Target Produksi Beras Meleset

Target Produksi Beras Meleset

JAKARTA – Pemerintah gagal menaikkan produksi beras nasional pada tahun lalu (2007) sesuai target. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kegagalan itu disebabkan adanya hambatan psikologis di jajaran pemerintahan daerah. Yakni, banyak bupati menolak atau terlambat melakukan penunjukan langsung pengadaan benih padi karena takut terjerat tindak pidana korupsi.

Pada 2006, dihasilkan 56 juta ton gabah kering giling. Tahun 2007, ditargetkan naik 2 juta ton sehingga menjadi 58 juta ton. Tapi yang terjadi, hanya diperoleh penambahan produksi beras 1,64 juta ton. “Banyak sekali keterlambatan dan tidak tepat waktu sesuai rencana. Itu karena hambatan mekanisme di jajaran birokrasi kita. Ada kecemasan untuk mengadakan benih bersubsidi yang dibagikan pemerintah,” ungkap SBY, menjelaskan alasan tak tercapainya target tersebut.

Penjelasan itu disampaikan SBY usai memimpin rapat kabinet terbatas di Departemen Pertanian kemarin. Dalam kesempatan itu, hadir Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kehutanan M.S. Kaban, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.Hadir pula gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.

Proyek pengadaan benih padi unggul memang ditangani langsung oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah pusat. Proyek dilakukan lewat penunjukan langsung, bukan tender. Sebab, tidak banyak perusahaan yang bergerak di pembenihan padi.

Menurut SBY, pemerintah pusat belajar dari kasus tersebut. ’’Kita jelaskan pada sidang kabinet hari ini (kemarin), tidak perlu ragu atas apa yang sudah jelas tujuannya. Yakni untuk mengembangkan pertanian. Tidak ada niat untuk dikorupsi,’’ jelas SBY.
Pemerintah tahun ini menargetkan peningkatan produksi beras nasional naik lima persen, atau menjadi 60 juta ton gabah kering giling. Target tersebut telah memperhitungkan kemungkinan bencana alam di daerah penghasil beras. ’’Semua faktor yang bisa berpengaruh terhadap pencapaian produksi beras sudah kita perhitungkan,’’ papar SBY.

Pemerintah juga akan berupaya meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan, dan produktivitas petani melalui penyaluran kredit usaha, pembagian benih unggul, penyuluhan, dan perlindungan bila sampai terjadi bencana alam yang menyebabkan gagal panen. ’’Kita ingin memastikan daerah yang rawan pangan –baik karena sosiokultural maupun geografi– tercukupi. Kita garis bawahi ketersediaan beras. Yang penting, harga pangan terjangkau oleh masyarakat,’’ tegas presiden.

Tahun ini, pemerintah juga menambah pengadaan infrastruktur penunjang pertanian serta peningkatan kesiapan infrastruktur yang sudah ada. Untuk itu, pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur pertanian 41 persen menjadi Rp9 triliun. ’’Dari total anggaran infrastruktur Rp36 triliun, anggaran peningkatan infrastruktur pertanian tahun ini Rp9 triliun,’’ jelas Djoko.
Sepanjang 2007, pemerintah sudah membangun irigasi-irigasi baru di atas lahan 6,7 juta hektare. Tahun ini, pemerintah masih perlu memperbaiki irigasi di atas lahan 1,5 juta hektare. (noe/kum)