (Bandung Karate Club). “Kita telah menjalin kerja sama dengan berbagi pihak. Jadi untuk kemanan bisa terkendali,” katanya.

Terkait belum turunnya izin pertunjukan lumba-lumba, R Purnama, kepala UPTD Perizinan Dinas PU Kota Tasikmalaya mengatakan, bahwa pihaknya sedang memprosesnya. “Kita sedang memprosesnya, sebentar lagi juga ke luar (izin, red),” ujarnya kepada Radar. Ditambahkan R Purnama, terjadinya keterlambatan pengeluaran izin IMB lantaran pengajuan izinnya sebelumnya terlambat. (sep)

Stan Pedagang Bunga Sepi Pembeli

DADAHA TASIKALAYA – Tak semulus apa yang diharapkan, penjual bunga di Tasik Festival saling dikusi dengan sesama penjual bunga lainnya di berbagai stan penjualan yang berukuran 3x3 m. Yakni mereka mengeluhkan minimnya penghasilan dan belum dilirik para pembeli.

Hingga hari ke empat Tasik Festival, para pengunjung stan masih belum ramai. Stan bunga masih sepi dari pengunjung sehingga transaksi penjualannya pun seiprit. Hal ini diangap karena multi event sehingga dirasakan kurang menguntungkan buat pedagang bunga. “Mudah-mudahan para pengunjung stan tiap harinya semakin banyak lagi,” harap Kosidin (48) penjual bunga asal Garut yang memulai bisnis bunga sekitar tahun 1986.

Di stan Kosidin tersedia sekitar 30 jenis koleksi bunga. Bunga-bunga biasanya didatangkan dari luar kota seperti Lembang-Bandung, Bogor bahkan ada yang sengaja didatangkan dari Kudus dan Sragen Jawa Tengah.

Menurut Kosidin, Permintaan bunga biasanya tergantung kepada tren pasar yang sedang digemari. Bunga-bunga seperti gelombang cinta jenis adonium, jenmani, aglonema, bunga bogor, hookeri keris jumbo dan cleopatra, masih menjadi buruan pembeli. “Mereka umumnya membeli bunga yang sedang ngetren,” ungkapnya.

Dan pada kesempatan Tasik Festifal ini harga bunga yang ditawarkan beragam dari mulai harga terendah Rp10.000 hingga tertinggi Rp600.000. “Di Tasik Festifal ini harga yang kami tawarkan relative murah bila dibandingkan dengan festifal lain sebelumnya,” ujarnya.

Masih di lokasi Tasik Festival, pedagang minuman juga mengeluhkan kurangnya pendapatan. Seperti dirasakan Agus (20), yang berjualan di area depan (out dor) mengaku, dibandingkan dengan even yang sama sebelumnya, Tasik Festival kali ini dirasanya kurang menguntungkan. “Dengan waktu yang sama pada festival sebelumnya, kali ini jumlah barang dagangan saya lebih sedikit,” akunya.

Sama halnya dengan Agus, pedagang minuman botolan lainnya, Ijay (32) merasakan hal yang sama. Baginya, jumlah barang dagangannya yang keluar kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan festival sebelumnya. “Barang dagangan yang terjual tak seberapa dibandingkan sebelumnya,” keluhnya. (jay/sep)

Pemkot Butuh 2 Miliar

Genjot Potensi UKM

TASIKMALAYA - Sedikitnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk memenuhi dana bergulir bagi menyokong UKM di Kota Tasikmalaya. Namun saat ini pemkot baru menyanggupinya sebesar Rp500 juta. Itu pun bagi UKM di bidang agrobisnis yang meliputi pertanian, peternakan juga perikanan.

“Sebetulnya anggaran sekarang belum maksimal, minimalnya kita butuh sekitar Rp2 miliar. Namun dengan anggaran yang minim ini, kita coba untuk memanfaatkannya. Karena potensi UKM khususnya agrobisnis cukup besar,” terang Wali Kota Tasikmalaya Drs H Syarif Hidayat MSi usai membuka pelatihan bagi pelaku UKM penerima dana bergulir, kemarin.

Melalui kucuran dana bergulir, Syarif berharap pelaku UKM khususnya agrobisnis, mampu mengembangkan potensi yang ada. Selain itu dari hasil agrobisnis, bisa menghasilkan makanan olahan yang nantinya dijadikan produk makanan khas Kota Tasikmalaya.

“Kita punya sekitar 1.000 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani, baik itu perikanan, pertanian, maupun peternakan. Dan saat ini bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada. Istilahnya, daripada dijual pisangnya, lebih baik dibikin sale, atau hanya dijual salaknya lebih baik dibuat dodol,” tambahnya. Pula disebutkan, untuk meningkatakan sektor agrobisnis, pemkot akan mengalokasikan di perubahan anggaran tahun 2008.

Di sisi lain Kepala Dinas KUKM Kota Tasikmalaya H Yayat Hidayat menuturkan, pelatihan kepada penerima dana bergulir, diharapkan bisa membantu memberikan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hal manajemen pengolahan keuangan. “Kalau perhitungan kami sekitar Rp1 miliar (dana bergulir, red) yang dibutuhkan untuk 50 pelaku UKM agrobisnis. Namun jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp500 juta. Dan kami mengajukan proposal mencapai 200 profosal,” terangnya. (tin)

Walikota Ajukan Figur Baru

Untuk Pengisian SOTK 2008

TAWANG - Rencana pengisian pejabat baru dalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) tahun 2008 di lingkungan pemkot, dimungkinkan diisi pejabat dan figur baru. Hal tersebut menurut Wali Kota Drs H Syarif Hidayat MSi, sebagai bentuk promosi jabatan dan regenerasi.
Namun demikian dalam proses pengisian nanti, pihaknya akan menempuh prosedur yang berlaku. Bahkan terlebih dahulu akan dilaksanakan fit and proper test.

“Kalau kriteria khusus (penilaian kepada pejabat baru, red) tidak ada. Tapi kita akan mencoba melalui jalur fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan), sebagai uji kompetensi juga,” terang Syarif kepada Radar usai membuka acara pelatihan penerima dana bergulir di rumah makan Batara Nusantara, kemarin.

Dalam pengisian SOTK tahun 2008, Syarif melakukannya secara farsial. “Kemungkinan muncul figur-figur baru ada. Sebagai promosi, juga regenerasi di tubuh pemkot. Namun pengisian bertahap tidak sekaligus, itu pun untuk mengisi jabatan yang kosong. Karena sebagai ada yang masuk masa pensiun,” terangnya.

Dijelaskan pula, pengajuan fit and proper tes sesuai ajuan DPRD beberapa waktu yang lalu. Bahkan dengan fit and proper tes ini menurutnya bisa menguji profesionalisme serta kemampuan seseorang dalam mengisi jabatan untuk melaksanakan program-program di setiap SKPD. (tin)

4 Model Jadi Duta ke Jakarta

Empat model Kharisma Management foto bersama di lobi Graha Pena Harian Radar Tasikmalaya sebelum berangkat ke Jakarta, kemarin.

GRAHA PENA – Usai seleksi model se-Priangan Timur yang digelar Kharisma Management bekerja sama dengan Matahari Dept. Store dan Harian Radar Tasikmalaya. Akhirnya meloloskan 4 model untuk mengikuti perhelatan ke tingkat berikutnya di Jakarta.

Keempat modeling yakni tiga diantaranya kategori cilik bernama Annisa Nurul Azmi (11), Shafira Aliyah S (8), keduanya asal Tasikmalaya dan Aura Salsabila (9) asal Ciamis. Serta satu orang di kategori remaja Desi Susanti(16) asal Tasikmalaya. Mereka lolos seleksi dan menjadi finalis.

Sebelum keberangkatan, keempatnya menyempatkan berpamitan ke Graha Pena Radar Tasikmalaya Jalan SL Tobing 99, kemarin. Mereka dikawal Pimpinan Produksi Kharisma Management berserta keluarganya untuk minta restu mengikuti Audisi Trend Model Indonesia 2008 Acting and Presenter.

M Taufik Hidayat, Pimpinan Produksi Kharisma Management berharap anak didiknya mampu mmetik hasil gemilang di tingkat nasional. “Tidak hanya itu, kalau di antara empat model ini ada yang masuk nominasi, even audisi model besar yang akan berlangsung nannti itu, sudah pasti akan menjadi sebuah karir gemilang bagi para model daerah. Karena akan menembus kancah nasional dan bila gol dalam even ini, pastinya model yang masuk nominasi akan memiliki nilai jual tinggi,” harapnya. (hum)

Golkar Usung Herman di Pilkada

Demi Persatuan Uu Sarankan Lakukan Koalisi

BANJAR– Langkah dr H Herman Sutrisno MM untuk kembali memimpin Banjar ternyata berjalan mulus. Herman terpilih secara aklamasi dalam Ratimda DPD Partai Golkar Kota Banjar yang digelar di Graha Banjar Idaman (GBI) Rabu (25/6). Ratimda yang dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Drs H Uu Rukmana MSi itu berlangsung lancar.

Herman Sutrisno kepada wartawan mengatakan setelah ditetapkan menjadi calon B-1 Herman sekarang sedang memilih partai untuk berkoalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Oktober mendatang..”Yang terpenting dalam pilkada nanti Banjar kondusif. Jangan berbicara nama orangnya dulu, saat ini yang saya sedang pikirkan akan bergabung dengan partai yang mana, “ tandasnya.

Herman juga sependapat dengan Uu Rukmana yang menyarankan agar Golkar di Banjar berkoalisi dalam pilkada nanti. Pasalnya kalau tak berkoalisi dikhawatirkan akan ada pertengkaran di tingkat elit. "Saya masih menganalisa untuk bergabung dengan partai mana. Yang harus dihindari adalah kemungkinan munculnya konflik vertikal, dan ini sangat berdampak terhadap arus bawah. Oleh karena itu koalisi yang akan kita bangun nantinya harus menjadi peneduh bagi masyarakat Kota Banjar," jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Drs H Uu Rukmana MSi mengatakan, terpilihnya Herman dalam Ratimda sudah diperkirakan sebelumnya sebab berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) popularitas Herman luar biasa. “Memang cukup fantastis popularitasnya mencapai 94,5 persen,” jelasnya.

Kendati angka popularitas Herman tinggi berdasarkan hasil survei, namun Uu tetap menyarankan Herman menggandeng partai lain atau berkoalisi demi persatuan. "Saya rasa harus koalisi, meski Golkar secara hitung-hitungan mampu. Hal ini demi kondusifitas dan persatuan di Kota Banjar. Partai hanya menghantarkan saja,” jelasnya.

Ketika ditanya partai mana yang akan digandeng oleh golkar dalam pilkada nanti, Uu menjelaskan hal itu tergantung dari situasi dan perkembangan politik di kota Banjar, "Yang penting dalam koalisi itu saling menguntungkan dan terjaganya kondusifitas serta stabilitas kota Banjar. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita selamatkan yakni perjalanan kota Banjar ke depan,” tegasnya. (kun)

Dishub Pasang Traffic Light Tenaga Surya

Dishub memasang traffic light dengan menggunakan teknologi solar sel di Perrmpatan Tanjungsukur Pataruman.

BANJAR – Pemkab Banjar memasang lampu lalu lintas (traffic light) bertenaga matahari atau solar sel di perempatan Tanjungsukur Desa hegarsari Kota Banjar. Pembangunan trafic light solar sel itu dari APBN. Untuk teknologi ini baru di uji coba di lima daerah termasuk Kota Banjar.

Menurut Kasi teknis jaringan Dishubpar Kota Banjar Yayan Hendiarman kemungkinan, alat itu akan dipasang di perempatan yang belum terpasang traffic light. "Dengan mengguanakan alat ini kami tidak perlu kawatir jika padam listrik. Sebab satu hari energi matahari yang dikumpulkan solar sel mampu menyimpan energi untuk kebutuhan satu minggu. Oleh karena itu kami berencana untuk menggunakan solar sel bagi pemasangan trafik light yang lainya,” ujar Yayan.

Menurutnya, traffic light bertenaga surya ini sangat diperlukan di Banjar. Ini, untuk menghindari peristiwa kecelakaan terutama saat lampu lalu lintas mati. "Kalau listrik mati, lampu ini tetap bisa hidup karena memakai tenaga surya," ungkapnya.

Hingga kini, di Banjar belum ada lampu pengatur lalu lintas bertenaga surya. Tidak seperti di kota lain yang sudah memasang alat tersebut di beberapa titik. "Ini baru kami siapkan," katanya. (bmp)

DPRD Akan Panggil Dispenda

Soal Megatron Bermasalah

BANJAR – Dukungan agar pejabat bermasalah diganti mengalir. Setelah KIPK, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Pendi Supendi akan mendukung jika Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno mengganti pejabat yang bermasalah. “Ganti saja pejabat bermasalah yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Dishub atau di Dispenda,” ujarnya kepada Radar Rabu (25/6).

Dikatakan, jika untuk perbaikan dan pembenahan aparatur pemerintahan memang wali kota harus bersikap tegas. Apalagi tujuannya untuk kemaslahatan warga Banjar. “Harus ada keberanian untuk mengambil sikap, jika memang wali kota menghendaki mengganti pejabat bermasalah kami siap mendukungnya,” tandasnya.

Menurutnya pembenahan birokrasi dengan memberikan sanksi terhadap oknum birokrasi yang terganjal masalah harus segera dilakukan agar tak merusak sistem. “Sekarang ini kan sedang tren upaya untuk menertibkan pejabat yang bermasalah dilingkungan pemerintahan tentunya pemberian sanksi terhadap mereka yang diduga terlibat masalah juga harus memperhatikan aspek tingkat kesalahannya,” jelasnya.

Menyikapi kasus megatron Supendi mengatakan komisinya akan segera memanggil Dispenda untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. “Kami berhak tahu tentang duduk permasalahannya. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami akan panggil SKPD terkait untuk klarifikasi,” jelasnya.

Menurut Supendi masalah megatron itu muncul karena miskordinasi antar SKPD. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika masing-masing SKPD memiliki persepsi yang sama terhadap aturan.
"Masalah ini seharusnya jangan dulu dibuka keluar. Namun demikian hendaknya masalah ini menjadi pelajaran bagi SKPD yang lainnya,” jelasnya.(kun)

DPRD Akan Panggil Dispenda

Soal Megatron Bermasalah

BANJAR – Dukungan agar pejabat bermasalah diganti mengalir. Setelah KIPK, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar Pendi Supendi akan mendukung jika Wali Kota Banjar H Herman Sutrisno mengganti pejabat yang bermasalah. “Ganti saja pejabat bermasalah yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Dishub atau di Dispenda,” ujarnya kepada Radar, Rabu (25/6).

Dikatakan, jika untuk perbaikan dan pembenahan aparatur pemerintahan memang wali kota harus bersikap tegas. Apalagi tujuannya untuk kemaslahatan warga Banjar. “Harus ada keberanian untuk mengambil sikap, jika memang wali kota menghendaki mengganti pejabat bermasalah kami siap mendukungnya,” tandasnya.

Menurutnya pembenahan birokrasi dengan memberikan sanksi terhadap oknum birokrasi yang terganjal masalah harus segera dilakukan agar tak merusak sistem. “Sekarang ini kan sedang tren upaya untuk menertibkan pejabat yang bermasalah dilingkungan pemerintahan tentunya pemberian sanksi terhadap mereka yang diduga terlibat masalah juga harus memperhatikan aspek tingkat kesalahannya,” jelasnya.

Menyikapi kasus megatron Supendi mengatakan komisinya akan segera memanggil Dispenda untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat ini. “Kami berhak tahu tentang duduk permasalahannya. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kami akan panggil SKPD terkait untuk klarifikasi,” jelasnya.

Menurut Supendi masalah megatron itu muncul karena miskordinasi antar SKPD. Mestinya hal tersebut tidak terjadi jika masing-masing SKPD memiliki persepsi yang sama terhadap aturan.
"Masalah ini seharusnya jangan dulu dibuka keluar. Namun demikian hendaknya masalah ini menjadi pelajaran bagi SKPD yang lainnya,” jelasnya.(kun)