TAWANG - Menuju pemerintahan clean government dan good government, dalam pengisian Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemkot Tasikmalaya, Koordinator Tasikmalaya Coruption Watch (TCW) Dadih Abdulhaddi meminta ada evaluasi kinerja setiap kepal SKPD.
Dalam hal ini, kata Dadih, Wali Kota Drs H Syarif Hidayat harus menetapkan terlebih dahulu target kinerja setiap SKPD ke depan, sesuai dengan visi misinya. Selain itu juga harus membuka masukan publik terutama dari stake holder setiap SKPD.
“Perlu adanya uji kelayakan kompetensi dan kepantasan moral terhadap calon yang telah diseleksi administrasi kepegawaian oleh Bapperjakat. Setelah itu dilakukan kontrak kerja dengan kesanggupan mundur jika tidak berhasil. Mungkin hal itu menjadi jalan untuk mewujudkan pemerintah yang good dan clean,” saran Dadih yang disampaikan kepada Radar.
Sementara itu Koordinator Lingkar Studi Peradaban (LSP) Kota Tasikmalaya Maulana Janah, memandang perlu adanya reformasi birokrasi. Dengan disertai leadership dengan aturan yang tepat. Dalam penempatan jabtan harus melihat rekaman kinerja. Bukan berdasarkan pada pertemanan, bahkan mendekati percaloan.
Pasalnya birokrasi yang tidak memiliki integritas menurutnya bisa menimbulkan kondisi dan pelayanan yang buruk. Dengan demikian Maulana meminta sistem kerja harus berbasis sains dan teknologi, agar proses komunikasi berjalan lancar.
“Dalam penempatan SKPD itu harus berdasarakan pada track record dan kinerja, jangan sampai terjadi percaloan di SKPD. Jadi saya mengimbau stop percaloan!” tandas Maulana. (tin)
Senin, Juni 23, 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar