Sekdakot Didesak Mundur

Sekdakot Didesak Mundur

**Saling Lapor,
Berujung Islah

TASIK – Milisi Tatar Sunda menuntut Sekretaris Daerah (Sekada) Kota Tasikmalaya mundur. Desakan itu terkait dugaan manipulasi data tiga calon Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang menurut Milisi melibatkan para pejabat Pemkot dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Tuntutan itu dikatakan Korlap Milisi Tatar Sunda Baihaki saat unjuk rasa di depan pintu gerbang bale kota, Kamis (17/1).

Kenapa menuntut sekda mundur? Kata Baihaki, karena sekda sebagai top manajemen pemerintahan yang dinilainya tidak bisa cepat menyelesaikan masalah TKK tersebut.

Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya keinginan massa Milisi Tatar Sunda yang mengendarai sepeda motor itu tertahan di depan pintu gerbang bale kota yang dijaga anggota Satpol PP. Milisi minta agar semua peserta demo masuk ke bale kota, namun yang diizinkan hanya perwakilan.
“Kami hanya ingin masuk membagikan selebaran. Kami juga bukan aksi anarkis. Kenapa tidak bisa masuk?” tegas Baihaki saat negosiasi dengan Kasatpol PP H Firmansyah juga Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono.

Sementara, alasan Satpol PP menolak masuk khawatir akan mengganggu suasana bekerja pegawai setda. “Bukannya tidak boleh masuk. Kalau hanya membagikan selebaran, silahkan perwakilan saja. Atau kalau memang mau dialog, langsung dengan orang yang dituju, sekda sendiri sudah menunggu untuk berdialog,” terang Firmansyah.

Dengan sikap kecewa, para pendemo itu melanjutkan unjuk rasa. Sasaran aksi diantaranya, Kantor Kejaksaan Negeri, kompleks perkantoran, DPRD Kota Tasikmalaya juga Bale Wiwitan.

**SEKDA KESAL
Sementara Sekda H Endang Suhendar MS menegaskan, sebenarnya ia juga ingin dialog dengan Milisi Tatar Sunda. Namun susah bertemu. “Ada apa di balik semua ini, siapa aktornya? Saya tidak suka seperti ini, apalagi dengan selebaran, sudah menyudutkan personal. Apa ini bukan pencemaran nama baik?” kesal Endang kepada wartawan yang saat itu akan menemui massa Milisi Tatar Sunda.

Terkait tuntutan desakan agar mundur, Endang menyebutkan silahkan asalkan menempuh prosedur serta mekanisme yang sesuai. “Sebelum aksi ini berlangsung, kami beberapa kali minta dialog. Namun tawaran tersebut tidak pernah digubris,” sesalnya.

Terkait 46 TKK yang datanya diragukan, kemudian dituduhkan beberapa orang pejabat terlibat, sekda mengaku justru terbantu dengan informasi itu. Sehingga ia juga bisa mengklarifikasi baik dari luar maupun dari dalam. “Masalah itu (TKK) tengah ditangani Bawasda. Bahkan TKK yang dianggap melakukan manipulasi data sudah mengadakan perjanjian di atas segel, bersedia mundur jika semua itu terbukti. Pemkot juga telah membentuk tim gabungan di setiap SKPD bahkan menyetujui usulan DPRD agar membentuk pansus TKK,” terangnya.

Lanjutnya, kini jumlah TKK yang belum diangkat sekitar 300 orang. Sementara TKK yang dianggap bermasalah ada 3 orang, 1 telah mengundurkan diri dan 2 orang proses CPNS-nya dipending bahkan terancam dibatalkan. “Kalau pun semuanya bermasalah, itu bisa dibatalkan. Kenapa harus menyalahkan top manajemen pemerintahan. Seharusnya dicari di mana letak kesalahannya. Sebab sebelum sampai pada atasan, masa kerja TKK disahkan terlebih dahulu oleh kepala SKPD dan kabag TU SKPD. Kenapa itu tidak dikoreksi?” tanyanya.

Soal kisruh TKK di Dinas LHPK, terang Endang, sudah diakui oleh salah seorang pejabat berpangkat eselon II. Bahkan dalam pemeriksaan Bawasda pejabat bersangkutan minta maaf dan menyadari semua kekeliruannya. Terkait proses tambal sulam pegawai, itu sudah biasa dilakukan sejak dulu. “Kalau bapaknya tukang sapu sudah tua, kemudian anaknya diminta mengganti, itu proses biasa dilakukan. Saya yakin di semua kota juga sama,” tandas Sekda.

Namun demikian, sekda cukup prihatin bila TKK sebanyak 46 orang itu bisa masuk dengan cara kurang baik. “Bila 46 TKK terbukti manipulasi data, ini presenden buruk. Bagaimana dengan kinerjanya nanti?” tambahnya.

**BERUJUNG ISLAH
Terkait polemik itu, baik Sekda Endang Suhendar juga Milisi Tatar Sunda sama-sama akan melapor kepada Polresta Tasikmalaya. Sekda merasa sudah dicemarkan nama baiknya oleh selebaran Milisi Tatar Sunda. Sedangkan Milisi merasa sekda berbuat tidak menyenangkan ketika bertemu saat aksi.

Di Mapolresta, sekda didampingi Kabag Kesra Roni Mulyawan juga Kasatpol PP HM Firmansyah. Sedangkan dari Milisi, hadir Baihaki dan kawan-kawan.
Di ruangan tertutup itu, mereka diterima Kabag Bina Mitra Kompol Ade Taryana dan Kasat Rekrim AKP M Santoso SIK. Mereka negosiasai selama setengah jam. Usai pertemuan, kepada wartawan Endang mengatakan, kekisruhan itu terjadi karena kurang komunikasi antara kedua belah pihak. “Ini salah paham (ibarat, red) antara kakak dengan adik, akibat kurang silaturahmi. Ini juga bukan proses pelaporan tetapi dialog yang dimediasi Polresta,” ungkapnya diplomatis.

Bahkan, aku sekda, dengan informasi dari Milisi tersebut, ia cukup terbantu. Mengenai TKK itu ia sudah dibohongi oleh bawahannya. “Saya merasa dicelakai, dibohongi oleh bawahan saya. Namun dengan informasi ini, saya terbantu,” terang Endang.

Di tempat yang sama, Baihaki mengungkapkan warning terhadap pemerintah harus terus dilakukan agar tidak ada kebijakan semena-mena. “Masalah tuntutan sekda mundur, itu sebagai warning. Pertemuan itu bukan menyelesaikan kasus TKK,” pungkas Baihaki. (tin)