KPU Ngutang Rp100 Juta

TARKI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut terpaksa mengutang sebesar Rp100 juta untuk operasional persiapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat. Utang tersebut baru akan dibayar setelah anggaran dari provinsi dan daerah turun.
"Meskipun pilgub sudah dekat tetapi anggaran belum juga cair. Makanya saya pinjang ke bank atau yang lain. Jika dikumpulkan sudah mencapai Rp100 juta. Kalau kabupaten lain memakai anggaran lain bahkan menggadaikan SK ketua KPU ke Bank Jabar," ungkap Ketua KPU Kabupaten Garut Iqbal Santosa kepada Radar, kemarin.

Untuk pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), lanjut dia, KPU juga meminjam dana. "Kita terpaksa ngutang dulu karena anggaran dari APBD provinsi dan kabupaten belum cair," tegas dia.

Sebenarnya, menurut Iqbal, anggaran untuk KPU provinsi hingga KPU kota dan kabupaten sudah ada di kas KPU provinsi. "Kebetulan kemarin sekretaris KPU provinsi mengundurkan diri, jadi tidak bisa dicairkan. Ya kita lihat saja nanti," ucapnya sambil tersenyum.

Tahun ini, jelas dia, KPU Garut akan menyelenggarakan pesta demokrasi sebanyak dua kali, yaitu Pilgub Jabar pada bulan April 2008 dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut sekitar bulan September 2008 atau paling lambat Desember 2008. "Kita itu ada pilgub dan pilbup di tahun ini," terang dia lagi.

Kata dia, untuk menghadapi pilgub dan pilbup saat ini baru sampai pada tahap pencocokan jumlah pemilihan dari Daptar Pemilihan Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilihan Tetap (DPT). "Dari jumlah penduduk sebanyak 2.264.107 jiwa, yang potensial pemilih sebanyak 1.493.613 orang. Itu baru DPS," ujarnya.

Kemudian, tambah dia, akan dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPK dan PPK hingga tingkat RT dan RW. Hingga nantinya menghasilkan DPT. "Dari DPT itu kita akan bisa menentukan berapa jumlah anggaran untuk pilgub dan pilkada. Semua kegiatan itu (coklit) hingga saat ini belum ada anggarannya," tandasnya.

Untuk kegiatan pilgub dan pilbup berdasarkan jumlah hak pilih pada Pemilihan Presiden tahap kedua, ditambah persentase pertumbuhan penduduk, KPU membutuhkan anggaran Rp24 miliar "Kalau biaya pilbup itu bisa saja bertambah atau berkurang berdasarkan DPT nanti. Tapi kalau untuk pilgub Rp14 miliar. Rp10 miliar untuk honor dan belanja barang Rp4 miliar. Sedangkan kertas suara dan lainnya disediakan provinsi," ujarnya.

**DP4
Di tempat lain, KPU menerima data base kependudukan dari Wakil Bupati Garut Drs Memo Hermawan di halaman Setda Garut. Data itu hasil pendataan Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil (BKBKC). Data base kependudukan tersebut akan dipergunakan sebagai dasar pilgub yang bakal dihelat 13 April 2008.

Ketua KPU Kabupaten Garut M Iqbal Santoso mengatakan jumlah penduduk Kabupaten Garut mencapai 2.264.107 jiwa, daftar kepala keluarga (KK) sebanyak 586.796 dan data pemilih 1.493.613 orang. "Kabupaten Garut kini boleh bangga, masalahnya baru kali ini memiliki data base kependudukan yang dilengkapi dengan identias penduduk dari mulai tempat tanggal lahir, nama kedua orang tua serta data mendetail lainnya," ujarnya.

"Kalau dulu data yang dimiliki pemkab hanyalah jumlah dan namanya tanpa disertai data lain. Itu sebabnya kini kami merasa cukup bangga dengan upaya pemkab dalam melakukan pendataan penduduk. Meskipun kalau diukur untuk kesiapan pilgub dirasakan telat karena seharusnya sudah selesai pada Oktober 2007," tutur Iqbal. (abi/one)