Rudy tak Hadiri Deklarasi Agum-Nu’man

**PDS Khawatir
Koalisi tak Utuh

BANDUNG — Pasangan calon gubernur Jawa Barat periode 2008-2013, Agung Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim (Aman) dideklarasikan di Sasana Budaya Ganesha, Gasibu, kemarin. Agum sebagai calon gubernur, sedangkan Nu’man sebagai calon wakil gubernur. Kedua pasangan itu didukung 7 partai anggota koalisi, yakni, PPP, PKB, PBB, PKPB, PBR, PDIP dan PDS.

Deklarasi Aman dihadiri perwakilan masing-masing pengurus partai anggota koalisi, kecuali PDIP. Sementara, teks deklarasi dibacakan Ketua DPW PKPB, Udin.
Cawagub Nu’man Abdul Hakim dalam orasi politiknya menjelaskan, ia sangat prihatin terhadap kondisi Jawa Barat yang masih tertinggal. Baik dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Itulah menjadi pertimbangan moralitas peribadi saya mencalonkan menjadi calon wakil gubernur. Kami ingin mengajak semuanya memperbaiki keadaan seperti itu. Menjadikan Jawa Barat lebih maju,” tegas Numan.

Lanjut Nu’man, dirinya memilih Agum karena kalkulasi politik. Selain itu, ia menilai Agum bersemangat membangun Jawa Barat lebih maju. “Ia (Agum) sudah berbintang empat. Beberapa kali menjadi menteri dan pernah mencalonkan cawapres. Sekarang ia berkeinginan memajukan Jawa Barat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Agum mengaku, keinginan mencalonkan menjadi gubernur karena ingin memajukan Jawa Barat. “Itulah yang menjadi alasan kenapa saya turun ke daerah,” katanya.

Sedangkan alasan bersanding dengan Nu’man, menurut Agum, ia incumbent, sudah lebih tahu berbagai persoalan Jawa Barat. “Saya tidak mau berlehah-leha. Saya harus berlari mengejar ketertinggalan Jawa Barat. Itu menjadi salah satu alasan menyanding Nu’man,” terangnya.

Dalam deklarasi itu, Rudy Harsa Tanaya, ketua DPD PDIP Jawa Barat tidak hadir. Namun hanya diwakili oleh wakil ketua DPD PDIP Rahadi Zakaria. Menurut Rahadi, Rudi tidak hadir karena sudah ada pembagian tugas. Untuk deklarasi, cukup oleh PPP dan partai lainnya. Sedangkan untuk pendaftaran ke KPU akan ditangani oleh PDIP. “Dalam rangka penghematan energi, biar kita tidak kerja dua kali. Kita konsentrasikan untuk besok (daftar ke KPUU, red),” kilahnya diplomatis.

Terkait isu pencabutan atribut PDIP saat deklarasi, Rahadi membantah. Menurutnya isu itu tidak benar. “Kita tidak mau terpancing oleh itu yang membuat kita terpecah belah,” tandasnya
.
Deklarasi yang dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 itu cukup meriah. Ribuan simpatisan memadati gedung milik ITB. Hadir pula seniman, antara lain, Doel Sumbang, Aom Kusman bahkan da’i gaul Utadz Jeffry (Uje).

KHAWATIR TAK UTUH
Sementara, Ketua DPW PDS Jabar Ivan Purba menyoroti ketidakhadiran Ketua DPD PDIP Jabar Rudy Harsa Tanaya. “Saat saya telepon Pak Rudy, terkesan nada suaranya agak berbeda, lain dari biasanya,” ujar Ivan.

Karena itu, ia mengusulkan, agar Aman bisa secepat mungkin merespon. Adapun yang bisa dilakukan, antara lain mempertemukan kembali para pimpinan parpol pengusung Aman.

Terkait posisi Aman dalam pertarungan di pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar, dia optimis bisa melaju dengan mulus untuk menjadi pemenang. Optimisme tersebut berdasarkan hasil polling yang dilakukan beberapa lembaga survei yang selalu menempatkan Agum di urutan pertama. “Manajemen di antara partai pengusung harus diperbaiki, supaya Aman bisa menang mudah,” pungkasnya. (dni)

Heryawan-Dede Optimalkan Mesin Politik

BANDUNG - Banyaknya partai politik (Parpol) pendukung tidak bisa menjadi jaminan pasangan calon akan memenangi pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar. Terlebih bila mesin parpol yang bersangkutan tidak bisa berjalan optimal.

“Buat apa banyak partai pendukung, jika toh mesin politik partai sendiri tidak jalan,” ucap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Jabar Uum Syarif Usman, kemarin. Karena itu, tidak alasan untuk takut bersaing dengan pasangan yang diusung aliansi parpol.

Uum menegaskan, pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) optimistis bisa bersaing dengan pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Da'i) maupun Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman).

Menurut Uum, tidak berjalannya mesin politik bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya karena tidak terakomodasinya kader partai untuk maju dalam pilgub. Pengurus partai di daerah, kata dia, secara emosional lebih semangat berjuang jika kader partainya sendiri yang maju. Sehingga, berbeda jika dibandingkan dengan figur dari luar partai.

Dengan realitas yang berkembang, ia yakin mesin politik Hade justru yang akan berjalan sangat optimal. Sebab, jelasnya, Hade berasal dari kader original partai, Heryawan dari PKS sedangkan Dede Yusuf dari PAN. “Dengan kader asli partai, mesin politik PKS dan PAN dipastikan akan solid dan penuh semangat untuk memenangkan pilgub,” tandasnya.

JANJIKAN PERUBAHAN
Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) memiliki usia yang sama, 41 tahun. Dibanding pasangan Danny Setiawan-Iwan Ridwan Sulandjana (Da'i) dan Agum Gumelar-Nu'man Abdul Hakim (Aman), keduanya merupakan pasangan termuda.
“Pemimpin muda cenderung membawa perubahan positif dalam pembangunan. Sejarah telah membuktikan itu,” ucap Ahmad Heryawan saat ditemui usai salat Jum'at di Masjid Salman ITB, kemarin.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (MPW PKS) DKI Jakarta ini mencontohkan sosok Soekarno yang memimpin pergerakan dalam usia yang relatif muda, 44 tahun. Dengan usia yang sangat muda, Soekarno bisa membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan.
Ahmad Heryawan menegaskan, Jabar saat ini memerlukan figur pemimpin muda yang energik dan inovatif. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan cakupan wilayah yang luas, imbuh dia, diperlukan energi yang luar biasa dalam menjalankan kepemimpinan.“Pilgub bukan memilih Gubernur Bandung, tapi untuk memilih Gubernur Jabar,” terangnya.

Hal senada diungkapkan Dede Yusuf Macan Effendi atau Dede Yusuf. Menurutnya, kini tiba saatnya bagi kaum muda untuk memimpin. Bahkan, katanya, untuk calon presiden (Capres) saja, rencananya batas usia capres akan dibatasi supaya tidak melebihi usia 60 tahun. Sebab katanya, dengan usia tua, otomatis akan mempengaruhi kemampuan seseorang.

Dengan demikian, jika dirinya dan Heryawan ditakdirkan untuk memimpin Jabar, maka berjanji untuk membawa perubahan bagi Jabar ke arah yang lebih baik. “Banyak pemimpin muda yang sukses, dengan akseptabilitas dan kemampuan yang dimiliki. Kami optimistis bisa melakukan hal tersebut di Jabar,” pungkasnya. (dni)

Supersemar yang Beredar Palsu

***Roy Suryo Beber Bukti
JOGJA - Roy Suryo kembali membuat gebrakan. Setelah menyoal teks asli lagu kebangsaan Indonesia Raya, pakar telematika itu kemarin membeber bukti bahwa naskah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang selama ini beredar adalah palsu.

Bertempat di Puro Pakualaman, Roy menyatakan, naskah asli Supersemar sempat ter-shoot di film Pengabdian tanpa Titik Akhir buatan 1966. Film itu didokumentasikan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam film selluloid yang diproduksi 2001. Dikatakan Roy, film tersebut saat ini bisa dilihat umum. ’’Dalam film selluloid asli milik ANRI sempat terekam peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika tiga pejabat militer pembawa Supersemar yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan M. Jusuf pulang dari Istana Bogor membawa naskah Supersemar yang sempat terdokumentasikan sekilas,” jelas Roy.

Naskah Supersemar yang terdokumentasikan itu asli dan disebut Roy sebagai naskah D. Sedangkan naskah Supersemar yang selama ini beredar adalah palsu. Naskah yang beredar dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni naskah A, B, dan C.
’’Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui di mana naskah Supersemar yang asli disimpan. Padahal, itu sangat penting sebagai tonggak pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,’’ katanya.

Ditambahkan, naskah Supersemar yang terdokumentasi di film selluloid ANRI adalah yang harus dicari saat ini. ’’Dalam film tersebut ditayangkan pidato kenegaraan terakhir Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang menjelaskan makna Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan,” tambah Roy.

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Soekarno menegaskan, Supersemar hanya menyangkut pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden. ’’Sama sekali tidak mengatakan soal peralihan kekuasaan,” tegasnya.

Sedangkan jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan mencolok antara naskah Supersemar A, B, C dengan naskah D. Di antaranya perbedaan dari segi tanda tangan Soekarno, tata cara penulisan, spasi, atau jarak antarkalimat. ’’Ada juga perbedaan lain yang ini membutuhkan pencermatan dari sejarawan yang mau berbicara jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Sebab, apa yang saya katakan berdasar bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, karena sumber dan dokumennya jelas,” Katanya.

Menurut kerabat Puro Pakualaman itu, sebelum tokoh kunci Supersemar, yakni mantan Presiden Soeharto, wafat, sebaiknya kebenaran sejarah harus diungkap. Soeharto bisa dijadikan kunci untuk menemukan naskah Supersemar yang asli. ’’Masyarakat harus memahami bahwa setiap orang memiliki jasa dan juga kesalahan. Jangan hanya kesalahan Soeharto yang dimaafkan. Sejarah juga harus diluruskan. Keluarga Soeharto bisa menjelaskan kebenaran sejarah kepada masyarakat.” (lai/kim)

Supersemar yang Beredar Palsu

***Roy Suryo Beber Bukti
JOGJA - Roy Suryo kembali membuat gebrakan. Setelah menyoal teks asli lagu kebangsaan Indonesia Raya, pakar telematika itu kemarin membeber bukti bahwa naskah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang selama ini beredar adalah palsu.

Bertempat di Puro Pakualaman, Roy menyatakan, naskah asli Supersemar sempat ter-shoot di film Pengabdian tanpa Titik Akhir buatan 1966. Film itu didokumentasikan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam film selluloid yang diproduksi 2001. Dikatakan Roy, film tersebut saat ini bisa dilihat umum. ’’Dalam film selluloid asli milik ANRI sempat terekam peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika tiga pejabat militer pembawa Supersemar yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan M. Jusuf pulang dari Istana Bogor membawa naskah Supersemar yang sempat terdokumentasikan sekilas,” jelas Roy.

Naskah Supersemar yang terdokumentasikan itu asli dan disebut Roy sebagai naskah D. Sedangkan naskah Supersemar yang selama ini beredar adalah palsu. Naskah yang beredar dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni naskah A, B, dan C.
’’Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui di mana naskah Supersemar yang asli disimpan. Padahal, itu sangat penting sebagai tonggak pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,’’ katanya.

Ditambahkan, naskah Supersemar yang terdokumentasi di film selluloid ANRI adalah yang harus dicari saat ini. ’’Dalam film tersebut ditayangkan pidato kenegaraan terakhir Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang menjelaskan makna Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan,” tambah Roy.

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Soekarno menegaskan, Supersemar hanya menyangkut pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden. ’’Sama sekali tidak mengatakan soal peralihan kekuasaan,” tegasnya.

Sedangkan jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan mencolok antara naskah Supersemar A, B, C dengan naskah D. Di antaranya perbedaan dari segi tanda tangan Soekarno, tata cara penulisan, spasi, atau jarak antarkalimat. ’’Ada juga perbedaan lain yang ini membutuhkan pencermatan dari sejarawan yang mau berbicara jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Sebab, apa yang saya katakan berdasar bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, karena sumber dan dokumennya jelas,” Katanya.

Menurut kerabat Puro Pakualaman itu, sebelum tokoh kunci Supersemar, yakni mantan Presiden Soeharto, wafat, sebaiknya kebenaran sejarah harus diungkap. Soeharto bisa dijadikan kunci untuk menemukan naskah Supersemar yang asli. ’’Masyarakat harus memahami bahwa setiap orang memiliki jasa dan juga kesalahan. Jangan hanya kesalahan Soeharto yang dimaafkan. Sejarah juga harus diluruskan. Keluarga Soeharto bisa menjelaskan kebenaran sejarah kepada masyarakat.” (lai/kim)

Supersemar yang Beredar Palsu

***Roy Suryo Beber Bukti
JOGJA - Roy Suryo kembali membuat gebrakan. Setelah menyoal teks asli lagu kebangsaan Indonesia Raya, pakar telematika itu kemarin membeber bukti bahwa naskah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang selama ini beredar adalah palsu.

Bertempat di Puro Pakualaman, Roy menyatakan, naskah asli Supersemar sempat ter-shoot di film Pengabdian tanpa Titik Akhir buatan 1966. Film itu didokumentasikan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam film selluloid yang diproduksi 2001. Dikatakan Roy, film tersebut saat ini bisa dilihat umum. ’’Dalam film selluloid asli milik ANRI sempat terekam peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika tiga pejabat militer pembawa Supersemar yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan M. Jusuf pulang dari Istana Bogor membawa naskah Supersemar yang sempat terdokumentasikan sekilas,” jelas Roy.

Naskah Supersemar yang terdokumentasikan itu asli dan disebut Roy sebagai naskah D. Sedangkan naskah Supersemar yang selama ini beredar adalah palsu. Naskah yang beredar dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni naskah A, B, dan C.
’’Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui di mana naskah Supersemar yang asli disimpan. Padahal, itu sangat penting sebagai tonggak pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,’’ katanya.

Ditambahkan, naskah Supersemar yang terdokumentasi di film selluloid ANRI adalah yang harus dicari saat ini. ’’Dalam film tersebut ditayangkan pidato kenegaraan terakhir Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang menjelaskan makna Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan,” tambah Roy.

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Soekarno menegaskan, Supersemar hanya menyangkut pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden. ’’Sama sekali tidak mengatakan soal peralihan kekuasaan,” tegasnya.

Sedangkan jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan mencolok antara naskah Supersemar A, B, C dengan naskah D. Di antaranya perbedaan dari segi tanda tangan Soekarno, tata cara penulisan, spasi, atau jarak antarkalimat. ’’Ada juga perbedaan lain yang ini membutuhkan pencermatan dari sejarawan yang mau berbicara jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Sebab, apa yang saya katakan berdasar bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, karena sumber dan dokumennya jelas,” Katanya.

Menurut kerabat Puro Pakualaman itu, sebelum tokoh kunci Supersemar, yakni mantan Presiden Soeharto, wafat, sebaiknya kebenaran sejarah harus diungkap. Soeharto bisa dijadikan kunci untuk menemukan naskah Supersemar yang asli. ’’Masyarakat harus memahami bahwa setiap orang memiliki jasa dan juga kesalahan. Jangan hanya kesalahan Soeharto yang dimaafkan. Sejarah juga harus diluruskan. Keluarga Soeharto bisa menjelaskan kebenaran sejarah kepada masyarakat.” (lai/kim)

Supersemar yang Beredar Palsu

***Roy Suryo Beber Bukti
JOGJA - Roy Suryo kembali membuat gebrakan. Setelah menyoal teks asli lagu kebangsaan Indonesia Raya, pakar telematika itu kemarin membeber bukti bahwa naskah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang selama ini beredar adalah palsu.

Bertempat di Puro Pakualaman, Roy menyatakan, naskah asli Supersemar sempat ter-shoot di film Pengabdian tanpa Titik Akhir buatan 1966. Film itu didokumentasikan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam film selluloid yang diproduksi 2001. Dikatakan Roy, film tersebut saat ini bisa dilihat umum. ’’Dalam film selluloid asli milik ANRI sempat terekam peristiwa yang sangat bersejarah. Ketika tiga pejabat militer pembawa Supersemar yakni Amir Machmud, Basuki Rachmat, dan M. Jusuf pulang dari Istana Bogor membawa naskah Supersemar yang sempat terdokumentasikan sekilas,” jelas Roy.

Naskah Supersemar yang terdokumentasikan itu asli dan disebut Roy sebagai naskah D. Sedangkan naskah Supersemar yang selama ini beredar adalah palsu. Naskah yang beredar dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yakni naskah A, B, dan C.
’’Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui di mana naskah Supersemar yang asli disimpan. Padahal, itu sangat penting sebagai tonggak pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto,’’ katanya.

Ditambahkan, naskah Supersemar yang terdokumentasi di film selluloid ANRI adalah yang harus dicari saat ini. ’’Dalam film tersebut ditayangkan pidato kenegaraan terakhir Soekarno pada 17 Agustus 1966 yang menjelaskan makna Supersemar bukanlah peralihan kekuasaan,” tambah Roy.

Dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Soekarno menegaskan, Supersemar hanya menyangkut pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden. ’’Sama sekali tidak mengatakan soal peralihan kekuasaan,” tegasnya.

Sedangkan jika dilihat secara fisik, terdapat perbedaan mencolok antara naskah Supersemar A, B, C dengan naskah D. Di antaranya perbedaan dari segi tanda tangan Soekarno, tata cara penulisan, spasi, atau jarak antarkalimat. ’’Ada juga perbedaan lain yang ini membutuhkan pencermatan dari sejarawan yang mau berbicara jujur, tegas, dan bertanggung jawab. Sebab, apa yang saya katakan berdasar bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, karena sumber dan dokumennya jelas,” Katanya.

Menurut kerabat Puro Pakualaman itu, sebelum tokoh kunci Supersemar, yakni mantan Presiden Soeharto, wafat, sebaiknya kebenaran sejarah harus diungkap. Soeharto bisa dijadikan kunci untuk menemukan naskah Supersemar yang asli. ’’Masyarakat harus memahami bahwa setiap orang memiliki jasa dan juga kesalahan. Jangan hanya kesalahan Soeharto yang dimaafkan. Sejarah juga harus diluruskan. Keluarga Soeharto bisa menjelaskan kebenaran sejarah kepada masyarakat.” (lai/kim)

Penahanan Mantan Kapolri Dibiayai Mabes

JAKARTA - Segala biaya yang berkaitan dengan penahanan mantan Kapolri Jenderal Pol (pur) Rusdihardjo di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, menjadi tanggung jawab Polri. Kebijakan ini berdasar keputusan Menkum dan HAM.”Memang begitu. Dibebankan kepada anggaran Polri. Ini bukan hanya soal Pak Rusdihardjo, tapi semua yang ditahan di Rutan Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto di Mabes Polri kemarin.

Sejarah di balik munculnya keputusan pada zaman Menteri Hamid Awaluddin itu adalah buah permintaan tertulis Kapolri terkait kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol Suyitno Landung.

Saat itu Kapolri meminta supaya Landung yang tersandung kasus suap tidak dipindah ke lapas umum dengan alasan keamanan, melainkan dipindah ke rutan yang dikelola Polri. Hasilnya, Landung pun dipindah ke Rutan Mako Brimob. Selain menentukan Rutan Mako Brimob, sebagai cabang rutan, juga ditetapkan lima rutan di lingkungan polisi yang lain. Yaitu Rutan Mabes Polri, Rutan Polda Jatim, Rutan Polda Sumut, Rutan Polda Sumsel, dan Rutan Polda Makassar.

Tapi, publik akan kesulitan mengontrol Rusdihardjo yang ditahan eksklusif di lingkungannya sendiri? ”Publik boleh ikut pantau. Media juga bisa ikut besuk. Silakan saja,” kata Sisno. Jenderal bintang dua itu menjamin polisi tidak akan memberikan keistimewaan kepada Rusdihardjo.

Diberitakan Radar (17/1), mantan Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdihardjo akhirnya ditahan Rabu lalu (16/1). Jenderal bintang empat itu menjadi tersangka kasus pungli pengurusan dokumen imigrasi di KBRI Malaysia. Selama Januari 2004 sampai Oktober 2005, Rusdi diduga menikmati pungli sekitar Rp2 miliar.

Sel yang ditempati Rusdi di Mako Brimob Kelapa Dua adalah warisan Suyitno Landung. Penahanan Rusdihardjo di ’’kandangnya’’ sendiri itu menuai banyak kecaman. Salah satunya dari anggota Komisi III DPR Mahfud M.D. Politikus PKB itu mengatakan, meski tak melanggar hukum, penahanan Rusdihardjo di markasnya sendiri tak pantas secara etika. (naz)

BUMN Sering Disusupi BIN

**Indra Jelaskan Pollycarpus
Dekat Pejabat Intelijen

JAKARTA – Adanya benang merah antara kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir di pesawat Garuda dan petinggi BIN (Badan Intelijen Negara) semakin jelas. Mantan Dirut Garuda Indra Setiawan yang menjadi terdakwa menjelaskan bahwa Pollycarpus ada hubungan dengan lembaga intelijen tersebut.
’’Saya tidak tahu apakah Polly adalah bagian dari BIN. Tapi, pasti Polly punya kaitan dengan BIN,’’ ujar Indra di ruang sidang utama lantai II Pengandilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, dirinya mengetahui hal tersebut saat mantan bawahannya itu membawa surat rekomendasi BIN yang meminta Polly ditugaskan sebagai coorporate security. ’’Hingga saat saya terima surat, saya belum tahu dia orang BIN,’’ tambahnya.

Surat tugas tersebut, tambah Indra, dibawa Polly ketika bertemu di Hotel Sahid, Jakarta, sekitar Juni–Juli 2004. Surat yang diserahkan mantan pilot Garuda itu bersifat resmi dan rahasia. ’’Saya kaget, surat tersebut dibawa sendiri oleh Polly,’’ ujar Indra, yang mengaku kenal Polly sejak 2003. ’’BIN menugaskan Polly sebagai coorporate security pasti dia orang yang dipercaya BIN,’’ lanjutnya.

Meski tahu ada penugasan berkaitan dengan maskapai yang pernah dipimpinnya, Indra mengatakan tak tahu persis tugas yang diperintahkan. Karena bercap rahasia, lanjut Indra, surat tersebut tak di-file-kan atau disampaikan ke bagian umum. Namun, pada Jumat, 31 Januari 2004, surat yang disimpan dalam tas kerja Indra raib di Hotel Sahid, tempat yang sama saat dia menerima surat dari Polly.

Indra menyatakan tak ada alasan baginya menolak rekomendasi dari BIN. Saat dia memimpin maskapi penerbangan pelat merah itu, beberapa kali institusinya berhubungan dengan BIN, terutama pascatragedi bom Bali.
Seringnya BIN memanfaatkan BUMN untuk melakukan operasi juga diungkapkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Rizal yang tampil sebagai saksi meringankan menjelaskan, di mana pun sangat lazim intelijen merekrut pejabat atau warga sipil untuk menjadi agen atau penasihat.

Operasi intelijen di BUMN maupun lembaga negara juga bukan hal baru. ’’Lepas dari Menkeu, saya ditawari menjadi penasihat BIN dengan gaji lumayan. Tapi, saya menolak karena bertentangan dengan prinsip akademik dan independensi,’’ tambahnya. Dia menilai, keputusan Indra mengakomodasi permintaan BIN wajar dalam hubungan antarlembaga.

Apakah bisa ditolak? ’’Kalau sebagai birokrat, bisa repot. Tidak mungkin menolak, apalagi Dirut BUMN dibandingkan dengan kepala BIN, jauh...,’’ tambahnya.

Menteri era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, bagi orang bermental birokrat tulen seperti Indra, penolakan nyaris tidak mungkin. ’’Takutlah, Pak. Apalagi, perintah itu dari badan intelijen, ABRI (sekarang TNI, Red). Rata-rata pejabat takut,’’ ujarnya.

Tak hanya bekerja sama, kata dia, intelijen atau ABRI pada masa itu sering meminta ’’jatah’’ posisi di BUMN-BUMN strategis. Meski dilibatkan dalam sebuah operasi intelijen, bukan berarti pimpinan lembaga mengetahui apa sebenarnya bentuk dan tujuan operasi tersebut. Menurut Rizal, operasi intelijen bersifat tertutup. ’’Itu nature,” tambahnya.

Karena itu, ujar dia, jika Indra mengaku tak mengetahui soal operasi intelijen di maskapai penerbangan yang dipimpinnya, itu masuk akal. ’’Biasanya tidak tahu apa yang terjadi, jenis operasi, dan apa saja yang dilakukan. Bahkan, bos-bos intel belum tentu tahu,’’ tuturnya.

OPERASI DENGAN BIAYA SENDIRI
Secara terpisah, mantan pejabat BIN Soeripto membenarkan pernyataan Rizal Ramli. ’’Tidak hanya di BUMN, tapi di mana-mana. Operasi intelijen itu cover-nya bisa macam-macam,’’ kata Soeripto.

Soeripto yang kini menjabat wakil ketua Komisi III DPR menjelaskan, meskipun menyusupkan anggota ke badan atau perusahaan lain, anggaran operasi tetap mandiri. ’’Tidak boleh menumpang duit BUMN karena BIN sudah punya anggaran sendiri,’’ ujarnya.

Operasi intelijen harus benar-benar rahasia sejak perencanaan awal hingga operasi berhasil dituntaskan. ’’Kalau intel cover-nya kelihatan, itu bahasa Suroboyonya operasi getuk,’’ katanya.

Mantan Sekjen Dephutbun itu bahkan mengetahui ada intelijen asing yang menyusup di beberapa perusahaan yang memiliki HPH (hak pengelolaan hutan) di Indonesia. ”Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi, ada orang CIA (Central Intelligence Agency, lembaga intelijen Amerika Serikat ) di sana,’’ tuturnya.

Menurut Soeripto, penyusupan agen ke lembaga lain sangat lazim dilakukan komunitas intelijen. ’’Sekarang ini CIA lebih sering menggunakan lembaga perbankan, seperti Citybank, untuk menempatkan agen yang disebut NOC (non official cover),’’ katanya.
Sebab, Amerika khawatir terhadap investasi besar-besaran Tiongkok di seluruh dunia. ’’Intelijen Indonesia juga harus mengubah persepsi, jangan hanya mengurusi ekstrem kanan atau ekstrem kiri terus,’’ katanya

POLLY DEKAT PEJABAT BIN
Sangkaan Indra bahwa Polly berkaitan dengan BIN makin terbukti. Pascatragedi kematian Munir pada 6 September 2004, Indra meminta Polly untuk mempertemukan dirinya dengan orang yang menandatangani surat rekomendasi, yakni Wakil Kepala BIN As’ad. ’’Saya minta dipertemukan, lalu Polly menelepon saya bisa bertemu dengan As’ad. Itu bukti,’’ ujar Indra.

Pada Oktober 2004, lanjut dia, dirinya bertemu dengan As’ad di Kantor BIN. Saat menunggu, dia bertemu dengan seseorang yang belakangan diketahui sebagai Deputi V BIN Muchdi P.R. Bersama As’ad dan Muchdi, Indra tak menyinggung soal kematian Munir maupun Polly. ’’Kami hanya membicarakan soal Garuda,’’ ujar pria berkacamata itu.

Tak tebersit dalam pikirannya bahwa surat tugas Polly yang diterbitkan atas rekomendasi BIN itu ada yang berkaitan dengan terbunuhnya Munir. Menurut dia, kematian penumpang dalam pesawat bukan peristiwa luar biasa. Paling tidak, sebulan sekali ada penumpang yang meninggal dalam pesawat. Namun, saat bertemu dengan istri Munir, Suciwati, dan beberapa rekan Munir di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan, Red), nama Polly terlontar. ’’Waktu itu Todung Mulya Lubis bertanya apa ada pilot Garuda bernama Pollycarpus. Saya jawab, ya. Saya memang kenal beberapa pilot,’’ tambahnya.

Sidang kemarin merupakan yang terakhir sebelum tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atas Indra dibacakan Jumat (25/1) mendatang. Bersama dengan staf Garuda Rohainil Aini, Indra didakwa telah membantu Pollycarpus dalam upaya pembunuhan berencana terhadap Munir. ’’Saya sama sekali tidak melakukan kejahatan, tidak merencanakan, dan tidak tahu perencanaan itu. Saya malah tidak mendengar itu. Saya tertekan, mengapa saya dituduh,’’ bela Indra kepada majelis hakim yang diketuai Heru Pranomo. (ein/rdl/tof)

BUMN Sering Disusupi BIN

**Indra Jelaskan Pollycarpus
Dekat Pejabat Intelijen

JAKARTA – Adanya benang merah antara kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir di pesawat Garuda dan petinggi BIN (Badan Intelijen Negara) semakin jelas. Mantan Dirut Garuda Indra Setiawan yang menjadi terdakwa menjelaskan bahwa Pollycarpus ada hubungan dengan lembaga intelijen tersebut.
’’Saya tidak tahu apakah Polly adalah bagian dari BIN. Tapi, pasti Polly punya kaitan dengan BIN,’’ ujar Indra di ruang sidang utama lantai II Pengandilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, dirinya mengetahui hal tersebut saat mantan bawahannya itu membawa surat rekomendasi BIN yang meminta Polly ditugaskan sebagai coorporate security. ’’Hingga saat saya terima surat, saya belum tahu dia orang BIN,’’ tambahnya.

Surat tugas tersebut, tambah Indra, dibawa Polly ketika bertemu di Hotel Sahid, Jakarta, sekitar Juni–Juli 2004. Surat yang diserahkan mantan pilot Garuda itu bersifat resmi dan rahasia. ’’Saya kaget, surat tersebut dibawa sendiri oleh Polly,’’ ujar Indra, yang mengaku kenal Polly sejak 2003. ’’BIN menugaskan Polly sebagai coorporate security pasti dia orang yang dipercaya BIN,’’ lanjutnya.

Meski tahu ada penugasan berkaitan dengan maskapai yang pernah dipimpinnya, Indra mengatakan tak tahu persis tugas yang diperintahkan. Karena bercap rahasia, lanjut Indra, surat tersebut tak di-file-kan atau disampaikan ke bagian umum. Namun, pada Jumat, 31 Januari 2004, surat yang disimpan dalam tas kerja Indra raib di Hotel Sahid, tempat yang sama saat dia menerima surat dari Polly.

Indra menyatakan tak ada alasan baginya menolak rekomendasi dari BIN. Saat dia memimpin maskapi penerbangan pelat merah itu, beberapa kali institusinya berhubungan dengan BIN, terutama pascatragedi bom Bali.
Seringnya BIN memanfaatkan BUMN untuk melakukan operasi juga diungkapkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Rizal yang tampil sebagai saksi meringankan menjelaskan, di mana pun sangat lazim intelijen merekrut pejabat atau warga sipil untuk menjadi agen atau penasihat.

Operasi intelijen di BUMN maupun lembaga negara juga bukan hal baru. ’’Lepas dari Menkeu, saya ditawari menjadi penasihat BIN dengan gaji lumayan. Tapi, saya menolak karena bertentangan dengan prinsip akademik dan independensi,’’ tambahnya. Dia menilai, keputusan Indra mengakomodasi permintaan BIN wajar dalam hubungan antarlembaga.

Apakah bisa ditolak? ’’Kalau sebagai birokrat, bisa repot. Tidak mungkin menolak, apalagi Dirut BUMN dibandingkan dengan kepala BIN, jauh...,’’ tambahnya.

Menteri era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, bagi orang bermental birokrat tulen seperti Indra, penolakan nyaris tidak mungkin. ’’Takutlah, Pak. Apalagi, perintah itu dari badan intelijen, ABRI (sekarang TNI, Red). Rata-rata pejabat takut,’’ ujarnya.

Tak hanya bekerja sama, kata dia, intelijen atau ABRI pada masa itu sering meminta ’’jatah’’ posisi di BUMN-BUMN strategis. Meski dilibatkan dalam sebuah operasi intelijen, bukan berarti pimpinan lembaga mengetahui apa sebenarnya bentuk dan tujuan operasi tersebut. Menurut Rizal, operasi intelijen bersifat tertutup. ’’Itu nature,” tambahnya.

Karena itu, ujar dia, jika Indra mengaku tak mengetahui soal operasi intelijen di maskapai penerbangan yang dipimpinnya, itu masuk akal. ’’Biasanya tidak tahu apa yang terjadi, jenis operasi, dan apa saja yang dilakukan. Bahkan, bos-bos intel belum tentu tahu,’’ tuturnya.

OPERASI DENGAN BIAYA SENDIRI
Secara terpisah, mantan pejabat BIN Soeripto membenarkan pernyataan Rizal Ramli. ’’Tidak hanya di BUMN, tapi di mana-mana. Operasi intelijen itu cover-nya bisa macam-macam,’’ kata Soeripto.

Soeripto yang kini menjabat wakil ketua Komisi III DPR menjelaskan, meskipun menyusupkan anggota ke badan atau perusahaan lain, anggaran operasi tetap mandiri. ’’Tidak boleh menumpang duit BUMN karena BIN sudah punya anggaran sendiri,’’ ujarnya.

Operasi intelijen harus benar-benar rahasia sejak perencanaan awal hingga operasi berhasil dituntaskan. ’’Kalau intel cover-nya kelihatan, itu bahasa Suroboyonya operasi getuk,’’ katanya.

Mantan Sekjen Dephutbun itu bahkan mengetahui ada intelijen asing yang menyusup di beberapa perusahaan yang memiliki HPH (hak pengelolaan hutan) di Indonesia. ”Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi, ada orang CIA (Central Intelligence Agency, lembaga intelijen Amerika Serikat ) di sana,’’ tuturnya.

Menurut Soeripto, penyusupan agen ke lembaga lain sangat lazim dilakukan komunitas intelijen. ’’Sekarang ini CIA lebih sering menggunakan lembaga perbankan, seperti Citybank, untuk menempatkan agen yang disebut NOC (non official cover),’’ katanya.
Sebab, Amerika khawatir terhadap investasi besar-besaran Tiongkok di seluruh dunia. ’’Intelijen Indonesia juga harus mengubah persepsi, jangan hanya mengurusi ekstrem kanan atau ekstrem kiri terus,’’ katanya

POLLY DEKAT PEJABAT BIN
Sangkaan Indra bahwa Polly berkaitan dengan BIN makin terbukti. Pascatragedi kematian Munir pada 6 September 2004, Indra meminta Polly untuk mempertemukan dirinya dengan orang yang menandatangani surat rekomendasi, yakni Wakil Kepala BIN As’ad. ’’Saya minta dipertemukan, lalu Polly menelepon saya bisa bertemu dengan As’ad. Itu bukti,’’ ujar Indra.

Pada Oktober 2004, lanjut dia, dirinya bertemu dengan As’ad di Kantor BIN. Saat menunggu, dia bertemu dengan seseorang yang belakangan diketahui sebagai Deputi V BIN Muchdi P.R. Bersama As’ad dan Muchdi, Indra tak menyinggung soal kematian Munir maupun Polly. ’’Kami hanya membicarakan soal Garuda,’’ ujar pria berkacamata itu.

Tak tebersit dalam pikirannya bahwa surat tugas Polly yang diterbitkan atas rekomendasi BIN itu ada yang berkaitan dengan terbunuhnya Munir. Menurut dia, kematian penumpang dalam pesawat bukan peristiwa luar biasa. Paling tidak, sebulan sekali ada penumpang yang meninggal dalam pesawat. Namun, saat bertemu dengan istri Munir, Suciwati, dan beberapa rekan Munir di Hotel Hilton (sekarang Hotel Sultan, Red), nama Polly terlontar. ’’Waktu itu Todung Mulya Lubis bertanya apa ada pilot Garuda bernama Pollycarpus. Saya jawab, ya. Saya memang kenal beberapa pilot,’’ tambahnya.

Sidang kemarin merupakan yang terakhir sebelum tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) atas Indra dibacakan Jumat (25/1) mendatang. Bersama dengan staf Garuda Rohainil Aini, Indra didakwa telah membantu Pollycarpus dalam upaya pembunuhan berencana terhadap Munir. ’’Saya sama sekali tidak melakukan kejahatan, tidak merencanakan, dan tidak tahu perencanaan itu. Saya malah tidak mendengar itu. Saya tertekan, mengapa saya dituduh,’’ bela Indra kepada majelis hakim yang diketuai Heru Pranomo. (ein/rdl/tof)

Tiga Jaksa Menolak Dihukum

***Terkait Pelanggaran Disiplin saat Menangani Kasus Adelin Lis

JAKARTA – Tiga jaksa yang menangani berkas kasus illegal logging Adelin Lis keberatan dihukum. Mereka tidak terima atas hukuman disiplin berat yang dijatuhkan Tim Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tiga jaksa tersebut adalah mantan Aspidsus Kejati Sumut Sutan Bagindo Fachmi, mantan Kajati Sumut Teuku Zakaria, dan mantan Wakajati Sumut Muchtar Hasan. Tim pengawas menemukan kesalahan yang dilakukan ketiga jaksa itu dalam penanganan berkas Adelin pada tahap pra-penuntutan.

Atas kesalahan tersebut, Fachmi dijatuhi penurunan pangkat selama satu tahun. Jabatan Fachmi yang sebelumnya direktur ekonomi dan keuangan pada JAM Intelijen dicopot menjadi staf ahli jaksa agung. Zakaria juga dihukum penurunan pangkat. Muchtar dihukum penurunan gaji selama satu tahun. Selain itu, Muchtar dicopot dari jabatan Kajati Gorontalo menjadi inspektur keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada JAM Pengawasan

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Pengawasan) M.S. Rahardjo menyatakan, surat pernyataan sikap keberatan Fachmi dkk diajukan pekan lalu. ”Ketiganya merasa berat dihukum. Karena itu, mereka mengajukan keberatan,’’ kata Rahardjo seusai salat Jumat di Masjid Baitul ’Adli, Kejagung, Kamis (18/1).

Menurut Rahardjo, Fachmi dkk baru mengajukan surat pernyataan, sedangkan memori keberatan secara tertulis belum diajukan. ”Memorinya nanti dikirim menyusul,’’ ujar mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur itu. Tim jaksa pengawas siap menerima sekaligus membahas memori keberatan yang diajukan mereka.

Rahardjo menjelaskan, pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin berat merupakan langkah prosedural. ”Ini sama dengan mekanisme kasasi atau banding dalam persidangan,’’ jelas Rahardjo.

Ditanya batas waktu pengajuan memori keberatan, eselon I kelahiran Boyolali itu menjawab tidak ada batas waktu. Prinsipnya, lanjut Rahardjo, pimpinan akan menunggu pernyataan tertulis kapan pun untuk dipelajari lebih lanjut. ”Apa hasilnya bergantung rapat pimpinan, bisa diterima atau ditolak. Jika ditolak, berarti penjatuhan hukuman memang setimpal dengan bobot kesalahannya,’’ tambahnya.

Di tempat terpisah, Fachmi menegaskan, sikap keberatan diajukan karena merasa bobot hukuman disiplin berat tak sebanding dengan kesalahan. ”Saya menyatakan keberatan,’’ tegas Fachmi. Namun, dalam berbagai pernyataan, Fachmi enggan membeberkan secara rinci materi keberatan yang disampaikan.

Sebelumnya, Fachmi dianggap disalahkan karena menyatakan berkas Adelin berstatus P21 alias lengkap. Padahal, berdasar temuan tim eksaminasi, berkas tersebut belum layak dinyatakan lengkap karena kurang lengkap dari aspek material maupun formal. Zakaria dan Muchtar Hasan masing-masing dinyatakan tidak cakap memimpin sehingga Fachmi melakukan pelanggaran. (agm)

Geng Motor, Sebuah Pelarian

TASIK-Keberadaan brigez yang merupakan sekelompok anak muda bermotor yang membuat ulah, rata-rata muncul dari keluarga yang broken home. Seperti orang tua yang bermasalah, keluarga yang cerai atau kurang perhatian dari keluarga. Makanya sebagai sebuah pelarian, mereka masuk dalam sebuah komunitas yang cocok dengan kondisi kejiwaan mereka.
Seperti diungkapan salah seorang tersangka anggota Brigez, And (30). Telah lama dirinya hidup bersama neneknya. Sedangkan orang tuanya telah berpisah ketika dirinya sedang remaja. "Saya tingal bersama nenek. Ayah dan ibu saya sudah cerai," katanya pendek.

Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono menegaskan, bahwa setelah melakukan penyelidikan, para anggota Brigez muncul dari keluarga broken home. "Mereka itu sedang mencari jati dirinya. Sedangkan diantara mereka kebanyakan muncul dari keluarga yang kurang perhatian dari orang tua. Makanya tidak heran jika perbuatan mereka menyimpang karena tanpa adanya bimbingan serta kasih sayang dari orang tua mereka," terangnya.

Di geng motor itu, kata dia, anggotanya sangat patuh dan taat kepada panglima (pemimpin), sehingga dalam kelompok itu muncul sikap egosentris atau keakuan yang berpusat pada kelompoknya. "Mereka sangat bangga dengan gengnya, sehingga muncul rasa egosentris yang berlebihan, tanpa menghiraukan aturan dan hukum," jelas Kapolsek yang menjadi Ketua Paguyuban Otomotif Tasikmalaya ini.
Dia mengaku kaget dengan adanya sistem baiat yang ada di dalam geng motor Brigez. Apalagi salah satu isinya adalah “Lawan Polisi”.
"Dalam isi baiat adalah lawan polisi dan konotasi polisi adalah hukum, jadi mereka sangat tidak menghiraukan hukum dan aturan yang pada akhirnya berbuat anarkis," tambahnya.

Kapolsek pun berpesan, bahwa pendidikan pertama adalah dari yang terkecil yakni keluarga, jadi anak merupakan tanggung jawab setiap keluarga dan anak sangat memerlukan perhatian dan bimbingan selain dari pendidikan di sekolah.
"Kami berharap keluarga bisa lebih memperhatikan anak-anaknya sampai sejauh mana perkembangan anak, terlebih pada masa anak sedang mencari jati dirinya," pungkasnya.

Polisi Temukan Samurai
Kelelahan petugas Polsek Indihiang mencari samurai yang diduga digunakan aksi perusakan di Ceureung beberapa waktu lalu oleh kelompok Brigz, akhirnya kemarin ditemukan. Senjata tajam (sejam) yang diduga digunakan nekut-nakuti para korban itu ditemukan di jalan Dewi Sartika di salah seorang teman tersangka Ik.

Seperti diungkapkan Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono didampingi Kanit Reskrim Ipda Aep Saepudin, samurai tersebut ditemukan sekitar pukul 17.00 setelah tersangka dimintai keterngan secara intesif. “Namun teman tersangka mengaku tidak mengetahui dan tak terlibat dalam aksi para geng brigez itu. Teman tersangka sekadar ketitipan saja,” ungkapnya.

Diakui kapolsek, untuk mengetahui keberadaan barang bukti tersebut, pihaknya sempat kewalahan. Pasalnya, tersangka Ik saat ditngkap mengaku barang buktinya sudah dibuang ke Ciloseh. Bahkan, kata dia, untuk memastikannya, tersangka digiring untuk menunjukkan lokasi tempat dibuangnya samurai tersebut.

“Setelah tiba di lokasi, tersangka mengaku membuang samurai di belakang salah satu rumah makan di simpang lima. Tapi, itu hanya akal-akalan saja dan saat itu tak ditemukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan intensif dan tersangka kahirnya mengaku,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, senjata khas Jepang itu dalam aksinya dikuasai Ik yang merupakan panglima Brigez. Ik juga mengaku, saat itu dirinya dibonceng Rb. “Mereka sangat terorganisir dan memetakan anggota sebagai panah dibarisan depan. Kemudian aksi perusakan dilakukan pasukan di bagian tengah dan di barisan belakang sebagai mata-mata. Mereka (tersangka, red) termasuk sangat patuh pada perintah pimpinan,” jelasnya.Kapolsek juga mengaku, pihaknya masih mendalami dan mengembangkan kasus ini. (dem)

ABG Coba Perkosa Nenek

MAPOLRESTA – Entah kerasukan setan mana, Ar (19) lajang yang tinggal di Kampung Leuwi Cukang Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu, berusaha memperkosa nenek berusia 60 tahun di desa setempat. Beruntung, birahi Ar terhenti setelah si nenek berhasil kabur dan meminta bantuan kepada petugas Polsek Kawalu. Berbekal laporan korban, Ar berhasil diringkus petugas kemudian digelandang ke Mapolsek Kawalu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Jumat (18/1).

Diceritakan Nana (43) saudara korban, peristiwa nahas yang menimpa korban terjadi Kamis (17/1) sekitar pukul 17.00. Tatkala korban sepulang dari sawah dan ditengah perjalanan dihadang pria, yang tak lain Ar. “Saudara saya mengaku bahwa ada pemuda datang dan menarik-narik tangannya. Kemudian pemuda itu mengancam dengan golok untuk memuaskan nafsu birahinya,” kisahnya.

Menurut Nana, karena dibawah ancaman, saudaranya memenuhi hasrat pemuda bejat itu. Ar melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu meminta korban melayaninya. Untung saja, kata Nana, korban saat itu sempat mengulur-ngulur waktu untuk mencari celah meloloskan diri.
“Korban saat itu berhasil membujuk pelaku untuk pergi ke kebun. Saat di kebun korban menyebut bahwa lokasi itu kerap dilewati orang dan mengajak pindah lokasi. Ketika diajak dekat pohon salak, korban juga melarang karena di tempat itu pernah ada orang yang dipatuk ular. Hingga akhirnya menunjukan ke suatu tempat, yang tanpa diketahui pelaku adalah tempat yang dekat dengan perumahan warga,” terangnya.

Tiba di lokasi, lanjut Nana, korban disuruh Ar melakukan adegan layaknya pasangan suami istri. Tak kalah taktik, korban saat itu menyarankan tersangka agar melepaskan golok. “Ketika sedang membuka golok, korban memanfaatkan kesempatan itu dengan menyikut bagian perutnya hingga ambruk. Kemudian korban berhasil menyelamatkan diri,” ulas Nana.
Selanjutnya, korban mengabari kejadian tersebut kepada keluarganya dan mengadukan perbuatan Ar ke Mapolsek Kawalu. Hasil penyelidikan petugas polsek, Jumat (18/1) pelakunya mengarah kepada Ar dan berhasil diringkus petugas polsek di rumahnya. (dem)

Polisi Rekam Kesaksian Budi

***Selebaran Tuduh Rekayasa BAP di Sidang Munir


JAKARTA – Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri menjamin pihaknya tidak pernah merekayasa kesaksian agen madya Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Santoso. Jenderal bintang tiga itu menegaskan, Budi menyatakan adanya hubungan antara Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Pr seperti yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada 3 dan 8 Oktober 2007.
’’Kasus sebesar ini masak kami rekayasa? Semua itu seperti yang telah disampaikan di pengadilan. Ya, seperti itulah,’’ tegas Bambang di Bareskrim Polri, Jumat (18/1).

BAP hasil proses verbal dengan Budi telah dibacakan dalam lanjutan sidang Munir di PN Jakpus, Selasa (15/1). Jaksa terpaksa membacakan BAP karena hingga kini Budi belum berhasil dihadirkan di depan pengadilan dengan alasan masih berdinas di KBRI Pakistan.

Pembacaan BAP tersebut, tampaknya, membuat gerah. Hingga akhirnya beredarlah selebaran dengan kop Garuda Pancasila bertulisan The Indonesian Embassy Islamabad Pakistan lengkap dengan tanda tangan Budi Santoso.
Isinya empat hal. Yaitu, menuduh polisi melakukan kebohongan publik karena mengekspos BAP Budi Santoso, sebagian besar isi BAP tersebut direkayasa polisi, Budi Santoso datang ke Mabes Polri atas perintah Mensesneg (harusnya Seskab, bukan Mensesneg, Red) Sudi Silalahi atas petunjuk presiden, serta BAP dibuat atas arahan dan pemaksaan.

Bambang kembali memberikan penegasan. ’’Apa saya perlu sumpah? Ini soal dunia dan akhirat, tak ada pemaksaan dan nama itu (Sudi, red),’’ tegas perwira tinggi tersebut. Namun, polisi tak khawatir karena juga merekam Budi saat dimintai keterangan.

Lalu, bagaimana dengan posisi Muchdi yang kini kembali dikaitkan dengan Polly? Ternyata belum akan ditindaklanjuti. ’’Itu nanti, tidak sekarang,’’ ujar mantan Kapolda Sumut tersebut.
Polisi masih akan menunggu putusan Mahkamah Agung soal Peninjauan Kembali kasus Polly serta putusan PN Jakpus soal terdakwa Indra Setiawan dan Rohainil Aini. Dalam beberapa kesempatan, Muchdi Pr selalu membantah terkait dengan pembunuhan Munir. (naz/roy)

TNI Selamatkan Uang Negara Hampir Rp4 T

JAKARTA – Setelah pada 2007 mengklaim bisa menyelamatkan uang negara Rp3,897 triliun, tahun ini Markas Besar TNI Angkatan Laut berjanji meningkatkan operasi penegakan hukum di laut.
”Patroli rutin terus ditingkatkan. Terutama di daerah-daerah perbatasan dengan negara lain,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Sumardjono usai acara latihan menembak bersama di Lapangan Tembak Mabes TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (18/01).

Keberhasilan operasi 2007 itu meliputi kasus perikanan Rp 427 miliar dengan 265 kasus; 40 kasus illegal logging dengan uang yang dapat diselamatkan Rp15 miliar; 32 kasus perompakan dan pembajakan di laut dengan uang yang berhasil kembali Rp250 miliar; serta kasus penyelundupan pasir, timah, granit, BBM, batu bara, TKI ilegal, gula pasir, dan elektronika senilai Rp3,2 triliun.

Menurut Sumardjono, TNI-AL berusaha menyiasati anggaran pertahanan negara yang terbatas. ”Teman-teman tahu sendiri berapa jumlahnya, tapi itu sudah jadi tugas saya untuk terus meningkatkan kesiapan satuan operasional,” kata mantan Irjen Departemen Pertahanan itu.

Dalam latihan menembak tersebut, selain para pimpinan redaksi, tampak Asisten Operasi KSAL Laksda Moechlas Sidik, Pangarmatim Laksda Adi Prabawa, Irjen TNI-AL Mayjen (Mar) Safzen Noerdin, dan pejabat tinggi TNI-AL.

Bantuan negara asing untuk mengamankan perairan Indonesia terus mengalir. Misalnya, dari Amerika Serikat. Negara membantu pembangunan sejumlah radar di kawasan tersebut. ”Kita ada kerja sama dengan AS untuk pengendalian Selat Malaka, dan kerja sama itu berupa radar surveillance (pengawasan). Ini yang sedang dikerjakan,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan alutsista, terutama armada kapalnya, TNI-AL bersama Departemen Pertahanan dan PT PAL telah mencanangkan program kapal korvet nasional. ”Ini yang sedang jalan dan kita rancang. Program ini untuk kemandirian dalam pengadaan alutsista,” ujar Sumardjono.

Saat ini sedang dibangun dua unit kapal perang jenis Landing Platform Dock di PT PAL Surabaya. TNI-AL juga membangun kapal patroli PC-40 di Fasharkan TNI-AL. ”Kapal dari Belanda akan tiba di Medan minggu depan,” katanya. (rdl)

Mantan Dirut PT Sarinah Ditahan

***Jadi Tersangka Korupsi Rp 5,88 M

JAKARTA – Satu lagi pelaku korupsi di lingkungan BUMN dijebloskan ke tahanan. Kali ini menimpa mantan Dirut PT Sarinah (Persero) Yustian Ismail serta mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Sarinah Imanu Widodo. Keduanya menjadi tersangka korupsi Rp5,88 miliar pada perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ritel tersebut.

Yustian dan Imanu kini mendekam di Rutan Salemba setelah tim penyidik mendatangi rumahnya masing-masing pada Kamis lalu (17/1). ’’Mereka ditahan selama 20 hari untuk tahap penyidikan,’’ kata Aspidsus Kejati DKI M. Yusuf saat dihubungi koran ini, Jumat (18/1). Tim jaksa dikoordinasikan Kasi Penyidikan Kejati DKI I Made Suarnaman dan Ketua Penyidik Asep Mulyana.

Di tempat terpisah, Kasi Penkum Kejati DKI Mustaming mengatakan, kejaksaan menahan Yustian dan Imanu setelah dinilai tidak kooperatif mengikuti proses penyidikan. ’’Padahal, kami telah menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara,’’ jelasnya.

Mustaming kemudian membeberkan kronologi kasus yang terjadi 1999 hingga Juli 2001. Saat itu, PT Sarinah melalui Yustian dan Imanu bekerja sama dengan seorang notaris untuk pembuatan tiga sertifikat tanah perusahaan. Total biayanya Rp 4 miliar. ’’Kerja sama tersebut ternyata tidak melalui proses tender, tetapi lewat penunjukan langsung,’’ terangnya.

Setelah diteliti, sertifikat untuk tanah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, ternyata palsu. Ironisnya lagi, dua sertifikat lain untuk tanah di Jalan Thamrin dan Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, ternyata tidak ada.

Selain itu, lanjut Mustaming, Yustian bertanggung jawab atas penggunaan uang diskon sewa ruangan dari Bank Mandiri Rp 763 juta yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. ’’Yustian juga pernah memerintahkan pencairan deposito PT Sarinah pada Bank DKI Rp 900 juta yang seharusnya untuk kepentingan dinas, ternyata untuk menutup pembayaran uang diskon sewa ruangan dari Bank Mandiri,’’ paparnya.

Selanjutnya, pada 4 November 2000, Mustaming mengatakan, Imanu menyetujui pencairan Rp 142 juta untuk biaya renovasi Kantor Pusat PT Sarinah di Jalan Djuanda, Jakarta Pusat. ’’Lagi-lagi uang itu tidak digunakan sesuai peruntukan, tetapi untuk kepentingan pribadi,’’ ujar mantan Kasipidum Kejari Sukabumi itu.

Dari perbuatan pidana berlanjut tersebut, negara berpotensi dirugikan Rp5,88 miliar. Baik Yustian maupun Imanu diancam dengan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi.
Hingga tadi malam, wartawan koran ini belum berhasil menghubungi tim pengacara kedua tersangka tersebut. (agm)

Kopti Nyaris Bangkrut

***Tunggakan Anggota
Capai Rp1,5 Miliar

IR H JUANDA - Imbas dari naiknya harga kedelai di pasaran yang mencapai harga Rp7.500-Rp8.000 per kg, tidak hanya para pengusaha tahu tempe yang kelimpungan. Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Tasikmalaya juga nyaris gulung tikar. “Kenaikan harga kedelai di pasaran tidak hanya mengurangi jumlah pembeli kedelai ke Kopti. Namun menyebabkan kebangkrutan bagi Kopti. Karena pengusaha tahu tempe lebih memilih belanja kedelai dari toko, dibandingkan di Kopti,” terang H Endin Suhendar, Bendahara Kopti Tasikmalaya yang ditemui Radar di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Endin, alasan para pengusaha tahu tempe memeilih membeli kedelai ke toko atau pasar, akibat dari harga kedelai di Kopti jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di pasaran. Alasan ini karena harga dari Kopti, kata Endin, sudah termasuk sumbangan wajib anggota koperasi.
“Kalau dulu ketika Bulog masih mengatur harga untuk kedelai, harga di Kopti jauh lebih murah. Bahkan toko pun mengambil harga standar sama dengan Kopti. Tapi setelah Bulog tidak lagi menentukan harga kedelai, akhirnya kedelai melambung diduga akibat adanya monopoli perdagangan,” tambahnya.

Selain menurunnya jumlah permintaan kedelai, beberapa anggota Kopti tak aktif dan memiliki tunggakan. Dari sekian julmlah anggotnya, total uang tunggakan dari anggotanya mencapai Rp1,5 miliar.
“Saat ini kami memperkirakan kebutuhan kedelai 200 ton per bulan. Bila kita hitung harga Rp7.000 per kg, hanya membutuhkan dana sekitar Rp1,4 miliar. Dan itu bisa membangun kembali Kopti. Tapi saat ini beberapa anggota masih nunggak dan jumlah total tunggakan Rp1,5 miliar,” sesal dia.

Sebelumnya Kopti Tasikmalaya mampu memenuhi kebutuhan kedelai sekitar 600 ton per bulan. Kini turun menjadi 150 ton per bulan. Dengan kondisi seperti ini sulit bagi Kopti untuk memulihkan perputaran uang. Apalagi jumlah anggota dari 371 orang, hanya 106 anggota yang masih aktif dan peduli terhadap keberadaan Kopti.

Dari keseluruhan anggota yang tercatat di Kopti, anggota yang berasal dari Kota Tasikmalaya mencapai 50 persen. Sementara sisanya menyebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Endin mengatakan bila pengusaha tahu tempe bisa menguasai pasar, kondisi kenaikan kedelai bisa tertangani. “Sejauh ini para pengusaha tahu tempe belum mengusai keadaan pasar juga ketersediaan kedelai lokal sangat minim. Sehingga hanya mengandalkan impor,” tambahnya. (tin)

RSUD Butuh Dana Rp50 Miliar

**Sediakan Peralatan Canggih

TASIK – RSUD Tasikmalaya setidaknya membutuhkan dana Rp50 miliar untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan. Dana sebesar itu diperuntukan melengkapi peralatan canggih seperti pengadaan CT scan (Computed Tomography scan), alat rontgen, alat USG, Radiologi, maupun treadmill (alat olagraga dilengkapi komputerisasi).

Direktur RSUD Tasikmalaya Dr H Wasisto Mkes mengakui jumlah dana yang cukup besar itu untuk memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan. Pasalnya, kata dia, untuk satu jenis alat kesehatan seperti CT scan, harganya mencapai Rp6 miliar.
“Untuk bisa memiliki peralatan medis yang canggih, kita belum bisa membebankan pada APBD daerah (pemkot, red). Namun kita akan meminta bantuan dari APBN untuk tahun 2008 dan masih menunggu diketuk. Sedangkan pada tahun 2007 bantuan APBN sebesar Rp3 miliar,” terang Wasisto saat mendampingi Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Dede Sudrajat MP saat peninjaun RSUD Tasikmalaya, kemarin.

Kebutuhan alat canggih itu, menurut Wasisto, akibat kurang terlayaninya pasien terutama di kelas 3 atau pasien dari keluarga miskin (gakin). Sehingga pihaknya sudah mengajukan seluruh kekurangan perlengkapan itu ke tingkat pusat. “Bila nanti kita tidak bisa memiliki peralatan tersebut, kemungkinan untuk menunjang rencana ke arah badan layanan umum akan menerapkan KSO. Yaitu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang mau menyediakn alat-alat tersebut. Alat penunjang berupa AGD (Analisis Gas Darah) kita belum punya,” tambah Wasisto.

Wasisto menerangkan, tahun 2008 pemerintah pusat memutuskan kerjasam dengan PT Askes. Sehingga kartu Askeskin atau gakin tidak bisa dilayani pihak RSUD Tasikmalaya.

Mengomenatari soal pelayanan tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Dede Sudrajat MP menjelaskan, pemerintah daerah sangat konsisten akan memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin. Yakni melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dana yang dikucurkan pemkot untuk pelayanan kesehatan tahun 2008 yakni sebesar Rp2,3 miliar.

“Bila melihat dari pelayanan untuk kelas 1 dan 2, saya rasa sudah optimal. Namun untuk pelayanan bagi kelas 3, diakui masih jauh dari maksimal. Namun demikian pemerintah daerah bersama dengan direktur RSUD mengupayakan bisa memberikan pelayanan lebih baik. Diantaranya menyedikan fasilitas yang dianggap masih kurang,” terang Dede kepada wartawan usai melakukan peninjuan di seluruh ruangan di RSUD Tasikmalaya. (tin)

Bawasda Sesalkan Pinlak

**Terkait Proyek di Tiga Sekolah

KAWALU – Badan Pengawas Derah (Bawasda) Kabupaten Tasikmalaya menyesalkan sikap pinlak pembanguna tiga lokal bangunan yang digarap di tiga sekolah di Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, hasil perubahan gambar dari Konsultan Perencana Gatrik tak dilaporkan kepada pihak sekolah bersangkutan atau aparat setempat di lingkungan sekolah.

“Seharusnya pinlak mensosialisasikan dan menyertakan perubahan gambar dari Gatrik kepada pihak sekolah. Atau aparat di tingkat kecamatan. Karena gambar bangunan ruangan kantor di sekolah Cineam, Cigalontang dan Bantarkalong itu hanya diketahui gambar pengajuan saja. Sebetulnya pada pembangunan sekolah itu terdapat perubahan gambar,” ungkap Pejabat Fungsi Auditor Bawasda H M Yusuf saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Yusuf menegaskan, dalam pembangunan tiga lokal di tiga sekolah, itu dikerjakan olah satu pengembang. Pelaksanaan pembangunannya, kata dia, sudah sesuai dengan pagu anggaran yang telah mengalami perubahan. “Tiap sekolah dibangun dengan dana sering yang masing-masing Rp250 juta. Jadi pemborong dalam hal ini tidak meninggalkan proyek. Karena pengerjaanya sudah sesuai dengan kontrak yang ada,” terang Yusuf.

Dijelaskan dia, pada tahap selanjutnya pembangunan sekolah akan dilanjutkan dan masuk pada anggaran tahun 2008. “Kini sudah diajukan dan memang untuk anggaran 2007 baru pengerjaan seperti yang sekarang. Istilahnya bisa dibilang bodasan,” jelasnya.

Yusuf juga memebenarkan telah memintai keterangan pihak pemborong. Dan sejauh ini pihaknya belum mengendus adanya indikasi penyimpangan dalam pembangunan sekolah. Kendati demikian, pihaknya masih mendalami persoalan ini sambil menunggu data perubahan gambar dari pinlak yang bersangkutan. “Kami masih menunggu drawing (perubahan gambar, red) dari pinlak. Pihak pemborong sudah dimintai keterangan dan kami belum menemukan adanya kejanggalan,” ulasnya. (try)

Harga Sembako tak Terkendali

TAROGONG – Melejitnya harga minyak goreng (migor) di pasaran semakin membuat warga menjerit. Betapa tidak, dalam sepekan ini, kenaikan harga migor terus berlangsung. Harga yang dipatok bervariasi mulai Rp10.400 - Rp10.500/kg. Di pihak lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag dan PM) masih kebingungan menghadapi lonjakan salah satu kebutuhan bahan pokok ini.

Bukan hanya migor, masyarakat maupun pemerintah daerah makin dibingungkan dengan kenaikan harga-harga sembako lainnya.Seperti beras dan terigu. Harga beras naik sekitar Rp200 - Rp300/kg. “Minyak goreng belum beres, kini harga beras, terigu dan telur naik,” ujar Kabid Perdagang Disperindag Kabupaten Garut Drs H Suhardiman ketika ditemui Radar di ruang kerjanya, Jumat (18/1).

Kata dia, tahun lalu gagal menggelar operasi pasar (OP). Dan, tahun ini pihaknya akan mengupayakan kembali. Apakah akan terealisasi? Suhardiman menjawab seharusnya dapat dilaksanakan. Tahun 2007 setidaknya ada tiga faktor yang menyebkan pemkab tidak sanggup menggelar OP, meskipun sudah direncanakan dan dibahas di tingkat provinsi.

“OP tahun kemarin gagal, pertama karena tidak ada dana pendukung dari pemerintah daerah. Kedua, tidak ada satu pengusaha pun yang sanggup menggelar OP. Saya sangat berharap besar pada tahun ini OP bisa digelar, meskipun hanya baru sebatas rencana. Dan Plt Sekda Garut sudah membuka sinyalemen adanya OP,” ujarnya.

Meski harga migor terus melonjak begitupula dengan kenaikan harga beras dan terigu, kata dia, persediaan di pasaran masih terjamin. “Yang dipermasalah sekarang adalah kenaikan harga. Sedangkan stok barang masih aman,” tuturnya.
Sementara itu, harga telur ayam ras menyentuh angka Rp10.400/kg. Padahal informasi yang dihimpun Radar, kenaikan telur paling tinggi terjadi pada pertengahan tahun 2007 mencapai Rp10.200/kg. “Ah sekarang mah rariweuh, mikiran harga naik dan naik terus,” ujar Mimin, salah seorang warga Tarogong.

Kenaikan harga-harga kebutuhan sembako maupun jenis komoditi lainnya tidak terlepas dari munculnya wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Isu tersebut sudah muncul pada akhir tahun kemarin, namun harga-harga sudah mendahului. “Sampai sekarang gaji PNS belum ditetapkan naik. Memang wacana kenaikan gaji PNS berdampak pula pada kenaikan harga,” ujar salah seorang pejabat Garut yang namanya minta dirahasiakan. (hnr)

Gempa Kerap Guncang Cisewu

CISEWU – Warga Kampung Margahayu Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu sering merasakan getaran gempa. Gempa mulai terasa sejak Selasa (15/1). Anehnya dalam satu hari, getarannya bisa mencapai 15 kali dengan lama getaran antara 1-5 detik.
Salah seorang warga Margahayu, Dadan mengatakan meski getaran yang dirasakan tidak terlalu besar, namun warga resah. “Kami belum tahu apa yang terjadi sebenarnya," ujarnya kepada Radar, kemarin.

Ditambahkan, beberapa waktu lalu didaerahnya juga sudah terjadi retakan tanah yang ditimbulkan oleh derasnya curah hujan. Sejak kejadian itu, warga sering kali merasakan pergerakan getaran gempa.

Camat Cisewu, Rena Sudrajat SSos MSi mengaku telah menerima laporan tentang hal tersebut. Meski getarannya terbilang kecil, namun karena seringnya getaran tersebut warga mulai ketakutan. "Getaran-getaran tersebut telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Jadi wajar saja jika warga merasa cemas. Saya juga mengimbau agar warga tetap tenang, namun tetap waspada," katanya.

Dihubungi melalui telepon, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Dr Surono menyatakan kejadian itu bisa saja ada kaitannya dengan Gunung Papandayan karena daerah Margahyu merupakan bagian dari jalur aktif Gunung Papandayan. Namun status Gunung Papandayan sendiri saat ini dalam status aktif normal.

"Di lihat dari temperatur air danau di kawah Papandayan dan pengamatan secara visual, status Gunung Papandayan saat ini memang telah terjadi penurunan dari level waspada II ke aktif normal," ungkapnya.
Selain kemungkinan ada kaitannya dengan Gunung Papandayan, getaran terjadi akibat anjloknya lapisan bawah. “Saya harap warga setempat tidak panik, namun mereka harus tetap waspada," ucapnya.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Gunung Papandayan Trisno mengakui jika dalam tiga hari terakhir ini ada peningkatan Gunung Papandayan. Namun kondisi gunung tersebut tetap dinyatakan aktif normal. “Memang sejak 3 hari belakangan ini ada peningkatan aktivitas di kawasan kawah. Tapi status tetap aktif normal," katanya ketika dihubungi melalui telepon. (one)

Tanpa Sekda Bupati Kewalahan

**Masih Tahapan Fit and Propertest

KOTA - Telah hampir dua minggu berselang pasca lengsernya Sekda H Subur Dwiono, posisi Sekda Kabupaten Ciamis masih belum ada yang menempati. Hingga saat ini, posisi pejabat eselon I tersebut masih dirangkap oleh Asda I H Akasah.

Padahal, dikabarkan telah ada tiga calon yang telah direkomendasikan Bupati H Engkon Komara. Diantaranya R Tonny Hamara (kadishub), Hidayat AK (Asda III) dan Rukman Heryana (kepala Kantor KB dan Pemberdayaan Masyarakat).

Bahkan Bupati Engkon mengaku kerepotan dengan belum ditetapkannya ketiga calon itu. Sebab tugas sekda dinilai sangat vital terhadap jalannya pemerintahan. Diantaranya memberikan disposisi untuk pencairan anggaran guna setiap program pelaksanaan pemerintah.
“Kami belum tahu kapan ketiga calon ini bisa ditetapkan. Tapi kami minta secepatnya karena betapa vitalnya tugas seorang sekretaris daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Terutama dalam masalah anggaran yang berkaitan dengan pencairan pembayaran pelaksanaan program-program pembangunan,” terangnya.

Meski demikian, Engkon tidak memberikan tenggat sampai kapan ketiga calon sekda itu ditetapkan. Hanya saja dia tetap menginginkan agar secepatnya agar dia tidak single fighter lagi. “Kami tunggu sampai kapan pun. Tapi kalau boleh minta, ya inginnya secepatnya karena semua tahapan telah dilalui. Baik pengajuan, fit and provertest, termasuk tes kesehatan,” papar pria asal Panjalu ini.

H Engkon Komara membantah jika lambatnya penetapan jabatan sekda, karena adanya intervensi dari unsur luar. Tapi, kata dia, lebih disebabkan oleh mekanisme yang masih dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat H Danny Setiawan. “Tidak ada intervensi dari unsur manapun. Semua dilakukan sesuai dengan mekanisme. Apalagi yang menetapkannya aalah gubernur langsung,” tandasnya.

“Tapi terus terang, kami kewalahan dengan kekosongan jabatan sekda ini. Seperti kemarin, (Rabu, 16/1) saya harus menghadiri undangan-undangan pertemuan di beberapa tempat. Bahkan hingga tidak bisa merasakan pemeriksaan Tapi saya seperti kemarin. Ada empat undangan dengan lokasi yang berbeda. Saya hanya bisa menghadiri tiga undangan pelaksanaan kegiatan saja. Sementara yang satu lagi, yakni kehadiran ketua MPR, saya tidak bisa hadir karena masih di Pangandaran,” beber H Engkon Komara.

Berbicara mengenai kans dan kredibilitas ketiga calon yang diajukan, bupati mengakui bahwa semuanya berpeluang. Sebab mereka merupakan putera daerah dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Bahkan mereka berangkat dari pegawai biasa. “Kalau bisa ya ketiga-tiganya jadi sekda,” kelakar pria berkacamata ini. (sup)

Dicekok Miras, ABG Diperkosa

CIAMIS – Berpura-pura berkenalan, As warga Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali tega menggagahi seorang ABG berusia 14 tahun -–sebut saja Kenari--, di sebuah kamar hotel di bilangan Jalan Imbanagara, Kamis (17/1). Siswi SLTP Kawali warga Kampung Sindangraja Desa Winduraja Kecamatan Kawali itu pun dengan tak berdaya menyerahkan kehormatannya setelah sebelumnya dicekoki minuman keras oleh pelaku.
Tak terima perlakuan As, Kenari pun bersama keluarganya melaporkan kejadian itu ke Mapolres Ciamis. Dan, tak berapa lama anggota Polres Ciamis pun berhasil meringkus As untuk dimintai keterangan.

Peristiwa itu bermula saat As berkenalan dengan Kenari di depan sekolahnya pada hari Rabu (16/1) sekitar pukul 11.00. Setelah berhasil memikat Kenari, As pun mengajak korban untuk mengantarnya ke rumah pamannya di Kecamatan Rajadesa.
Karena merasa tertarik itu, korban pun enggan menolak ajakan As yang padahal adalah hanya akal-akalan semata. Sebab, di tengah jalan Kenari dibawa ke rumah teman pelaku yang tengah pesta minuman keras. Kenari pun dicekoki minuman keras hingga mabuk berat.

Mengira rencananya berjalan mulus, As pun langsung membawa jalan-jalan Kenari hingga tiba di sebuah hotel di Jalan Imbanagara Kecamatan Ciamis. Tersangka pun langsung memesan sebuah kamar dan langsung membawa korban ke dalam dan menguncinya. Untuk kemudian dengan leluasa melahap setiap lekuk tubuh Kenari.
Kapolres Ciamis AKBP Drs Aries Syarief Hidayat didampingi Kabag Bina Mitra Kompol Sugeng Edi Haryanto dan Kasat Reskrim AKP Agus Gustiaman SH, membenarkan adanya kejadian itu. Dimana, tersangka telah memaksa korban yang masih di bawah umur untuk melayani nafsu birahinya.
“Korban disekap di dalam kamar dan dipaksa untuk melepaskan semua baju yang dikenakannya. Karena tidak mau, korban pun sempat menolak keinginan itu. Korban sempat melawan dengan cara memukul tangan tersangka. Bahkan si korban juga sempat berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengar teriakannya. Perkosaan itu dilakukan hingga berulang-ulang,” papar kabag.

Menjelang pagi, tersangka segera membawa pulang Kenari ke daerah Kawali. Di tengah perjalanan, Kenari diturunkan dan dikasih uang Rp500 untuk pulang ke rumahnya menggunakan angkot.
“Saat ini kami tengah mendalamani laporan tersebut. Dalam kasus ini tersangka dikenakan pasal 284 KUHP. Kami mengimbau agar warga, khususnya wanita, berhati-hati dan jangan terlalu percaya kepada orang yang baru dikenal. Jangan terpengaruh bujuk rayunya. Hidari hal tersebut,” ingat Sugeng. (isr).

SKPD Larang Rekrut Tenaga Sukwan

BALAI KOTA – Kepala Kepegawaian Kota Banjar Sunarto mewanti-wanti kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tak merekrut tenaga sukwan pada tahun anggaran 2008 ini. “Jika ada SKPD yang masih nekat menerima Sukwan di tahun anggaran 2008 ini maka segala resiko menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing. Berdasarkan ketentuan pemerintah SKPD tak boleh mengangkat tenaga sukwan,” ujar Kabag Kepegawaian Setda Kota Banjar Sunarto SH kepada Radar, Jum'at (18/1).

Dijelaskan, pemkot tak bertanggung jawab atas nasib para tenaga sukwan yang tergabung dalam wadah Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI). Pasalnya dalam PP 48 SKPD dilarang untuk menganggarkan honor untuk sukwan apalagi melakukan pengangkatan.

Sunarto mengatakan, pihaknya hanya akan mengurus tenaga honorer di Kota Banjar. Pihaknya kini sedang melakukan proses pemberkasan sebanyak 62 CPNS dari formasi honorer yang belum diangkat pada tahun anggran 2007. Tahun 2007 kuota CPNS sebanyak 101, dari jumlah itu sebanyak 62 orang belum diangkat. Saat ini baru pemberkasan.
“Kami ingin meluruskan bahwa 62 orang itu bukan CPNS rekrutan tahun 2008 ini,” tandasnya.

Dikatakan, jumlah kuota untuk formasi CPNS Kota Banjar pada tahun 2008 belum ditentukan dari menteri pendayagunaan aparatur negara (menpan). Sehingga Bagian Kkepegawaian Pemkot Banjar belum bisa menginformasikan lowongan CPNS kepada masyarakat.

“Formasi untuk umum dan honorer belum ada informasinya,” kata Kabag Kepegawaian Setda Kota Banjar Sunarto SH kepada Radar, Jum'at (18/1).
Menurutnya penentuan jumlah kuota dan formasi sepenuhnya ditentukan oleh Menpan, namun penentuan nama orang ditentukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).“Jadi kami menerima pegawai saja, mulai dari formasi, jumlah kuota dan sekeksi nama untuk formasi honorer yang menentukan BKN dan Menpan,” bebernya.(kun)

DBD Serang Warga Cibulan

BANJAR - Penyakit demam berdarah di Kota Banjar memang tidak pernah beranjak dari wilayah sebaran disekitar Kecamatan Pataruman dan Kecamatan Banjar. Dua ecamatan ini dianggap sebagai daerah endemis DBD. Dusun Cibulan Desa Banjar adalah salah satunya bahkan dalam sepekan ini ada dua orang terkena DBD. Mereka sempat di rawat di di Rumah Sakit Banjar.

Salah seorang korban DBD adalah Dede. Ia dilarirkan ke RSUD setelah mengalami pusing dan mual. Kemduian demam, di kulitnya juga timbul bintik-bintik. Keluarganya panik dan langsung dilarikan ke RSUD Banjar. Seorang korban lagi berasal dari Dsn Parunglesang.
“Daerah ini memang dari tahun ke tahun menjadi langganan DBD, sedangkan di Kecamatan Pataruman daerah rawan DBD di Desa Hegarsari,” ujar petugas Puskesmas Banjar.

Menurut Desi teman korban, daerah Cibulan memang langganan penyakit DBD. Pasalnya daerah cibulan berbatasan dengan bantaran Sungai Citanduy, sehingga masih banyak celah-celah air yang tertampung di pohonon bekas atau kaleng di sekitar pinggir cintanduy. Sedangkan di Parunglesang lingkungan disana sangat potensial terkena DBD karena merupakan limbah dari pengrajin tempe dikawasan tersebut.

Tetapi sebenarnya perhatian Pemkot Banjar dalam memberantas DBD sudah maksimal. Dinkes Kota Banjar telah membuat tim jumantik ( juru pemantau jentik) di tiap dusun.(bmp)

IMB Dukung Berantas Geng Motor

MAPOLRES - Ketua Ikatan Motor Kota Banjar (IMB) Drs Dadang R Kalyubi mendukung sikap tegas aparat kepolisian Kota Banjar untuk memberantas aksi brutal anggota geng motor.
"Kami sangat mendukung dengan langkah Kapolres, jika memang tidak bisa dibina maka binasakan saja. Artinya penegakan hukum berlaku bagi warga yang membandel,” tegasnya kepada Radar Jum'at (18/1).

Dadang mengatakan Polresta dalam membina hubungan dengan klub-klub motor di Kota Banjar selama ini sangat baik. Namun hubungan baik itu harus dijaga jangan sampai membuat tidak harmonis.
“Saya harap kepada rekan-rekan yang berkecimpung di dunia otomotif tidak menyalahgunakan kedekatan dengan aparat kepolisian. Sebaiknya tidak ugal-ugalan di jalan,” tandasnya.

Sementara itu menanggapi pandangan dari elemen masyarakat ini Kapolres Kota Banjar AKBP Drs H Tomex Korniawan didampingi Kabagbinamitra Kompol Deddy Sukandi mengatakan sejumlah kasus berhasil diungkap hal itu tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan segenap elemen masyarakat yang ada di Kota Banjar termasuk ormas.
“Kami siap untuk dikoreksi selama membangun dan memperbaiki kinerja kami,” tegasnya.

Tomex mengatakan, untuk memberantas geng motor di Kota Banjar tidak cukup oleh pihak kepolisian. Harus ada peran serta aktif dari para anggota klub motor. “Yang harus kita kedepankan adalah rasa kebersamaan, jangan mudah terpancing dengan provokasi yang hanya berakibat pada tindakan brutal, karena sejauh ini aksi brutal geng motor dipicu oleh provokasi yang menyesatkan,” pungkasnya. (kun)

Harga Minyak Goreng Capai Rp12.000/kg

BANJAR - Kenaikan harga minyak goreng di Kota Banjar menembus level Rp 12000/kg atau harga tertinggi sepanjang kenaikan harga minyak goreng. Pada tahun 2007 saja kenaikan hanya mencapai level Rp 10.500/kg. Kenaikan itu tentu saja membuat para pengusaha makanan olahan kelimpungan. Tidak hanya itu para ibu rumah tangga juga khawatir dengan kenaikan harga itu.

“Minyak goreng merupakan kebutuhan sehari-hari, kalau harga terus naik kami sulit untuk mencari alternatif. Memangnya mau menggoreng dengan lemak sapi,” ujar Ny Desi salah seorang ibu rumah tangga di kawasan Cibulan.

Menurut Nuryati pedagang eceran minyak goreng di Pasar Banjar, harga minyak goreng sejak awal hJanuri ini terus merangkak. Harga terendah terakhir Rp8200/kg. Dalam tempo satu bulan harga di grosir sudah mencapai 11.000/kg sedangkan di tingkat eceran dijual Rp12.000/kg.
“Saya tak tahu penyebab kenaikan sampai mencapai Rp11.000/kg. Persediaan minyak juga tak pernah kurang,” ujarnya.

Kenaikan harga itu kata Nuryati tidak menguntungkan pedagang. Sebab untuk membeli minyak dari agen juga dibutuhkan modal besar. Artinya keuntungan yang didapatkan sangat kecil.
“Kalau sudah begini lama-lama malas dagang minyak goreng, untungnya juga paling Rp100/kg,” tandasnya.

Sementara itu salah seorang warga banjar Ny Dede Tiwah warga Dusun Wargamulia Purwaharja mengaku sangat berat dengan kenaikan harga yang tak terjangkau. “Bibi mah heran minyak goreng hargana nepi ka Rp11-12rebu. Kunanon atuh pamarentah naekeun harga terus (Bibi heran minyak goreng sampai mencapai Rp11 ribu, kenapa pemerintah menaikan harga terus,” ujarnya.(bmp)

Pulang dari Arab, Sutirah Meninggal

RAHARJA - Sepulang menjadi TKW di Arab Saudi Sutirah (35) warga Dusun Randegan II Rt17/07 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja meninggal dunia Senin (14/1). Pihak keluagra merasa curiga penyebabnya karena sebelum ke Arab Saudi Sutirah tak mengeluhkan rasa sakit.

“Adik saya direkrut oleh sponsor dari Banjar untuk kemudian dibawa ke Jakarta, beberapa bulan kemudian berangkat ke Saudi,” ujar turiah kakak kandung Sutirah.

Diceritakan, Sutirah berangkat ke Arab dengan sponsor PJTKI PT Putri mandiri Abadi 25 November 20006 Ia dikontrak selama 2 tahun. Namun keluarga heran pasalnya belum sampai dua tahun sudah pulang.
Pada tanggal 10 Desember 2007 turiah dipulangkan ke Indonesia dengan alasan sering sakit-sakitan di tempatnya bekerja. Sejak itulah Sutirah mengeluh sering sakit kepala, bahkan setiap hari dia menegluhkannya.

Merasa penasaran lanjut Turiah, pihak keluarga memeriksakannya ke sejumlah dokter. Pasalnya sebelum berangkat ke saudi adiknya belum penah mengalami gangguan kesehatan seperti ini. “Dari hasil pemeriksaan sejumlah dokter, adik saya menderita penyakit komplikasi tipes dan sakit kepala migren akibat terlalu capek bekerja dan tekanan stress,” ungkapnya.

Turiah menambahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya adiknya pernah bercerita pengalaman di Arab Saudi, majikannya ternyata sangat kejam. Bahkan ringan tangan. “Makanya saya curiga curiga penyebab sakitnya adik saya itu akibat penyiksaan dari majikannya,” ujarnya.

Sementara itu suami Sutirah, Paino (42) menjelaskan dirinya telah menelusuri penyebab penyakit istrinya ke PJTKI PT Putri Abadi Mandiri. Namun ia tak mendapat keterangan yang memuaskan tentang penyebab sakit istrinya. Sutirah hanya mendapat pesangon dari majikannya sebesar 4.000 Real. Keluarga sedang mencoba untuk mengurus klaim asuransi ke pihak PJTKI.

Menyikapi persoalan ini Wali Kota Banjar dr H Herman Sutrisno, MM sudah mengirim surat dinas ke PJTKI penyalur ditembuskan ke menteri luar negeri dan menteri tenaga kerja. Surat bernomor 560/74/ Sosnakertrans ditantangani wali kota ini dikirim hari Jumat (18/1).
Selain itu sebagai upaya preventif wali kota mengeluarkan surat edaran bernomor 562/052/Sosnakertrans tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. (kun)

Contoh Buruk Duo Moldova

***Persija Kontra Persik Diwarnai Keributan

SOLO - Emosi tinggi telah membutakan mata hati Sergei Dubrovin dan Evgheny Chmaruc. Pelatih dan kiper Macan Kemayoran—julukan Persija—asal Moldova tersebut membuat ulah memalukan saat laga melawan Persik Kediri dalam laga perdana babak delapan besar Liga Djarum Indonesia (LDI) XIII grup B, kemarin.

Mereka memberikan contoh buruk yang mencoreng nilai sportivitas di lapangan sepak bola dengan mendorong wasit dan mencekik pemain lawan. Saat gol kedua Persik melalui kaki Christian Gonzalez terjadi pada menit ke-83, Sergei -panggilan akrab Sergei Dubrovin-melakukan protes berlebih. Pelatih yang hobi mancing ikan itu melewati batas area wasit. Dia lantas menghampiri asisten wasit (hakim garis) Udin Sumarsyah dan langsung mendorong hakim garis tersebut.

Lebih ekstrem lagi tindakan yang dilakukan Evgheny Chmaruc. Selain sempat tidak mau memakai sarung tangan, kiper bertubuh jangkung itu melakukan cekikan tangan kanan ke leher Christian Gonzalez. Tangan kanan mantan kiper Timnas Moldova itu melingkar di leher striker Persik tersebut usai pertandingan. Diduga, selain karena keputusan wasit, emosi Chmaruc juga tersulut saat usai pertandingan terlihat Christian Gonzalez menendang kaki belakang Abanda Herman saat berjalan sambil berlalu.

Suasana pun memanas. Langganan emosi, stopper Persija Hamka Hamzah pun memperlihatkan kebiasaan klasiknya yang juga ikut emosi. Suasana semrawut sempat terjadi di dalam lapangan hingga lorong pemain. “Apa pun itu kami rasa normal, sangat manusiawi Sergei dan Chmaruc emosi, namun tugas kami bersama meredam emosi. Inilah sepakbola dan saya juga menyayangkan emosi itu terjadi,” kata Isman Jasulmei asisten pelatih Persija.

Padahal petinggi Persija pada pertandingan kemarin hadir. Ketua Umum Persija Pusat Muhayat, Ketua Harian Persija Pusat Toni Tobias serta Manajer Persija Haryanto Badjuri menjadi saksi hidup perliku duo Moldova itu. Untung, kendati ofisial dan pemain bersitegang, sekitar 2.000 suporter The Jakmania dan Persik Mania tertib sejak awal hingga pertandingan selesai. Bahkan ketika berjalan pulang. (lis/aww)

Panglima Brigez Ditangkap

TASIKMALAYA – Polsek Indihiang terus memburu anggota geng motor Brigez yang diduga sebagai pelaku perusakan dan penganiayaan di daerah Cigeureung Kecamatan Cipedes beberapa waktu lalu. Tadi malam, anggota Polsek Indihiang berhasil menangkap Panglima Brigez Tasikmalaya berinisial Ik di Bebedahan Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono menyatakan pimpinan geng motor Brigez diringkus di rumahnya sekitar pukul 23.30. Dan, kini diamankan di Mapolsek Indihiang. “Meski pimpinan mereka sempat kabur atau sembunyi, akhirnya kami berhasil menangkap (panglima Brigez, red) setelah melalui penyelidikan intensif," katanya melalui telepon, tadi malam.

Selain mengamankan Ik, Polsek Indihiang menyita barang bukti berupa motor yang diduga dipakai dalam aksi tersebut. “Kami akan terus mengejar para pelaku. Kami hingga dini hari ini (kemarin, red) masih melakukan pengejaran dan menyelidikan," jelasnya.

Dia berharap tertangkapnya panglima geng motor tersebut bisa mengungkap seluruh dari anggota yang terlibat dalam insiden di Cigeureung. Kapolsek sempat heran karena pimpinan geng motor itu masih berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggu di Tasikmalaya. “Pimpinan mereka masih mahasiswa," ungkapnya.

**POLDA
Upaya polisi mengungkap aksi geng motor ternyata dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Seseorang yang mengaku perwira berpangkat kompol yang berdinas di Polda Jabar menelepon Polsek Indihiang Kota Tasikmalaya. Telepon diterima Kanit Reskrim Polsek Indihiang Ipda Aep Saepudin.

Aep menceritakan sekitar pukul 17.10 telepon di kantornya berdering. Ketika diangkat, si penelepon mengaku dari polda. “Saat saya angkat dia (penelepon, red) ngaku dari polda dan berpangkat kompol," ulas dia.

Awalnya, Aep berdialog dengan si penelepon. Aep pun memperkenalkan diri sebagai kanit Reskrim Polsek Indihiang. Namun Aep sempat curiga bahwa si pelepon tersebut dari polda. Sebab nada bicaranya seolah dibuat tegas. Ketika menyimak isi pembicaraan, Aep mengendus indikasi bahwa orang tersebut hanya memanfaatkan situasi. “Penelepon tiba-tiba ngomong, tersangka dari anggota Brigez yang dua orang adalah siswa, saya minta alamatnya," terang dia.

Akhirnya, Aep menjelaskan bahwa yang ditahan dan berstatus pelajar hanya seorang, yakni Rb. “Saya pun menekan si penelepon bahwa yang tertangkap dari geng tersebut ada tiga orang, mengapa yang ditanyakan hanya yang sekolah?" katanya.

Setelah disedak, lanjut kanit, akhirnya si penelepon menutup pembicaraan tanpa ada basa-basi lagi. Diduga si penelepon sudah terpojokan. “Saya menduga penelepon itu ingin mengambil kesempatan kepada pihak keluarga tersangka dengan berpura-pura sudah membebaskan anggota geng Brigez yang masih pelajar," tuturnya.

**CEMBURU
Di sisi lain, istilah senasib sepenanggungan tenyata sangat dipegang teguh para anggota geng motor. Seperti yang terjadi kemarin di Mapolsek Indihiang, dua tersangka anggota geng motor Brigez Ys dan And memprotes pihak polsek mengenai pengambilan gambar yang dilakukan Radar sekitar pukul 16.30. Sebab pengambilan gambar tanpa melibatkan Rb. Ys dan And sempat beranggapan bahwa Rb dibedakan dari mereka.

Seperti diungkapkan And alias Gojim bahwa pengambilan gambar dirinya tidak adil karena hanya berdua dengan Ys. Padahal yang ditahan di polsek tiga orang. "Saya ingin Rb pun diambil gambarnya," katanya.

Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono melalui Kanit Reskrim Ipda Aep Saepudin menanggapi protes tersebut dengan senyum. Menurutnya, pengalaman ini kali pertama terjadi. Sehingga, sekitar pukul 19.00 memanggil Radar untuk mengambil ulang gambar para tersangka. "Ini lucu sekali, tapi agar tidak terjadi kecemburuan saya pun memanggil ujang (Radar). Maaf ya," katanya sambil tertawa.
Saat pengambilan gambar sebelumnya, terang kanit, Rb sedang dipisahkan di tempat lain guna pemeriksaan intensif. "Ambil sajalah gambar mereka biar tidak terjadi cek-cok di antara mereka," sambil menyuruh mereka untuk berjejer.

Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, ruang ketiganya dipisahkan. Pasalnya sejak awal, di antara mereka terlihat selalu ada perdebatan. “Kami memisahkan tempat penahanan mereka guna menghindari hal yang tak diinginkan. Anggota Brigez orangnya nekat-nekat,” pungkas dia. (dem)

Brigez Ingin Jadi Penguasa

**Lakukan Teror Terhadap Klub-Klub Otomotif
INDIHIANG - Motif geng motor Brigez melakukan penyerangan dan perusakan secara membabi buta terhadap warga Cigeureung, karena ingin meneror klub motor yang menjadi saingannya, yakni XTC yang bermarkas di sana. Brigez mengaku XTC merupakan musuh bebuyutannya.

Brigez berambisi untuk membawa nama geng motornya sebagai satu-satunya geng yang paling ditakuti oleh geng motor lain. Bahkan hidup tanpa ada saingan. Meski harus melakukan tindak kriminalitas sekalipun.

Seperti diungkapkan salah satu dari tiga tersangka yang berhasil ditangkap dan diamankan aparat Polsek Indihiang, Ys. Kata dia, Brigez ingin menjadi nomor satu di Tasikmalaya, sehingga meski dengan jumlah anggota terbatas, dengan cara penyerangan tersebut bisa menunjukkan eksistensinya. Yakni sebagai satu-satunya geng motor yang paling berani dan paling besar namanya. "Geng kami ingin jadi yang nomor satu di Tasikmalaya. Satu-satunya saingannya dari dulu adalah geng motor XTC ini," katanya, kemarin kepada petugas.

Bahkan dalam keanggotaan Brigez, lanjut Ys, ada suatu bai'at yang dilakukan senior terhadap junior-juniornya. Dengan tujuan, agar muncul sebuah kepatuhan terhadap panglima atau pemimpin geng. Bahkan, setiap “petuah” panglima, menjadi ultimatum yang harus dipegang teguh setiap anggota. "Kami dilarang untuk membocorkan rahasia, karena itu untuk kelangsungan geng Brigez," terang dia.

Terbukti, Ys sangat menutup rapat-rapat rahasia mengenai geng motor yang menjadi kebanggaannya, saat dimintai keterangan oleh polisi. Bahkan dia malah nampak ketakutan membocorkan rahasianya itu.
“Jika buka mulut, kami akan mendapatkan sanksi yang sangat berat. Bahkan taruhannya nyawa. Termasuk meneror keluarga. Saya takut kepada panglima,” lirihnya diamini Rb, rekannya yang ikut tertangkap.

Begitu pula yang dilakukan An alias Gojim. Saat dimintai keterangan, dia malah berlagak bego. Maklum, dia merupakan koordinator Brigez sehingga mengaku sangat patuh akan bai’at panglimanya itu.
"Saya tak tahu bai'at atau sanksi yang akan dikenakan bagi anggota geng," kilahnya.

Sementara Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono didampingi Kanit Reskrim Ipda Aep Saepudin menerangkan, meski mereka melakukan aksi tutup mulut, namun pada akhirnya, pihaknya berhasil membujuk mereka untuk “bernyanyi”. "Kami telah mengantongi seluruh nama-nama anggota geng motor Brigez ini. Kami terus mengejar mereka meski mereka kabur dan berusaha sembunyi ataupun disembunyikan," katanya. (dem)

PDIP Tarik Rudy, Usung Agum-Nu’man

***Deklarasi Hari Ini, DPC Kecewa

BANDUNG- DPP PDIP akhirnya melunak. Kemarin, partai berlambang kepala banteng ini resmi mengusung Agum Gumelar dan Nu’man Abdul Hakim sebagai calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub). Penetapan paket ini dituangkan dalam surat keputusan (SK) menggantikan SK paket Agum Gumelar dan Rudy Harsa Tanaya.

SK yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu berisi tiga poin, yakni menarik Rudy Harsa Tanaya sebagai Cawagub dari PDIP, DPD berkewajiban memenangkan pilkada di Jabar, serta menelorkan SK baru untuk paket Agum dan Nu’man.

Ketua DPD PDIP Jabar, Rudy Harsa Tanaya usai rapat sosialisasi dengan 26 DPC se-Jabar tadi malam, langsung menggelar jumpa pers. Kepada wartawan, Rudy mengungkapkan bahwa SK tersebut dikeluarkan pada pukul 17.00 kemarin. “Tadi (kemarin, red) kami sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh DPC tentang penetapan paket Agum-Nu’man ini. Dalam pertemuan itu saya sebagai ketua DPD meminta DPC agar memahami putusan DPP,” ujar Rudy yang didampingi sejumlah fungsionaris DPD.

Menurut Rudy, keputusan DPP tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima DPD, DPC hingga ranting. Untuk itu, ia berharap PPP bisa membangun komunikasi dengan DPD, DPC dan ranting. “Pak Nu’man mempunyai kewajiban melakukan itu dengan PDIP. Sebaliknya, saya berharap seluruh DPC menyikapi secara bijak keputusan tersebut,” tandas Rudy.

Pada kesempatan itu, Rudy juga menegaskan bahwa paket Agum-Nu’man diusung oleh PDIP. Alasannya, nama Agum maupun Nu’man mencuat saat rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) beberapa waktu lalu. “PDIP adalah partai yang pertama mengusung Agum dan Nu’man, sementara calon PPP sendiri adalah Nu’man sebagai calon tunggal. Bahkan, sampai saat ini tidak ada SK pengusungan Agum-Nu’man dari PPP,” tegas Wakil Ketua DPRD Jabar ini.

Ditanya keluarnya SK paket Agum-Nu’man karena campur tangan Taufik Kiemas, Rudy langsung membantahnya. “Nggak ada campur tangan beliau dalam keputusan paket ini. Itu isu,” tegas Rudy.

Disisi lain, Rudy menyayangkan belum adanya undangan deklarasi paket Agum-Nu’man kepada DPD PDIP Jabar. Seperti diketahui, paket Agum-Nu’man akan dideklarasikan di gedung Sabuga pukul 14.00 hari ini. Selanjutnya paket ini akan mendaftar ke KPUD Jabar, Sabtu (19/1) besok. “Besok (hari ini, red) Tim Tujuh juga akan merumuskan bentuk kesepahaman. Ini akan dirumuskan secara khusus,” tambah Rudy.

DPC Kecewa
Belum adanya komunikasi yang baik dari Agum maupun Nu’man, membuat 26 DPC PDIP se-Jabar kecewa. Kekecewaan DPC ini dilampiaskan dalam pertemuan dengan Agum di kantor DPD PDIP Jabar tadi malam. Sebagian besar DPC kecewa karena selama ini baik Agum maupun Nu’man belum membangun komunikasi secara baik dengan DPC hingga tingkat ranting.

Agum sendiri tiba di DPD PDIP Jabar sekitar pukul 18.00. Saat tiba, Agum disambut langsung oleh Rudy. Mereka sempat berpelukan, kemudian Agum melangkah masuk ke DPD didampingi Rudy. Pertemuan hanya berlangsung sekitar lima belas menit. Soalnya, sebagian besar DPC memilih meninggalkan ruangan pertemuan.

Acep Purnama, Wakil Ketua DPC Kabupaten Kuningan, berharap paket Agum-Nu’man membangun ikatan emosional dengan DPC. “Kami sudah ikhlas menerima putusan DPP yang menetapkan Agum-Nu’man sebagai cagub dan cawagub. Akan tetapi, lebih baik jika Agum dan Nu’man bisa menjalin komunikasi dengan kami agar masalah-masalah yang ada selama ini menjadi clear. “Jika mereka memenuhi keinginan kami, seluruh mesin politik DPC akan jalan,” janji Acep. (mun)

Danny-Iwan Daftar ke KPU

***Minta Jauhi Black Campaign Fitnah

BANDUNG - Pasangan Danny Setiawan dan Iwan Ridwan Sulandjana resmi dideklarasikan di Hotel Papandayan pukul 14.30, kemarin. Bahkan, usai deklarasi, paket tersebut langsung didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar pada pukul 15.30.

Dengan demikian, paket Danny-Iwan merupakan pasangan pertama yang telah mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti proses pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 13 April mendatang.

Acara deklarasi sendiri berlangsung sangat meriah, bahkan saking banyaknya kader Golkar dan Demokrat yang datang, membuat ruangan yang ada tidak mencukupi untuk menampung semua peserta.

Dalam sambutannya, calon gubernur (Cagub) Golkar Danny Setiawan mengakui, tantangan Jabar ke depan semakin besar. Untuk itu, katanya, dibutuhkan figur pemimpin yang memahami betul kondisi permasalahan di Jabar.
“Karena itu saya maju, sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya untuk melanjutkan program pembangunan selam saya memimpin,” ucapnya di hadapan ratusan kader Golkar dan Demokrat di Hotel Papandayan, kemarin.

Terkait proses kampanye nanti, Danny berharap agar semua calon menjunjung budaya santun dalam berpolitik. Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk menghindari konflik di masyarakat. “Hindari black campaign dan jauhi fitnah, saling jelek-menjelekkan satu sama lainnya,” harap Danny.

Pada kesempatan yang sama, calon wakil gubernur (Cawagub) Partai Demokrat Iwan Ridwan Sulandjana menuturkan, sebagai figur yang memiliki latar belakang militer, dirinya akan selalu siap mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan.

Iwan menjelaskan, dengan pengalaman sebagai mantan Pangdam III Siliwangi, ia yakin keputusannya untuk maju dalam Pilgub bisa diterima oleh masyarakat. “Sebagai seorang militer tentunya saya akan patuh kepada pimpinan, saya akan membuktikan, meski militer tapi figur yang egaliter,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar Soemarsono mengatakan, duet Danny-Iwan ibarat duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Sebab, katanya, sama-sama menggabungkan dua partai yang sama, yaitu Golkar dan Demokrat. “Tataran atas SBY-JK, tapi tataran bawahnya Danny-Iwan,” paparnya.
Dengan duet tersebut, ia berkeyakinan bahwa koalisi Golkar dan Demokrat bisa menjadi pemenang dalam Pilgub Jabar. Menurutnya, optimisme tersebut tentunya tidak berlebihan.

Ia menilai, dengan sosok Danny sebagai incumbent, tentunya hal ini menjadi poin untuk merebut kemenangan. Sebab, masyarakat Jabar tentunya sudah sangat kenal dengan figur Danny. Begitu pun, lanjut dia, dengan figur Iwan Sulandjana. Dengan pengalaman sebagai mantan Pangdam III Siliwangi, ia berkeyakinan bahwa keluarga besar TNI akan mendukung Iwan. “Ada semboyan Siliwangi adalah Jabar dan Jabar adalah Siliwangi,” terangnya.

Terkait proses kampanye nanti, nampaknya Soemarsono sependapat dengan Danny, agar semua pasangan bersaing dengan sehat untuk memenangkan pilgub. Karena itu, budaya santun dalam berpolitik harus dikembangkan, agar proses pelaksanaan pilgub di Jabar bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia.

DAFTAR KE KPU
Usai deklarasi, paket Danny-Iwan langsung diarak menuju kantor KPU Jabar untuk mengembalikan persyaratan formulir pendaftaran sekaligus mendaftarkan diri sebagai Cagub/Cawagub yang akan maju dalam Pilgub Jabar. Kedatangan mereka diterima Ketua KPU Jabar Setia Permana.

Setia mengatakan, paket Danny-Iwan merupakan pasangan yang pertama kali mendaftarkan diri. Ia berharap, untuk paket yang lainnya pun mudah-mudahan bisa secepatnya untuk mendaftar ke KPU. “Dari pada injury time, lebih cepat tentunya lebih baik,” ujar pria berkacamata tersebut.

Pada kesempatan yang sama Ketua Pokja Pencalonan KPU Jabar Affan Sulaeman menyatakan, setelah mengembalikan formulir, selanjutnya persyaratan yang telah dilengkapi oleh Danny-Iwan akan segera diverifikasi oleh tim KPU. “Kami akan mengecek kembali formulir semua calon, untuk mengetahui secara benar kelengkapan persyaratan, seperti ijazah maupun persyaratan lainnya,” pungkas Affan. (dni)

Sekdakot Didesak Mundur

Sekdakot Didesak Mundur

**Saling Lapor,
Berujung Islah

TASIK – Milisi Tatar Sunda menuntut Sekretaris Daerah (Sekada) Kota Tasikmalaya mundur. Desakan itu terkait dugaan manipulasi data tiga calon Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang menurut Milisi melibatkan para pejabat Pemkot dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Tuntutan itu dikatakan Korlap Milisi Tatar Sunda Baihaki saat unjuk rasa di depan pintu gerbang bale kota, Kamis (17/1).

Kenapa menuntut sekda mundur? Kata Baihaki, karena sekda sebagai top manajemen pemerintahan yang dinilainya tidak bisa cepat menyelesaikan masalah TKK tersebut.

Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya keinginan massa Milisi Tatar Sunda yang mengendarai sepeda motor itu tertahan di depan pintu gerbang bale kota yang dijaga anggota Satpol PP. Milisi minta agar semua peserta demo masuk ke bale kota, namun yang diizinkan hanya perwakilan.
“Kami hanya ingin masuk membagikan selebaran. Kami juga bukan aksi anarkis. Kenapa tidak bisa masuk?” tegas Baihaki saat negosiasi dengan Kasatpol PP H Firmansyah juga Kapolsek Indihiang AKP Yono Kusyono.

Sementara, alasan Satpol PP menolak masuk khawatir akan mengganggu suasana bekerja pegawai setda. “Bukannya tidak boleh masuk. Kalau hanya membagikan selebaran, silahkan perwakilan saja. Atau kalau memang mau dialog, langsung dengan orang yang dituju, sekda sendiri sudah menunggu untuk berdialog,” terang Firmansyah.

Dengan sikap kecewa, para pendemo itu melanjutkan unjuk rasa. Sasaran aksi diantaranya, Kantor Kejaksaan Negeri, kompleks perkantoran, DPRD Kota Tasikmalaya juga Bale Wiwitan.

**SEKDA KESAL
Sementara Sekda H Endang Suhendar MS menegaskan, sebenarnya ia juga ingin dialog dengan Milisi Tatar Sunda. Namun susah bertemu. “Ada apa di balik semua ini, siapa aktornya? Saya tidak suka seperti ini, apalagi dengan selebaran, sudah menyudutkan personal. Apa ini bukan pencemaran nama baik?” kesal Endang kepada wartawan yang saat itu akan menemui massa Milisi Tatar Sunda.

Terkait tuntutan desakan agar mundur, Endang menyebutkan silahkan asalkan menempuh prosedur serta mekanisme yang sesuai. “Sebelum aksi ini berlangsung, kami beberapa kali minta dialog. Namun tawaran tersebut tidak pernah digubris,” sesalnya.

Terkait 46 TKK yang datanya diragukan, kemudian dituduhkan beberapa orang pejabat terlibat, sekda mengaku justru terbantu dengan informasi itu. Sehingga ia juga bisa mengklarifikasi baik dari luar maupun dari dalam. “Masalah itu (TKK) tengah ditangani Bawasda. Bahkan TKK yang dianggap melakukan manipulasi data sudah mengadakan perjanjian di atas segel, bersedia mundur jika semua itu terbukti. Pemkot juga telah membentuk tim gabungan di setiap SKPD bahkan menyetujui usulan DPRD agar membentuk pansus TKK,” terangnya.

Lanjutnya, kini jumlah TKK yang belum diangkat sekitar 300 orang. Sementara TKK yang dianggap bermasalah ada 3 orang, 1 telah mengundurkan diri dan 2 orang proses CPNS-nya dipending bahkan terancam dibatalkan. “Kalau pun semuanya bermasalah, itu bisa dibatalkan. Kenapa harus menyalahkan top manajemen pemerintahan. Seharusnya dicari di mana letak kesalahannya. Sebab sebelum sampai pada atasan, masa kerja TKK disahkan terlebih dahulu oleh kepala SKPD dan kabag TU SKPD. Kenapa itu tidak dikoreksi?” tanyanya.

Soal kisruh TKK di Dinas LHPK, terang Endang, sudah diakui oleh salah seorang pejabat berpangkat eselon II. Bahkan dalam pemeriksaan Bawasda pejabat bersangkutan minta maaf dan menyadari semua kekeliruannya. Terkait proses tambal sulam pegawai, itu sudah biasa dilakukan sejak dulu. “Kalau bapaknya tukang sapu sudah tua, kemudian anaknya diminta mengganti, itu proses biasa dilakukan. Saya yakin di semua kota juga sama,” tandas Sekda.

Namun demikian, sekda cukup prihatin bila TKK sebanyak 46 orang itu bisa masuk dengan cara kurang baik. “Bila 46 TKK terbukti manipulasi data, ini presenden buruk. Bagaimana dengan kinerjanya nanti?” tambahnya.

**BERUJUNG ISLAH
Terkait polemik itu, baik Sekda Endang Suhendar juga Milisi Tatar Sunda sama-sama akan melapor kepada Polresta Tasikmalaya. Sekda merasa sudah dicemarkan nama baiknya oleh selebaran Milisi Tatar Sunda. Sedangkan Milisi merasa sekda berbuat tidak menyenangkan ketika bertemu saat aksi.

Di Mapolresta, sekda didampingi Kabag Kesra Roni Mulyawan juga Kasatpol PP HM Firmansyah. Sedangkan dari Milisi, hadir Baihaki dan kawan-kawan.
Di ruangan tertutup itu, mereka diterima Kabag Bina Mitra Kompol Ade Taryana dan Kasat Rekrim AKP M Santoso SIK. Mereka negosiasai selama setengah jam. Usai pertemuan, kepada wartawan Endang mengatakan, kekisruhan itu terjadi karena kurang komunikasi antara kedua belah pihak. “Ini salah paham (ibarat, red) antara kakak dengan adik, akibat kurang silaturahmi. Ini juga bukan proses pelaporan tetapi dialog yang dimediasi Polresta,” ungkapnya diplomatis.

Bahkan, aku sekda, dengan informasi dari Milisi tersebut, ia cukup terbantu. Mengenai TKK itu ia sudah dibohongi oleh bawahannya. “Saya merasa dicelakai, dibohongi oleh bawahan saya. Namun dengan informasi ini, saya terbantu,” terang Endang.

Di tempat yang sama, Baihaki mengungkapkan warning terhadap pemerintah harus terus dilakukan agar tidak ada kebijakan semena-mena. “Masalah tuntutan sekda mundur, itu sebagai warning. Pertemuan itu bukan menyelesaikan kasus TKK,” pungkas Baihaki. (tin)

Jakgung Tolak Sidang Cepat Soeharto

***Try Sutrisno Akui Usulkan
Penyelesaian di Luar Pengadikan

JAKARTA – Kejaksaan Agung menolak usul Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) agar pemerintah menggelar sidang singkat untuk mengadili perkara mantan Presiden Soeharto. Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan, dirinya tak ingin main-main dalam menyampaikan tuntutan.

”Mana mungkin! Mana mungkin!” tegas Hendarman di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/1). Sehari sebelumnya, anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution mengusulkan pengadilan singkat paling lambat 24 jam untuk mengadili Soeharto. Pengadilan itu langsung melibatkan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Buyung menyampaikan hal itu setelah memberi pertimbangan kepada Wapres Jusuf Kalla. Menurut dia, itu salah satu pintu untuk mengampuni Soeharto, karena harus didahului putusan pengadilan. Buyung mengaku sudah menasihati Presiden SBY untuk tak mengampuni Soeharto bila tanpa proses pengadilan.

Menurut Hendarman, persoalan pelik yang dihadapi Kejagung bila menggelar persidangan cepat adalah pembuktian dakwaan. Jaksa pengacara negara akan kesulitan membuktikan unsur kerugian negara dalam kasus perdata Yayasan Supersemar. ”Saat ini kan baru dihitung seluruh aset penyelesaian (kasus perdata Yayasan Supersemar). Kita kan menuntut (ganti rugi pada negara) Rp4 triliun dan (kerugian imaterial) Rp6 triliun,” tuturnya.

Gugatan perdata pemerintah terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar saat ini berlangsung di PN Jakarta Selatan. Sedangkan untuk gugatan pidana, Kejagung mengeluarkan SKPP (surat keputusan penghentian penuntutan) karena Soeharto mengalami sakit permanen. Pengadilan pidana bisa dibuka lagi bila terdakwa sehat.

DI BALIK PERTEMUAN RSPP
Hendarman juga menuturkan kronologi pertemuan dirinya dengan keluarga Soeharto di RSPP pada Sabtu (12/1) dini hari. Dalam pertemuan itu, dibahas penyelesaian win-win solution. Tidak ada hasil pertemuan karena kubu Cendana meminta gugatan terhadap Soeharto dicabut tanpa harus membayar kompensasi.
Pada Jumat tengah malam, cerita Hendarman, Presiden SBY memberikan surat kuasa kepada dirinya sebagai jaksa pengacara negara untuk membicarakan penyelesaian kasus perdata Soeharto di luar pengadilan.

Tengah malam itu Jaksa Agung ditemui putra-putri Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati (Mbak Titiek), dan Hutomo Mandala Putra (Tommy). ”Saya sampaikan, dalam penyelesaian perkara perdata dikenal ADR (alternative dispute resolution). Bila pihak penggugat dan tergugat ada dispute, ada penyelesaian di luar pengadilan, antara lain arbitrase dan out of court settlement,” tuturnya.

Arbitrase tidak mungkin diambil karena dalam perjanjian pendirian yayasan tidak dikenal arbitrase. Karena itu, ditawarkan penyelesaian di luar pengadilan, yakni kesepakatan damai. ”Solusi itu ada UU. Tapi, ternyata tidak ketemu (kesepakatan). Ya sudah, kalau tidak ketemu (persidangan harus dilanjutkan),” terangnya.
Malam itu keluarga Cendana memang tidak menyampaikan tawaran apa pun atas proposal pemerintah. Namun, esoknya, pengacara Soeharto Otto Cornelius Kaligis mengirim surat kepada Presiden SBY.

Isinya menjelaskan bahwa bentuk penyelesaian yang diinginkan keluarga Soeharto adalah pencabutan surat kuasa (penuntutan dari presiden pada jaksa pengacara negara) tanpa syarat. Permintaan pencabutan penuntutan tanpa prestasi itu yang ditolak pemerintah.

Meski ajakan perdamaian datang dari keluarga Soeharto, dan belakangan ditolak, Hendarman berbaik sangka tidak menyebutnya sebagai upaya mempermalukan pemerintah. ”Saya tidak tahu hal itu,” ujarnya.
Meski dituding kurang ajar karena meminta kompensasi dalam kondisi kesehatan Pak Harto yang kritis, Hendarman tidak merasa disudutkan. ”Saya hanya melaksanakan UU (melaksanakan kuasa merundingkan perdamaian),” tegasnya.

TRY AKUI
Sementara itu, Try Sutrisno, salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, mengakui dirinya yang berinisiatif mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus perdata mantan Presiden Soeharto di luar pengadilan (out of court settlement). ’’Benar bahwasannya pemerintah mengirimkan jaksa agung sebagai respons atas permintaan saya pribadi dan bukan atas nama keluarga,’’ aku Try dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta kemarin. Pernyataan itu dikirimkan ke redaksi setelah wartawan koran ini menghubungi Try di rumahnya, Jalan Purwakarta No 6, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Try, permintaan tersebut disampaikan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kebetulan berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

Try lantas membeberkan pertemuannya dengan jaksa agung pada Sabtu dini hari (12/1). Mantan Wapres itu diminta mendampingi keluarga Soeharto pada pertemuan tersebut. Jaksa agung juga tidak keberatan atas kehadiran Try. ’’Inti pembicaraan jaksa agung agar ada jalan keluar cepat melalui out of court settelement dengan prinsip musyawarah untuk win-win solution,’’ jelas Try. Pada pertemuan tersebut, keluarga diwakili sejumlah putra-putri Soeharto –termasuk Siti Hardijanti ”Tutut” Rukmana dan Hutomo ”Tommy’ Mandala Putra. Tim pengacara tidak ikut hadir.

Apa hasil pertemuan? Try mengatakan, pertemuan diakhiri tanpa membuahkan kesimpulan. ’’Pertemuan selesai dengan jawaban pihak keluarga bahwa masalah penyelesaian tersebut belum bisa dibicarakan lebih lanjut. Alasannya, kesehatan Pak Harto dalam keadaan kritis dan tidak memungkinkan berkomunikasi,’’ jelas Try. Padahal, terkait materi gugatan, Soeharto adalah (mantan) ketua Yayasan Supersemar sekaligus pembina yang berwenang memutuskan.

Menurut Try, dengan penjelasan tersebut diharapkan semua pihak tidak memolitisasi penyelesaian kasus Soeharto di luar pengadilan. ’’Semua pihak jelas punya niat baik dan tulus untuk menyelesaikan kasus ini sebagai respons dari masyarakat pada umumnya,’’ ujarnya. (noe/agm/tof)