52 Daerah Masuk Fase Kritis

***Pendataan Penduduk Tinggal Tiga Bulan

JAKARTA - Departemen Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan data penduduk sebelum April 2008. Jika tidak, persiapan pemilihan umum 2009 dapat terganggu. ”Kami sudah menurunkan tim asistensi ke daerah untuk membantu pemda yang kesulitan,” ujar Dirjen Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh, kemarin.

Masalah yang dihadapi pemda di antaranya penduduk kurang sadar untuk memberikan informasi data diri secara lengkap. ”Selain itu, formulir kali ini lebih terinci. Jadi, mungkin saja sudah mengisi data, tapi dikembalikan lagi karena kurang lengkap,” katanya.

Data kependudukan yang telah rampung mencapai 268 dari 457 kabupaten/kota (di luar daerah pemekaran baru). Sebanyak 189 dalam proses perampungan laporan akhir dan 52 lainnya sulit tercapai.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto tiga hari sekali selalu meminta up-date data terbaru. Saat bertemu para gubernur se-Sulawesi di Palu Selasa lalu (15/1) Mardiyanto menyampaikan data penduduk di 52 daerah memasuki fase kritis. Sebanyak 21 di antaranya berada di Pulau Sulawesi. ”Ini berarti pemda harus bekerja keras. Kalau perlu, rekrut masyarakat dari generasi muda yang memiliki kemampuan mendata,” kata Mardiyanto.

Data penduduk itu akan digunakan KPU Daerah dan KPU Pusat menyiapkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. ”Jadi, kita menghitung hari karena dikejar waktu agar Pemilu 2009 tidak terganggu,” kata mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Administrasi kependudukan yang tidak valid, kata Mardiyanto, berpotensi menimbulkan sengketa hasil pemilihan. ”Itu diantisipasi jauh-jauh hari dengan data seakurat mungkin dan variabelnya benar-benar terukur,” kata alumnus Akabri 1970 tersebut.

Secara terpisah, anggota Komisi II (Bidang Pemerintahan) DPR Agus Purnomo meminta komitmen Depdagri itu tidak sebatas wacana. ”Peringatan Depdagri bagus, tapi daerah harus didampingi, karena beban pemda juga berat,” katanya.

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada itu melanjutkan, sistem pendataan terbaru juga menyulitkan petugas. ”Terutama di daerah terpencil yang penduduknya masih awam dan tingkat pendidikannya rendah,” katanya. (rdl)